bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-259/WPJ.19/KP.0205/2014 tanggal 30 Juni 2014 dilaporkan bahwa koreksi biaya pemeliharaan tower mengacu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Biaya Pemeliharaan Tower tersebut terkait dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

bahwa perhitungan biaya yang dikoreksi dilakukan secara proporsional antara aktiva yang terjual dengan yang tidak terjual

bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 diatur bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding dikoreksi biaya pemeliharaannya sebesar Rp21.138.713.696,00 bukan merupakan koreksi biaya yang terkait dengan penjualan menara PPh-nya dikenakan PPh Final;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, koreksi biaya pemeliharaan tidak disebabkan karena biaya yang terkait dengan penghasilan final, namun dihitung berdasarkan prosentase aktiva yang terjual dan yang tidak/belum terjual. Koreksi pemeriksa hanya dilakukan atas biaya pemeliharaan atas aktiva menara yang telah dijual oleh Wajib Pajak, mengingat seharusnya biaya tersebut tidak lagi menjadi beban Wajib Pajak. Sesuai dengan perjanjian TTA (Tower Transfer Agreement), aktiva yang dijual adalah aktiva berupa menara. Sedangkan biaya pemeliharaan atas aktiva termasuk yang tidak dijual oleh Wajib Pajak tidak dilakukan koreksi oleh Pemeriksa;

bahwa perhitungan tersebut di atas yang didasarkan oleh prosentase, disebabkan tidak dapat diketahui secara pasti rincian menara-menara yang terjual dan biaya-biaya pemeliharaan yang melekat di dalamnya. Bahwa biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak terkait dengan seluruh menara yang dimilikinya, tidak dapat dipisahkan antara biaya pemeliharaan yang terkait dengan menara yang terjual dan tidak/belum terjual.

bahwa berdasarkan G/L biaya pemeliharaan (terlampir) yang disampaikan Wajib Pajak dalam proses keberatan, keterangan dalam G/L tidak menjelaskan detil biaya pemeliharaan atas menara. Keterangan maintenance&support, license, CSR software, fiber lease, network maintenance, rental genset tidak akurat digunakan menentukan biaya-biaya tersebut digunakan untuk pemeliharaan terhadap aktiva yang mana, dan juga tidak akurat untuk menentukan biaya pemeliharaan atas menara yang terjual atau tidak;

bahwa dalam proses keberatan data rincian yang terkait langsung biaya pemeliharaan atas menara yang terjual tidak dapat ditentukan. Contoh bukti pengeluaran biaya pemeliharaan yang berupa invoice, faktur pajak dan purchase order tidak menjelaskan atas menara yang terjual atau belum terjual;

bahwa berdasarkan tidak adanya rincian biaya pemeliharaan tersebut, maka perhitungan yang disampaikan Pemeriksa dalam menghitung biaya pemeliharaan atas menara yang terjual sudah tepat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, koreksi Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”;

bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyampaikan Surat tanpa Nomor tanggal 24 Oktober 2016, hal Penjelasan atas Sengketa Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1682/WPJ.19/2015 tanggal 15 September 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nihil Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/506/09/092/14 tanggal 30 Juni 2014, yang pada dasarnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan persidangan terkait sengketa banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1682/WPJ.19/2015 tanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Pemohon Banding, NPWP -, dan sesuai permintaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan untuk memberikan penjelasan, dengan ini disampaikan penjelasan Terbanding yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Uraian Banding Nomor S-784/WPJ.19/2016 tanggal 18 Maret 2016 sebagai berikut:

Koreksi atas Pos Penghasilan Final sebesar (Rp334.201.674.155,00)

Menurut Terbanding

bahwa sesuai dengan hasil penelitian keberatan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final disimpulkan bahwa penjualan menara telekommunikasi adalah pengalihan bangunan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penjualan aset sebesar Rp334.201.674.155,00 yang dicatat Wajib Pajak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final;

bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Terbanding berpendapat koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp334.201.674.155,00 yang berasal dari penjualan asset sudah tepat;

Koreksi atas Pos Biaya Pemeliharaan Menara Telekomunikasi/Tower (Operasional) sebesar Rp21.138.713.696,00;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat (2) huruf d:

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 4 huruf b;

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak dan/atau Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;

Pasal 1:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan:

Pasal 4 ayat (1):

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susan Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;

Pasal 1:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peraturan

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-259/WPJ.19/KP.0205/2014 tanggal 30 Juni 2014 dilaporkan bahwa koreksi biaya pemeliharaan tower mengacu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Biaya Pemeliharaan Tower tersebut terkait dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

bahwa perhitungan biaya yang dikoreksi dilakukan secara proporsional antara aktiva yang terjual dengan yang tidak terjual

bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 diatur bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding dikoreksi biaya pemeliharaannya sebesar Rp21.138.713.696,00 bukan merupakan koreksi biaya yang terkait dengan penjualan menara PPh-nya dikenakan PPh Final;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, koreksi biaya pemeliharaan tidak disebabkan karena biaya yang terkait dengan penghasilan final, namun dihitung berdasarkan prosentase aktiva yang terjual dan yang tidak/belum terjual. Koreksi pemeriksa hanya dilakukan atas biaya pemeliharaan atas aktiva menara yang telah dijual oleh Pemohon Banding, mengingat seharusnya biaya tersebut tidak lagi menjadi beban Pemohon Banding. Sesuai dengan perjanjian TTA (Tower Transfer Agreement), aktiva yang dijual adalah aktiva berupa menara. Sedangkan biaya pemeliharaan atas aktiva termasuk yang tidak dijual oleh Pemohon Banding tidak dilakukan koreksi oleh Pemeriksa;

bahwa sebagaimana perhitungan Pemeriksa, bahwa koreksi biaya pemeliharaan menara sesuai prosentase (8,07%) antara menara yang terjual dan tidak/belum terjual sebagai berikut:

bahwa perhitungan tersebut di atas yang didasarkan oleh prosentase, disebabkan tidak dapat diketahui secara pasti rincian menara-menara yang terjual dan biaya-biaya pemeliharaan yang melekat di dalamnya. Bahwa biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak terkait dengan seluruh menara yang dimilikinya, tidak dapat dipisahkan antara biaya pemeliharaan yang terkait dengan menara yang terjual dan tidak/belum terjual;

bahwa berdasarkan G/L biaya pemeliharaan (terlampir) yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, keterangan dalam G/L tidak menjelaskan detil biaya pemeliharaan atas menara. Keterangan maintenance&support, license, CSR software, fiber lease, network maintenance, rental genset tidak akurat digunakan menentukan biaya-biaya tersebut digunakan untuk pemeliharaan terhadap aktiva yang mana, dan juga tidak akurat untuk menentukan biaya pemeliharaan atas menara yang terjual atau tidak;

Penutup

bahwa demikian penjelasan ini disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim VIIIA Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya dalam Bagian 1 dari Surat Bantahan ini dengan merujuk pula pada penjelasan Pemohon Banding yang diuraikan dalam Surat Bantahan Nomor 002/LGL-LTG/CN007-2016-DJP/RSS-LCH/FIN/IV/16 tanggal 26 April atas Surat Uraian Banding Nomor S-783/WPJ.19/2016 tanggal 18 Maret 2016, Pemohon Banding berpendapat bahwa menara telekomunikasi bukan merupakan bangunan sehingga penjualan menara telekomunikasi bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final.dengan demikian, argumentasi dari Terbanding bahwa biaya pemeliharaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena terkait dengan pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final menjadi tidak relevan. Meskipun demikian, sekalipun menara telekomunikasi dianggap sebagai bangunan sesuai pendapat Terbanding, yang mana Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat tersebut, menurut Pemohon Banding biaya pemeliharaan menara telekomunikasi yang dikeluarkan Pemohon Banding selama Tahun 2009 tetap tidak dapat dikoreksi karena biaya pemeliharaan menara telekomunikasi tersebut terkait langsung dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama Pemohon Banding, yaitu penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

bahwa biaya-biaya pemeliharaan menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang baik kepada pelanggan-pelanggannya. Biaya pemeliharaan tersebut dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas menara-menara telekomunikasi yang digunakan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2009;

bahwa kualitas penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut harus dijaga agar tetap baik sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga dan akan berujung pada pendapatan perusahaan yang semakin meningkat;

bahwa dari penjelasan pada butir 1 sampai dengan 3 di atas, terlihat bahwa biaya-biaya pemeliharaan yang dikeluarkan atas menara-menara telekomunikasi yang digunakan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2009 berkaitan langsung dengan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

bahwa pendapatan dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah pendapatan yang dikenakan tarif umum (tidak bersifat final);

bahwa dengan demikian, seharusnya biaya-biaya pemeliharaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan;

1. Apakah menara telekomunikasi dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2); dan
2. Jenis Pajak Penghasilan yang berlaku untuk sewa menara telekomunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dan perusahaan lain yang bergerak di bidang penyediaan tower;

1. Tower tidak termasuk dalam pengertian bangunan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 dan oleh karena itu sewa tower tidak dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2); dan
2. Saewa tower merupakan sewa atas penggunaan harta yang atas pembayarannya dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%;

bahwa Terbanding berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP- 259/WPJ.19/KP.0205/2014 tanggal 30 Juni 2014 melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp21.138.713.696,00, berupa Biaya Pemeliharaan Menara Telekomunikasi/ Tower sebesar Rp21.138.713.696,00;

bahwa menurut Majelis baik terhadap koreksi biaya pemeliharaan menara telekomunikasi maupun koreksi penyesuaian fiskal negatif karena adanya penjualan/pengalihan menara telekomunikasi pokok sengketanya berhubungan erat dengan pokok sengketa dalam sengketa objek PPh Pasal 4 ayat (2) final yang dikenakan Terbanding atas pengalihan/penjualan menara telekomunikasi yaitu terhadap perbedaan kriteria/definisi bangunan yang diinterprestasikan oleh Terbanding dan oleh Pemohon Banding;

bahwa karena masalah/sengketa utamanya adalah apakah terhadap pengalihan/penjualan menara/tower telekomunikasi tersebut sebagai objek atau terutang PPh Pasal 4 ayat (2) final, dimana menurut Terbanding apabila pengalihan/penjualan menara telekomunikasi tersebut terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final maka biaya-biaya untuk pemeliharaannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan penghasilannya karena karena bersifat final bukan sebagai penjualan/omzet sehingga perlu dilakukan koreksi penyesuaian fiskal negatif, maka menurut Majelis penyelesaiannya akan mengacu pada pembuktian dalam pemecahan sengketa yang diputus pada sengketa objek/DPP PPh Pasal 4 ayat (2) yang juga diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas sengketa koreksi objek DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final tersebut oleh Majelis telah ada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-098570.25/2009/PP/M.VIIIA Tahun 2018 yang diucap tanggal 24 September 2018 dimana diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Tower/Menara Telekomunikasi bukan termasuk dalam bangunan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang PPh sehingga bukan sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga membatalkan koreksi Terbanding atau mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi objek/DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final, maka penyelesaian atas sengketa koreksi terhadap yang berhubungan dengan tower/menara telekomunikasi akan mengikuti penyelesaian atas sengketa DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final di tahun yang bersangkutan;

bahwa dengan demikian, atas koreksi positif Terbanding terhadap biaya pemeliharaan tower/menara telekomunikasi sebesar Rp21.138.713.696,00 di PPh Badan karena berdasarkan Putusan terhadap Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final terbukti bahwa pengalihan/penjualan menara telekomunikasi bukan sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, maka Majelis menyakini bahwa koreksi Terbanding terhadap biaya pemeliharaan telekomunikasi juga tidak berdasar sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp21.138.713.696,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa mengenai materi sengketa banding atas biaya pemeliharaan tower/menara telekomunikasi sebesar Rp21.138.713.696,00 di PPh Badan karena dalam Putusan terhadap Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Hakim Anggota NW, S.H., M.Si. berpendapat bahwa pengalihan/penjualan menara telokomunikasi sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sehingga koreksi biaya pemeliharaan tower/menara telekomunikasi, Hakim Anggota Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. berpendapat lain (Dissenting Opinion) sebagai berikut:

Dasar Hukum:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepala BKPM dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006, bahwa menara telekomunikasi termasuk klasifikasi bangunan berdasarkan definisi bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan2 tersebut di atas;

bahwa berdasarkan di dalam Agreement antara Pemohon Banding dengan PT PTI Nomor 148/LGL-AGR-TOWERTRANSFER/PTL/ FLB-RS/TECHlIll/08, di dalam salah satu Pasalnya antara lain diatur mengenai keharusan/kewajiban Pemohon Banding akan adanya IMB atas tower (aset) yang dijual, sehingga sesuai perjanjian tersebut, tower dapat dinyatakan sebagai bangunan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRTIM/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, izin mendirikan bangunan menara adalah merupakan izin mendirikan membangun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;

bahwa berdasarkan Pasal 506, 507, dan 508 Kitab UU Hukum Perdata mengenai aktiva tidak bergerak atau benda tidak bergerak sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti dalam Buku nya Pokok Pokok Hukum Perdata bahwa suatu benda dapat tergolong benda yang tidak bergerak (onroerend) pertama karena sifatnya, adalah tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung/tidak langsung karena perbuatan alam/perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu yang termasuk dibangun di atasnya secara tetap sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdata, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala yang apa yang meskipun tidak secara sungguh sungguh digabungkan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama sesuai degan Pasal 507 KUHPerdata dan ketiga karena ditentukan oleh Undang Undang diatur sebagai tanah atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 KUHPerdata;

bahwa menara telekomunikasi sebagaimana dalam sengketa ini dibangun dan melekat di atas tanah secara tetap yang apabila dipindahkan hanya dapat dengan cara membongkar kontruksi di atasnya, dan dicontohkan berdasarkan Pasal 314 KUHDagang kapal berukuran berat kotor 20m3 ke atas termasuk kategori benda tidak bergerak sebagaimana menara telekomunikasi merupakan konstruksi yang mempunyai ketinggian antara 40 sampai dengan 55 m dan berat lebih dari 225 kg;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Majelis berpendapat, bahwa apabila Pemohon Banding menggunakan ketentuan ini dalam daililnya, maka menurut pendapat Majelis apabila yang disengketakan adalah objek atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa tower, maka seharusnya terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa berdasarkan Pasal 506, 507, dan 508 Kitab UU Hukum Perdata mengenai aktiva tidak bergerak atau benda tidak bergerak sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti dalam Buku nya Pokok Pokok Hukum Perdata bahwa suatu benda dapat tergolong benda yang tidak bergerak (onroerend) pertama karena sifatnya, adalah tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung/tidak langsung karena perbuatan alam/perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu yang termasuk dibangun di atasnya secara tetap sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdata, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala yang apa yang meskipun tidak secara sungguh sungguh digabungkan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama sesuai degan Pasal 507 KUHPerdata dan ketiga karena ditentukan oleh Undang-Undang diatur sebagai tanah atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 KUHPerdata;

bahwa menara telekomunikasi sebagaimana dalam sengketa ini dibangun dan melekat di atas tanah secara tetap yang apabila dipindahkan hanya dapat dengan cara membongkar kontruksi di atasnya, dan dicontohkan berdasarkan Pasal 314 KUHDagang kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas termasuk kategori benda tidak bergerak sebagaimana menara telekomunikasi merupakan konstruksi yang mempunyai ketinggian 40 sd 55 m dan berbobot lebih dari 225 kg, maka dapat disimpulkan Tower/Menara Telekomunikasi memenuhi ketentuan Pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata;

bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S- 696/PJ.032/2009 tanggal 23 Juni 2009 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sesuai dengan Hierarki UU ada peraturan yang lebih tinggi yang sudah mengatur nya maka sesuai azas lex superior derogat legi inferiori seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepala BKPM dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006 sebagai dasar hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa Tower/Menara Telekomunikasi adalah merupakan bangunan, yang melekat di atas tanah dan tidak dapat dipindah-pindahkan;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim NW, S.H., M.Si. berpendapat bahwa Tower/Menara Telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi Bangunan dalam fungsi khusus;

bahwa dengan demikian, Hakim NW, S.H., M.Si. berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap biaya pemeliharaan telekomunikasi sebesar Rp21.138.713.696,00 sudah tepat sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:

“Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim koreksi Terbanding terhadap biaya Pemeliharaan Menara Telekomunikasi / Tower sebesar Rp21.138.713.696,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa mengenai materi sengketa banding atas koreksi Negatif Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar (Rp334.201.674.155,00) di PPh Badan karena berdasarkan Putusan terhadap Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final terbukti bahwa koreksi Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif karena dalam Putusan terhadap Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Hakim Anggota Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. berpendapat bahwa pengalihan/penjualan menara telokomunikasi sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sehingga koreksi koreksi Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif, Hakim Anggota Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. berpendapat lain (Dissenting Opinion);

