Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev3)Pasal 1A ^Rev4)Pasal 2 ^Rev1)
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^Rev1)
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 4A ^Rev5)Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6 ^Rev2)
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^Rev5)Pasal 8 Pasal 8A ^Rev5)Pasal 9 ^Rev5)Pasal 9A ^Rev5)Pasal 10 ^Rev2)
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^Rev3)Pasal 12 ^Rev3)Pasal 13 ^Rev4)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 15A Pasal 16 ^Rev1)
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A Pasal 16B ^Rev5)Pasal 16C ^Rev2)Pasal 16D ^Rev3)Pasal 16E Pasal 16F Pasal 16G ^Rev5)
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Susunan dalam Satu Naskah Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

10 Bab | 35 Pasal

Last Update: 25 March 2025

Isi Pasal Penjelasan

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16F

Penjelasan Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Keterangan

UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 18 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 42 Tahun 2009 (Rev3)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev4)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev5)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev6)