(1)

Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan:

a.

dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

b.

dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;

c.

Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

d.

Koperasi yang berbentuk badan hukum; atau

e.

Yayasan.

(2)

Untuk mendapatkan persetujuan PKB, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan industri;

(3)

Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II;

(4)

Dalam hal suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat ditetapkan menjadi PKB yang bertindak sebagai PDKB.

(1)

Permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diajukan oleh pengusaha kepada Presiden RI melalui Menteri setelah fisik bangunan berdiri dengan menggunakan contoh dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan melampirkan :

a.

fotocopy Surat Persetujuan Usaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;

b.

fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

c.

fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

e.

peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;

g.

pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.

(2)

Perusahaan yang akan menyelenggarakan KB dapat mengajukan permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum fisik bangunan berdiri dengan menggunakan contoh pada Lampiran I Keputusan ini dengan melampirkan :

a.

fotocopy Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;

b.

fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

c.

fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan atau tempat yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

e.

rencana peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB;

g.

pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.

(3)

KB yang penyelenggaraanya dilakukan oleh PKB dapat diperuntukkan bagi satu perusahaan atau lebih yang melakukan kegiatan industri pengolahan.

(1)

Pengusaha yang telah mendapatkan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di KB dari PKB wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatannya, dan menggunakan Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

a.

bukti kepemilikan/penguasaan lokasi perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi PKB;

b.

fotocopy Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;

c.

fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

d.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

e.

peta lokasi/tempat yang akan dijadikan PDKB;

f.

saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik.

(2)

Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kepala Kantor tentang PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh pada Lampiran III Keputusan ini.

(1)

(2)

PKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan asal impor yang dipergunakan untuk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1)

(2)

PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1)

PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB.

(2)

(1)

Pemasukan barang impor berupa barang modal atau peralatan yang dipergunakan untuk pembangunan/konstruksi, perluasan, penyelenggaraan kantor KB diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

(2)

Pemasukan barang modal atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi, barang dan/atau bahan ke KB dapat dilakukan dari :

(3)

Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkena peraturan larangan impor tidak diperbolehkan dimasukkan ke KB.

(4)

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan f tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.

(5)

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan ketentuan tataniaga di bidang impor.

(6)

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, b, c, dan d mempergunakan dokumen BC 2.3 yang dilampiri dengan B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan dokumen pendukung lainnya.

(7)

Pemasukan barang atau bahan dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f, menggunakan Formulir BC 4.0 yang dilampiri faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

(1)

Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dapat dilakukan dengan tujuan:

a. ekspor;
b. KB lainnya;
c. PDKB dalam satu KB;
d. ETP; atau
e. DPIL.

(2)

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) (BC 3.0/BC 3.1) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan ketentuan pabean di bidang ekspor.

(3)

Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB dan akan diekspor kembali dilakukan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.

(4)

Pengeluaran barang hasil pengolahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3. dilampiri kontrak pembelian.

(5)

Pengeluaran barang hasil pengolahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengepakan hasil produksi, dilakukan dengan menggunakan formulir B 2.3. dilampiri kontrak pembelian.

(6)

Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke ETP, dilakukan dengan menggunakan BC 2.3.

(7)

Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor, setelah ada realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya.

(8)

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.

(1)

Pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB, yang berkaitan dengan sebagian kegiatan pengolahan, kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, sortasi dan pengepakan, yang disubkontrakkan kepada perusahaan industri yang berada di KB lainnya atau DPIL, dapat dilakukan oleh PDKB.

(2)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dengan melampirkan perjanjian subkontrak yang bersangkutan.

(3)

Untuk subkontrak yang berkaitan dengan perusahaan di DPIL, pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik dan dapat dilaksanakan setelah dipertaruhkan jaminan yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs, bond, dan Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(4)

Pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB.

(1)

Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau Subkontraktor di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan.

(2)

Atas pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipinjamkan kepada subkontraktor di DPIL dilakukan pemeriksaan fisik dan PDKB wajib mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).

(1)

Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB dengan tujuan untuk direparasi di luar negeri dapat dilaksanakan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.

(2)

Dalam hal reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di DPIL dapat dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dan mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dilakukan pemeriksaan fisik.

(3)

Mesin dan/atau peralatan yang direparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kembali ke dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak bulan pengeluaran mesin dan/atau peralatan dari KB.

Dasar penghitungan pungutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.

BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebasan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB;

b.

Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan cukai yang berlaku;

c.

PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan harga penyerahan.

(3)

Pemeriksaan Pabean di KB dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1)

PDKB dapat dimasukkan di dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) apabila telah memenuhi persyaratan :

a.

selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran;

b.

selalu memenuhi kewajiban pabean dan perpajakan dengan baik dan tepat waktu;

c.

hasil post audit menunjukkan profil perusahaan baik.

(2)

Daftar Putih dapat diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri berdasarkan permohonan PDKB yang bersangkutan.

(3)

PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Daftar Putih apabila di kemudian hari ternyata telah melakukan pelanggaran salah satu dari persyaratan yang ditetapkan.

(1)

Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen KB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB dan pemindahan barang di dalam KB, serta pencacahan sediaan barang.

(2)

Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.

(3)

Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih lebih jumlah dan/atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

(1)

Dalam hal hasil audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal menunjukkan adanya pelanggaran atas ketentuan Kepabeanan yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Menteri dapat membekukan persetujuan PKB atas saran Direktur Jenderal.

(2)

Pembekuan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga dalam hal PKB tersebut :

a.

berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau

b.

menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan KB.

(3)

Pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana PKB :

a.

tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau

b.

tidak mampu lagi mengusahakan KB.

(4)

Persetujuan PKB yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana PKB :

a.

telah melunasi utangnya; atau

b.

telah mampu kembali mengusahakan KB.

(5)

Persetujuan PKB dicabut dalam hal :

a.

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, sama sekali tidak melakukan kegiatan;

b.

Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;

c.

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

d.

bertindak tidak jujur dalam usahanya;

e.

setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan;

f.

atas permohonan sendiri.

(6)

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden RI.

(7)

Barang modal atau peralatan dan/atau peralatan perkantoran yang menjadi milik PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan persetujuan harus:

a.

diekspor kembali;

b.

dipindahtangankan kepada PKB lain;

c.

dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai; atau

d.

dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

(8)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh PKB, barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

(1)

(2)

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PKB atas perintah Direktur jenderal atas nama Menteri.

(3)

(4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh PDKB, barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

(1)

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan Menteri dan Peraturan Pelaksanaannya yang berkaitan dengan KB dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Semua urusan kepabeanan di KB dan EPTE yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berlaku aturan yang lama sampai dengan 1 April 1997.

(1)

Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pergudangan di KB sebelum berlakunya Keputusan ini, dapat melaksanakan usahanya sebagai gudang berikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan EPTE yang telah diajukan sebelum berlakunya Keputusan ini kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang lama dan persetujuan EPTE yang akan ditetapkan menjadi penetapan PKB merangkap PDKB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.