Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP - 141/BC/2003

Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.

Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikecualikan terhadap bahan bakar, minyak pelumas dan barang modal.

1. Sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah realisasi ekspor dan/atau diserahkan ke Kawasan Berikat dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM;
2. Jumlah realisasi ekspor yang dimaksud dalam huruf a diperhitungkan dari nilai ekspor;
3. Jumlah yang diserahkan ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan dari harga penyerahan ke Kawasan Berikat.

Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat:

1. dijual ke dalam negeri dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM; atau
2. dimusnahkan dengan persetujuan dan pengawasan Pejabat.

Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Untuk mendapatkan NIPER, perusahaan mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan formulir DIPER yang dapat diperoleh pada Kantor Wilayah dan Kantor Pabean tertentu.

Formulir DIPER harus diisi dengan lengkap dan benar dan diserahkan ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan/atau melalui Kantor Wilayah.

Formulir DIPER harus dilampiri:

1. Akte Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya yang terakhir;
2. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Foto Copy Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk perusahaan non PMA/PMDN;
5. Fotocopy Izin Prinsip dari BKPM untuk perusahaan PMA/PMDN;
6. Foto copy identitas Direksi dan Komisaris {KTP/Paspor/Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)};
7. Bukti kepemilikan kantor/pabrik;
8. Struktur Organisasi Perusahaan dan nama pejabatnya;
9. Denah lokasi kantor pusat dan pabrik.

Berdasarkan pengajuan DIPER, Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah melakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara meneliti dokumen DIPER, mengadakan wawancara dan peninjauan pabrik.

Hasil penelitian administratif dan lapangan dituangkan dalam berita acara:

1. Daftar isi dokumen hasil survei DIPER sesuai Formulir SD-2.1;
2. Kesimpulan dan hasil survei DIPER sesuai Formulir SD-2.2;
3. Daftar pertanyaan hasil survei DIPER sesuai Formulir SD-3.

Kantor Wilayah menyampaikan DIPER yang telah diisi lengkap dan hasil penelitian administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.

1. memberikan persetujuan bila DIPER memenuhi syarat dengan menerbitkan surat persetujuan NIPER yang dikirimkan langsung kepada perusahaan bersangkutan;
2. meminta kelengkapan data atau lampiran DIPER dalam hal kekurangan data; atau
3. menyampaikan penolakan terhadap permohonan NIPER.

Formulir DIPER sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

Formulir SD-2.1, SD-2.2 dan SD-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

NIPER diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya, wajib:

1. memasang papan nama di lokasi perusahaannya dengan tulisan:
   NAMA PERUSAHAAN : .......................
   NIPER : .......................
2. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan setiap perubahan data yang terdapat dalam DIPER.

NIPER yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dicabut oleh Direktorat Jenderal.

1. perusahaan tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak:
   1. NIPER diterbitkan; atau
   2. tanggal realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir;
2. perusahaan tidak memberitahukan perubahan data dalam DIPER dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi;
3. atas permintaan yang bersangkutan, setelah dilakukan audit atas Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang telah diperolehnya.

Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Formulir A1 dan dilampiri dengan rencana impor dan ekspor dan rincian kebutuhan barang dan bahan baku impor selama 12 (dua belas) bulan dengan menggunakan Formulir A2.

Perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut, harus melampirkan:

1. Kontrak ekspor atau bukti realisasi ekspor selama 1 (satu) tahun sebelumnya;
2. Fotocopy NPWP; dan
3. Uraian proses produksi

Formulir A1 dan A2 sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Dalam hal permohonan untuk mendapat Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPn BM tidak dipungut.

Tatakerja pengajuan permohonan Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

Perusahaan yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut, wajib menyerahkan jaminan sebesar BM dan/atau Cukai, PPN dan PPn BM yang terutang, sebelum barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah dengan disertai PIB yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.

Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap PIB.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa;
2. Customs Bond atau Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
3. Surat Sanggup Bayar (SSB).

