Ortax

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : P - 20/BC/2007

Kategori : Lainnya

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara

Calender 28 Jun 2007
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P - 20/BC/2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

Mengingat :


  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Jaminan Tunai Untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

 

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
  1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan dan pelabuhan khusus.
  3. Pelabuhan yaitu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
  4. Pelabuhan Khusus yaitu pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
  5. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
  6. Tempat Lain adalah tempat tertentu di daratan yang berada di dalam kawasan/area industri dan tempat tertentu lainnya yang berfungsi sebagai pelabuhan laut, yang mendukung kegiatan impor dan/atau ekspor.
  7. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-UndangKepabeanan.

BAB II
KAWASAN PABEAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tatacara Penetapan Sebagai Kawasan Pabean


Pasal 2


Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan.


Pasal 3


(1)  Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean, Pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data tentang identitas penanggung jawab, badan usaha, dan alamat lokasi kawasan.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  1. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
  2. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
  3. Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, kecuali untuk Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang bukti penetapannya berupa rekomendasi dari instansi terkait;
  4. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan tempat atau kawasan. Penguasaan dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  5. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. Ukuran luas kawasan; dan
  7. Gambar denah lokasi yang memuat antara lain pagar pembatas, pintu masuk/keluar (gate), titik koordinat dan/atau tanda lain yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lokasi atas kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.
(5) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyebutkan tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.


Pasal 4


(1)  Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan fisik terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)  Atas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
(3)  Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan yang disertai dengan alasan penolakan.
(5) Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan.


Pasal 5


(1)  Untuk kepentingan pengawasan di bidang kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menetapkan batas-batas kawasan dan pintu masuk/keluar (gate) atas suatu tempat atau kawasan yang diajukan permohonan untuk penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(2)  Batas-batas kawasan dan pintu masuk/keluar (gate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  1. pagar pembatas dan pintu masuk/keluar (gate); atau
  2. titik koordinat dan/atau tanda lain yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.
(3)  Kawasan Pabean dinyatakan sebagai kawasan terbatas (restricted area).


Bagian Kedua
Larangan Penimbunan di Kawasan Pabean

Pasal 6


Barang selain untuk tujuan impor dan/atau ekspor dilarang untuk ditimbun, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan/atau dari Kawasan Pabean, kecuali untuk tujuan pengangkutan selanjutnya.


Bagian Ketiga
Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Pasal 7


(1)  Penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :
  1. Kawasan Pabean tidak menjalankan kegiatan/usaha impor dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
  2. pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit; dan/atau
  4. pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan pencabutan.
(2)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk Keputusan Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.


BAB III
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Penetapan dan Jenis Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 8


(1)  Penetapan suatu kawasan, bangunan, dan/atau lapangan sebagai Tempat Penimbunan Sementara ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan.
(2)  Kawasan, bangunan, dan/atau lapangan yang diajukan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. Lapangan Penimbunan;
  2. Lapangan Penimbunan Peti Kemas;
  3. Gudang Penimbunan; dan/atau
  4. Tangki Penimbunan.


Bagian Kedua
Persyaratan dan Tatacara Penetapan
Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 9


(1)  Untuk dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha tempat penimbunan harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data:
  1. nama dan alamat penanggung jawab;
  2. nama dan alamat badan usaha;
  3. lokasi tempat penimbunan;
  4. jenis tempat penimbunan; dan
  5. ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) tempat penimbunan.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  1. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
  2. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
  3. Izin dari Pemerintah Daerah setempat;
  4. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas. Penguasaan dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  5. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat penimbunan barang impor, ekspor, barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean, dan tempat pemeriksaan barang dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;
  7. Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai;
  8. Surat pernyataan sanggup menyediakan bangunan untuk tempat pemeriksaan barang dan membuat laporan perkembangan penyediaan bangunan tersebut setiap 3 (tiga) bulan.
  9. Surat keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di dalam Kawasan Pabean bersangkutan sebagai Tempat Penimbunan Sementara;
  10. Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; dan
  11. Surat pernyataan sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara di Tempat Lain yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, maka permohonan yang diajukan sekaligus merupakan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
(5) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lokasi atas bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang akan ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara.
(6) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyebutkan tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.


Pasal 10


(1)  Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan fisik terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)  Atas permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
(3)  Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan yang disertai dengan alasan penolakan.
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan atau penolakan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
(6) Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan.


Bagian Ketiga
Jaminan

Pasal 11


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.
(2)  Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  1. uang tunai;
  2. jaminan bank; dan/atau
  3. jaminan dari perusahaan asuransi.
(3)  Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kapasitas, jenis, dan/atau volume barang yang ditimbun, dengan ketentuan:
  1. sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hekto are (ha) luas lapangan untuk Lapangan Penimbunan dan Lapangan Penimbunan Peti Kemas;
  2. sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap seribu meter kubik (1000m3) volume ruang bangunan untuk Gudang Penimbunan; dan
  3. sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kiloliter (kl) kapasitas untuk Tangki Penimbunan.
(4) Bagian dari satuan luas atau volume kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan jumlahnya menjadi satuan luas dan/atau volume penuh.
(5) Atas penyerahan jaminan sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dan melakukan pengelolaan dan pengadministrasian jaminan.


Bagian Keempat
Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 12


(1)  Penimbunan barang impor dan barang ekspor sementara menunggu pengeluaran atau pemuatannya, dilakukan di tempat penimbunan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara.
(2)  Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dilarang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, kecuali untuk:
  1. tujuan ekspor;
  2. reekspor; atau
  3. tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean dengan melewati tempat di luar daerah pabean.


Pasal 13


(1)  Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara wajib dipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang yang berasal dari dalam daerah pabean untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean.
(2)  Pemisahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  1. untuk lapangan penimbunan dan gudang penimbunan, dibuatkan pagar pembatas permanen dan/atau semi permanen dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
  2. untuk lapangan penimbunan peti kemas, dibuatkan tanda batas yang jelas dalam bentuk garis warna kuning yang tidak terputus dengan:
    1. lebar sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) centimeter; dan
    2. jarak dengan peti kemas yang ditimbun sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.


Pasal 14


(1)  Barang-barang berbahaya, merusak, dan/atau yang memiliki sifat dapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, wajib ditimbun di:
  1. Tempat Penimbunan Sementara yang khusus disediakan untuk barang-barang tersebut; atau
  2. tempat khusus yang berada di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang disediakan untuk menimbun barang-barang tersebut dengan pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(2)  Peti kemas kosong wajib ditimbun di :
  1. Tempat Penimbunan Sementara yang khusus disediakan untuk peti kemas kosong; atau
  2. tempat khusus yang berada di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang disediakan untuk menimbun peti kemas kosong dengan pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).


Pasal 15


(1)  Barang impor yang ditimbun di gudang penimbunan wajib diberi identitas yang sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal Bill of Lading atau Airway Bill.
(2)  Barang untuk tujuan ekspor yang ditimbun di gudang penimbunan wajib diberi identitas yang sekurang-kurangnya memuat nomor Persetujuan Ekspor (PE) atau Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB).
(3)  Barang untuk dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean dengan melewati tempat di luar daerah pabean yang ditimbun di gudang penimbunan wajib diberi identitas yang sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean untuk itu (BC 1.3).


Pasal 16


(1)  Peti kemas atau kemasan barang-barang lainnya yang ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara hanya dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan fisik barang dalam rangka pemeriksaan pabean.
(2)  Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan untuk membuka peti kemas atau kemasan barang untuk tujuan selain yang dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat permohonan tertulis dari pemilik barang atau kuasanya.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dengan disertai alasan dilakukannya permohonan pembukaan.


Pasal 17


(1)  Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan laut atau bandar udara ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.
(2)  Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan laut atau bandar udara ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penimbunan.
(3)  Barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
(4) Barang yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai wajib dipindahkan dari Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Pabean.


Bagian Kelima
Tempat Pemeriksaan Barang

Pasal 18


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyediakan tempat atau bangunan dan sarana yang memadai untuk tempat pemeriksaan barang.
(2)  Tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki luas dan kapasitas yang sekurang-kurangnya memadai untuk pelaksanaan pemeriksaan barang yang ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang bersangkutan, dengan memenuhi ketentuan:
  1. tersedia bangunan yang bersifat permanen, berdinding keliling, beratap, yang memungkinkan dapat dilakukannya pengeluaran, pemeriksaan, dan pemasukan kembali barang dari dan ke dalam peti kemas atau kemasan barang lainnya, serta dapat mengurangi risiko terjadinya kerusakan atau kehilangan barang;
  2. tersedia sarana dan peralatan yang memadai untuk mengangkat, memindahkan, dan/atau mengambil barang dari dan ke dalam peti kemas atau kemasan lainnya;
  3. tersedia alat angkut yang memadai yang disediakan secara khusus untuk mengangkut dan memindahkan barang dan/atau peti kemas ke dan dari tempat pemeriksaan barang;
  4. tersedia karyawan/buruh dalam jumlah yang cukup untuk membantu mengangkat dan memindahkan barang dari dan ke dalam peti kemas; dan
  5. tersedia ruangan dan perlengkapan kerja yang memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas di bidang kepabeanan.
(3)  Untuk tangki penimbunan wajib dilengkapi alat ukur sebagai alat pengawasan bagi Pejabat Bea dan Cukai dan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c.
(4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta untuk disediakan peralatan lainnya kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dalam hal diperlukan untuk kepentingan penanganan secara khusus dalam rangka pemeriksaan barang.


Bagian Keenam
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 19


(1)  Tempat Penimbunan Sementara yang berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan wajib memiliki dan menyelenggarakan aplikasi pengelolaan barang di Tempat Penimbunan Sementara.
(2)  Aplikasi pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung (on-line computer) dan kompatibel dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.


Pasal 20


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara yang akan memulai operasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  1. Daftar barang yang ditimbun dalam hal telah memiliki izin Tempat Penimbunan Sementara sebelumnya;
  2. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara; dan
  3. Fotokopi tanda terima jaminan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.


