Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 442/PJ./2000

Kategori : Lainnya

Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-205/PJ./1999


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 442/PJ./2000

TENTANG

RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-205/PJ./1999

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang :

 

  1. bahwa telah terjadi kesalahan tulis yang terdapat pada Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-205/PJ/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-279/PJ/1998;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-205/PJ/1999;

 

Mengingat :

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

 

RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-205/PJ/1999

 

 

Pasal I

 

Meralat Lampiran V, Nomor urut 6, kolom 4 angka 1 huruf c, sehingga berbunyi; "Surat Ketetapan Pajak PPN/PPn BM yang DPP-nya berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00".

 

 

Pasal II

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1999.



 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK