bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Positif Penghasilan (Rugi) Neto sebesar Rp159.729.163.976,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir dengan surat nomor S-4307/PJ.07/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan hari Rabu tanggal 07 Maret 2018, menyampaikan Penjelasan Tertulis Pemohon Banding tanpa nomor tertanggal 07 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim XV B Pengadilan Pajak pada persidangan tanggal 14 Februari 2018, maka dengan ini Pemohon Banding sampaikan penjelasan tertulis sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya bunga sebesar Rp159.729.163.976,00 dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh & PP No. 94 Tahun 2010 serta SE-46/PJ.4/1995. Dan yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Terbanding melihat dan Laporan Keuangan Pemohon Banding, dimana terdapat dana pinjaman dari pihak ke-3 disatu sisi sementara disisi lain terdapat dana penempatan deposito, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa dana yang digunakan untuk penempatan deposito dimaksud secara langsung atau tidak langsung dananya berasal dan pinjaman pihak ke-3 tersebut sehingga tidak semua biaya bunga tersebut didak dapat dibiayakan;

bahwa Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya didasarkan pada analisa Terbanding semata, hanya melihat laporan keuangan Pemohon Banding, dimana disisi debet terdapat deposito dan disisi kredit terdapat hutang/pinjaman pihak ke-3;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju atas hal tersebut, karena pada kenyataannya sebagaimana dapat dilihat dalam laporan keuangan dan pembukuan Pemohon Banding serta bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding bahwa dana penempatan deposito Pemohon Banding bukanlah berasal dan pinjaman pihak ke-3 yang Pemohon Banding peroleh. Sehingga biaya bunga tersebut seharusnya dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

bahwa Pemohon Banding (Perum BULOG) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan penugasan khusus oleh pemerintah berdasarkan PP No. 7 Tahun 2003;
bahwa berdasarkan Istruksi Presiden (Inpres) No. 05 Tahun 2015 tentang Kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah, tugas pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang dilakukan Perm BULOG adalah:

bahwa kondisi transaksi Pemohon Banding adalah bersifat khusus yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2012 & No. 94/PMK.02/2014 tentang Tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;

bahwa di dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan dana dalam menjalankan penugasan pemerintah, maka Pemohon Banding dapat mengajukan kredit kepada perbankan;

bahwa pada kenyataannya, apabila fasilitas pinjaman kredit dari perbankan sudah disetujui, maka mekanisme pencairan kredit yang dilakukan oleh Pemohon Banding mempergunakan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN yang langsung ditujukan untuk pembayaran kepada pihak ke-3. Sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon Banding untuk menempatkannya dalam deposito;

bahwa demikian pula halnya setiap pendapatan Pemohon Banding baik yang berasal dari pengelolaan kredit perbankan dalam rangka penugasan pemerintah, maupun yang berasal dari pencairan subsidi beras bagi masuarakat berpendapatan rendah, maka harus langsung disetorkan kepada bank pemberi kredit sebagai pembayaran kembali kredit dan biaya perbankan;

bahwa syarat utama untuk melakukan koreksi berdasarkan SE-46/PJ.4/1995 terdapat pada ketentuan dalam angka 3 yang menyatakan bahwa "Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk depostio berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%" Apabila terbukti memenuhi ketentuan pada SE-46/PJ.4/1995 angka 3 baru dapat masuk pada ketentuan angka 4 yakni dilakukan penghitungan secara proporsional besarnya biaya bunga yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

bahwa Deposito tidak harus dan tidak selalu berasal dari penambahan modal atau dari Laba Ditahan (R/E) atau pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam angka 5 SE-46/PJ.4/1995 tetapi dalam sengketa a quo bisa terjadi berasal dari Penyertaan Modal Negara (Pemerintah) dan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak melarang Penyertaan Modal Negara (Pemerintah) dalam bentuk Deposito;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa pinjaman yang Pemohon Banding peroleh sangat tidak mungkin untuk ditempatkan sebagai deposito, karena dana pencairan pinjaman bank tersebut harus langsung ditujukan untuk pembayaran kepada pihak ke-3, sehingga penerapan ketentuan angka 4 pada SE-46/PJ.4/1995 juga tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi ketentuan pada angka 3 terlebih dahulu;

