bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp274.285.823,00 dengan perincian sebagai berikut:

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor S-4814/PJ.07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pendapat Akhir Sehubungan Sidang Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/KEB/WPJ.01/2017 yang isinya sbb.:

bahwa berdasarkan Surat Nomor S-4814/PJ.07/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pendapat Akhir Sehubungan Sidang Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/KEB/WPJ.01/2017 terkait koreksi atas hasil penghitungan kembali pajak masukan isinya sebagai berikut:

Dasar Hukum

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat Dikreditkan dengan perhitungan:

Sesuai dengan rumusan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.03/2010:
P = PM x Z
dengan ketentuan:

Hasil penghitungan koreksi tersebut diperoleh dari:

Pada saat pengajuan keberatan, Pemohon Banding melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang seharusnya dengan nilai Rp4.127.510,00.
Tim Peneliti Keberatan juga melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan sehingga diperoleh koreksi sebagai berikut:

Hasil penghitungan sebesar Rp18.117.698,00 diperoleh dari:

bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan data dan fakta yang ada serta ketentuan yang berlaku.

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 132/Ext/PMBN/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Perihal Pernyataan Akhir (Closing Statement) Atas Permohonan Banding Terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00025/KEB/WPJ.01/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 90024/207/11/123/15 Tanggal 30 Desember 2015 Masa Pajak Desember 2011 yang isinya sebagai berikut:

Demikian pernyataan akhir (Closing Statement) ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim II-B Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

bahwa berdasarkan Pernyataan Akhir (Closing Statement) yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dengan Surat Nomor 132/Ext/PMBN/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, terkait koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang isinya sebagai berikut:

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur bahwa :

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka koreksi atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp 13.990.188,00 seharusnya dibatalkan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan 1 Unit HT K/MDR-1 H.SIPAHUTAR sebesar Rp 1.525.000 dengan alasan berdasarkan pasal 16D Undang - Undang PPN, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan HT tersebut tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN)

bahwa menurut Pemohon Banding, unit Handy Talky (HT) yang dijual tersebut pada dasarnya digunakan oleh mandor kebun untuk keperluan komunikasi dengan karyawan lain di areal kebun, mengingat alat komunikasi lain seperti telepon selular (handphone) tidak dapat dipergunakan di dalam areal kebun karena sinyal jaringan sulit menjangkau areal perkebunan, dan HT tersebut dibawa pulang oleh mandor kebun tersebut serta dipergunakan juga untuk keperluan komunikasi untuk kepentingan pribadi mandor kebun tersebut, sehingga HT tersebut digunakan untuk keperluan pribadi atau kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti dan keterangan dalam persidangan, terdapat fakta persidangan sebagai berikut:

bahwa 1 (satu) Unit HT K/MDR-1 H.SIPAHUTAR yang disengketakan, dibeli oleh Pemohon Banding untuk digunakan komunikasi mandor kebun dengan karyawan lain di areal kebun termasuk untuk keperluan pribadinya;

bahwa saat pembelian unit HT tersebut, Pemohon Banding tidak mengkreditkan Pajak Masukannya karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan digunakan untuk keperluan pribadi;

bahwa Pasal 16D UU PPN menyebutkan:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b menyebutkan:
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa faktanya menurut Pemohon Banding, pengeluaran atas pembelian HT tersebut termasuk sebagai pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga tidak mengkreditkan Pajak Masukan pada saat pembelian;

bahwa menurut Majelis, pengeluaran atas pembelian HT tersebut tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya, sehingga atas penjualan HT tersebut seharusnya tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud Pasal 16D UU PPN;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan 1 unit HT K/MDR-1 H. Sipahutar sebesar Rp. 1.525.000 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dalam persidangan, Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan CPO sebesar Rp. 244.288.951,00 karena terdapat selisih TBS berdasarkan nota timbang dengan Faktur Pajak Masukan atas Jasa Titip Olah sebesar 161.030 kg yang dapat menghasilkan 33.816 kg CPO (rendemen 21%) dengan perincian/perhitungan sbb.:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan CPO sebesar Rp 244.288.951 dengan membandingkan jumlah TBS berdasarkan Nota Timbang TBS sebesar 112.899.850 kg dengan Faktur Pajak Masukan atas Jasa Titip Olah sebesar 112.738.820 kg, sehingga terdapat selisih sebesar 161.030 kg;

bahwa pada dasarnya kegiatan usaha Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Perjanjian Pengolahan antara PT IIS dengan Pemohon Banding antara lain mengatur bahwa:
Standar Timbangan untuk TBS, CPO dan Kernel adalah timbangan milik PT IIS yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, setelah dikurangi potongan potongan yang diperlukan.

