Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 11A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 18 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 28A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31C ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31D ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31E ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32A ^(UU ^No. ¹⁷ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 32B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 ^(UU ^No. ⁷ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 33A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 20 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a)

Dihapus.

(2b)

Wajib Pajak badan dalam negeri:

a.	berbentuk perseroan terbuka;
b.	dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
c.	memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c)

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2e)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5)

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6)

Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7)

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).