Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (5a)

Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

Ayat (5d)

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.

Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, baik sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp150.000.000,00.

Ayat (5e)

Cukup jelas.

Ayat (5f)

Dalam hal terhadap Putusan Banding diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah, terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Contoh 1:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya pajak yang masih harus dibayar, sehingga tidak ada pembayaran atas SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima seluruh banding Wajib Pajak. Berdasarkan Putusan Banding tersebut, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini yaitu sebesar 60% x Rp3.000.000.000,00 = Rp 1.800.000.000,00.

Contoh 2:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima sebagian banding Wajib Pajak dan menyatakan pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Mengingat bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebelum pengajuan keberatan yang jumlahnya senilai dengan Putusan Banding, maka tidak terdapat pajak yang harus dilunasi berdasarkan Putusan Banding oleh Wajib Pajak dan tidak dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5d). Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00 = Rp2.400.000.000,00, ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp3.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00) = Rp1.440.000.000,00.

Ayat (5g)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 16 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 28 Tahun 2007 (Rev3)
UU Nomor 16 Tahun 2009 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (5a)

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

Ayat (5d)

Contoh:

Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (5e)

Cukup jelas.

Ayat (5f)

Ayat (5g)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Keterangan