Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP - 625/PJ./2001

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 625/PJ./2001

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan besarnya Penghapusan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 6 Tahun I983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

Pasal 1

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan wajib melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi (KP.RIKPA 4.18).
(2)	Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
	Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang; Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; Wajib Pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.
(3)	Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat (KP.RIKPA 4.25).

Pasal 2

(1)	Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
(2)	Penelitian setempat dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b, berdasarkan surat perintah penelitian setempat (KP.RIKPA 4.24) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
(3)	Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih Iagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi (KP.RIKPA 4.26).
(4)	Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {2) huruf d berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 3

(1)	Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk masing-masing Wajib Pajak, masing-masing tahun pajak, dan masing-masing ketetapan pajak.
(2)	Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah daluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d dan dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi Secara Kolektif (KP.RIKPA 4.27).

Pasal 4

(1)	Laporan hasil penelitian setempat, Iaporan hasil penelitian administrasi dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditata usahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.19).
(3)	Berdasarkan Buku Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap akhir tahun takwim Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat Daftar Usutan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.20) tidak berlogo yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah dan Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.20A) berlogo ditandatangani Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.20) tidak berlogo dalam rangkap 3 (tiga), Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.20A) berlogo dalam rangkap 2 (dua) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal l0 Januari tahun takwim berikutnya.
(2)	Sebelum mengirimkan Daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian mengenai kebenaran Daftar tersebut, kemudian dibuat Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapus (KP.RIKPA 4.21A) yang ditandatangani Menteri Keuangan.
(3)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan :
	Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.21A) dalam rangkap 2 (dua); Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.20) tidak berlogo rangkap 1 (satu); dan Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.20A) berlogo rangkap 2 (dua), kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Daftar-daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengembalikan 1 (satu) set KP.RIKPA 4.20 yang telah ditandatangani Kepala Kantor Wilayah kepada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan sebagai arsip.
(4)	Setelah diterimanya Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.20) dan Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.20A) serta Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP.RIKPA 4.21A) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak membuat dan menyampaikan Konsep Keputusan Menteri Keuangan dan Lampirannya kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat petikan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak dari Salinan Keputusan Menteri Keuangan yang diterimanya.

Pasal 7

Bentuk Formulir dan Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Usul Penghapusan Piutang Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-228/PJ/1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO