yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan fasilitas tarif preferensi bea masuk atas importasi dalam PIB Nomor: 017966 tanggal 20 April 2017, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 6.385.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut :

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan sebagaimana dalam Surat Uraian Bandingnya a quo;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan surat nomor : SR-68/BC.10/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Surat Tanggapan Atas Bantahan Pemohon Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Permasalahan

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 01 Agustus 2017 melalui Surat Banding Nomor: 04/IATM-IMP/IX/2017 tanggal 22 September 2017, adalah karena Terbanding menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding;

bahwa Alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah:

B. Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017, meminta fasilitas tarif preferensi ATIGA, dengan melampirkan SKA IJEPA Nomor 170031115174501805 tanggal 10 April 2017, diberitahukan antara lain sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 beserta dokumen pelengkap pabean lainnya, Pejabat KPPBC TMP Tanjung Emas menetapkan tarif bea masuk menjadi sebagai berikut:

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menerbitkan Surat Penetapan Tarif Nomor : SPTNP-007408/SPKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 26 April 2017 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi kekurangan tagihan berupa Bea Masuk, dan PDRI total sebesar Rp. 6.385.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

bahwa atas penerbitan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor : 65/IATM-IMP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa

D. Analisa

1. Materi Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017, diberitahukan antara lain sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut:

sehingga diketahui bahwa Pemohon Banding telah salah memberitahukan Fasilitas Tarif Preferensi yang digunakan;

bahwa kesalahan pengisian fasilitas yang diminta dalam kolom 33 PIB adalah termasuk kesalahan prosedural, yang mengakibatkan tidak dapat diberikannya tarif preferensi dengan skema JIEPA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Berikut ini:

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran IV

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, menyatakaan bahwa:

Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa importasi atas PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 tidak dapat menggunakan tarif dengan preferensi dengan skema IJEPA karena tidak memenuhi aturan sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu:

dan ditetapkan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum sebagai berikut:

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 6.385.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa :

Pasal 10C

bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan termasuk dokumen pelengkap pabean yang disampaikan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Pasal 5
Pemberitahuan Pabean dalam rangka impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat elemen data sebagai berikut :

E. Simpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

F. Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 01 Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan sebagaimana dalam Surat Banding, Surat Bantahannya a quo, yang pada pokoknya menyatakan :

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 1-Aug-2017 mengenai penolakan keberatan atas SPTNP Nomor: 007408/SPKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sebesar Rp 6.385.000,00;

bahwa adapun alasan-alasan banding ini adalah :

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 1 Agustus 2017 oleh sebab itu perhitungan SPTNP menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding pada kolom 19 sudah merujuk pada IJEPA, namun kesalahan tulis terdapat pada kolom 32 (tertulis ATIGA), sedangkan di berkas-berkas yang lain sudah merujuk pada IJEPA;

bahwa pada waktu itu tidak ada konfirmasi dan langsung di notul;

bahwa yang menjadi sengketa atas banding ini adalah penentapan oleh Terbanding atas importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 berupa Ammonium Bicarbonate dengan tarif Bea Masuk : 0% (IJ-EPA) berasal dari Jepang yang diimpor menggunakan fasilitas Tarif Preferensi JI-EPA yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif Bea masuk 5% (MFN);

bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif BM menjadi 5% dikarenakan pada PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 kolom "33. — Keterangan — Fasilitas & No. Urut, - Persyaratan & No. Urut": Untuk Seri Barang No 1, diisi "ATIGA";

bahwa pada saat pengajuan PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 Pemohon Banding telah melampirkan SKA JIEPA Nomor: 170031115174501805 tanggal 10 April 2017;

bahwa menurut Terbanding kesalahan pengisian oleh Pemohon Banding atas fasilitas yang diminta dalam kolom 33 PIB adalah termasuk kesalahan prosedural, yang mengakibatkan tidak dapat diberikannya tarif preferensi dengan skema JIEPA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran IV

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, menyatakan bahwa:

Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding di atas maka bahwa barang yang diimpor Pemohon Banding berupa Ammonium Bicarbonate berasal dari Jepang:

bahwa atas importasi tersebut Pemohon Banding menggunakan fasilitas tarif preferensi dengan mengisi PIB pada kolom 19. Preferensi Tarif Indonesia Japan IJ-EPA kode 56 dan Certificate of Origin (CoO) Nomor : 170031115174501805 tanggal 10 April 2017;

bahwa Pemohon Banding juga telah melampirkan Certificate Preferensi Tarif Indonesia Japan JI-EPA or : 170031115174501805 tanggal 10 April 2017 pada saat pemberitahuan impor barang;

bahwa atas CoO yang dilampirkan Terbanding tidak mempermasalahkan keabsahan dari CoO tersebut;

bahwa dari bukti-bukti yag disampaikan dan keterangan-keterangan dalam persidangan maka diketahui :

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional dalam Pasal 3 menyebutkan :

bahwa atas Kriteria Asal Barang dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut :

bahwa atas Kriteria Pengiriman Langsung dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut :
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

bahwa atas Ketentuan Prosedural dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan a quo pada Lampiran IV Ketentuan Asal Barang Dalam Rangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada bagian Ketentuan Prosedural disebutkan :

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Pasal 2 menyatakan bahwa:
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa dari fakta-fakta di atas maka Majelis berkesimpulan :

bahwa atas kesimpulan Majelis tersebut maka penetapan Terbanding atas importasi Ammonium Bicarbonate yang diberitahukan dengan PIB Nomor : 017966 tanggal 20 April 2017 berasal dari Jepang yang diimpor menggunakan fasilitas Tarif Preferensi JI-EPA yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif Bea masuk 5% (MFN) tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan maka Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor : SPTNP-007408/SPKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 26 April 2017, sehingga atas Importasi Ammonium Bicarbonate negara asal Jepang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 017966 tanggal 20 April 2017 tarif bea masuk 0% (JI-EPA);

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat banding mengenai Nilai Pabean;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-294/WBC.09/2017 tanggal 1 Agustus 2017, tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor : SPTNP-007408/SPKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 26 April 2017, atas nama PT IATM, sehingga atas Importasi Ammonium Bicarbonate negara asal Jepang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 017966 tanggal 20 April 2017 tarif bea masuk 0% (JI-EPA);

Demikian diputus di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding serta dihadiri oleh Pemohon Banding.