Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
                    
Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang perpajakan dan retribusi.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barang, atau NJOP pengganti.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
42. Reklame bersifat khusus adalah reklame insidentil serta reklame permanen atau terbatas yang bersifat khusus.
43. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
44. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
45. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
46. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
47. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
48. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
51. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut dengan Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
55. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
61. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk melunasi pajak dan/atau Retribusi yang terutang.
71. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
72. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
73. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
76. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
77. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
78. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
79. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir
80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
81. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
82. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
84. Hari adalah hari kerja.

          

Pajak Daerah yang dipungut melalui Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.	PBB-P2;
b.	BPHTB;
c.	PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
d.	Pajak Reklame;
e.	PAT;
f.	Opsen PKB; dan
g.	Opsen BBNKB.

(1)	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB.
(2)	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; dan b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
(3)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
(4)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
(5)	Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        

(1)	Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
(2)	Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.
(3)	Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4)	Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

         

   

(1)	Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)	Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

                    

(1)	Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)	Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)	Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

 
                    

(1)	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)	NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(4)	NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)	Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.
(7)	NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(8)	Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
(9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

                

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a.	sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b.	sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
c.	sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
d.	sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
e.	sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
f.	sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

               

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
                    

(1)	Wilayah pemungutan PBB-P2 sebagai pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Termasuk dalam pemungutan wilayah PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah yang berada: a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
(3)	Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(4)	Saat terutang PBB-P2 ditetapkan saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(5)	Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(1)	Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)	Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(1)	Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak.
(3)	Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.
(4)	Objek BPHTB yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak, pengakuan hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
(2)	Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatarı hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)	Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)	Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)	Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)	Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
                    


Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(1)

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2)

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(1)	Subjek PBJT adalah konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
(2)	Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

                    

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a.	Makanan dan/atau Minuman;
b.	Tenaga Listrik;
c.	Jasa Perhotelan;
d.	Jasa Parkir; dan
e.	Jasa Kesenian dan Hiburan.

                    

(1)

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)

Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan omzet tidak melebihi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

(1)

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2)

Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait atau dengan kapasitas paling tinggi 50 kVA (lima puluh kilovolt-ampere).

                    

(1)

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/guest house/bungalow/resort/cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping.

(2)

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

              

(1)

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2)

Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

(1)

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, permainan billyard, golf, bowling dan sejenisnya; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2)

Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

(1)	Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir, termasuk parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan, termasuk tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2)	Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(3)	Dalam hal tidak terdapat pembayaran atau yang seharusnya dibayar, maka dasar pengenaan PBJT didasarkan pada harga jual barang dan/atau jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

             

(1)	Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)	Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3)	Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan: a. kapasitas tersedia; b. tingkat penggunaan listrik; c. jangka waktu pemakaian listrik; dan d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)	Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

    
                    

(1)	Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, kelab malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
(4)	Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

                    

(1)	PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(2)	Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, kecuali pajak hiburan (yang bersifat insidentil) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
(3)	Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(1)	Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)	Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)	Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4)	Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

                    

(1)	Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)	Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Reklame: a. papan/billboard/videotron/megatron; b. kain; c. melekat/stiker; d. selebaran; e. berjalan, termasuk pada kendaraan; f. udara; g. apung; h. film/slide; dan i. peragaan.
(3)	Objek Pajak Reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah daerah lainnya; e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame yang tidak melebihi 4 m2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

(1)	Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2)	Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)	Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4)	Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

                    


Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
                    


Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(1)	Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(2)	Khusus untuk Reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

                

(1)	Tahun Pajak Reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
(2)	Masa Pajak Reklame insidentil dan Reklame yang bersifat khusus ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya penyelenggaraan.
(3)	Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

                    

(1)	Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)	Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(1)	Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)	Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(1)	Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
(2)	Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3)	Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4)	Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5)	Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(6)	Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
                    


Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(1)	PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)	Masa PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(3)	Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(1)	Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.
(2)	Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3)	Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

                    

(1)	Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
(2)	Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
(3)	Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)	Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
(2)	Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(1)	Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBKNB.
(2)	Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
(3)	Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

(1)	Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
(2)	Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

(1)	Jenis retribusi daerah terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(3)	Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

(1)	Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi adalah: a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Kebersihan; c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan d. Pelayanan Pasar.
(2)	Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a.	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya;
b.	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); dan
c.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

(1)	Subjek Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.
(2)	Wajib Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

(1)	Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan perkalian antara jenis-jenis pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan penunjang kesehatan, kelas perawatan, klasifikasi tindakan medik, klasifikasi asuhan keperawatan, parameter pemeriksaan dengan frekuensi pelayanan/pemeriksaan yang diterima pasien atau pihak penjamin dengan tarif retribusinya.
(2)	Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan petugas yang menyertai.

