Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev3)Pasal 1A ^Rev4)Pasal 2 ^Rev1)
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^Rev1)
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 4A ^Rev5)Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6 ^Rev2)
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^Rev5)Pasal 8 Pasal 8A ^Rev5)Pasal 9 ^Rev5)Pasal 9A ^Rev5)Pasal 10 ^Rev2)
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^Rev3)Pasal 12 ^Rev3)Pasal 13 ^Rev4)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 15A Pasal 16 ^Rev1)
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A Pasal 16B ^Rev5)Pasal 16C ^Rev2)Pasal 16D ^Rev3)Pasal 16E Pasal 16F Pasal 16G ^Rev5)
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Susunan dalam Satu Naskah Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

10 Bab | 35 Pasal

Last Update: 25 March 2025

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 9A ^Rev5)

Penjelasan Pasal 9A

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, Menteri Keuangan dapat menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor oleh:

Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang:

1.	mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan;
2.	melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maupun pembayarannya; atau
3.	memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal,

dan/atau

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu.

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu" merupakan:

1.	Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka perluasan basis pajak; dan
2.	Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 18 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 42 Tahun 2009 (Rev3)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev4)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev5)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev6)