pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis barang: Brush Cutter TK388 Baik/Baru, Jumlah barang: 1,325 CT; NW: 14,840 Kgs, Negara asal: Cina, Supplier: Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp12.401.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan nilai pabean;

bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen Deklarasi Nilai Pabean (DNP) bahwa lampiran DNP tidak lengkap, dokumen Sales Contract tidak terdapat tanda tangan seller sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya;

bahwa terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yang diberitahukan dalam dokumen PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan data pada aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena importasinya ditetapkan jalur Merah-Kuning (MH);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan pada pengajuan keberatan diketahui:

bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak Iengkapnya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sehingga nilai pabean tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan penelitian bahwa Terbanding memiliki data yang objektif dan terukur sehingga berdasarkan bukti/data yang objektif dan terukur nilai pabean ditetapkan dengan Metode Pengulangan Nilai Transaksi Barang Serupa yang Diterapkan Secara Fleksible;

bahwa selanjutnya nilai pabean atas PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 ditetapkan dengan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa menjadi CIF USD85,860;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-177/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017 melalui Surat Nomor 08/DDPJ/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat bandingnya;
bahwa Terbanding menerbitkan KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017 dengan alasan bahwa nilai transaki yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean dan berdasarkan penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan pada berkas keberatan disimpulkan bahwa data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemerikasaan nilai transaksi;

bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara Iebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;

Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 dengan data sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian kedapatan sebagai berikut:

bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI, dan denda sebesar Rp12.401.000,00;

bahwa atas penerbitan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan pada Surat Nomor 07/DDPJ/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017, yang intinya nilai pabean tidak diterima sebagai nilai transaksi sehingga nilai pabean ditetapkan dengan Metode Pengulangan Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD85,860;

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa

Analisis

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar Pemohon Banding mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dan data terkait lainnya;

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan nilai pabean;

bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen Deklarasi Nilai Pabean (DNP) bahwa lampiran DNP tidak lengkap, dokumen Sales Contract tidak terdapat tanda tangan seller sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya;

bahwa terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yang diberitahukan dalam dokumen PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan data pada aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena importasinya ditetapkan jalur Merah-Kuning (MH);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan:

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 28

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan pada pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penjelasan Pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa "Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai;

bahwa waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal;

bahwa hal-hal mengenai pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 dan dalam Pasal (3), (4), dan (5) serta Lampiran II PMK 217/PMK.04/2010 diatur mengenai data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan;

bahwa berdasarkan tinjauan peraturan di atas, disimpulkan pemenuhan kelengkapan data dalam rangka keberatan adalah kewajiban dan untuk kepentingan dari pihak pemohon. Dengan demikian adalah kewajiban dari pihak pemohon dalam mengajukan keberatan untuk menyerahkan data dan dokumen pendukung selengkap mungkin;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon Banding tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan pada pengajuan keberatan diketahui:

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen/bukti korespondensi atas terbentuknya harga yang disepakati kedua belah pihak;

bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti pembayaran berupa T/T namun tidak melampirkan rekening koran sehingga tidak dapat dilakukan crosscheck atas pembayaran yang dilakukan;

bahwa tidak melampirkan data pendukung (nota debet, kas voucher, dll.) sehingga tidak dapat dilakukan pembuktian kebenaran atas pembayaran yang dilakukan;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan yang Iengkap sebagai pendukung nilai transaksi yang meliputi jurnal umum, buku besar (general ledger), buku utang, buku kas, buku bank, buku pembelian dan/atau buku penjualan, dan buku persediaan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang terhadap nilai transaksi dan biaya-biaya yang ditambahkan ke dalam nilai transaksi;

bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak Iengkapnya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagai berikut:

bahwa Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data pembanding untuk barang identik yang memenuhi persyaratan;

bahwa Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data pembanding untuk barang serupa yang memenuhi persyaratan;

bahwa Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabean;

bahwa Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;

bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan (fallback);

Fleksibel diterapkan :

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sehingga nilai pabean tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan penelitian bahwa Terbanding memiliki data yang objektif dan terukur sehingga berdasarkan bukti/data yang objektif dan terukur nilai pabean ditetapkan dengan Metode Pengulangan Nilai Transaksi Barang Serupa yang Diterapkan Secara Fleksible;

bahwa dari data pembanding diketahui untuk jenis barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 dengan harga satuan 39/unit ditetapkan dengan harga satuan 40.5009/PCE;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 ditetapkan dengan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean barang impor menjadi CIF USD85,860;

Simpulan

bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai pabean pada dokumen PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017;

bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua kefentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean;

Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 08/DDPJ/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding berkeberatan atas penetapan nilai pabean oleh Terbanding terhadapbarang yang Pemohon Banding impor dengan PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017, jenis barang sesuai lampiran PIB yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga yang sebenarnya, tetapi dikoreksi oleh Terbanding dan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan PDRI sebesar Rp12.401.000,00;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017 atas barang impor Brush Cutter TK388 Baik/Baru, Jumlah barang: 1,325 CT;

NW: 14,840 Kgs, Negara asal: Cina, Supplier: Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 menjadi sebesar CIF USD85,860.00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp12.401.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan Terbanding menetapkan nilai pabean karena tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak Iengkapnya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sehingga nilai pabean tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa selanjutnya nilai pabean atas PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 ditetapkan dengan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa menjadi CIF USD85,860;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017, jenis barang sesuai lampiran PIB adalah harga yang sebenarnya, tetapi dikoreksi oleh Terbanding dan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan PDRI sebesar Rp12.401.000,00;

1. Peraturan/Ketentuan mengenai Nilai Pabean

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa:

2. Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa ketentuan mengenai nilai transaksi barang serupa diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang berbunyi:

Pasal 11

Pasal 12

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel menjadi sebesar CIF USD85,860.00, dengan menggunakan PIB Pembanding Nomor 241719 tanggal 30 Mei 2017, dengan negara asal barang yang sama antara barang impor sebagai pembanding dan barang impor yang menjadi obyek sengketa yaitu berasal dari China.

bahwa berdasarkan angka 1 huruf (c) Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 dinyatakan bahwa:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

3. Pemeriksaan Bukti Transaksi Pemohon Banding

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: ”Alat bukti dapat berupa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi impor antara lain:

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa Mejelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Purchase Order, Sales Contract, Commercial Invoice, Packing List, dan Bill of Lading, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan supplier Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., dengan total harga sebesar CNF USD82,680.00 atas barang impor Brush Cutter TK388 Baik/Baru, Jumlah barang: 1,325 CT; NW: 14,840 Kgs, Negara asal: Cina, Supplier: Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 dengan total nilai pabean sebesar CIF USD82,680.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti pembayaran barang impor berupa Aplikasi Transfer (T/T) bank BCA, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) buah T/T dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen pelengkap pabean yaitu Invoice Nomor SE20170303 tanggal 1 Juni 2017 diketahui bahwa nilai transaksi Pemohon Banding sebesar CNF USD82,680.00;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan konversi mata uang dari China Yuan (CNY) ke Dollar Amerika (USD);

bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan bahwa “Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan”;

bahwa Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan data pembukuan terkait transaksi barang impor dimaksud, namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen pembukuan tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 sebesar CIF USD82,680.00 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013395/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebesar CIF USD85,860.00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor Brush Cutter TK388 Baik/Baru, Jumlah barang: 1,325 CT; NW: 14,840 Kgs, Negara asal: Cina, Supplier: Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 sebesar CIF USD85,860.00;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6006/KPU.01/2017 tanggal 7 September 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013395/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 atas nama Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean berupa Brush Cutter TK388 Baik/Baru, Jumlah barang: 1,325 CT; NW: 14,840 Kgs, Negara asal: Cina, Supplier: Julvon Power Machinery (Ningde), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 280801 tanggal 21 Juni 2017 sebesar CIF USD85,860.00, sehingga terdapat kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta denda administrasi yang masih harus dibayar sebesar Rp12.401.000,00 (dua belas juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-117754.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.