(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(1)	Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa pelayanan.
(2)	Struktur dan besaran retribusi pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
(4)	Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan Pelayanan Kesehatan.
(3)	Saat Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang terjadi pada saat menggunakan pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)	Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.
(2)	Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a. pengangkutan sampah dari lokasi perumahan, perdagangan, hotel, rumah makan, perusahaan, usaha hiburan/rekreasi dan tempat-tempat umum, tempat usaha lainnya dan perkantoran yang tidak mempunyai lahan untuk tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir dan/atau pelayanan dari tempat penampungan sementara/transfer depo ke tempat pemrosesan akhir; b. pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara/transfer depo ke tempat pemrosesan akhir; c. penyediaan dan/atau penyedotan air limbah; d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri; dan e. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada: a. pelayanan kebersihan jalan umum; b. pelayanan kebersihan taman yang dikelola Pemerintah Daerah; c. pelayanan kebersihan tempat ibadah dan sosial; dan d. pelayanan kebersihan kantor Pemerintah.

(1)	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis sampah, frekuensi pengambilan sampah, volume sampah, jangka waktu, dan golongan pengguna jasa.
(2)	Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga atau sampah non medik.
(3)	Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas area, jumlah personil, dan wajib retribusi.
(4)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(5)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(6)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(1)	Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
(2)	Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(1)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau waktu setelah selesai memanfaatkan fasilitas persampahan.
(3)	Saat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan persampahan/kebersihan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)	Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah meliputi: a. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harian; dan b. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlangganan.
(2)	Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sepeda motor atau sejenisnya (roda dua); b. sedan, minibus, atau sejenisnya (roda empat); c. bus, truk, atau sejenisnya (roda enam); dan d. kereta tempel, kereta gandengan, atau sejenisnya.

(1)	Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
(2)	Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu dikenakan tarif berdasarkan zona.
(3)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(4)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(1)	Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
(2)	Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(1)	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas stand, frekuensi penggunaan, dan golongan pengguna jasa.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(3)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(4)	Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(1)	Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, luas stand dan kemampuan masyarakat.
(2)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

(1)	Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Saat Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)	Pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(2)	Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(4)	Pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
(5)	Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
(6)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.
(7)	Dalam hal perangkat daerah atau unit kerja ditetapkan sebagai BLUD setelah Peraturan Daerah ini berlaku, BLUD perangkat daerah atau unit kerja dimaksud menerapkan tarif retribusi pada perangkat daerah atau unit kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)	Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
(2)	Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)

Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/atau b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2)

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha; b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan; c. retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa; d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; e. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan f. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Wajib Retribusi Penyediaan Tempat kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.

(1)	Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah penyediaan pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona perdagangan yang meliputi area perdagangan, pertokoan ritel, pertokoan grosir, dan restoran pada Pudak Galeri atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)	Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jangka waktu, jenis usaha, lokasi, dan jumlah atau luas fasilitas pertokoan atau tempat kegiatan usaha lainnya.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan.

(1)	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan berdasarkan jenis layanan dan luas tempat atau jangka waktu penggunaan.
(2)	Struktur dan besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
(4)	Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak penyediaan tempat kegiatan usaha diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
(3)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

(1)	Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
(2)	Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat parkir yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, fasilitas yang tersedia, dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
(2)	Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir pada lokasi tertentu dikenakan tarif progresif atau sistem berlangganan sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi tertentu yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir dipungut di Tempat Parkir Khusus yang telah ditetapkan dalam wilayah Daerah.
(2)	Wilayah Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)	Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan tempat khusus parkir diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
(4)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karcis.

(1)	Subjek Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Wajib Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.

(1)	Objek Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus penginapan/pesanggrahan/vila yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggrahan/vila.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(3)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1)	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis bangunan, kurun waktu, dan fasilitas yang disediakan dari tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(2)	Struktur dan besarnya Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
(4)	Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi peningkatan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Retribusi Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/vila dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
(3)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

(1)	Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
(2)	Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

(1)	Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d berupa pemanfaatan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan dengan memperhatikan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(3)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1)	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut di tempat pelayanan pemotongan hewan ternak wilayah Daerah.
(2)	Saat Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkannya SKRD.

(1)	Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
(2)	Wajib Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

(1)	Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)	Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah: a. tamu negara; b. tamu dinas; dan c. pengurus makam dan penduduk setempat.

(1)	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan dengan memperhatikan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, petugas pelaksana pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, kualitas atas pelayanan tersebut, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(3)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1)	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut di tempat pelayanan penyelenggaraan rekreasi, pariwisata, dan olahraga wilayah Daerah.
(2)	Saat Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkannya SKRD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan.
(3)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.

(1)	Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset Daerah.
(2)	Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemanfaatan aset Daerah.

(1)

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 adalah pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang terdiri atas pemanfaatan: a. tanah; b. rumah; c. Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim; d. Gedung Wanita Candra Kencana; e. Convention Hall Gedung Siola Lantai 4; f. rumah susun; g. Gedung Serba Guna; h. gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran; i. sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan dikenakan retribusi; j. mesin pengabuan mayat; k. tempat/fasilitas Ruang pendingin jenazah (cold storage); l. Lingkungan Terminal; m. Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Diklat Kepegawaian; n. Aula/Kelas yang berada di Gedung RSUD Bhakti Dharma Husada; o. Bus Surabaya; p. Feeder; q. tiang penerangan jalan umum; dan

(2)

Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(1)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Saat retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(1)	Pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(2)	Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(4)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.
(5)	Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
(6)	Dalam hal perangkat daerah atau unit kerja ditetapkan sebagai BLUD setelah Peraturan Daerah ini berlaku, BLUD perangkat daerah atau unit kerja dimaksud menerapkan tarif retribusi pada perangkat daerah atau unit kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)	Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
(2)	Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Retribusi PBG; dan b. Retribusi PTKA.
(2)	Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(4)	Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

(1)	Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.
(2)	Wajib Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)	Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG.
(2)	Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan: a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan e. pencetakan plakat SLF.
(3)	Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)	PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)	Pemberian PBG dilakukan dengan tetap mempertimbangkan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, serta tetap memperhatikan: a. koefisien dasar bangunan; b. koefisien lantai bangunan, c. koefisien tapak basemen; dan d. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(6)	Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah lainnya.

(1)	Tata cara penghitungan retribusi PBG ditetapkan sebagai berikut: a. Nilai Retribusi (Nr) Luas Total Lantai (LLt) x ((Indeks Lokalitas (Ilo) x Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg) b. Luas Total Lantai (LLt) ∑(Luas Lantai ke-i (Lli) + Luas Basemen ke-i (LBi)) c. Indeks Terintegrasi (It) Indeks Fungsi (If) x ∑(Bobot parameter (bp) x Indeks parameter (Ip) x Faktor kepemilikan (Fm).
(2)	Cara penghitungan retribusi Prasarana BG ditetapkan sebagai berikut: Volume (V) x Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSPBG).
(3)	Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, Indeks BG Terbangun, Indeks Fungsi dan Indeks Parameter, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Indeks BG Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) merupakan biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara, yang diatur secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Walikota.
(5)	Walikota dapat menetapkan Indeks Lokalitas (Ilo) yang disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana bangunan Gedung.
(6)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian perizinan yang bersangkutan.
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penatausahaan dan biaya dari pemberian persetujuan tersebut.

(1)	Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)	Subjek retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
(2)	Wajib Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b merupakan subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)	Objek retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b adalah pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja tenaga kerja asing.
(2)	Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah daerah lain/Pemerintah Daerah; b. perwakilan negara asing; c. badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(3)	Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

(1)	Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan jangka waktu pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
(2)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya sehubungan dengan adanya pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
(3)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya untuk mendanai: a. validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; e. dampak negatif dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan; dan f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

(1)	Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
(2)	Struktur dan besaran tarif retribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)	Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan di muka.
(4)	Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperhitungkan kurang dari 1 (satu) bulan dibayar 1 (satu) bulan penuh.
(5)	Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

(1)	Retribusi PTKA dipungut di wilayah Daerah.
(2)	Retribusi PTKA dipungut sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah Daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Saat retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

(1)	Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)	Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g. b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)	Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(4)	Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjukan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak, kecuali untuk PBB-P2 hanya diterbitkan NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
(5)	NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(6)	NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(7)	Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2)	Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(1)	Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)	Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3)	Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4)	Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(1)	NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
(2)	Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3)	NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(4)	Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode: a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; b. nilai perolehan baru; atau c. nilai jual pengganti.
(5)	NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3)	Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)	Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(5)	Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
(6)	Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(7)	Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT atau SKPD.
(2)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal: a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan/atau c. Pendaftaran Objek Pajak Baru.
(3)	Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak berkenaan.