Nilai jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPn BM dalam PIB.

Tambahan jaminan sebesar kekurangan BM, Cukai, PPN dan PPn BM diserahkan apabila hasil penetapan Kantor Pabean kedapatan jumlah yang harus dibayar lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam PIB.

Jaminan berupa SSB diterbitkan oleh perusahaan sendiri dan hanya berlaku terhadap perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Fasilitas Kepabeanan.

1. Aktif menggunakan Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pertama kali diterbitkannya Keputusan pemberian Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut kepada perusahaan bersangkutan;
2. Nilai kumulatif barang yang telah diekspor oleh perusahaan dengan menggunakan Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sampai dengan tanggal penilaian sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. Laporan Keuangan perusahaan telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk 2 (dua) tahun terakhir dan sekurang-kurangnya dinyatakan wajar menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik;
4. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
5. Tidak pernah mempunyai tunggakan hutang BM, Cukai, pajak, dan pungutan negara lainnya; dan
6. Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

1. Januari, untuk permohonan yang diajukan selama bulan Juli sampai Desember;
2. Juli untuk permohonan yang diajukan selama bulan Januari sampai Juni.

Evaluasi terhadap perusahaan yang telah menggunakan SSB dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan pada setiap bulan Januari dan Juli.

Pencabutan SSB dilakukan dalam hal:

1. melakukan pemalsuan data dan atau dokumen yang berkaitan dengan pemberian Pembebasan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut;
2. tidak melakukan ekspor selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
3. perusahaan alih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat (PKB);
4. dinyatakan bubar atau tidak aktif berproduksi; dan
5. melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perdagangan dan perbankan.

Pencabutan hak untuk menggunakan SSB ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Jangka waktu jaminan adalah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan harus diperpanjang kembali oleh perusahaan dalam hal masa berlakunya jaminan telah berakhir sedangkan barang impor belum seluruhnya dipertanggungjawabkan realisasi ekspornya dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat oleh perusahaan.

Jaminan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku jaminan.

Jaminan yang telah diperpanjang harus disampaikan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku jaminan.

Tatakerja penerimaan jaminan, onitoring jaminan, dan monitoring PIB diatur dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.

Terhadap ekspor barang hasil produksi yang berasal dari barang dan/atau bahan asal impor yang mendapat Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPn BM tidak dipungut dilaksanakan dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

1. Perusahaan pemegang NIPER yang mengekspor sendiri barang hasil produksinya; atau
2. Perusahaan lain baik pemegang NIPER ataupun bukan pemegang NIPER, yang barangnya digabungkan dengan barang hasil produksi dari perusahaan sebagaimana dimaksud butir a.

Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan perpanjangan waktu oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan.

Terhadap PEB yang barangnya telah diekspor, Kantor Pabean menerbitkan LPBC/LHP.

Tatakerja pengajuan PEB yang mendapat kemudahan ekspor dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Ekspor.

Laporan Ekspor atas barang hasil produksi menggunakan formulir A3 dan A4 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(1)

Terhadap barang hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dilaksanakan dengan mempergunakan BC 2.4 oleh Perusahaan pemegang NIPER, dengan ketentuan:

1. mengajukan BC 2.4 kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
2. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat; dan
3. BM dan/atau Cukai dibebaskan serta PPN dan PPn BM tidak dipungut.

Penyerahan barang hasil produksi ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pengimporan.

Laporan penyerahan barang hasil produksi ke Kawasan Berikat menggunakan formulir A7 dan A8 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Formulir A7 dan A8 sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

Tatakerja penyerahan barang hasil produksi ke Kawasan Berikat diatur dalam lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal ini.

