Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 569/KMK.01/1999

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 569/KMK.01/1999

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 440/KMK.01/1996
TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 505/KMK.01/1999

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Pasal 1 ayat 1 butir 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.01/1999 terdapat kekeliruan, maka diadakan ralat sebagai berikut :

Semula tertulis :


LAMA				BARU

No	Pos Tarif	Uraian Barang	BM	Pos Tarif	Uraian Barang	BM

		- Kertas dan kertas karton dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat)			- Kertas dan kertas karton dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat)
1.	4811.31.000	-- Di kelantang beratnya lebih dari 150 g/m2	10	4811.31	- Beratnya lebih dari 150 g/m2
				4811.31.100	-- Di kelantang	10
				4811.31.200	-- Release paper kulit imitasi	5
	4811.39	-- Lain-lain		4811.39	-- Lain-lain
2.	4811.39.900	-- Lain-lain	10	4811.39.910	-- Release paper untuk kulit imitasi (Berat kurang dari 150 g/m2	5
2.	4811.39.900	-- Lain-lain	10	4811.39.990	-- Lain-lain	10

Seharusnya :


LAMA				BARU

No	Pos Tarif	Uraian Barang	BM	Pos Tarif	Uraian Barang	BM

		- Kertas dan kertas karton dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik dengan plastik (tidak termasuk perekat)			- Kertas dan kertas karton dilapisi, diresapi atau ditutupi (tidak termasuk perekat)
1.	4811.31.000	-- Di kelantang beratnya lebih dari 150 g/m2	10	4811.31	- Di kelantang beratnya lebih dari 150 g/m2 :
				4811.31.100	-- Release paper untuk kulit imitasi	5
				4811.31.900	-- Lain-lain	10
2.	4811.39	-- Lain-lain		4811.39	-- Lain-lain :
	4811.39.900	--- Lain-lain	10		--- Lain-lain :
	4811.39.900	--- Lain-lain	10	4811.39.910	---- Release paper untuk kulit imitasi	5

Dengan ralat ini, maka kekeliruan tersebut dianggap telah dibetulkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2000
A.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NOOR FUAD