bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk) atas barang impor Cable 100% Copper Color: Outside Blue Insiade White Wooden Packing PVC16MM2 (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: China yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 008357 tanggal 05 Januari 2018 pos tarif 8544.49.49 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8544.49.49 dengan pembebanan tarif bea masuk 12,5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp238.154.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E dan dokumen pelengkap pabean Iainnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas uraian permasalahan dan aturan yang ada, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dokumen PIB yang Pemohon Banding ajukan mendapat jalur Kuning dan tidak dilakukan pemeriksaan phisik dan photo barang sudah diajukan ke PFPD;

bahwa kemudian hari Pemohon Banding mendapat SPTNP No. 000788/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 10 Januari 2018 atas dokumen Pemohon Banding sebesar Rp238.154.000,00 dengan dasar bahwa dokumen Form E dibatalkan karena kriteria barang pada Box.8 tertera "WO" dan uraian barang hanya dibuat 1 (satu) item;

bahwa barang tersebut di buat "WO" adalah benar dari negara asal dan itu adalah yang sebenarnya, dan surat pernyataan akan kebenarannya dari negara asal sudah Pemohon Banding susulkan dalam Surat Permohonan Keberatan kepada Terbanding;

bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) jenis yaitu Welding Cable, tetapi ada 6 ukuran dan harganya berbeda berdasarkan ukuran;

bahwa negara Asal (pemasok) yang menerbitkan Form E, dengan hanya menyebutkan satu jenis barang saja yaitu: Cable sebanyak 679 Reels;

bahwa Pemohon Banding sebagai pengusaha yang diberi kemudahan/Fasilitas oleh pemerintah berupa Form E, merasa penetapan kriteria barang (Origin Criteria) dan uraian barang dalam Form E bukan domain Pemohon Banding, Pemohon Banding hanya mengajukan dokumen PIB dan kelengkapannya berdasarkan dokumen yang Pemohon Banding terima dari negara Asal (pemasok) dan membayar pungutan pajak sesuai yang seharusnya Pemohon Banding bayarkan dan sudah Pemohon Banding bayarkan;
bahwa Pemohon Banding merasa sangat tidak tepat karena adanya perbedaan penetapan kriteria tersebut diatas mengakibatkan kerugian pada Pemohon Banding dengan menerbitkan SPTNP kepada Pemohon Banding;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2073/KPU.01/2018 tanggal 08 Maret 2018 atas barang impor Cable 100% Copper Color: Outside Blue Inside White Wooden Packing PVC16MM2 (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 008357 tanggal 05 Januari 2018 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Multiple Item declaration sesuai Rule 7(e) Rules of Origin For The Asean-China Free Trade Area dan point 4 Overleaf Notes ACFTA;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Rule 7 huruf (d) dan (e) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan:

The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right2.

bahwa berdasarkan butir 4 dan 5 Overleaf Notes Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan
4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E173305064683002 tanggal 6 Desember 2017 Terbanding telah mengirimkan Confirmation on Certificate of Origin (retroactive check) kepada issuing authority Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan Surat Nomor: S-1058/BD.06/2018 tanpa tanggal Mei 2018 dengan alasan: “Multiple Items, The description of product on column 7 is not sufficiently detailed and does not conform to invoice and impor declaration (it should be 6 items with different sizes and cost). All the goods with different types must be qualified separately in their own right”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China nomor: 330000 tanggal 29 Juni 2018 menyatakan antara lain:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor: E173305064683002 tanggal 6 Desember 2017 diterbitkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, nama eksportir Zhejiang China Africa Foreign Trade Port Co. Ltd No. 638 Donghuan Road Taizhou, Zheijang, China., pada kolom 10 tertera Invoice No. 2017 (WLSJ) 0002 tanggal 30 November 2017, dan pada kolom 7 dan 8 tercantum satu jenis barang yang sama dengan ukuran berbeda sebagaimana diberitahukan pada PIB nomor 008357 tanggal 05 Januari 2018 dengan origin criteria “WO”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 008357 tanggal 05 Januari 2018 tercantum Invoice No. 2017 (WLSJ) 0002 tanggal 30 November 2017 dan Preferensi Tarif Certificate of Origin Form E Nomor: E173305064683002 tanggal 6 Desember 2017;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan pernyataan issuing authority Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 7 (d) dan 7(e) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of the ACFTA dan butir 4 Overleaf Notes Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of the ACFTA , sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 8544.49.49 dikenakan tarif bea masuk 0%;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Cable 100% Copper Color: Outside Blue Insiade White Wooden Packing PVC16MM2 (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 008357 tanggal 05 Januari 2018, pos tarif 8544.49.49 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2073/KPU.01/2018 tanggal 08 Maret 2018 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2073/KPU.01/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000788/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 10 Januari 2018, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan tarif bea masuk atas barang impor Cable 100% Copper Color: Outside Blue Inside White Wooden Packing PVC16MM2 (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, sesuai PIB Nomor: 008357 tanggal 05 Januari 2018, pos tarif 8544.49.49 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.