(1)	Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(4)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(5)	Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
(6)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(7)	Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(8)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(9)	Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(10)	Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(11)	Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(12)	Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

(1)	Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)	Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(3)	Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4)	Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(5)	Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama: a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1); dan b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
(6)	Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
(7)	Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
(8)	Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penutupan sementara kegiatan/usaha; c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha.
(9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.
(10)	Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 atas SKPD objek PBB-P2 baru sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan NOPD dan SKPD.
(11)	Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
(12)	Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
(13)	Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(1)	Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal l0 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)	Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)	Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)	Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)	Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Penelitian SSPD BPHTB meliputi: a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum: 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan 2. pada basis data PBB-P2; b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2; d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin.
(2)	Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
(3)	Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
(4)	Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat keluarga miskin yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(5)	Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
(6)	Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

(1)	Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
(2)	Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(5)	Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(6)	Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(1)	Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2)	Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(3)	Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(4)	Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(5)	Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan: a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2)	Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(3)	Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
(4)	Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
(5)	Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

(1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c wajib mengisi SPTPD.
(2)	SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
(3)	SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
(4)	SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(5)	Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
(6)	SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(1)	Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
(2)	Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
(3)	Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.
(4)	Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk BPHTB.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2)	Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(3)	Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk keterlambatan penyampaian pelaporan terhadap jenis pajak PBJT sebagai berikut: a. keterlambatan kurang dari sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); b. 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); c. 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); d. 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); e. 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan f. di atas 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(4)	Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
(5)	Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
(6)	Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penutupan sementara kegiatan/usaha; c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha,
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota

(1)	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2)	Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3)	Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
(4)	Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5)	Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

(1)	Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembetulan.
(2)	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
(3)	Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan dari Wajib Pajak serta dalam hal diperlukan dapat dilakukan peninjauan atau penelitian setempat.
(4)	Dalam hal pembetulan didasarkan atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas permohonan atau kemauan Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
(5)	Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
(6)	STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(7)	Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2)	Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
(3)	Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
(4)	Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
(5)	Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
(6)	Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa: a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(7)	Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan SPPT, SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dan/atau STPD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang seharusnya tidak diterbitkan.
(8)	Pembatalan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang seharusnya tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. Objek pajaknya tidak ada/tidak ditemukan; b. Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang telah berlaku secara tetap; c. Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2; d. ditemukan NOP ganda; e. Objek pajak mengalami perubahan fungsi menjadi digunakan semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umum; dan/atau f. NOP atas Ketetapan Objek Pajak Baru PBB yang pajak terutangnya tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo.
(9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
(2)	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
(3)	Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: a. pemberian NPWPD secara jabatan; b. penghapusan NPWPD; c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
(4)	Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

(1)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa terdiri atas: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit: a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa; b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

(1)	Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
(2)	SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149; atau b. penghitungan secara jabatan karena: 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) atau Pasal 150 ayat (1); atau 3. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain yang mengakibatkan jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang telah dibayarkan.
(3)	SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
(4)	SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

(1)	Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar l,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2)	Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b angka 1 dan huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa: a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
(3)	Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b angka 3 tidak dikenakan sanksi administratif.
(4)	Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
(5)	SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(1)	Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
(2)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d dan huruf e dalam hal: a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(3)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dalam hal: a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(4)	Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar l% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5)	Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(1)	Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
(2)	Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
(3)	Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

(1)	Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Walikota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
(2)	Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; b. menerbitkan: 1. surat teguran; 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; 3. surat paksa; 4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 5. surat perintah penyanderaan; 6. surat pencabutan sita; 7. pengumuman lelang; 8. surat penentuan harga limit; 9. pembatalan lelang; dan/atau 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. c. melakukan pemasangan stiker peringatan pembayaran Pajak Daerah;
(3)	Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
(2)	Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
(3)	Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
(4)	Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
(5)	Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
(6)	Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
(7)	Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
(8)	Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
(9)	Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
(10)	Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
(11)	Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

a.	Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b.	Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c.	terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d.	badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.	terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(1)	Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
(2)	Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3)	Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2)	Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
(3)	Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4)	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(5)	Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6)	Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
(7)	Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

(1)	Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)	Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
(4)	Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(1)	Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3).
(3)	Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4)	Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(5)	Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1); dan b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(6)	Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

(1)	Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2)	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
(3)	Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4)	Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
(5)	Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(6)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
(7)	Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(8)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(9)	Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).
(2)	Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3)	Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (7).
(4)	Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa: a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
(5)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
(3)	Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(1)	Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4)	Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
(5)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2)	Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3)	Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

(1)	Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
(2)	Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
(3)	Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(4)	Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)	Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) tidak dikenakan.
(4)	Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(1)	Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
(2)	Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
(2)	Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) dan ayat (5).

(1)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(2)	Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
(3)	Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
(2)	Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)	Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(4)	Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5)	Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
(6)	Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7)	Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)	Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)	Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(10)	Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Walikota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
(11)	Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)	Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BPHTB harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbit SSPD kecuali: a. jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; b. adanya Keputusan Pengadilan yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; atau c. adanya Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(3)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4)	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDL atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(6)	Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
(7)	Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(8)	Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
(9)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)	Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari: a. PKB; dan b. BBNKB.
(2)	Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
(3)	Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1).
(4)	Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

(1)	Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
(2)	Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Peraturan Walikota.