Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 11A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 18 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 28A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31C ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31D ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 31E ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾Pasal 32A ^(UU ^No. ¹⁷ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 32B ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 ^(UU ^No. ⁷ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 33A ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ¹⁰ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

9 Bab | 48 Pasal

Last Update: 20 March 2020

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 14 ^(UU ^No. ³⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁸⁾

(1)	Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6)	Dihapus.
(7)	Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.