bahwa menurut Pemohon Banding, pada umumnya selisih antara jumlah TBS berdasarkan Nota Timbang TBS dengan jumlah TBS yang diolah oleh PT IIS menurut Faktur Pajak yang diterbitkan PT IIS disebabkan karena adanya TBS yang diterima dan dicatat dalam Nota Timbang TBS oleh PT IIS, namun tidak diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK karena tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Perjanjian Pengolahan;

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah TBS yang memenuhi persyaratan dan benar-benar diolah menjadi CPO dan PK adalah sesuai dengan invoice dan faktur pajak atas jasa olah yang diterbitkan PT IIS yaitu total sebanyak 112.738.820 kg;

bahwa jumlah CPO dan PK yang benar-benar dihasilkan dari jasa olah PT IIS adalah sebesar jumlah CPO yang tercantum dalam Invoice dan Faktur Pajak atas jasa olah yang diterbitkan PT IIS yaitu sesuai dengan Rendemen (untuk CPO) sebesar 21% (112.738.820 kg TBS x 21%) yaitu sebanyak 23.675.151 kg;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding berdasarkan data nota timbang dapat membuktikan bahwa jumlah TBS yang diserahkan ke PT IIS adalah sebanyak 112.899.850 kg namun karena terdapat TBS yang tidak memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengolahan TBS, maka PT IIS hanya mengakui jumlah TBS yang diolah menjadi CPO/PK sebanyak 112.738.820 kg sebagaimana tercantum dalam Invoice dan Faktur Pajak Tagihan Jasa Olah yang diterbitkan oleh PT IIS, karena jika seluruhnya diolah oleh PT IIS maka tentunya jasa olah yang ditagih oleh PT IIS juga atas seluruh TBS yang diserahkan yaitu sebanyak 112.899.850 kg;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan asumsi bahwa seluruh TBS yang diserahkan Pemohon Banding kepada PT IIS diolah seluruhnya menjadi CPO/PK;
bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak menunjukkan bukti bahwa seluruh TBS yang diserahkan oleh Pemohon Banding ke PT IIS diolah seluruhnya menjadi CPO/PK;

bahwa menurut Pasal 3 Perjanjian Pengolahan TBS antara Pemohon Banding dengan PT IIS, TBS yang diserahkan harus memenuhi syarat-syarat dan standar tertentu, untuk menghasilkan kualitas CPO/PK yang diinginkan sehingga apabila tidak memenuhi syarat tidak diolah lebih lanjut;

bahwa menurut Majelis, adalah hal yang wajar jika TBS yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk diolah PT IIS tidak seluruhnya (100%) memenuhi persyaratan kualitas yang disepakati, dan dari selisih sebesar 161.030 kg adalah 0,14% dari 112.899.850 kg;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan CPO sebesar Rp 244.288.951 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan PK (Palm Kernel) sebesar Rp 28.471.872 dengan alasan terdapat selisih nota timbang TBS sebesar 161.030 kg yang akan menghasilkan PK sebesar 8.052 kg dengan nilai jual berdasarkan harga jual rata-rata Rp3.536/kg sebesar Rp28.470.104,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan CPO sebesar Rp 244.288.951 dengan membandingkan jumlah TBS berdasarkan Nota Timbang TBS sebesar 112.899.850 kg dengan Faktur Pajak Masukan atas Jasa Titip Olah sebesar 112.738.820 kg.

bahwa berdasarkan Perjanjian Pengolahan antara PT IIS dengan Pemohon Banding antara lain mengatur bahwa:
Standar Timbangan untuk TBS, CPO dan Kernel adalah timbangan milik PT IIS yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, setelah dikurangi potongan potongan yang diperlukan.

bahwa menurut Pemohon Banding, pada umumnya selisih antara jumlah TBS berdasarkan Nota Timbang TBS dengan jumlah TBS yang diolah oleh PT IIS menurut Faktur Pajak yang diterbitkan PT IIS disebabkan karena adanya TBS yang diterima dan dicatat dalam Nota Timbang TBS oleh PT IIS, namun tidak diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK karena tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Perjanjian Pengolahan;

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah TBS yang memenuhi persyaratan dan benar-benar diolah menjadi CPO dan PK adalah sesuai dengan invoice dan faktur pajak atas jasa olah yang diterbitkan PT IIS yaitu total sebanyak 112.738.820 kg;

