Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev7)Pasal 2A Pasal 3
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^Rev6)Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^Rev2)Pasal 21 ^Rev4)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 ^Rev7)Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 32C
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34 ^Rev2)
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 27 March 2025

Isi Pasal Penjelasan

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penjelasan Pasal 33

Ayat (1) ^Rev1)

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya merupakan tahun buku, maka ada kemungkinan bahwa sebagian dari tahun pajak itu termasuk di dalam tahun takwim 1984. Menurut ketentuan ayat ini, maka apabila 6 (enam) bulan dari tahun pajak itu termasuk dalam tahun takwim 1984 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih apakah mau mempergunakan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, ataupun memilih penerapan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang ini. Kesempatan memilih semacam itu berlaku pula bagi Wajib Pajak yang lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun pajaknya termasuk di dalam tahun takwim 1984.

Ayat (2) ^Rev1)

Huruf a

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya terbatas misalnya fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983 masih tetap dapat dinikmati sampai dengan habisnya fasilitas perpajakan tersebut.

Huruf b

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak ditentukan, tidak dapat dinikmati lagi terhitung mulai tanggal berlakunya Undang-Undang ini, misalnya :

-	fasilitas perpajakan yang diberikan kepada PT Danareksa, berupa pembebasan Pajak Perseroan atas laba usaha dan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan dan penyetoran modal saham, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: KEP-1680/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976;
-	fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal, berupa keringanan tarif Pajak Perseroan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 112/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.

Ayat (3) ^Rev1)

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini.

Ketentuan Undang-Undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut dibuat setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Keterangan

UU Nomor 7 Tahun 1983
UU Nomor 7 Tahun 1991 (Rev1)
UU Nomor 10 Tahun 1994 (Rev2)
UU Nomor 17 Tahun 2000 (Rev3)
UU Nomor 36 Tahun 2008 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)