bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding dengan surat nomor S-33/KPU.01/BD.10/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Sidang Banding atas permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 terkait sengketa Nilai Pabean, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian, pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 dengan alasan seperti yang disebutkan dalam surat banding;

bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara Iebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;

Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 dengan data sebagai berikut:

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean atas importasi tersebut di atas menjadi sebagai berikut :

bahwa atas penetapan Terbanding tersebut, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi sebesar Rp.12.702.000,00;

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan disertai alasan sebagaimana diuraikan pada surat pengajuan keberatan nomor 005983-1/Imp-UPI/Notul/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017, yang intinya Nilai Pabean ditetapkan karena dokumen tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sehingga nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD27,664.69 dan atas penetapan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00;

Peraturan Perundang-undangan Terkait Sengketa

Analisis

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dan data terkait Iainnya;

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan nilai pabean untuk barang pada pos 1;

bahwa tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena sesuai CEISA ditetapkan pada jalur Merah dengan hasil pemeriksaan fisik jumlah dan jenis barang sesuai invoice dan packing list;

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

bahwa dari penelitian di atas kedapatan :

bahwa data-data yang dilampirkan belum cukup untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa :

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan bahwa:

bahwa dari penelitian di atas, nilai transaksi yang atas barang pada pos I yang diberitahukan dalam PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I gugur), karena:

sehingga Penetapan Nilai pabean menggunakan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai pada CEISA adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 ditetapkan dengan Metode III barang serupa sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD27,664.69;
Penelitian Sanksi Administrasi

bahwa berdasarkan uraian di atas, nilai pabean ditetapkan dengan mempertimbangkan bukti dan data terkait importasi yang dilakukan, maka nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD27,664.69 dan atas penetapan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa berdasarkan uraian di atas, nilai pabean pada PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 ditetapkan dengan Metode Ill barang serupa menjadi CIF USD27,664.69;

Simpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;

bahwa dalam persidangan, Terbanding juga menyerahkan Surat Nomor SR-39/KPU.01/BD.1005/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Tanggapan atas bukti-bukti transaksi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Sidang Majelis VII.A Pengadilan Pajak berkenaan dengan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017, bersama ini disampaikan tanggapan atas bukti-bukti transaksi dengan uraian sebagai berikut :

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut;

bahwa namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding (importir) adalah perusahaan industri yang mengimpor Raw Material (Strech Film) untuk diproses kembali sesuai kebutuhan pasar industri Indonesia; Tidak ada kepentingan (benefit) Pemohon Banding merendahkan nilai PPN sebesar 5%. Untuk mendukung alasan Pemohon Banding di atas, dengan ini Pemohon Banding juga melampirkan bukti importasi pada bulan Januari 2017. Nilai tarif/pabean dalam dokumen tersebut dinyatakan sesuai oleh Terbanding (Invoice, Packing List, Bill of Lading, PIB);

bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dan data-data maupun bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan adalah sangat meyakinkan bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 adalah keputusan yang tidak tepat dan tidak beralasan;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan surat nomor 02/UPI/BD/TB/VII/2017 tanggal 3 Maret 2018 tentang Tanggapan terhadap tanggapan Terbanding atas bukti-bukti transaksi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak bahwa Pengadilan Pajak adalah Lembaga/Institusi yang berwenang mengadili sengketa pajak, Pemohon Banding berpendapat bahwa keputusan sengketa pajak yang berkeadilan dan obyektif hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Pajak. Purchase Order, Proforma Invoice, Rekening Koran, Invoice, Form E, dll telah disampaikan pada saat pengajuan banding;

bahwa Purchase Order, Proforma Invoice adalah korespondensi tentang harga dan jumlah barang. Penelitian Terbanding yang mewajibkan korespondensi (surat, faksimili atau email) adalah penelitian yang sangat tidak relevan;

bahwa jadwal kapal bukan kewenangan Pemohon Banding, tertundanya jadwal keberangkatan suatu muatan kapal adalah hal yang lazim terjadi. Tidak ada kaitannya jadwal keberangkatan kapal dengan nilai transaksi;

bahwa tanggapan Terbanding adalah tanggapan yang terkesan dipaksakan dan tidak relevan. Buktibukti dan/atau dokumen transaksi telah Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan Importir Pemohon Banding ditandatangani oleh otoritas Pejabat Bea dan Cukai;

bahwa demikian tanggapan dari Pemohon Banding, Pemohon Banding berkeyakinan Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil dan obyektif;

bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 dengan alasan bahwa data yang ada terkait nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 tidak memadai untuk pemeriksaaan nilai transaksi, serta Terbanding memiliki data yang objektif dan terukur bahwa nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga dari uraian tersebut pihak Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya dan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa;

bahwa pengguguran nilai transaksi oleh Terbanding tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.04/2016;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor 02 tanggal 15 Februari 2017, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada Scientex Packaging Film SDN BHD, berupa 1 carton (640 rolls) Stretch Film 500MM x 3.177M x 17UM, 3” Core ID (64 rolls/Plt x 10 pallets) – 1 x 20” Container, unit price USD36,02, total nilai pabean USD23,052.80, CIF Jakarta, term of payment T/T;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice tanggal 17 Februari 2017, diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Scientex Packaging Film SDN BHD, dengan alamat Lot 4, Jalan Sungai Pinang 4/3, Section 4, Taman Perindustrian Pulau Indah 42920 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, berupa 640 rolls of Stretch Film 500MM x 3.177M x 17UM, 3” Core ID (64 rolls/Plt x 10 pallets), unit price USD36,02, dengan total nilai pabean CIF USD23,052.80;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List tanggal 28 Februari 2017, diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Scientex Packaging Film SDN BHD, dengan alamat Lot 4, Jalan Sungai Pinang 4/3, Section 4, Taman Perindustrian Pulau Indah 42920 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, berupa 640 rolls of Stretch Film 500MM x 3.177M x 17UM, 3” Core ID (64 rolls/Plt x 10 pallets), Container No. FCIU 2923096, Seal No. F 7156172, Gross Weight 16,780 Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor APLU 075565360 tanggal 7 Maret 2017, diketahui diterbitkan oleh APL Co. Pte. Ltd., dengan Shipper Scientex Packaging Film SDN BHD, dengan alamat Lot 4, Jalan Sungai Pinang 4/3, Section 4, Taman Perindustrian Pulau Indah 42920 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Consignee Pemohon Banding, beralamat di Jalan Prancis Komplek Pergudangan 8 Nomor 8 PV Jatimulya, Kosambi, Tangerang, Banten, barang berupa 640 rolls of Stretch Film 500MM x 3.177M x 17UM, 3” Core ID (64 rolls/Plt x 10 pallets), Gross Weight 16,780 Kgs, dengan menggunakan kapal APL Los Angeles 128W, port of loading Port Klang, port of discharge Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Telegraphic Transfer Panin Bank tanggal 27 Februari 2017, tercatat transaksi Pemohon Banding mengirimkan kepada Scientex Packaging Film SDN BHD, Nomor Rekening 302-857099-725, dengan keterangan PO. 02, PI No. 8300062784, tujuan transaksi pembelian bahan baku, sebesar USD23,052.80;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Panin Bank periode 1 s.d. 28 Februari 2017, pada tanggal 15 Februari 2017, tercatat transaksi sebesar USD23,052.82 dengan keterangan TT To Malaysia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017, berupa importasi LLDPE Stretch Film – 500MM x 3177M x 17UM, 3’’ Core ID – barang baru, negara asal Malaysia, dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok nilai pabean CIF USD23,052.80;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017 atas importasi berupa LLDPE Stretch Film – 500MM x 3177M x 17UM, 3’’ Core ID – barang baru, negara asal Malaysia, dengan nilai pabean CIF USD23,052.80 merupakan harga yang sebenarnya dibayar;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas LLDPE Stretch Film – 500MM x 3177M x 17UM, 3’’ Core ID – barang baru, negara asal Malaysia, sebesar CIF USD23,052.80 sesuai PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3160/KPU.01/2017 tanggal 12 Mei 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-004870/NOTUL/ KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 15 Maret 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas LLDPE Stretch Film – 500MM x 3177M x 17UM, 3’’ Core ID – barang baru, negara asal Malaysia, sebesar CIF USD23,052.80 sesuai PIB Nomor 109995 tanggal 13 Maret 2017, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar nihil;

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.