Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain:

1.	harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;
2.	dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 16 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 28 Tahun 2007 (Rev3)
UU Nomor 16 Tahun 2009 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

1.	harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;
2.	dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Keterangan