Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46872/PP/M.III/99/2013
Jenis Pajak | : | Gugatan | ||||
Tahun Pajak | : | 2006 | ||||
Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-991/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai; | ||||
Menurut Tergugat | : | bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut merupakan akibat adanya utang pajak menjadi lebih besar pada saat Penggugat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan kata lain sebagai konsekuensi dari pembetulan sendiri yang dilakuan Penggugat atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga alasan Penggugat karena ketidaktahuan Penggugat atau bukan kesalahan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan Penggugat atau bukan karena kesalahan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000; | ||||
Menurut Pengugat | : | bahwa menurut pendapat Penggugat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, himbauan Tergugat untuk melakukan pembetulan dimaksud, serta nyata sesuai dengan data yang ada Pajak Pertambahan Nilai tersebut sudah dibayar, unsur di luar kesalahan Penggugat sudah dipenuhi, dan juga sesuai dengan asas keadilan yang menjadi dasar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/06/071/10 tanggal 06 Agustus 2010 Masa Pajak November 2006; | ||||
Pendapat Majelis | : | bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2006 Nomor: 00004/107/06/071/10 tanggal 6 Agustus 2010 diterbitkan Tergugat untuk menagih sanksi administrasi bunga Pasal 8 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan sebagai berikut: Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, sanksi dikenakan kepada Penggugat akibat dari Penggugat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan bahwa perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Penggugat adalah karena permintaan Tergugat yang disampaikan melalui surat-surat sebagai berikut:
bahwa menurut Penggugat, Pajak Masukan yang diperoleh dari PT. ABC telah dilakukan berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dilakukan berdasar adanya transaksi atau berdasar arus barang dan arus uang, dan dengan surat Penggugat Nomor: BS-01.2007 tanggal 9 Mei 2007 pendapat tersebut telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Dua dan Direktur Intelijen dan Penyidikan, disamping pendapat itu juga telah disampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tanggung jawab pembeli telah terpenuhi sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan Faktur Pajak yang sah, demikian pula Faktur Pajak yang dipermasalahkan Tergugat sudah dilaporkan oleh PT. ABC dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00004/107/06/071/10 tanggal 6 Agustus 2010 Masa Pajak November 2006 dengan Surat Nomor: 0004/BI/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dengan alasan sebagai berikut:
bahwa atas surat Penggugat a quo, Tergugat dengan Keputusan Nomor: KEP-991/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 telah menolak permohonan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
bahwa atas alasan Tergugat menolak permohonan Penggugat a quo, Penggugat mengajukan Gugatan dengan mempertanyakan dari mana Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat atas kesadaran sendiri melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai karena berdasarkan data yang ada pada Penggugat terdapat Surat Tergugat Nomor: S-5770/WPJ.06/KP.0808/2007 tanggal 26 April 2007 dan Nomor: S-350.FPF/PJ.05/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang berisi himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pengguna faktur pajak bermasalah, yaitu untuk tidak mengkreditkan Pajak Masukan dari PT. ABC yang merupakan Pengusaha Kena Pajak pengguna Faktur Pajak tidak sah sesuai SE-04/PJ.52/2006, dan dengan itikad baik Penggugat telah memenuhi himbauan dimaksud serta dalam rangka mengikuti program Sunset Policy, pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan serta telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atas pembetulan dimaksud untuk tahun pajak 2004 sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp.7.827.066.701,00. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa pada tanggal 26 April 2007 kepada Penggugat telah dihimbau oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Dua untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pengguna faktur pajak bermasalah dengan Surat Nomor: S-5770/WPJ.06/KP.0808/2007, namun demikian Penggugat tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud. bahwa Penggugat diperiksa dengan jenis pemeriksaan rutin Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLB) untuk Tahun Pajak 2004, 2005, dan 2006 dan dalam proses pemeriksaan diketahui Penggugat menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. ABC (NPWP: 0X.XXX.0XX.X-0XX.000) sebesar Rp.7.827.066.701,00. bahwa pada tanggal 27 Februari 2009, Penggugat memanfaatkan fasilitas program sunset policy dengan menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2004, 2005 dan 2006, dan berkomitmen untuk melunasi kekurangan atas pembayaran PPN sebesar Rp.7.827.066.701,00 sebagai akibat penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak dengan surat Nomor: S-350.FPF/PJ.05/2010 tertanggal 15 Maret 2010 menghimbau kepada Penggugat untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Penggugat melaporkan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2006 dan telah melakukan pembayaran atas pembetulan tersebut dengan Surat Setoran Pajak pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.107.006.705,00. bahwa Pasal 8 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut: Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka atas keterlambatan pembayaran akibat pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, terdapat sanksi administrasi yang harus ditagihkan sebesar Rp.51.363.218,00. bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/06/071/10 tanggal 06 Agustus 2010 Masa Pajak November 2006 tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bahwa atas penerbitan Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dengan alasan bahwa masalah yang berkaitan dengan PT. ABC adalah di luar pengetahuan Penggugat dan bukan kesalahan Penggugat karena sesuai dengan dokumen yang ada, Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak telah dibayarkan kepada dan diterima PT. ABC namun demikian Penggugat telah membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tidak mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. ABC serta telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atas pembetulan tersebut untuk Tahun Pajak 2004 sampai dengan 2006 sebesar Rp.7.827.066.701,00. bahwa atas permohonan Penggugat a quo, Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-991/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 telah menolak permohonan Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat dengan kesadaran sendiri telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan Penggugat dengan PT. ABC terkait dengan kasus penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan kesadaran sendiri telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas jumlah pajak yang kurang dibayar dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut. bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-991/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 yang menolak permohonan Penggugat untuk mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2006 sudah tepat dan tetap dipertahankan. |
||||
Memperhatikan | : | Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Pengugat, hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan. | ||||
Mengingat | : |
|
||||
Memutuskan | : | Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-991/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2006 Nomor: 00004/107/06/071/10 tanggal 06 Agustus 2010. |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.