Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah:

dengan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sebesar Rp1.038.326.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berdasarkan SPKTNP Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-506/BC.06/2018 tanggal 31 Mei 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil DJBC Jakarta Nomor ST-54/WBC.08/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Terbanding melakukan Audit Umum Sewaktu-Waktu atas Pemohon Banding dalam kapasitasnya sebagai importir produsen dengan periode audit 1 Oktober 2015 sampai dengan 30 September 2017;

bahwa hasil audit dimaksud dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-05/WBC.08/BD.02/IP/2018 tanggal 17 Januari 2018, selanjutany disebut (LHA-05/WBC.08/BD.02/IP/2018);

bahwa sebagai tindak lanjut LHA-05/WBC.08/BD.02/IP/2018 dimaksud Terbanding di antaranya melakukan penetapan kembali tarif atas importasi yang dilakukan melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok dengan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp1.038.326.000,00;

bahwa SPKTNP-15/WBC.08/2018 adalah terkait tagihan atas penetapan perubahan pembebanan tarif (klasifikasi) atas 11 PIB;

bahwa atas SPKTNP-15/WBC.08/2018 tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 005/SMU-IMP/II/18 tanggal 12 Februari 2018;

bahwa secara konseptual penetapan kembali oleh Dirjen dalam SPKTNP dititikberatkan atas PIB-PIB yang dalam pemeriksaan tahap pertama tidak diterbitkan SPTNP, meskipun dalam hal telah diterbitkan SPTNP tetap dapat dilakukan penetapan kembali oleh Dirjen;

bahwa bentuk penetapan Pejabat BC berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan baru diatur pada PMK 51/2008 dan perubahannya, yaitu SPTNP, tidak ada bentuk tertulis lain selain SPTNP. Penetapan Fiktif Positif “dianggap diterima" yang dalam penerapan Pasal 16 UU Kepabeanan merupakan prinsip umum UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan);

bahwa tidak diterbitkannya SPTNP bukan berarti Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penetapan, karena keputusan Pejabat bea dan cukai untuk menerima tarif dan nilai pabean yang diberitahukan, atau melakukan penetapan yang tidak mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI, dan memberikan persetujuan pengeluaran barang, merupakan keputusan pejabat pemerintahan di bidang kepabeanan;

bahwa dengan diberikan persetujuan pengeluaran barang (SPPB) merupakan fakta yuridis telah adanya penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan antara lain "Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean. Frasa “pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean” tersebut jelas menunjukkan adanya penetapan;

bahwa oleh karena telah adanya penetapan dari Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan yang menetapkan bahwa PIB memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan fisik sesuai, maka dikeluarkanlah persetujuan impor berupa SPPB;

bahwa dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalil yang menyatakan tidak ada penetapan Pejabat Bea Cukai karena belum menerima SPTNP adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar karena pada faktanya Pejabat Bea Cukai sudah menerima dalam hal ini berlaku adanya penetapan fiktif positif atau ”dianggap diterima” yang telah sesuai dengan UU Kepabeanan dan UU Administrasi Pemerintahan;

bahwa sesuai LHA-05/WBC.08/BD.02/IP/2018 terdapat jenis barang yang ditetapkan klasifikasi dan pembebanannya oleh Terbanding sebagai berikut:

Identifikasi Medley S 204 T

bahwa berdasar Material Data Sheet (MSDS), barang berupa Medley S 204 T diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

SAFETY DATA SHEET
Revision date: 2017/10/04
Version No: 3
Regulation (EC) No. 1907/2006

Medley S 204 T

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Novozymes' enzyme preparations are biocatalysts used in a variety of industrial processes and in certain consumer products

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
2880 Bagsvaerd
Denmark
Tel.: +45 -
Fax.: +45 -

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Active enzyme protein (aep) is the part of the enzyme concentrate contributing to the classification of the mixture.

Regulatory information *

*: In the scope of REACH registration enzymes are defined as enzyme concentrate (dry matter basis)

For the full text of the H-statements mentioned in this Section, see Section 16

bahwa berdasarkan hasil konfirmasi Terbanding dengan Pemohon Banding disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan pengumpulan informasi terkait barang berupa MSDS yang diberikan sendiri oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan tanya jawab dengan Pemohon Banding terkait barang;

bahwa Pemohon Banding melakukan pengidentifikasian barang, dengan hasil fungsi utama dari barang tersebut adalah untuk membersihkan noda;

bahwa berdasarkan penelitian dari artikel di internet http://mesinlaundry.com/bio-detergent-enzim/, disebutkan bahan Protease (sesuai yang tercantuma pada MSDS) mempunyai fungsi sebagai berikut:

Bio deterjen (biological detergent) adalah deterjen untuk mencuci pakaian yang mengandung enzim (enzyme). Enzim yang digunakan adalah berasal dari bakteri, yang mampu menyesuaikan hidupnya dalam segala kondisi termasuk kondisi panas. Sebagai gambaran, saat ini jenis deterjen untuk mencuci pakaian yang umum digunakan di negara-negara maju, adalah jenis bio deterjen. Walaupun deterjen jenis “non-biologis” (non-bio deterjen) juga masih cukup banyak digunakan. Sebagian besar produsen bio deterjen (deterjen biologis) juga memproduksi jenis non-bio deterjen (deterjen non-biologis).