bahwa jumlah CPO dan PK yang benar-benar dihasilkan dari jasa olah PT IIS adalah sebesar jumlah CPO yang tercantum dalam Invoice dan Faktur Pajak atas jasa olah yang diterbitkan PT IIS yaitu sesuai dengan Rendemen (untuk CPO) sebesar 21% (112.738.820 kg TBS x 21%) yaitu sebanyak 23.675.151 kg;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding berdasarkan data nota timbang dapat membuktikan bahwa jumlah TBS yang diserahkan ke PT IIS adalah sebanyak 112.899.850 kg namun karena terdapat TBS yang tidak memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengolahan TBS, maka PT IIS hanya mengakui jumlah TBS yang diolah menjadi CPO/PK sebanyak 112.738.820 kg sebagaimana tercantum dalam Invoice dan Faktur Pajak Tagihan Jasa Olah yang diterbitkan oleh PT IIS, karena jika seluruhnya diolah oleh PT IIS maka tentunya jasa olah yang ditagih oleh PT IIS juga atas seluruh TBS yang diserahkan yaitu sebanyak 112.899.850 kg;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi berdasarkan asumsi bahwa seluruh TBS yang diserahkan Pemohon Banding kepada PT IIS diolah seluruhnya menjadi CPO/PK;

bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak menunjukkan bukti bahwa seluruh TBS yang diserahkan oleh Pemohon Banding ke PT IIS diolah seluruhnya menjadi CPO/PK;

bahwa menurut Pasal 3 Perjanjian Pengolahan TBS antara Pemohon Banding dengan PT IIS, TBS yang diserahkan harus memenuhi syarat-syarat dan standar tertentu, untuk menghasilkan kualitas CPO/PK yang diinginkan sehingga apabila tidak memenuhi syarat tidak diolah lebih lanjut;

bahwa menurut Majelis, adalah hal yang wajar jika TBS yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk diolah PT IIS tidak seluruhnya (100%) memenuhi persyaratan kualitas yang disepakati, dan dari selisih sebesar 161.030 kg adalah 0,14% dari 112.899.850 kg;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan PK sebesar Rp 28.471.872 tidak dapat dipertahankan;

bahwa menurut Majelis terdapat sengketa atas koreksi atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp13.990.188,00 yaitu selisih dimana menurut Terbanding adalah sebesar Rp18.117.698,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp4.127.510,00;

bahwa pada awalnya Terbanding (pemeriksa) mengkoreksi penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp21.638.939,00, kemudian Terbanding (penelaah keberatan) menghitung ulang dan koreksi menjadi Rp18.117.698,00, sedangkan Pemohon Banding pada saat keberatan menyetujui koreksi Rp4.127.510,00 sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp13.990.188,00;

bahwa penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan menurut Terbanding adalah sbb.:

bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Masukan yang tidak dapat diketahui dengan pasti untuk Penyerahan yang Terutang Pajak yang dilakukan Pemohon Banding hanya Pajak Masukan atas pembelian pupuk saja yaitu sebesar Rp 150.091.275;

bahwa dengan demikian, perhitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Pemohon Banding hanya atas Pajak Masukan atas pembelian pupuk saja yaitu sebagai berikut :

P = Rp 150.091.275 x (Rp 191.792.546.560/Rp 197.222.522.280)
P = Rp 150.091.275 x 97,25%
P = Rp 145.963.765

PM yang tidak dapat dikreditkan hasil penghitungan kembali =
Rp 150.091.275 – Rp 145.963.765 = Rp 4.127.510,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dapat meyakinkan Majelis atas angka-angka yang menjadi dasar penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 menurut Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis terdapat perbedaan perhitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa masa Januari s.d. Desember 2011 terdapat koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp274.285.823,00 (di masa Desember 2011) dan koreksi atas Pajak Masukan di Masa Januari s.d. Desember 2011;

bahwa menurut Majelis terdapat Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak yang tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung kembali dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010;

bahwa berdasarkan putusan Majelis atas sengketa DPP PPN Masa Desember 2011 sebesar Rp274.285.823,00 di atas yang tidak dapat mempertahankan koreksi tersebut, maka menurut Majelis berpengaruh pada penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 sbb.:

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp13.990.188,00 tetap dipertahankan;

bahwa dalam perkara banding ini juga terdapat koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp13.990.188,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp1.300.404.140,00, sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp1.322.043.079,00, sehingga selisih Pajak Masukan sebelum keberatan adalah Rp21.638.939,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp1.322.043.079,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp1.300.404.140,00, sehingga nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan keberatan adalah Rp21.638.939,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp1.300.404.140,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp 1.318.521.838,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebelum banding adalah Rp18.117.698,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp 1.318.521.838,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp 1.304.531.650,00, sehingga nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Banding adalah Rp13.990.188,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp 1.304.531.650,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 adalah sebesar Rp1.318.521.838,00, sehingga nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Uraian Banding adalah Rp13.990.188,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 adalah sebesar Rp1.318.521.838,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp 1.304.531.650,00, sehingga sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Bantahan adalah Rp13.990.188,00;

bahwa dalam perkara banding ini juga terdapat koreksi atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 sebesar Rp13.990.188,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa hasil pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Koreksi Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan sebesar Rp13.990.188,00

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi Pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2011 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00025/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 90024/207/11/123/15 tanggal 30 Desember 2015, atas nama: Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Majelis IIB Pengadilan Pajak dengan dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan oleh Terbanding.