Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 11A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 18 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 28A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31C ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31D ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31E ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32A ^(UU ^No. ¹⁷ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 32B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 ^(UU ^No. ⁷ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 33A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 28 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b.	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c.	dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d.	badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e.	penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2)

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4)

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(5)

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a)

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(6)

Dihapus.

(7)

Dihapus.

(8)

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Index

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 28 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)

a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b.	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c.	dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d.	badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e.	penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2)

(3)

(4)

(5)

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a)

(6)

Dihapus.

(7)

Dihapus.

(8)

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.