bahwa demikianlah penjelasan tertulis ini Pemohon Banding sampaikan dan kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkannya dan memutuskan sengketa permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa Deposito bukan berasal dari Pinjaman tapi dari Penyertaan Modal Pemerintah;

bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 April 2018, Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pemohon Banding mengenai Realisasi & Penggunaan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja tertanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan tanggal 07 Maret 2018, berikut Pemohon Banding sampaikan penjelasan disertai bukti-bukti pendukung atas sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2014 berupa koreksi Biaya Bunga Bank sebesar Rp159.729.163.976,00 yang terdaftar dengan nomor sengketa 15-114081-2014 sebagai berikut:

bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2018 Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa dan diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah Koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar Rp159.729.163.976,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dasar koreksi Terbanding adalah terkait dengan dana pinjaman dari pihak ke-3 disatu sisi sementara disisi lain terdapat dana penempatan deposito, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa dana yang digunakan untuk penempatan deposito dimaksud secara langsung atau tidak langsung dananya berasal dan pinjaman pihak ke-3 tersebut sehingga tidak semua biaya bunga tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh & PP No. 94 Tahun 2010 serta SE-46/PJ.4/1995.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hal tersebut, karena berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan Pemohon Banding serta bukti-bukti dana penempatan deposito Pemohon Banding bukanlah berasal dan pinjaman pihak ke-3 yang Pemohon Banding peroleh. Sehingga biaya bunga tersebut seharusnya dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat permasalahan sengketa a a quo adalah terkait penempatan dana pinjaman dari pihak ke-3 yaitu apakah ditempatkan dalam bentuk deposito atau tidak?

bahwa berdasarkan lstruksi Presiden (Inpres) No. 05 Tahun 2015 tentang Kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah, tugas pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang dilakukan Perm BULOG adalah:

bahwa kondisi transaksi Pemohon Banding adalah bersifat khusus yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 237/PMK.02/2012 & No. 94/PMK,02/2014 tentang Tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;

bahwa di dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan dana dalam menjalankan penugasan pemerintah, maka Pemohon Banding dapat mengajukan kredit kepada perbankan dan apabila fasilitas pinjaman kredit dari perbankan sudah disetujui, maka mekanisme pencairan kredit yang dilakukan oleh Pemohon Banding mempergunakan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN yang langsung ditujukan untuk pembayaran kepada pihak ke-3.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat setiap pendapatan Pemohon Banding baik yang berasal dari pengelolaan kredit perbankan dalam rangka penugasan pemerintah, maupun yang berasal dari pencairan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, maka harus langsung disetorkan kepada bank pemberi kredit sebagai pembayaran kembali kredit dan biaya perbankan;

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Atas Neraca Pembuka Perum Bulog tanggal 21 Januari 2003 Nomor LAP-2834/PW 09/4/2004 Tanggal 28 April 2004 diketahui bahwa terdapat penempatan dana dalam bentuk deposito Perum Bulog Kantor Pusat tanggal 21 Januari 2003 sebesar Rp2.986.570.000.000,00 dalam bentuk deposito maupun valas.

bahwa berdasarkan Audit Report untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan atas Laporan Keuangan) diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data dan keterangan di persidangan, Terbanding belum dapat membuktikan secara meyakinkan:

bahwa Majelis berpendapat penempatan deposito belum tentu berasal dana pinjaman daripihak ke-3 karena dana deposito dapat juga berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah diantaranya berbentuk deposito sebesar Rp2.986.570.000.000,00;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis BERKESIMPULAN sebagai berikut:

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar Rp159.729.163.976,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut:

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, dan hasil pemeriksaan serta pembuktian di dalam persidangan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00424/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/14/051/16 tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama Pemohon Banding, dengan:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-01259/PP/BR/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor: PUT-114081.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 yang ditunjuk dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-002/PP/2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.