Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai tarif preferensi karena penyerahan lembar asli SKA (Form AANZ) telah melewati jangka waktu 3 hari sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), atas importasi Jenis barang: Unsalted Creamery Butter Each 25 KG Net Keadaan Baru, Negara Asal: New Zealand, Supplier: Fonterra Ingredients Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp195.536.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berdasarkan KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan Surat Uraian Banding Nomor SR-2015/KPU.01/2018 tanggal 2 Oktober 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa untuk importasi atas jenis barang berupa Unsalted Creamery Butter Each 25 KG Net Keadaan Baru, Pemohon Banding menyampaikan pemberitahuan impor yaitu PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 dimana tercantum Form AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 04 Januari 2018;

bahwa jalur importasi atas pemberitahuan impor tersebut di atas adalah jalur hijau dan diterbitkan SPPB pada tanggal 3 Februari 2018;

bahwa berdasarkan Sistem Penerimaan Dokumen diketahui Pemohon Banding menyerahkan lembar asli SKA (Form AANZ) pada tanggal 7 Februari 2018;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa penyerahan lembar asli SKA (Form AANZ) telah melewati jangka waktu 3 hari sejak tanggal penerbitan SPPB; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor SR-153/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Penjelasan Tertulis atas Kewajiban Penyerahan Surat Keterangan Asal Pemenuhan Ketentuan Prosedural AANZFTA yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan proses sidang banding Pemohon Banding atas KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2019 dan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait argumentasi yuridis pemenuhan ketentuan asal barang, khususnya penyerahan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA), sebagai syarat dalam pengajuan klaim atas tarif preferensi skema AANZFTA sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, bersama ini Terbanding sampaikan sebagai berikut:

bahwa norma terkait pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), sebagai berikut:

bahwa struktur Pasal 13 ayat (1) UU Kepabeanan tersebut bertumpu pada frase "dapat", sehingga dalam melakukan analisis perlu dikaitkan peraturan perundang-undangan Iainnya yang secara lex specialis mengatur tentang hal dimaksud;

bahwa di dalam bidang hukum administrasi negara, secara normatif frase "dapat' dikenal dengan istilah "diskresi" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), sebagai berikut:

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, prosedur pemenuhan ketentuan asal barang, khususnya penyerahan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA), sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka klaim atas tarif preferensi skema AANZFTA dapat diuraikan berikut:

Dasar Hukum Pengenaan Tarif Preferensi

bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan, barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk;

bahwa namun demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Kepabeanan, bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional;

Indonesia Menyepakati Perjanjian Internasional AANZFTA

bahwa pada tanggal 27 Februari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru), sebagai hasil pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru;

bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, perjanjian internasional (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011;

bahwa Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area mengatur kesepakan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN, Australia dan Selandia Baru dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area yang Iebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, dengan prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Operational Certification Procedure (OCP);

bahwa salah satu prosedur yang diatur dalam OCP adalah terkait penyerahan lembar asli SKA (Form AANZ) sebagaimana yang tercantum dalam Rule 12 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam rangka pengklaiman tariff preferensi, importir wajib menyerahkan SKA pada saat importasi disertai dengan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan domestik negara impor;

Pengaturan Tarif Bea Masuk Dalam Skema AANZFTA di Indonesia bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan, serta mengimplementasikan AANZFTA di Indonesia, maka diterbitkan PMK 28/2017;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK 28/2017, pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area yang Iebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AANZ) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 28/2017, importir wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form AANZ) atau nomor dan tanggal otorisasi eksportir bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 58 pada pemberitahuan pabean impor;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c PMK 28/2017, lembar asli Surat Keterangan Asal (Form AANZ) dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor di kantor pabean pelabuhan pemasukan;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 28/2017, tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional;

Ketentuan Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor dan Akibat Hukumnya

bahwa mengingat surat keterangan asal merupakan dokumen pelengkap pemberitahuan pabean impor, maka perlu kiranya menguraikan prosedur pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, sebagai berikut:

Ketentuan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean dan Akibat Hukumnya

bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya "invoice", "bill of lading", "packing list", dan "manifest";

bahwa UU Kepabeanan hanya mengatur perihal penyerahan pemberitahuan pabean dan tidak termasuk penyampaian dokumen pelengkap pabean dan hanya merumuskan bagaimana penggunaan dokumen pelengkap pabean;

bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf c PMK 28/2017, penyampaian lembar asli Surat Keterangan Asal (Form AANZ) adalah pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor;

bahwa penyampaian dokumen pelengkap pabean sebagaimana diatur dalam PMK 228/2015 sebagai berikut:

Ketentuan Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Internasional

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan, serta memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan seluruh perjanjian atau kesepakatan internasional yang diikuti oleh Indonesia, termasuk AANZFTA yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, maka pembahasan yang lebih substantif adalah merujuk pada PMK 229/2017;

bahwa PMK 229/2017 ini mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, sehingga memenuhi kriteria untuk menjadi dasar hukum tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka AANZFTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 28/2017;

bahwa selain itu PMK 229/2017 juga memenuhi kriteria untuk menjadi dasar hukum prosedur penyampaian bentuk cetakan dokumen pelengkap pabean berupa SKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) PMK 228/2015;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 229/2017, ketentuan asal barang terdiri dari 3 kriteria yang bersifat kumulatif, yaitu kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dan pemenuhan ketentuan prosedural;

bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, salah satu ketentuan prosedural yaitu menyangkut tata cara penyerahan lembar asli SKA, yang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (3) PMK 229/2017, importir in casu wajib menyerahkan lembar asli SKA paling lambat 3 hari terhitung sejak PIB mendapatkan SPPB;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017, dalam hal hasil penelitian pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria), pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria), pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions), menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 229/2017, SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);

bahwa sesuai analisis di atas, maka telah terang adanya bahwa skema AANZFTA ini merupakan hasil dari kesepakatan antara negara-negara anggota dalam hubungan G-to-G sebagaimana tertuang dalam ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area;

bahwa kesepakatan atau perjanjian internasional tersebut juga disertai dengan amanat untuk menerbitkan ketentuan domestik negara pengimpor yang mengatur diantaranya mengenai prosedur penyampaian lembar asli SKA, yang telah dipenuhi dengan diterbitkannya PMK 229/2017;

bahwa frasa "for the purpose of claiming preferential tariff treatment" yang tertuang dalam Rule 13 OCP menunjukkan bahwa tarif preferensi disediakan untuk "diklaim" oleh importir, bukan tarif yang secara otomatis diberikan untuk semua importasi dari negara anggota AANZFTA;

bahwa proses "klaim" tarif preferensi tersebut sudah diatur tata cara dan prosedurnya di dalam PMK 229/2017, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai batas waktu penyampaian lembar asli SKA; bahwa proses "klaim" tarif preferensi ini diserahkan kepada masing-masing importir untuk mengklaim atau tidak, dengan cara mematuhi ketentuan klaim yang sudah ditetapkan, dan hal ini sudah terlepas dari ranah G-to-G sehingga peran negara adalah melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan asal barang (kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dan ketentuan prosedural);

bahwa importasi in casu diberitahukan dengan dokumen PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 mendapat jalur hijau, dan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) pada tanggal 3 Februari 2018, sehingga batas waktu penyerahan lembar asli SKA beserta dokumen pelengkap pabean Penelitian SKA adalah paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan SPPB yaitu tanggal 5 Februari 2018;

bahwa faktanya, lembar asli SKA in casu disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 07 Februari 2018 yang merupakan hari ke-5 terhitung sejak tanggal SPPB, sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c juncto Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) PMK 229/2017;

bahwa atas keterlambatan penyampaian lembar asli SKA tersebut, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017 SKA tersebut ditolak dan atas barang impor in casu dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa dengan demikian, bahwa penetapan tarif oleh Terbanding dan penolakan pemberian tarif preferensi sesuai dengan Keputusan Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 04 Juni 2018 atas Pemohon Banding dengan PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 karena terlampauinya batas waktu penyerahan lembar asli SKA, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding telah terbukti tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 04 Juni 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Oleh karenanya Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Penetapan Terbanding in casu, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 042/MI/TAX/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Bantahan Nomor 108/MI/TAX/XI/2018 tanggal 28 November 2018, pada pokoknya menyatakan:

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berasal dari New Zealand, begitu juga SKA AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 4 Januari 2018, adalah asli diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di New Zealand yaitu New Zealand Chambers of Commerce Inc, yang telah Pemohon Banding serahkan dan telah diterima pihak Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan pabean sesuai sistem PDE Kepabeanan, tidak terdapat respon penolakan ataupun permintaan kelengkapan dokumen pabean apapun termasuk permintaan SKA, bahkan Pemohon Banding mendapatkan penyelesaian PIB Jalur Hijau;

bahwa tarif yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 sudah benar merupakan tarif preferensi dalam rangka AANZFTA sesuai dengan syarat Pasal 2 PMK RI Nomor 28/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (5% MFN) sesuai Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas importasi Jenis Barang: Unsalted Creamery Butter Each 25 KG Net Keadaan Baru, Negara Asal: New Zealand, Supplier: Fonterra Ingredients Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 dengan klasifikasi pos tarif 0405.10.00 dan pembebanan tarif preferensi BM 0% (AANZFTA) sesuai Form AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 04 Januari 2018 dikarenakan penyerahan asli SKA melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menerbitkan SPTNP Nomor SPTNP-005449/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 25 Februari 2018 dan Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 003/S.Per/MI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 dan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp195.538.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 42/MI/TAX/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan:

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berasal dari New Zealand, begitu juga SKA AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 4 Januari 2018, adalah asli diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di New Zealand yaitu New Zealand Chambers of Commerce Inc, yang telah Pemohon Banding serahkan dan telah diterima pihak Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan pabean sesuai sistem PDE Kepabeanan, tidak terdapat respon penolakan ataupun permintaan kelengkapan dokumen pabean apapun termasuk permintaan SKA (COO), bahkan Pemohon Banding mendapatkan penyelesaian PIB Jalur Hijau; bahwa tarif yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 sudah benar merupakan tarif preferensi dalam rangka AANZFTA sesuai dengan syarat Pasal 2 PMK RI Nomor 28/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, keterangan, dan pengakuan para pihak dalam proses persidangan, kedapatan hal-hal sebagai berikut;

bahwa Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa importasi barang dengan PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional karena lembar asli SKA diserahkan melewati jangka waktu 3 hari sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sehingga tidak sesuai dengan norma waktu yang ditentukan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pokok sengketa, surat atau tulisan, keterangan, dan pengakuan para pihak dalam proses persidangan, Majelis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut;

bahwa Penjelasan Umum angka 5 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan:
“Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

bahwa Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan:
“Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.”

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan:

bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan:

bahwa Pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan:

Penjelasan Pasal 85

bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

bahwa telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);

bahwa berdasarkan Article 5, Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam proses persidangan serta uraian di atas, Majelis berkesimpulan mengabulkan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi Jenis Barang: Unsalted Creamery Butter Each 25 KG Net Keadaan Baru, Negara Asal: New Zealand, Supplier: Fonterra Ingredients Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 dengan klasifikasi pos tarif 0405.10.00 dan pembebanan tarif preferensi BM 0% (AANZFTA) sesuai Form AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 04 Januari 2018;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4819/KPU.01/2018 tanggal 4 Juni 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005449/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 25 Februari 2018, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan tarif bea masuk atas importasi Jenis Barang: Unsalted Creamery Butter Each 25 KG Net Keadaan Baru, Negara Asal: New Zealand, Supplier: Fonterra Ingredients Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 063554 tanggal 3 Februari 2018 dengan klasifikasi pos tarif 0405.10.00 dan pembebanan tarif preferensi BM 0% (AANZFTA) sesuai Form AANZ Nomor 21.2018.00409 tanggal 04 Januari 2018, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 15 April 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.