bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-8131/KPU.01/2017 tanggal 7 November 2017 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-443/KPU.01/2018 tanggal 23 Februari 2018 pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pembatalan PEB dengan data sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada sistem CEISA Manifes Outward diketahui bahwa kapal Beatrice Schulte/1706N berangkat pada tanggal 18 Juli 2017 sehingga pembatalan PEB yang diajukan sudah lewat dari 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut;

bahwa batas waktu pengajuan pembatalan PEB tersebut adalah tanggal 20 Juli 2017;

bahwa berdasarkan dokumen manifest diketahui kapal Beatrice Schulte 1706N berangkat pada tanggal 18 Juli 2017;

bahwa berdasarkan tracking jadwal sarana pengangkut diketahui bahwa kapal Beatrice Schulte V.1706N berangkat dari Jakarta, Indonesia pada tanggal 18 Juli 2017;

bahwa berdasarkan penelitian, dapat disajikan data sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian di atas, pembatalan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut sebagaimana tercantum dalam outward manifes (batas waktu pemberitahuan pembatalan ekspor adalah tanggal 20 Juli 2017);

bahwa berdasarkan Pasal 11A ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Pasal 18 ayat 1 disebutkan:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemberitahuan pembatalan ekspor kepada Terbanding telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak keberangkatan sarana pengangkut di outward manifes sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan pembatalan ekspor atas PEB Nomor 504345 tanggal 18 Juli 2017 sehingga dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp5.000.000,00;

bahwa dalam Surat Banding Nomor 139/SIT-EXIM/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan Surat Bantahan Nomor 060/SIT-EXIM/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan PEB Pemohon Banding atas Nomor 048/SIT/EXIM/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan diterima penerima dokumen tanggal 24 Juli 2017, dengan alasan salah transfer data dengan uraian sebagai berikut:

yang seharusnya Kantor Pabean Pemuatan KPU Soekarno Hatta;

bahwa Pemohon Banding tidak mungkin untuk melakukan eksportasi hanya 1 Pcs / 1 Pkgs melalui pelabuhan Tanjung Priok;

bahwa Surat Permohonan Pembatalan PEB Nomor 048/SIT-EXIM/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 dilengkapi dengan Surat Pernyataan dan diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemohon Banding bahwa posisi barang pada saat mengajukan pembatalan masih berada di lokasi KB Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah mengekspor barang tersebut dengan menggunakan dokumen PEB Nomor 300563 tanggal 25 Juli 2017;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 16 Juli 2018 perihal Penjelasan/Kronologis Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama Pemohon Banding atas Banding Surat Keputusan Direktur Bea Cukai Nomor KEP-8131/KPU.01/2017 tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Aju 000000.004023-20170718-000077 dan oleh KPU Tanjung Periok telah direspon dan diberi Nomor Pendaftaran 504345 tanggal 18 Juli 2017, yang kemudian ternyata Pemohon Banding memohon pembatalan PEB tersebut dan oleh karena permohonan tersebut sudah lewat

dari 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut menjadi dasar bagi Terbanding untuk menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA-175/KPU.01/BD.0502/PPD/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dengan tagihan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp 5.000.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Sanksi Administrasi berupa Denda atas PEB Nomor 504345 tanggal 18 Juli 2017 tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menetapkan:

bahwa penggunaan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011, yang menetapkan di dalam Pasal 8, sebagai berikut:

bahwa atas penetapan Sanksi Administrasi berupa Denda tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 090/SIT-EXIM/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang diterima di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap dan benar pada tanggal 14 September 2017;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor KEP-8131/KPU.01/2017 tanggal 7 November 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut yang sekaligus memperkuat penetapan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 140/SIT-EXIM/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa barang yang akan di ekspor belum dimuat ke dalam sarana pengangkut.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Sanksi Administrasi berupa Denda oleh Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA-175/KPU.01/BD.0502/PPD/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8131/KPU.01/2017 tanggal 7 November 2017 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas pembatalan PEB Nomor 504345 tanggal 18 Juli 2017 tidak dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8131/KPU.01/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA- 175/KPU.01/BD.0502/PPD/2017 tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan atas pembatalan PEB Nomor 504345 tanggal 18 Juli 2017 tidak dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sehingga denda yang seharusnya dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Majelis XVIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-119101.40/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.