(1)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, produsen wajib membayar BM, Cukai, PPN, dan PPn BM yang terutang.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak:

1. tanggal jatuh tempo jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepanjang barang dan/atau bahan masih berada dalam persediaan perusahaan;
2. tanggal jatuh tempo jangka waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal atas pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diperlakukan juga terhadap perusahaan yang dicabut NIPER-nya, yang telah mengimpor barang dan/atau bahan yang mendapat pembebasan dan PPN dan PPn BM tidak dipungut tetapi belum direalisasikan ekspornya.

(1)

Atas barang hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke dalam negeri setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat, dengan ketentuan:

1. mengajukan BC 2.4 kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
2. barang yang akan di jual ke dalam negeri sebanyak-banyaknya berjumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat;
3. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
4. membayar BM dan/atau Cukai berdasarkan tarif barang jadi dan nilai pabean berdasarkan nilai bahan baku pada saat diimpor; dan
5. membayar PPN dan PPnBM dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak saat impor paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Penjualan ke dalam negeri harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai dengan tanggal penjualan barang ke dalam negeri.

Realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003.

Laporan penjualan barang hasil produksi ke dalam negeri menggunakan formulir A9 dan A10.

Formulir A9 dan A10 sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

Tatakerja penjualan barang hasil produksi ke dalam negeri diatur dalam lampiran V Keputusan Direktur Jenderal ini.

(1)

Atas penjualan ke dalam negeri yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, atas kelebihannya:

1. dikenakan denda 100% (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar;
2. membayar PPN dan PPnBM sesuai nilai pada saat impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan sejak saat impor paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Atas penjualan ke dalam negeri yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sepanjang barang hasil produksi masih berada dalam persediaan perusahaan:

1. membayar BM dan/atau Cukai berdasarkan tarif barang jadi dan nilai pabean berdasarkan nilai bahan baku pada saat diimpor ditambah bunga 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo;
2. membayar PPN dan PPnBM sesuai nilai pada saat diimpor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat impor.

1. perusahaan mengajukan BC 2.4 kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
2. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
3. membayar BM dengan tarif sebesar 5% dari harga jual dan Cukai sesuai ketentuan tarif yang berlaku;
4. membayar PPN dan PPnBM sesuai nilai pada saat diimpor; dan
5. pembayaran BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM pada saat penyerahan barang ke dalam negeri.

Laporan penjualan dalam negeri hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor menggunakan formulir A5 dan A6.

Formulir A5 dan A6 sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai contoh dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

1. perusahaan mengajukan BC 2.4 kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
2. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
3. dilakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat;
4. tidak dilakukan penagihan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut; dan
5. hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara.

Laporan pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor menggunakan formulir A5 dan A6.

Tatakerja penjualan ke dalam negeri dan pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor diatur dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal ini.

Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor dengan menggunakan formulir Laporan Ekspor (LE) ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Bagi perusahaan yang langsung mengekspor hasil produksinya, LE disampaikan dengan menggunakan formulir A3 dan A4 dengan disertai:

1. copy PIB/PIBT/Penetapan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
2. copy Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);
3. copy STTJ;
4. LPBC atau LHP asli;
5. copy dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai);
6. copy PEB yang telah mendapat persetujuan ekspor oleh Pejabat;
7. copy Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan; dan
8. disket hasil transfer data formulir A3 dan A4.

Bagi perusahaan yang tidak langsung mengekspor hasil produksinya (barang gabungan), LE disampaikan dengan menggunakan formulir A3 dan A4 dengan disertai:

1. copy PIB/PIBT/PPKP;
2. copy SPPB;
3. copy STTJ;
4. LPBC atau LHP asli;
5. copy dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai);
6. copy PEB yang telah mendapat persetujuan ekspor oleh Pejabat;
7. copy Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan;
8. Surat Serah Terima Barang (SSTB); dan
9. disket hasil transfer data formulir A3 dan A4.

1. diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau produsen yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;
2. barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain telah diekspor atau telah diserahkan ke Kawasan Berikat;
3. realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan;
4. penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai dengan tanggal penyerahan barang ke Kawasan Berikat;
5. Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

1. Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
2. Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan sudah dikembalikan;
3. Pelaksanaan ekspor lebih dahulu dari pada impor;
4. Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
5. Pengisian laporan tidak lengkap dan/atau tidak benar yang meliputi:
   1) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam LPBC/LHP;
   2) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam PIB;
   3) Jumlah barang ekspor dalam laporan lebih besar dari jumlah barang ekspor dalam LPBC.

1. copy PIB/PIBT/PPKP yang telah mendapatkan SPPB/persetujuan keluar oleh Pejabat;
2. copy STTJ;
3. copy BC 2.4;
4. faktur penjualan ke dalam negeri; dan
5. kontrak penjualan.

Laporan Pemusnahan/penjualan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak menggunakan formulir A5 dan A6 disertai:

1. copy PIB/PIBT/PPKP yang telah mendapatkan SPPB/persetujuan keluar oleh Pejabat;
2. copy STTJ;
3. copy BC 2.4; dan
4. faktur penjualan ke dalam negeri atau Berita Acara Pemusnahan.

Laporan Pembayaran BM dan/atau cukai, PPN dan PPnBM tidak dipungut atas bahan baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya menggunakan formulir A5 dan A6 disertai:

1. copy PIB/PIBT/PPKP yang telah mendapatkan SPPB/persetujuan keluar oleh Pejabat;
2. copy STTJ; dan
3. copy BC 2.4.

1. diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan ke Kawasan Berikat, yang melakukan penjualan hasil produksinya ke dalam negeri;
2. penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan setelah realisasi ekspor yang harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan;
3. laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

1. Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
2. Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan sudah dikembalikan;
3. Pelaksanaan penjualan hasil produksi ke dalam negeri lebih dahulu dari pada ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat;
4. Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dalam negeri lebih besar dari nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat;
5. Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dalam negeri lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
6. Pengisian laporan tidak lengkap dan/atau tidak benar yang meliputi:
   1) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
   2) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam PIB.

1. diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan serta menjual dan/atau memusnahkan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak yang tidak dapat diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
2. penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan;
3. laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

1. Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
2. Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan sudah dikembalikan;
3. Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dalam negeri dan/atau dimusnahkan lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
4. Pengisian laporan tidak lengkap dan/atau tidak benar yang meliputi:
   1) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
   2) Pos Tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam PIB.

Tatakerja penelitian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, dan 22 diatur dalam lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19, 20, dan 22 disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) yang menunjukkan jumlah BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau masih harus dijaminkan oleh perusahaan.

Dalam hal jumlah BM, Cukai, PPN dan PPnBM yang masih harus dijaminkan, perusahaan dapat mengganti jaminan yang pernah disampaikannya minimal sebesar nilai jaminan yang ditetapkan dalam SPPJ.

Jaminan Bank atau Customs Bond yang diterbitkan untuk mengganti jaminan yang pernah disampaikan dapat berupa Jaminan Bank atau Customs Bond dari penjamin yang sama atau berbeda.

Terhadap BM, Cukai, PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, jaminan dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ terakhir diterbitkan.

Permohonan pengembalian diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

1. Dalam hal barang ekspor:
   1. daftar keterkaitan antara barang dan/atau bahan asal impor dengan barang yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat dengan menggunakan formulir B3;
   2. dokumen impor berupa:
      

      a.	copy PIB/PIBT/PPKP yang telah mendapat SPPB/persetujuan keluar oleh Pejabat;
      b)	SSBC asli lembar ke 3/SSPCP;

   3. dokumen ekspor berupa:
      

      a.	copy PEB yang telah mendapat Persetujuan Ekspor oleh Pejabat;
      b)	LPBC/LHP asli;
      c.	copy B/L atau AWB atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan;

2. Dalam hal barang diserahkan ke Kawasan Berikat menyerahkan dokumen penyerahan barang ke Kawasan Berikat berupa:
   1. BC 4.0;
   2. Faktur pajak;
   3. Copy kontrak penjualan ke Kawasan Berikat.

Formulir B dan B3 sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai contoh Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.

Permohonan pengembalian BM dan/atau Cukai diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Tatakerja pemberian pengembalian BM dan/atau Cukai diatur dalam lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pengawasan terhadap pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut dilakukan dengan cara pengawasan fisik dan/atau  audit terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Pelaksanaan pengawasan fisik dan/atau audit dibidang kepabeanan dan cukai dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian secara berkala data pembukuan perusahaan yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut serta Pengembalian berdasarkan data yang diberitahukan dalam DIPER.

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) data pembukuan perusahaan tidak sesuai dengan DIPER, Direktur Fasilitas Kepabeanan dapat menentukan:

1. audit kepabeanan; dan/atau
2. NIPER dicabut.

Atas bahan dan/atau barang yang bahan bakunya mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang seharusnya diekspor atau yang harus ada di perusahaan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan, penerima Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut wajib:

1. membayar BM dan/atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar;
2. membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tatakerja pembayaran BM dan/atau Cukai, denda, dan bunga serta pembayaran PPN dan PPnBM serta bunga, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap barang ekspor yang pernah memperoleh Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut dan/atau Pengembalian yang diimpor kembali, pada waktu pemasukannya, perusahaan:

1. mengajukan PIB;
2. wajib menyerahkan jaminan sebesar pungutan BM dan/atau Cukai dengan harga dan tarif barang jadi disertai bukti ekspor berupa copy PEB dan copy LPBC/LHP yang ditanda-sahkan oleh Pejabat kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan; dan
3. wajib membayar PPN dan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean.

Barang ekspor yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dapat diekspor kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, jaminan sebesar BM dan/atau Cukai yang dimaksud dalam ayat (1) dicairkan.

Apabila hasil pemeriksaan audit menunjukkan adanya kelebihan Pembebasan, maka atas kelebihan tersebut penerima Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut wajib:

1. membayar BM dan/atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar ditambah bunga atas kelebihan Pembebasan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal PIB;
2. membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila hasil pemeriksaan audit menunjukkan adanya kelebihan Pengembalian, maka atas kelebihan tersebut harus dikembalikan dan dikenakan sanksi 100% (seratus persen) ditambah bunga atas kelebihan Pengembalian sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Membayar Kembali (SPMK).

Atas kelebihan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dapat dibuktikan telah diekspor dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pengimporan, tidak dikenakan BM dan/atau Cukai, sanksi denda dan bunga.

Besarnya sanksi berupa bunga yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 14 ayat (2);
2. Pasal 15 ayat (1) huruf e;
3. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
4. Pasal 17 ayat (1) huruf e;
5. Pasal 35 ayat (1) huruf b;
6. Pasal 37 ayat (2);

Untuk keperluan penetapan sanksi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d Kepala Kantor Pabean mengirimkan dokumen dokumen BC 2.4 yang telah diberikan persetujuan oleh Pejabat untuk penyelesaian sanksi berupa bunga PPN dan PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk keperluan penetapan sanksi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan huruf f, Kepala Kantor Pabean mengirimkan dokumen SPKPBM kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terhadap semua Keputusan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diterbitkan oleh Kepala Bapeksta Keuangan/Kepala BINTEK Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya yang masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan dimaksud.

Penyelesaian permohonan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang belum diselesaikan BINTEK Keuangan sampai dengan tanggal 31 Juli 2003, penyelesaian lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengawasan dan monitoring terhadap jaminan (Jaminan Bank, Customs Bond dan SSB) atas impor yang menggunakan pembebasan yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2003, penyelesaian lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tagihan atas Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang masih tertunda di BINTEK Keuangan sampai dengan tanggal 31 Juli 2003, penyelesaian lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.