5.4

DPP untuk rekaman lagu/suara beserta tayangan gambar di atas disc jenis laser disc karaoke (LDK) ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan jenis LD.K, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kopi laser disc karaoke.

6.1

Produsen rekaman suara harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan penyalur/agen tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam penentuan DPP telah diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan kaset isi, compact disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke.

6.2

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan kaset isi, compact disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke yang dalam menghitung pajaknya mempergunakan Nilai Lain sebagai DPP Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/1995, wajib memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 2% (dua persen) dari seluruh penyerahan barang dagangannya.

6.3

Produsen media rekaman yang menyerahkan media rekaman wajib memungut PPn BM yang terutang, karena media rekaman adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

6.4

Produsen media rekaman yang melakukan pembelian media rekaman secara terpisah-pisah (pita kosong sendiri, C-zero sendiri, snappack sendiri), dianggap sebagai pabrikan media rekaman yang siap rekam dan atas penyerahannya terutang PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6.5

PPn BM yang dibayar atas impor atau perolehan bahan baku media rekaman oleh Pabrikan yang memproduksi media rekaman tidak dapat dikompensasikan atau dikembalikan namun dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

7.2

Dalam hal jumlah nilai sticker yang diminta lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1, maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut harus disetor tunai ke Kas Negara.

7.3

Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada butir 7.1 yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dapat dikreditkan (direstitusi atau dikompensasi) sepanjang Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN terkait.

7.4

Dalam hal sampai dengan akhir suatu Masa Pajak masih terdapat Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker, maka Pajak Masukan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker lunas PPN Masa Pajak-Masa Pajak berikutnya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun buku yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

8.1

Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di Kantor Wilayah IV dan V DJP dilaksanakan oleh Kanwil IV DJP dan V DJP sesuai dengan tempat produsen rekaman tersebut terdaftar sebagai PKP.

8.2

Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di luar kedua Kantor Wilayah tersebut dilaksanakan oleh Kanwil VI DJP.

8.3

Penyelesaian pemberian sticker lunas PPN agar diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan sticker lunas PPN ke Perum Peruri.

9.1

Melaporkan pelaksanaan pelayanan permintaan sticker lunas PPN secara bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL.

10.1

SE-25/PJ.51/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Penebusan Sticker Lunas PPN dan Pelayanannya (SE Seri PPN 36-95);