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepala BKPM dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006, bahwa menara telekomunikasi termasuk klasifikasi bangunan berdasarkan definisi bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan2 tersebut di atas;

bahwa berdasarkan di dalam Agreement antara Pemohon Banding dengan PT PTI Nomor 148/LGL-AGR-TOWERTRANSFER/PTL/ FLB-RS/TECHlIll/08, di dalam salah satu Pasalnya antara lain diatur mengenai keharusan/kewajiban Pemohon Banding akan adanya IMB atas tower (aset) yang dijual, sehingga sesuai perjanjian tersebut, tower dapat dinyatakan sebagai bangunan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRTIM/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, izin mendirikan bangunan menara adalah merupakan izin mendirikan membangun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;

bahwa berdasarkan Pasal 506, 507, dan 508 Kitab UU Hukum Perdata mengenai aktiva tidak bergerak atau benda tidak bergerak sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti dalam Bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata bahwa suatu benda dapat tergolong benda yang tidak bergerak (onroerend) pertama karena sifatnya, adalah tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung/tidak langsung karena perbuatan alam/perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu yang termasuk dibangun di atasnya secara tetap sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdata, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala yang apa yang meskipun tidak secara sungguh sungguh digabungkan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama sesuai degan Pasal 507 KUHPerdata dan ketiga karena ditentukan oleh Undang Undang diatur sebagai tanah atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 KUHPerdata;

bahwa menara telekomunikasi sebagaimana dalam sengketa ini dibangun dan melekat di atas tanah secara tetap yang apabila dipindahkan hanya dapat dengan cara membongkar kontruksi di atasnya, dan dicontohkan berdasarkan Pasal 314 KUHDagang kapal berukuran berat kotor 20m3 ke atas termasuk kategori benda tidak bergerak sebagaimana menara telekomunikasi merupakan konstruksi yang mempunyai ketinggian antara 40 sampai dengan 55 m dan berat lebih dari 225 kg;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Majelis berpendapat, bahwa apabila Pemohon Banding menggunakan ketentuan ini dalam daililnya, maka menurut pendapat Majelis apabila yang disengketakan adalah objek atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa tower, maka seharusnya terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa berdasarkan Pasal 506, 507, dan 508 Kitab UU Hukum Perdata mengenai aktiva tidak bergerak atau benda tidak bergerak sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti dalam Bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata bahwa suatu benda dapat tergolong benda yang tidak bergerak (onroerend) pertama karena sifatnya, adalah tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung/tidak langsung karena perbuatan alam/perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu yang termasuk dibangun di atasnya secara tetap sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdata, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala yang apa yang meskipun tidak secara sungguh sungguh digabungkan dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama sesuai degan Pasal 507 KUHPerdata dan ketiga karena ditentukan oleh Undang Undang diatur sebagai tanah atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 KUHPerdata;

bahwa menara telekomunikasi sebagaimana dalam sengketa ini dibangun dan melekat di atas tanah secara tetap yang apabila dipindahkan hanya dapat dengan cara membongkar kontruksi di atasnya, dan dicontohkan berdasarkan Pasal 314 KUHDagang kapal berukuran berat kotor 20m3 ke atas termasuk kategori benda tidak bergerak sebagaimana menara telekomunikasi merupakan konstruksi yang mempunyai ketinggian 40 sd 55 m dan berbobot lebih dari 225 kg, maka dapat disimpulkan Tower/Menara Telekomunikasi memenuhi ketentuan Pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata;

bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S- 696/PJ.032/2009 tanggal 23 Juni 2009 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan Hierarki UU ada peraturan yang lebih tinggi yang sudah mengaturnya maka sesuai azas lex superior derogat legi inferiori seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepala BKPM dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006 sebagai dasar hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa Tower/Menara Telekomunikasi adalah merupakan bangunan, yang melekat di atas tanah dan tidak dapat dipindah-pindahkan;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. berpendapat bahwa Tower/Menara Telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi Bangunan dalam fungsi khusus;

bahwa dengan demikian, Hakim Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. berpendapat bahwa koreksi Negatif Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar (Rp334.201.674.155,00) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar (Rp334.201.674.155,00), sudah tepat sehingga koreksi Terbanding sebesar (Rp334.201.674.155,00) tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:

“Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim koreksi Terbanding atas Koreksi terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar (Rp334.201.674.155,00) tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009, dengan koreksi yang dapat dipertahankan dan koreksi yang tidak dapat dipertahankan sebagai berikut:

bahwa sehingga penghasilan netto PPh Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini.

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP–1682/WPJ.19/2015 tanggal 15 September 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/506/09/092/14 tanggal 30 Juni 2014, atas Pemohon Banding, sehingga Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Tahun 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Hakim Majelis VIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut: