bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai tarif preferensi karena pada kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak dijelaskan secara detail dan terperinci atas uraian masing-masing jenis barang dan origin criteria-nya, atas importasi DVR. 4CH AHD/CVI/TVI/IP/CVBS/XVI 6 in 1 DVR H.264+HDMI, PAL, Black Panel; 1) Recording: 4CH*1080N Baik/Baru…dst. (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 797 CT/Carton, Negara asal: Cina, Supplier: Shanghai Pantel International Trade, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp238.256.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-1538/KPU.01/2018 tanggal 3 Juli 2018 pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon Banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan pemasalahan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut: A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A

bahwa berdasarkan "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area", dijelaskan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal tersebut, Form E tidak memenuhi ketentuan prosedural sehingga barang impor tidak dapat diberikan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa dalam Surat Banding Nomor BD/ANT/18/1741 tanggal 8 Mei 2018 dan Surat Bantahan Nomor BD.1/ANT/18/1741 tanggal 15 Agustus 2018, pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengimpor barang yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017 berupa berbagai alat elektronik (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal Cina, Nilai Pabean (CIF) sebesar USD170,069.00, Pemasok Shanghai Pantel International Trade, Co., dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% berdasarkan dokumen Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017;

bahwa terhadap importasi Pemohon Banding tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-027325/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang mengkoreksi besarnya tarif dari beberapa barang impor Pemohon Banding sehingga mewajibkan untuk membayar kekurangan PPN, PPh, dan Bea Masuk dalam rangka Impor sejumlah Rp238.256.000,00;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan, Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga berhak untuk mendapatkan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif karena pada kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak menyebutkan description of product dan criteria of origin dirinci secara detail dan terperinci, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Rule 7 Attacment A: Revised Operational Certification Procedure (OCP) AC-FTA dan nomor 5 Overleaf Notes dan dengan demikian Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;

bahwa ketentuan Rule 8 huruf (f) Revised OCP for The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area yang antara lain menyatakan:
”In cases where a Certificate of Origin (Form E ) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party.”

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setiap penolakan Form E oleh otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor tidak serta merta menggugarkan Form E tersebut sebab Terbanding wajib mempertimbangkan klarifikasi dari otoritas kepabeanan penerbit Form E. Menurut Pemohon Banding, Terbanding belum/tidak melaksanakan ketentuan di atas karena hingga surat banding ini dibuat Pemohon Banding tidak pernah menerima hasil klarifikasi Terbanding kepada pihak penerbit Form E di Cina;

bahwa pada saat mengajukan pembuatan Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 kepada otoritas di Cina, Shanghai Pantel International Trade, Co. (pemasok) telah memberitahukan produk-produk yang akan diimpor secara terpisah sesuai dengan jenis, tipe, dan ukurannya masing-masing sehingga merupakan hal di luar kemampuan Pemohon Banding untuk dapat meminta agar isi kolom 7 dari Form E tersebut dirinci secara detail;

bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema AC-FTA yang pada pokoknya menyatakan:
”Tarif Bea Masuk dalam rangka AC-FTA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan.”

bahwa berdasarkan peraturan di atas, importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat dimaksud karena telah dilengkapi Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara bersangkutan, namun hal tersebut telah dikesampingkan keberadaannya oleh Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak tercantumnya description of product dan criteria of origin yang dirinci secara detail pada kolom 7 Form E termasuk dalam kategori perbedaan kecil (minor discrepancies) yang tidak dapat menyebabkan tidak sahnya Form E karena dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean lainnya;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang tercantum di dalam PIB 523756 tanggal 15 November 2017 untuk barang tersebut yang tercantum dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK Nomor 117/MK.011/2012;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas importasi barang DVR. 4CH AHD/CVI/TVI/IP/CVBS/XVI 6 in 1 DVR H.264+HDMI, PAL, Black Panel; 1) Recording: 4CH*1080N Baik/Baru…dst. (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 797 CT/Carton, Negara asal: Cina, Supplier: Shanghai Pantel International Trade, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017 yang ditetapkan Terbanding dengan pembebanan BM 15% (pos 1, 2, dan 3), dan 5% (4 s.d. 20) (MFN), dikarenakan dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 yang dilampirkan pada kolom 7 dan 8 tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menyebutkan description of product dan criteria of origin secara detil dan terperinci sehingga Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Form E tidak memenuhi ketentuan prosedural sehingga barang impor tidak dapat diberikan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan alasan antara lain:

bahwa Pemohon Banding mengimpor barang yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017 berupa berbagai alat elektronik (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal Cina, Nilai Pabean (CIF) sebesar USD170,069.00, Pemasok Shanghai Pantel International Trade, Co., dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% berdasarkan dokumen Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan, Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga berhak untuk mendapatkan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif karena pada kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak menyebutkan description of product dan criteria of origin dirinci secara detail dan terperinci, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Rule 7 Attacment A: Revised Operational Certification Procedure (OCP) AC-FTA dan nomor 5 Overleaf Notes dan dengan demikian Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;

bahwa ketentuan Rule 8 huruf (f) Revised OCP for The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area yang antara lain menyatakan: ”In cases where a Certificate of Origin (Form E ) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party.”