Ada 3 macam zat enzim yang dapat dipergunakan dalam proses pencucian, yaitu:

bahwa berdasarkan penelitian profil Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak pada indusri sabun dan detergen;

bahwa berdasarkan penelitian di atas barang berupa Medley S 204 T diidentifikasikan enzim yang berfungsi sebagai pembersih noda;

Klasifikasi Medley S 204 T

bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Harmonized System (KUMHS) BTKI 2012, 1 menyatakan:
Judul dari Bagian, Bab, dan Subbab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.

bahwa pos tarif pemberitahuan adalah 3507.90.00.00 dengan uraian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Explanatory Notes Bab 35 disebutkan sebagai berikut:

This group includes, inter alia:

This heading excludes, inter alia, the following preparations:

The following are the most important among the enzymes found in trade:

bahwa Medley S 204 T merupakan enzim yang berfungsi untuk membersihkan noda sehingga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3507.90.00.00.

bahwa berdasarkan explanatroy notes di atas pos tarif pada Bab 34, diuraikan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan catatan explanatory notes dan uraian pos 3402 BTKI di atas, barang impor “Medley S 204 T” tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3402.90.99.00, sebagai bahan aktif permukaan organic (selain sabun): preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 3401; Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih dan penghilang gemuk;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penerbitan SPKTNP-15/WBC.08/2018 telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;

Simpulan

bahwa penerbitan SPKTNP-15/WBC.08/2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik secara formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding tidak benar dalam mengklasifikasikan atas impor barang yang diberitahukan dalam PIB yang dikenakan penelitian Audit sebagaimana tercantum dalam SPKTNP-15/WBC.08/2018, yakni dengan memasukkan barang tersebut ke dalam pos tarif 3507.90.00.00 dengan pembebanan BM 0%, PPN 10% dan PPh 2,5%;

bahwa Terbanding sudah benar dalam menetapkan kembali klasifikasi/tarif atas barang yang diimpor berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, sehingga terhadap barang yang diimpor tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3402.90.99.00 dengan pembebanan BM 5%, PPN 10%, dan PPh 2,5% sebagaimana tersebut dalam SPKTNP-15/WBC.08/2018;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor S-47/BC/TIM-SR/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Penjelasan Tertulis atas Penetapan Kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan

Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Sengketa

Analisa

Simpulan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut:

Permohonan/ Saran

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding dapat membuktikan alasan penetapan dan sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bandingnya, sehingga harus ditolak seluruhnya dan selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas Ex Aequo et Bono agar dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 005/SMU-IMP/II/18 tanggal 12 Februari 2018 dan Surat Bantahan Nomor 030/SMU-IMP/VII/18 tanggal 13 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan alasan banding sebagai berikut:

1. Formal

bahwa SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 diterbitkan tanpa didahului oleh penetapan dari Pejabat Bea dan Cukai berupa SPTNP sehingga menurut pendapat Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum;

2. Material

bahwa klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk yang diberitahukan di dalam PIB sudah sesuai dengan jenis barang yang Pemohon Banding impor saat tiba di kawasan Pabean dan telah didasarkan pada ketentuan tata cara menginterpretasikan barang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 044/SMU-IMP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Penjelasan Tambahan dari Flowchart Medley S-204T beserta dokumen pendukung lainnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa maka dengan ini Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tambahan dari Flowchart sebagai berikut:

bahwa demikian penjelasan tambahan dari Flowchart Medley S 204T ini Pemohon Banding buat, agar demi tercapainya keadilan untuk mengambil keputusan, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, motion putusan yang seadil-adilnya;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan permintaan Majelis Hakim atas KEP-9605/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017 dengan ini menyatakan bahwa:

bahwa berikut ini Formula (kualitatif dan kuantitatif) atas pembuatan Soklin Softergent Happy Cheerful Red:

bahwa fungsi dari masing-masing bahan:

bahwa Terbanding telah melakukan Audit terhadap Pemohon Banding, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Nomor ST-54/WBC.08/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk periode 01 Oktober 2015 sampai dengan 30 September 2017 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.08/BD.02/IP/2018 tanggal 17 Januari 2018;

bahwa terhadap importasi Medley S 204 T yang diberitahukan Pemohon Banding diklasifikasi ke dalam pos tarif 3507.90.00.00 dengan pembebanan Bea Masuk 0% (MFN), ditetapkan oleh Terbanding klasifikasinya pada pos tarif 3402.90.99.00 dengan pembebanan Bea Masuk 5% (MFN), dan menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan tagihan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp1.038.326.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa atas Surat Penetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 005/SMU-IMP/II/18 tanggal 12 Februari 2018 ke Pengadilan Pajak;

bahwa alasan banding yang diajukan Pemohon Banding juga mengenai formal penerbitan SPKTNP yaitu penerbitan SPKTNP tidak didahului dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum.

bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menguraikan dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif untuk Medley S 204 T, negara asal China, oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 tidak seluruhnya dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-15/WBC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Pemohon Banding dan menetapkan atas:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-002031.47/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.