Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32A ^Rev6)

Penjelasan Pasal 32A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, dapat diterapkan skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak (withholding tax) melalui penunjukan pemotong dan/atau pemungut pajak, yaitu pihak lain.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Contoh 1:

PT ABC adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menyediakan peer to peer lending platform di Indonesia. Tuan A meminjamkan sejumlah dana kepada Tuan B melalui platform tersebut. Dalam skema ini, meskipun PT ABC hanya sebagai perantara transaksi antara Tuan A dan Tuan B dalam peer to peer lending platform, Menteri Keuangan dapat menunjuk PT ABC sebagai pihak lain untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh Tuan A dari Tuan B.

Contoh 2:

R Inc. merupakan perusahaan yang menyediakan situs untuk berbagi video yang bekedudukan di luar Indonesia. Tuan C, seorang pencipta konten (content creator) mendapatkan penghasilan dari R Inc.. Dalam transaksi ini, R Inc. merupakan pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan C.

Contoh 3:

PT DEF merupakan penyedia marketplace platform dalam negeri sebagai wadah pedagang barang dan/atau penyedia jasa untuk memasang penawaran barang dan/atau jasa. PT PQR merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penawaran barang melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Tuan Z melakukan pembelian barang yang ditawarkan oleh PT PQR melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. PT DEF dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT PQR kepada Tuan Z yang dilakukan melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF.

Ayat (3)

Pengaturan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sesuai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku juga terhadap pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia

Ayat (4)

Penyelenggara sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 16 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 28 Tahun 2007 (Rev3)
UU Nomor 16 Tahun 2009 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32A ^Rev6)

Penjelasan Pasal 32A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Penyelenggara sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan