Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 11A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 18 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 28A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31C ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31D ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31E ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32A ^(UU ^No. ¹⁷ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 32B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 ^(UU ^No. ⁷ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 33A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 04 April 2020

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.
(1a)	Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(2)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali : pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Index

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 04 April 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan : dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.
(1a)	Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(2)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a)	Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali : pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.