Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev7)Pasal 2A Pasal 3
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^Rev6)Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^Rev2)Pasal 21 ^Rev4)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 ^Rev7)Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 32C
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34 ^Rev2)
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 27 March 2025

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 16

Penjelasan Pasal 16 ^Rev4)

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ayat (1) ^Rev4)

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

-	Peredaran bruto		Rp6.000.000.000,00
-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp5.400.000.000,00 (-)
-	Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp 600.000.000,00
-	Penghasilan lainnya	Rp50.000.000,00
-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	Rp30.000.000,00(-)
			Rp 20.000.000,00 (+)
-	Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp 620.000.000,00
-	Kompensasi kerugian		Rp 10.000.000,00 (-)
-	Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)		Rp 610.000.000,00
-	Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)		Rp 19.800.000,00 (-)
-	Penghasilan Kena Pajak
	(bagi Wajib Pajak orang pribadi)		Rp 590.200. 000,00

Ayat (2) ^Rev4)

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.

-	Peredaran bruto	Rp 4.000.000.000,00
-	Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 800.000.000,00
-	Penghasilan neto lainnya	Rp 5.000.000,00 (+)
-	Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 805.000.000,00
-	Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	Rp 21.120.000,00 (-)
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 783.880.000,00

Ayat (3) ^Rev4)

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:

-	Peredaran bruto		Rp10.000.000.000,00
-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp 8.000.000.000,00(-)
			Rp 2.000.000.000,00
-	Penghasilan bunga		Rp 50.000.000,00
-	Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 2.000.000.000,00
-	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp1.500.000.000,00(-)
			Rp 500.000.000,00
-	Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap		Rp1.000.000.000,00(+)
			Rp3.550.000.000,00
-	Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)		Rp 450.000.000,00(-)
-	Penghasilan Kena Pajak		Rp3.100.000.000,00

Ayat (4) ^Rev4)

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut.

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp 150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:
(360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00	Rp 600.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 15.840.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 584.160.000,00

Keterangan

UU Nomor 7 Tahun 1983
UU Nomor 7 Tahun 1991 (Rev1)
UU Nomor 10 Tahun 1994 (Rev2)
UU Nomor 17 Tahun 2000 (Rev3)
UU Nomor 36 Tahun 2008 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)