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setiap penolakan Form E oleh otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor tidak serta merta menggugarkan Form E tersebut sebab Terbanding wajib mempertimbangkan klarifikasi dari otoritas kepabeanan penerbit Form E. Menurut Pemohon Banding, Terbanding belum/tidak melaksanakan ketentuan di atas karena hingga surat banding ini dibuat Pemohon Banding tidak pernah menerima hasil klarifikasi Terbanding kepada pihak penerbit Form E di Cina;

bahwa pada saat mengajukan pembuatan Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 kepada otoritas di Cina, Shanghai Pantel International Trade, Co. (pemasok) telah memberitahukan produk-produk yang akan diimpor secara terpisah sesuai dengan jenis, tipe, dan ukurannya masing-masing sehingga merupakan hal di luar kemampuan Pemohon Banding untuk dapat meminta agar isi kolom 7 dari Form E tersebut dirinci secara detail;

bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema AC-FTA yang pada pokoknya menyatakan: ”Tarif Bea Masuk dalam rangka AC-FTA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan.”

bahwa berdasarkan peraturan di atas, importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat dimaksud karena telah dilengkapi Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara bersangkutan, namun hal tersebut telah dikesampingkan keberadaannya oleh Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak tercantumnya description of product dan criteria of origin yang dirinci secara detail pada kolom 7 Form E termasuk dalam kategori perbedaan kecil (minor discrepancies) yang tidak dapat menyebabkan tidak sahnya Form E karena dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean lainnya;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang PenetapanTarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang intinya disebutkan sebagai berikut:

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”.

bahwa terhadap penolakan Form E tersebut, di dalam persidangan Terbanding menyatakan telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan Surat Nomor S-1122/KPU.01/2018 tanggal 9 Februari 2018 hal Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa sampai saat persidangan terakhir pihaknya belum menerima surat jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E (Issuing Party) tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa pada PIB, invoice, dan packing list terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis barang dengan tipe, bentuk, dan harga yang berbeda-beda sedangkan pada kolom 7 Form E, terdapat 3 (tiga) jenis uraian barang berbeda-beda dengan deskripsi secara umum dan pada kolom 8 Form E, tercantum 3 (tiga) Origin Criteria untuk tiap-tiap jenis barang impor yang dipermasalahkan yaitu "WO";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap perbandingan uraian barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017 dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan uraian barang yang tercantum dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan matriks perbandingan uraian barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017 dan uraian barang yang tercantum dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 disimpulkan bahwa:

bahwa menurut Majelis uraian barang sebagaimana tercantum dalam PIB tersebut sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017;

bahwa dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017, kolom 7 jenis barang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dan pada kolom 8 telah disebutkan origin criterianya yaitu "WO";

bahwa menurut Majelis uraian barang dalam Form E Nomor E173107930310018 tanggal 6 November 2017 sudah cukup menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani dan disahkan oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China sebagai issuing authority, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027325/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi DVR. 4CH AHD/CVI/TVI/IP/CVBS/XVI 6 in 1 DVR H.264+HDMI, PAL, Black Panel; 1) Recording: 4CH*1080N Baik/Baru…dst. (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 797 CT/Carton, Negara asal: Cina, Supplier: Shanghai Pantel International Trade, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017, diklasifikasi pada HS 8521.90.99 (pos 1-3), HS 8525.80.40 (pos 4-5), dan HS 8546.90.00 (Pos 6-20) dengan pembebanan BM 0% (ACFTA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2714/KPU.01/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027325/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 5 Desember 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi barang DVR. 4CH AHD/CVI/TVI/IP/CVBS/XVI 6 in 1 DVR H.264+HDMI, PAL, Black Panel; 1) Recording: 4CH*1080N Baik/Baru…dst. (32 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 797 CT/Carton, Negara asal: Cina, Supplier: Shanghai Pantel International Trade, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 523756 tanggal 15 November 2017, diklasifikasi pada HS 8521.90.99 (pos 1-3), HS 8525.80.40 (pos 4-5), dan HS 8546.90.00 (Pos 6-20) dengan pembebanan BM 0% (ACFTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh Majelis XVIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-003744.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 14 Februari 2019 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.