bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-109/PJ/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penegasan Penagihan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) oleh DJBC. Pemohon Banding menganggap surat Dirjen Pajak tersebut tidak sesuai dengan maksud dan semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak karena SPP (Surat Penetapan Pabean) pada hakekatnya adalah bentuk ketetapan pajak dengan subyek/obyek PPN, PPH sesuai dengan yang diungkapkan dalam Bab III Undang-undang Pengampunan Pajak;

bahwa adapun hal yang Pemohon Banding mohon Banding adalahKeputusan Terbanding Nomor KEP-153/BC.06/2017 Tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPP Nomor SPP-000148/WBC.09/PIB/2017 tanggal 20 April 2017 mengenai BM, PPN, Denda dan Bunga PPN supaya dihapus;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penolakan keberatan Pemohon Banding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-153/BC.06/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-000148/WBC.09/PIB/2017 tanggal 20 April 2017 atas PIB Nomor aju 060100- 000272-20151126-000401 (PIB No. 050713 tanggal 10 Desember 2015), karena sampai dengan jatuh tempo waktu pelaporan Pemohon Banding tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban ekspor (BCL.KT-01) kepada Kepala Kantor Wilayah, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp37.481.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

bahwa pembebasan bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, bukanlah pembebasan absolut atau pembebasan mutlak, melainkan merupakan pembebasan relatif atau pembebasan bersyarat, artinya pembebasan yang baru dapat diberikan atau diberlakukan apabila persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, apabila persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi; namun persyaratan dimaksud tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah memberikan wewenang atributif kepada Menteri untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur ketentuan atau persyaratan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor;

dengan demikian ketentuan atau persyaratan pemberian pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 06 Desember 2013, merupakan pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, disebutkan:

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-04/BC/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER16/BC/2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, disebutkan:

bahwa dalam persidangan, Terbanding memberikan penjelasan tertulis dengan surat tanpa nomor tanggal 16 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding menyatakan, Pemohon Banding tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas bahan baku eks impor Fasilitas KITE Pembebasan Aju 060100- 000272-20151126-000401 (PIB Nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015) kepada Kepala Kantor Wilayah sampai dengan jatuh tempo waktu pelaporan,

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding dan Surat Bantahan serta penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang berasal dari impor, berdasarkan ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyatakan:

Pasal 1 Angka 1

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 5 ayat (2)

“Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir”.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

“Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut”.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyatakan:

Pasal 1 Angka 2

“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Pengampunan Pajak”.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak baik Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya terutang atas harta yang diungkapkan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan atas harta yang diungkapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Direktur Jenderal Pajak yang diserahkan oleh Terbanding dalam persidangan Nomor S-109/PJ/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Penegasan Penagihan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) oleh DJBC Terhadap Wajib Pajak/Auditee yang Mengajukan Pengampunan Pajak, pada butir 3 antara lain dikemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding merupakan perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-000026/WBC.09/2015 tentang Penetapan Sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain Dengan Tujuan untuk Diekspor Kepada PT Jansen Indonesia;

bahwa Pemohon Banding dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015 telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 06 Desember 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015, Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan Fasilitas KITE Pembebasan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015, dengan Bea Masuk dibebaskan sebesar Rp 5.015.000,00 dan PPN ditangguhkan Rp5.516.000,00, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bea masuk dan PPN yang terutang pada saat impor telah mendapat pembebasan dan penangguhan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas SPP Nomor: SPP-000148/WBC.09/PIB/2017 tanggal 20 April 2017 diterbitkan atas PIB Nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 06 Desember 2013, karena sampai dengan jatuh tempo waktu pelaporan Pemohon Banding tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban ekspor (BCL.KT-01) kepada Kepala Kantor Wilayah, sehingga atas impor Pemohon Banding tidak diberikan pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor dengan PIB Nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015 yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan atau fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015 tidak termasuk pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan telah mengekspor barang jadi berupa Wooden Furniture yang berasal dari bahan baku impor dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, masih dalam jangka waktu 12 bulan dihitung dari tanggal pendaftaran PIB nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015, dengan 32 (tiga puluh dua) PEB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung realisasi ekspor Pemohon Banding yang meliputi 32 (tiga puluh dua) PEB dengan dokumen pelengkap pabean, antara lain invoice, packing list, Bill of Lading, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Laporan Pemeriksan Ekspor (LPE) dan dokumen transaksi Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah melakukan realisasi ekspor dengan 32 (tiga puluh dua) PEB atas barang jadi berupa Wooden Furniture yang berasal dari bahan baku impor dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, masih dalam jangka waktu 12 bulan dihitung dari tanggal pendaftaran PIB nomor 050713 tanggal 10 Desember 2015;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar”;

bahwa Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan”;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dapat diartikan bahwa Orang yang menyalahgunakan tujuan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri, wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Orang yang tidak menyalahgunakan tujuan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri, tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Ekspor BCLKT-01 dalam jangka waktu periode pelaporan, sehingga tidak diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011, dan Pemohon Banding telah melakukan realisasi ekspor dengan 13 (tiga belas) PEB atas barang Wooden Furniture yang berasal dari bahan baku impor dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dengan PIB Nomor 051761 tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000060/WBC.09/2015 tanggal 13 November 2015, sehingga tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, dengan menetapkan jumlah bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-153/BC.06/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 12.406.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-153/BC.06/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPP Nomor: SPP-000148/WBC.09/PIB/2017 tanggal 20 April 2017, atas nama Pemohon Banding dengan menetapkan jumlah bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-153/BC.06/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Penjelasan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga jumlah bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp 12.406.000,00 (dua belas juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, berdasarkan Musyawarah Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: