Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penatapan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 15 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (4 Unit Baoli KB30 (Diesel Forklift 3T, Manual Transmission, Engine Isuzu C240PKJ-30, Mast Sta), negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 231611 tanggal 23 Mei 2017 dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA) pos 1 s.d. 9 dan 0% (MFN) pos 10 s.d.15 PIB dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 15% (MFN) pos 1 s.d. 9 dan 0% (MFN) pos 10 s.d.15 PIB, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp360.750.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya didapati sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan ketentuan terkait penyerahan hardcopy SKA, maka disampaikan sebagai berikut:

Kesimpulan
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi sesuai PIB nomor 231611 tanggal 23 Mei 2017;

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, dijelaskan sebagai berikut:

bahwa pada dasarnya sesuai dengan OCP diatur bahwa penyerahan SKA adalah pada saat importasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN China Free Trade dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional diatur penyerahan SKA adalah pada saat penyerahan PIB. Dalam praktiknya berdasarkan PMK nornor 205/PMK.04/2015 maupun tata laksana impor, penyerahan SKA diberi relaksasi sampai dengan hari ke-30 dalam hal tidak diterbitkannya NPD oleh pejabat Bea dan Cukai;

bahwa terlampir contoh importasi Pemohon Banding pada tahun 2017 yang mana Pemohon banding menyerahkan lembar asli SKA tanpa diminta oleh pejabat Bea dan Cukai melalui NPD terlebih dahulu;

bahwa diketahui bahwa Pemohon Banding tidak dapat rnenyerahkan lembar asli SKA hingga hari ke-30 sehingga dilakukan penerbitan SPTNP-013232/NOTUUKPU-TP/BD.02/2017 Tanggal 21 Juni 2017;

bahwa Form E bukannya tidak diberikan tetapi karena dokumen pengiriman termasuk SKA Form E tidak diminta oleh Terbanding hingga SPTNP dikeluarkan. Hal ini dapat dibuktikan dari screen shoot Respon PIB, di mana urutan proses customnya adalah sebagai berikut:

dan tidak terdapat status 260 Nota Permintaan Data dan Dokumen seperti shipment lainnya. Terlampir print out screen shoot Respon PIB;

bahwa proses impor Pemohon Banding disertai dengan Certificate of Origin Form E nomor E173219304160006 tanggal 10 Mei 2017. Certificate of Origin tersebut adalah asli dan benar diterbitkan oleh Jiangsu Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau, RRC. Dengan demikian impor Pemohon Banding memenuhi syarat untuk menggunakan tarif preferential bea masuk 0% dan kapal mempunyai route direct dari Shanghai ke Tanjung Priok;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pada praktiknya di lapangan bahwa pada saat pengajuan pengeluaran barang, begitu tau kalau itu Jalur Hijau kemudian dikeluarkan SPPB, kemudian dari PFPD melakukan cek dokumen dalam waktu 30 hari, kalau ada kekurangan dokumen bagian dari PFPD memberitahukan kepada Pemohon Banding baik melalui telpon atau dari NPD, pada saat itu Pemohon Banding serahkan. Untuk kasus ini, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan informasi

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6957/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 atas barang impor 15 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (4 Unit Baoli KB30 (Diesel Forklift 3T, Manual Transmission, Engine Isuzu C240PKJ-30, Mast Sta) dengan PIB Nomor: 231611 tanggal 23 Mei 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak menyerahkan hardcopy form E pada saat importasi sampai dengan batas waktu pemeriksaan PIB sehingga atas importasnya dianggap tidak menggunakan tarif preferensi dalam rangka ACFTA;

bahwa menurut Pemohon Banding, Form E bukannya tidak diberikan tetapi karena dokumen pengiriman termasuk SKA Form E tidak diminta oleh Terbanding hingga SPTNP dikeluarkan dan pada proses impor Pemohon Banding disertai dengan Certificate of Origin Form E nomor E173219304160006 tanggal 10 Mei 2017. Certificate of Origin tersebut adalah asli dan benar diterbitkan oleh Jiangsu Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau, RRC;s

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional menyatakan:

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat untuk dapat menggunakan tarif preferensi dengan skema ACFTA, Pemohon Banding harus menyerahkan lembar asli Form E Nomor: E173219304160006 tanggal 10 Mei 2017 pada saat impor diberitahukan atau segera setelah diperoleh respon SPPB;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan lembar asli Form E Nomor: E173219304160006 tanggal 10 Mei 2017 pada waktu sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Mejelis berkesimpulan Pemohon Banding dianggap tidak menggunakan tarif preferensi dalam importasinya;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 15 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (4 Unit Baoli KB30 (Diesel Forklift 3T, Manual Transmission, Engine Isuzu C240PKJ-30, Mast Sta), negara asal China oleh Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-013232/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6957/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tetap dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 231611 tanggal 23 Mei 2017 yaitu 15 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (4 Unit Baoli KB30 (Diesel Forklift 3T, Manual Transmission, Engine Isuzu C240PKJ-30, Mast Sta), negara asal China sebagai berikut:

Surat Banding Pemohon Banding dan Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6957/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-013232/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 21 Juni 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan tarif bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 231611 tanggal 23 Mei 2017 yaitu 15 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB (4 Unit Baoli KB30 (Diesel Forklift 3T, Manual Transmission, Engine Isuzu C240PKJ-30, Mast Sta) dengan pembebanan tarif bea masuk sebagai berikut:

sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp360.750.000,00 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.