pembebanan karena importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, Jenis Barang: 100% Polyester Grey Fabrics 86-89 GSM Width 242-245 cm, Negara asal: China, Pemasok: Quzhou Jihui Textile Industry Import & Export Co., Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3543/KPU.01/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-3543/KPU.01/2018 tanggal 27 April 2018 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-1753/KPU.01/2018 tanggal 10 September 2018 pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:

bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) oleh Terbanding sesuai SPTNP Nomor SPTNP-005251/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor sejumlah Rp194.808.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

bahwa dalam pengajuan keberatan ybs melampirkan dokumen pendukung antara lain salinan PIB, invoice, packing list, B/L, certificate oleh Hyundai Merchant Marine Co., Ltd, polis asuransi, LS, persetujuan impor, purchase order, sales contract, bukti transfer, Form E, dan dokumen pendukung Iainnya;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E181303002730019 tanggal 31 Januari 2018 dan dokumen pelengkap pabean Iainnya, kedapatan bahwa:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka disampaikan pembahasan sebagai berikut

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (7) di atas, terhadap barang impor pada PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA sehingga dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 20% (dua puluh persen);

bahwa dalam Surat Banding Nomor 010/S-BSP/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 dan Surat Bantahan Nomor BSP10-193/IMP/JH17049/2018 tanggal 22 Oktober 2018, pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018 dengan total Nilai Pabean CIF USD63,700.00 dan menggunakan Preferensi Tarif Importasi Asean-China yaitu Form E Nomor E181303002730019 tanggal 31 Januari 2018;

bahwa berdasarkan Form E nomor E 181303002730019 tanggal 31 Januari 2018 benar eksportir adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import & Export Co., Ltd, dan barang dikapalkan langsung dari Xiangang China ke Jakarta Indonesia menggunakan kapal KMTC MANILA V.012S;

bahwa berdasarkan Certificate yang diterbitkan oleh Hyundai Merchant Marine (China) Co., Ltd Tianjin Branch yang menunjukkan rute kapal secara keseluruhan dan pernyataan bahwa tidak ada proses bongkar muat selama transit, dapat disimpulkan bahwa barang yang diimpor dimaksud telah memenuhi kriteria pengiriman langsung (consignment criteria);

bahwa letak geografis kota Busan Korea merupakan alasan utama mengapa kapal transit di Busan dalam perjalanannya dari Tianjin China menuju Jakarta, hanya dalam rangka untuk memenuhi keperluan logistik kapal. Dan barang yang di impor tidak diperdagangkan serta tidak mengalami proses produksi selama transit di Busan Korea;

bahwa tidak benar pernyataan Terbanding jika Pemohon Banding tidak melampirkan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya, pada kenyataan dokumen-dokumen tersebut telah dilampirkan dan pada Certificate yang diterbitkan oleh Hyundai Merchant Marine (China) Co., Ltd Tianjin Branch telah menunjukkan rute kapal secara keseluruhan dan pernyataan tidak ada proses bongkar muat selama transit;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka importasi atas PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018 yang diberitahukan Pemohon Banding dapat diberikan Tarif Preferensi sebesar 0 % karena telah memenuhi kriteria pengiriman langsung (consignment criteria). Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3543/KPU.01/2018 tanggal 27 April 2018 atas importasi barang 100% Polyester Grey Fabrics 86-89 GSM Width 242-245 cm, Negara asal: China, Pemasok: Quzhou Jihui Textile Industry Import & Export Co., Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018 yang ditetapkan Terbanding dengan pembebanan BM 20% (MFN), dikarenakan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct consignment) sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015;

bahwa Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3543/KPU.01/2018 tanggal 27 April 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa:

bahwa Pemohon Banding melampirkan certificate yang diterbitkan oleh Hyundai Merchant Marine (CHINA) Co., Ltd Tianjin Branch yang menunjukkan rute kapal secara keseluruhan dan pernyataan bahwa tidak ada proses bongkar muat selama transit. Certificate tersebut baru diserahkan pada saat keberatan sehingga tidak dapat diterima sebagai Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;

bahwa pada saat importasi Pemohon Banding tidak melampirkan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Rule 8 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3543/KPU.01/2018 tanggal 27 April 2018 dengan alasan antara lain:

bahwa berdasarkan Form E nomor E 181303002730019 tanggal 31 Januari 2018 benar eksportir adalah Quzhou Jihui Textile Industry Import & Export Co., Ltd, dan barang dikapalkan langsung dari Xiangang China ke Jakarta Indonesia menggunakan kapal KMTC MANILA V.012S;

bahwa berdasarkan Certificate yang diterbitkan oleh Hyundai Merchant Marine (China) Co., Ltd Tianjin Branch yang menunjukkan rute kapal secara keseluruhan dan pernyataan bahwa tidak ada proses bongkar muat selama transit, dapat disimpulkan bahwa barang yang diimpor dimaksud telah memenuhi kriteria pengiriman langsung (consignment criteria);

bahwa letak geografis kota Busan Korea merupakan alasan utama mengapa kapal transit di Busan dalam perjalanannya dari Tianjin China menuju Jakarta, hanya dalam rangka untuk memenuhi keperluan logistik kapal. Dan barang yang di impor tidak diperdagangkan serta tidak mengalami proses produksi selama transit di Busan Korea;

bahwa tidak benar pernyataan Terbanding jika Pemohon Banding tidak melampirkan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya, pada kenyataan dokumen-dokumen tersebut telah dilampirkan dan pada Certificate yang diterbitkan oleh Hyundai Merchant Marine (China) Co., Ltd Tianjin Branch telah menunjukkan rute kapal secara keseluruhan dan pernyataan tidak ada proses bongkar muat selama transit;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka importasi atas PIB Nomor 090360 tanggal 19 Februari 2018 yang diberitahukan Pemohon Banding dapat diberikan Tarif Preferensi sebesar 0 % karena telah memenuhi kriteria pengiriman langsung (consignment criteria). Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang intinya disebutkan sebagai berikut:

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Cina telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Cina;

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi SEKRETARIAT (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Article 5
Rules of Origin