bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat nomor 267/KH.SG/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Surat Pengganti Bantahan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menanggapi Surat Uraian Banding Nomor SR-1019/KPU.01/2018 tanggal 10 April 2018, sehubungan dengan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KEP-21/KPU.01/2018 tanggal 02 Januari 2018, yang telah Pemohon ajukan permohonan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak : 001138.45/2018/PP, dengan ini Pemohon sampaikan tanggapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadap importasi Pemohon dengan PIB No. 374913 tanggal 23 Agustus 2017 mendapatkan preferensi tariff bea masuk dalam rangka AC-FTA sehingga BM 0%;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-21/KPU.01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa Polyester Embroider Fabric dengan PIB Nomor: 374913 tanggal 23 Agustus 2017 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dikarenakan Form E tidak memenuhi OCP ASEAN China FTA Rule 8 dan 21, dimana Pemohon Banding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan AC-FTA, sedangkan Terbanding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan MFN;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-21/KPU.01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan pada pokoknya mengemukakan alasan :

bahwa shipment tersebut menggunakan fasilitas Form E (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) yang telah di terbitkan oleh pihak berwenang di Negara asal (China) dengan Nomor. E17470ZC36431396 tanggal 31 Juli 2017;

bahwa kapal pengangkut barang impor tersebut transit di Hongkong, akan tetapi container impor tersebut tidak mengalami proses bongkar muat maupun proses lainnya dan tidak berganti kapal sejak dimuat dari pelabuhan asal Ningbo dengan kapal DEVA 215 QAS sampai pelabuhan tujuan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak berubahnya nomor dan segel container sejak muat di Negara asal sampai di Negara tujuan Indonesia sesuai dengan Delivery Order dari Pelayaran;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

Pasal 2
bahwa berdasarkan "Operational Certification Procedures for the rules of origin" ACFTA Annex 3 Rule 8 menyebutkan:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa atas keraguan Terbanding terhadap Form E Nomor: E17470ZC36431396 tanggal 31 Juli 2017, Terbanding melakukan retroactive check (konfirmasi) kepada penerbit Form E di China, dan sampai dengan sidang dicukupkan, Terbanding tidak dapat menyampaikan surat jawaban konfirmasi dari penerbit Form E;

bahwa berdasarkan Bill of Lading nomor XBTD005337, diketahui kapal Deva, mengangkut kontainer nomor CMAU0846246 dengan segel 0101449, dari Ningbo tujuan Jakarta;

bahwa berdasarkan Inward Manifest atas sarana pengangkut kapal Deva, diketahui Bill of Lading nomor XBTD005337, mengangkut kontainer nomor CMAU0846246 dengan segel 0101449, dari Ningbo tujuan Jakarta;

bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Agen Pelayaran CNC Line menyatakan barang dengan Bill of Lading nomor XBTD005337, dikapalkan dari Ningbo China tujuan Jakarta, transit di Hongkong, dan selama transit barang tidak dilakukan proses apapun;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, dan Surat Keterangan dari Agen Pelayaran CNC Line, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Polyester Embroider Fabric, negara asal China dengan PIB Nomor: 374913 tanggal 23 Agustus 2017, klasifikasi barang HS 5810.92.00, dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA) dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-21/KPU.01/2018 tanggal 2 Januari 2018;

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Anggota Pengadilan Pajak Majelis VIIA nama: TAK SE, Ak, M.B.T. menyatakan pendapat yang berbeda atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak sebagai berikut:

bahwa Rule 8 huruf (c) mengatur tentang barang impor yang pengangkutannya ke negara pengimpor mengalami transit atau transhipment ke negara bukan anggota ACFTA dianggap diangkut langsung apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

bahwa implementasi Rule 8(c) tersebut diatur secara khusus dalam Rule 21 revised OCP yang menyatakan sebagai berikut:

For the pupose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, where transportation is effected through the territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Prty:

bahwa berdasarkan Rule 21 revised OCP, apabila pengiriman barang ke negara pengimpor mengalami transit atau transhipment di negara bukan anggota ACFTA, maka harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan negara pengimpor, dokumen-dokumen: through BL, Form E, fotokopi invoice dan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa barang memenuhi persyaratan Rule 8(c) subparagrap (i), (ii) dan (iii);

bahwa Pasal 10 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional mengatur sebagai berikut:

Pasal 10

bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari CNC Line kapal yang mengangkut barang yang diimpor Pemohon banding dari China menyatakan bahwa kapal transit di Hongkong;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang disyaratkan Rule 21 revised OCP for RoO sebagai implementasi dari ketentuan mengenai Direct Consignment (Rule 8 huruf c RoO);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim TAK SE, Ak, M.B.T. berpendapat tarif preferensi tidak dapat digunakan untuk importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PIB nomor: 374913 tanggal 23 Agustus 2017 sehingga banding ditolak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-21/KPU.01/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-021455/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 21 September 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Polyester Embroider Fabric, negara asal China, atas PIB Nomor: 374913 tanggal 23 Agustus 2017, klasifikasi barang HS 5810.92.00, dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim pada Majelis VIIA Pengadilan Pajak yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding.