1 2 3 4 5 6 7 8

Lampiran III KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-106/PJ.11/1991
Tanggal	:	6 Juni 1991

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA UNIT PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa.	Pasal 4 huruf a PP No.31/1986.	Kepala UPP.	-
2.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.	Pasal 4 huruf a PP No.31/1986.	Kepala UPP.	-
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.	Pasal 15 PP No.31/1986.	Kepala UPP.	-
4.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 15 PP No.31/1986.	Kepala UPP.	-
5.	Melakukan Pemeriksaan Pajak guna penetapan besarnya pajak yang terhutang dan/atau tujuan lain.	Pasal 29 ayat (1) UU No.6/1983 jo. pasal 31 ayat (2) UU No.7/1983.	Pemeriksa.	-
6.	Melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No.6/83.	Pemeriksa.	-
7.	Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 35 ayat (1) UU No.6/1983 jo. pasal 12 ayat (1) huruf f PP No.31/86.	Kepala UPP.	-
8.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 14 ayat (2) PP No. 31/1986.	Kepala UPP.	-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
NIP. 060031307