Pasal 21


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib memberitahukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.
(2)  Atas pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi dan dapat melakukan pemeriksaan lokasi.
(3)  Hasil penelitian dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berkas pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(4) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut perubahan terhadap kapasitas, jenis, dan/atau volume Tempat Penimbunan Sementara yang mengakibatkan perubahan besarnya jaminan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib melakukan penyesuaian besarnya jaminan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.


Pasal 22


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai daftar barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
(2)  Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi melakukan analisis dan pengawasan lebih lanjut atas daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 23


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib :
  1. menyelenggarakan pembukuan, termasuk buku persediaan yang dapat menunjukkan saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara; dan
  2. menyimpan catatan dan dokumen, termasuk data elektronik, yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(2)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.


Pasal 24


(1)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang terhadap barang yang ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
(2)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya:
  1. musnah tanpa sengaja;
  2. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  3. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat atau Tempat Penimbunan Pabean.
(3)  Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat penimbunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dengan ketentuan perhitungan:
  1. tarif didasarkan pada tarif barang sesuai uraian barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara;
  2. nilai pabean didasarkan pada nilai barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara; dan
  3. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) didasarkan pada nilai tukar (kurs) pada saat barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
(4) Perhitungan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.


Bagian Keenam
Sanksi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 25


(1)  Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dalam hal Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara:
  1. tidak menyerahkan laporan perkembangan penyediaan bangunan untuk tempat pemeriksaan barang dalam waktu 3 (tiga) bulan dan/atau tidak ada tanda-tanda pelaksanaan penyediaan bangunan tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf h.
  2. tidak mengindahkan ketentuan pemisahan penimbunan barang impor, barang ekspor, dan barang yang berasal dari dalam daerah pabean untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  3. menimbun barang-barang berbahaya, merusak, dan yang karena sifatnya dapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, tidak di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  4. menimbun peti kemas kosong tidak di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  5. tidak memberikan identitas barang yang ditimbun di gudang penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  6. tidak lagi memenuhi ketentuan tentang tempat pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  7. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi sebelum memulai operasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  8. tidak memberitahukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit di bidang kepabeanan atau dari unit pengawasan lainnya;
  9. tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 21 ayat (5); dan/atau
  10. tidak menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
(2)  Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Peringatan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 26


(1)  Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibekukan dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Sementara:
  1. menimbun barang selain yang diijinkan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  2. tidak memiliki dan menyelenggarakan aplikasi pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  3. tidak menyelenggarakan pembukuan dan/atau tidak bersedia menyerahkan dokumen dan pembukuan lainnya sehubungan dengan audit di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  4. tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penagihan;
  5. tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasan diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan; dan/atau
  6. direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan.
(2)  Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan Surat Pemberitahuan Pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)  Selama dalam status pembekuan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dilarang memasukkan barang ke dalam Tempat Penimbunan Sementara.


Pasal 27


(1)  Pembekuan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dicabut dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Sementara:
  1. telah mengeluarkan barang yang ditimbun selain yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  2. telah memiliki dan menyelenggarakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  3. telah menyelenggarakan pembukuan dan/atau menyatakan bersedia menyerahkan dokumen yang diminta sehubungan dengan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  4. telah memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
  5. telah memenuhi ketentuan yang menjadi alasan diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan/atau
  6. telah melaksanakan rekomendasi dari unit pengawasan.
(2)  Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini berdasarkan hasil penelitian atau audit di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.


Pasal 28


(1)  Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan melakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  1. Tempat Penimbunan Sementara dalam status pembekuan dalam waktu selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
  2. Tempat Penimbunan Sementara tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
  3. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Tempat Penimbunan Sementara dinyatakan pailit; dan/atau
  5. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara mengajukan permohonan pencabutan.
(3)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pencabutan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang yang masih ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara harus dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara dengan tetap mendasarkan pada ketentuan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara untuk menyelesaikan kewajiban pabean.


BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29


(1)  Dalam hal Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam Kawasan Pabean yang bersangkutan dinyatakan dibekukan.
(2)  Dalam Keputusan Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pernyataan pembekuan terhadap penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam Kawasan Pabean yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30


(1)  Terhadap Kawasan Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, wajib diajukan permohonan oleh pengelola Kawasan Pabean sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 atau diajukan permohonan untuk melakukan pemutakhiran data (up-dating) kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)  Terhadap Tempat Penimbunan Sementara yang telah ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, wajib diajukan permohonan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3)  Dalam hal pengelola Kawasan Pabean atau pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memutuskan pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara.


Pasal 31


(1)  Penyediaan bangunan untuk tempat pemeriksaan barang oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, wajib dipenuhi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)  Penyediaan dan penyelenggaraan aplikasi pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib dipenuhi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara diajukan.


Pasal 32


Dalam hal Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 33


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2007
Direktur Jenderal,

ttd.

Anwar Suprijadi
NIP 120050332