Atas impor semua jenis kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250cc atau kurang, dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas impor dan atas penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor beroda empat jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen) dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas impor dan atas penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat di dalam negeri jenis kombi, minibus, van dan pick up, yang menggunakan bahan bakar bensin, dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas impor dan atas penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat di dalam negeri jenis kombi, minibus, van dan pick up, yang menggunakan bahan bakar solar, dikenakan PPn BM dengan tarif 25% (dua puluh lima persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas impor kendaraan bermotor jenis bus dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Atas impor dan atas penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor yang dibuat di dalam negeri jenis sedan, station wagon dan jip, selain yang termasuk dalam ayat (1), mobil balap dan caravan, dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

Pabrik atau Importir adalah Pengusaha Kena Pajak yang atas penyerahan atau impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dikenakan PPn BM.

Dalam hal penyerahan di dalam daerah pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah harga jual yang diminta atau seharusnya diminta.

Dalam hal impor, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah nilai impor yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya Bea Masuk, ditambah Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean yang berlaku.

Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Pabrikan atau Importir dengan Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur sehingga harga jual dari Pabrikan atau Importir menjadi lebih rendah dari harga jual yang seharusnya, maka Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPn BM yang terutang ditetapkan sebesar harga jual dari Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur.

Harga jual dianggap dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), apabila perbedaan harga jual dari Agen Tunggal Pemegang Merk kepada Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur melebihi suatu prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk pengenaan PPn BM atas kendaraan bermotor jenis minibus, kombi dan van yang diubah dari chassis minibus atau chassis pick up, Agen Tunggal Pemegang merk (ATPM) diperlakukan sebagai pabrik.

Dalam hal kendaraan bermotor dalam bentuk minibus van dan kombi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan dalam bentuk chassis minibus, chassis pick up atau pick up maka atas penyerahan chassis minibus atau chassis pick up yang akan diubah menjadi minibus , van dan kombi, terutang PPn BM dengan tarif 20 % (dua puluh persen) untuk jenis kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin atau 25%(dua puluh lima persen) untuk jenis kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPn BM atas penyerahan mini bus, van dan kombi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar harga chassis ditambah biaya karoseri yang ditentukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual chassis minibus atau chassis pick up.

Tambahan biaya karoseri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembangan biaya karoseri dapat disesuaikan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Atas penyerahan didalam daerah Pabean atau impor semua jenis kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI dan tujuan Protokoler Kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Atas penyerahan didalam Daerah Pabean atau impor kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van, pick up, bus, station wagon, sedan dan jip yang dipergunakan untuk kendaraan ambulance, kendaraan tahanan, Kendaraan kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan angkutan umum, dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Atas penyerahan di dalam daerah Pabean atau impor kendaraan bermotor jenis van dan pick up, yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang, dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Atas permohonan pembeli kendaraan ambulance, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan dinas ABRI/POLRI serta kendaraan angkutan umum oleh perusahaan angkutan umum yang memiliki ijin usaha dan ijin trayek, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat keterangan Bebas PPn BM.