Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev3)Pasal 1A ^Rev4)Pasal 2 ^Rev1)
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^Rev1)
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 4A ^Rev5)Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6 ^Rev2)
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^Rev5)Pasal 8 Pasal 8A ^Rev5)Pasal 9 ^Rev5)Pasal 9A ^Rev5)Pasal 10 ^Rev2)
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^Rev3)Pasal 12 ^Rev3)Pasal 13 ^Rev4)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 15A Pasal 16 ^Rev1)
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A Pasal 16B ^Rev5)Pasal 16C ^Rev2)Pasal 16D ^Rev3)Pasal 16E Pasal 16F Pasal 16G ^Rev5)
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Susunan dalam Satu Naskah Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

10 Bab | 35 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 ^Rev4)

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: ^Rev3)

a.	penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
b.	penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
c.	ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
d.	ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

(1a)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: ^Rev3)

a.	saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b.	saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
c.	saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
d.	saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. ^Rev3)

(2a)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. ^Rev3)

(3)

Dihapus. ^Rev3)

(4)

Dihapus. ^Rev3)

(5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: ^Rev4)

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1.	nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2.	nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(5a)

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. ^Rev4)

(6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. ^Rev3)

(7)

Dihapus. ^Rev3)

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ^Rev3)

(9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. ^Rev3)

Keterangan

UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 18 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 42 Tahun 2009 (Rev3)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev4)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev5)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev6)

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev3)Pasal 1A ^Rev4)Pasal 2 ^Rev1)
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^Rev1)
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 4A ^Rev5)Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6 ^Rev2)
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^Rev5)Pasal 8 Pasal 8A ^Rev5)Pasal 9 ^Rev5)Pasal 9A ^Rev5)Pasal 10 ^Rev2)
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^Rev3)Pasal 12 ^Rev3)Pasal 13 ^Rev4)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 15A Pasal 16 ^Rev1)
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A Pasal 16B ^Rev5)Pasal 16C ^Rev2)Pasal 16D ^Rev3)Pasal 16E Pasal 16F Pasal 16G ^Rev5)
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

10 Bab | 35 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 ^Rev4)

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: ^Rev3)

a.	penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
b.	penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
c.	ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
d.	ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

(1a)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: ^Rev3)

a.	saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b.	saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
c.	saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
d.	saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)

(2a)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. ^Rev3)

(3)

Dihapus. ^Rev3)

(4)

Dihapus. ^Rev3)

(5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: ^Rev4)

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1.	nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2.	nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(5a)

(6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. ^Rev3)

(7)

Dihapus. ^Rev3)

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ^Rev3)

(9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. ^Rev3)

Keterangan

UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 18 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 42 Tahun 2009 (Rev3)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev4)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev5)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev6)