bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis barang: Hidraulic Jack with Handle 2 Ton - - Kd. Baik & Baru…dst. (11 item sesuai PIB), Jumlah barang: 1950 CT, 40.740 KGS, Negara asal: Cina, Supplier: Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp39.908.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan Nilai Pabean oleh pejabat bea dan cukai sesuai SPTNP Nomor SPTNP-028369/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 15 Desember 2017 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sejumlah Rp39.908.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

bahwa berdasarkan LPPNP dilakukan INP dan ditolak dengan alasan nilai pabean tidak diterima sebagai nilai transaksi;

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa selanjutnya Nilai Pabean barang Impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 ditetapkan menggunakan Metode Pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode VI.3) menjadi sebesar CIF USD34,4705/set untuk pos 6, CIF USD30,2850/set untuk pos 7, pos 9 sebesar CIF USD48,8300/set dan pos 10 sebesar CIF USD12,3800/set, sehingga total keseluruhan Nilai Pabean ditetapkan untuk PIB Nomor 539249 Tanggal 22 Nopember 2017 menjadi sebesar CIF USD78,809.21;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor SR-434/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2071/KPU.01/2017 tanggal 08 Maret 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadi!-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor S-408/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Tanggapan Tertulis atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi PT. WCM KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim XVII-B pada Pengadilan Pajak dalam sidang sengketa nilai pabean dengan Pemohon Banding PT. WCM, setelah memperhatikan dengan seksama bantahan dan bukti-bukti yang diserahkan, maka perkenankanlah Terbanding untuk menyampaikan tanggapan dan kesimpulan atas bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada persidangan, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Terbanding Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 29 Oktober 2018, kiranya perlu Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:

Kesimpulan

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB tidak dapat Terbanding terima dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/IWCM/0418 tanggal 9 April 2018, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa nilai transaksi barang yang Pemohon Banding impor adalah harga yang sebenarnya dari supplier Pemohon Banding. Pemohon Banding juga melampirkan bukti transfer untuk pembayaran USD58,180.00 kepada supplier Pemohon Banding (Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd.) dan sales contract;

bahwa di Pasal 33 point F: bahwa pada saat DNP, Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti transfer/buku utang sedangkan tanggal penyerahan DNP sama dengan bukti transfer adalah sama. Tidak diketahui juga term of payment sehingga jatuh tempo kewajiban atas pembayaran diragukan;

bahwa penjelasan Pemohon Banding: Di sales contract tertulis: Payment Term: T/T 100%, 30 days after BL copy, Nomor BL: KMTCSHAA702063 tanggal BL: Nov. 14, 2017, dan tanggal jatuh tempo pembayaran BL ini Nov. 14, 2017 + 30 hari = Dec. 14, 2017, tanggal jatuh pembayaran USD58,180.00 bertepatan hari ke-3 batas penyerahan data DNP ke Bea dan Cukai, saat Pemohon Banding menyerahkan dokumen DNP ke Bea dan Cukai, masih dalam proses pembayaran USD58,180.00 di bank, karena itu bukti transfer USD58,180.00 tidak bisa diserahkan sekaligus saat penyerahan dokumen DNP ke Bea dan Cukai;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 dan mohon kiranya permohonan banding Pemohon Banding ini dikabulkan sehingga perhitungan SPTNP menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 001/IWCM/1118 tanggal 6 November 2018 Perihal Bantahan atas Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SR-434/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 mengenai Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan diterimanya surat Nomor SR-434/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 mengenai Banding atas Keputusan Nomor SPTNP-028369/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Bantahan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding sudah melampirkan semua bukti-bukti transaksi impor Pemohon Banding , Pemohon Banding harap permohonan banding Pemohon Banding bisa dikabulkan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 001/IWCM/1218 tanggal 04 Desember 2018 Perihal Penjelasan atas Tanggapan bukti transaksi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Nomor SR-408/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 15 November 2018 mengenai Banding atas Keputusan Nomor SPTNP-028369/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017, dengan ini Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa demikian penjelasannya Pemohon harap permohonan banding Pemohon Banding bisa dikabulkan;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas barang impor Hidraulic Jack with Handle 2 Ton - - Kd. Baik & Baru…dst. (11 item sesuai PIB), Jumlah barang: 1950 CT, 40.740 KGS, Negara asal: Cina, Supplier: Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 menjadi sebesar CIF USD78,809.21, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp39.908.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan Terbanding menetapkan nilai pabean karena nilai transaksi yang diberitahukan tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, sehingga sulit untuk meyakini kebenaran atas argumen ataupun alasan keberatan pemohon;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa selanjutnya Nilai Pabean barang Impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 ditetapkan menggunakan Metode Pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa (Metode VI.3) menjadi sebesar CIF USD34,4705/set untuk pos 6, CIF USD30,2850/set untuk pos 7, pos 9 sebesar CIF USD48,8300/set dan pos 10 sebesar CIF USD12,3800/set, sehingga total keseluruhan Nilai Pabean ditetapkan untuk PIB Nomor 539249 Tanggal 22 Nopember 2017 menjadi sebesar CIF USD78,809.21;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya menyatakan bahwa nilai transaksi barang yang Pemohon Banding impor adalah harga yang sebenarnya dari supplier Pemohon Banding. Pemohon Banding juga melampirkan bukti transfer untuk pembayaran USD58,180.00 kepada supplier Pemohon Banding (Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd.) dan sales contract;

1. Peraturan/Ketentuan mengenai Nilai Pabean

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa:

2. Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa ketentuan mengenai nilai transaksi barang serupa diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang berbunyi:

Pasal 11

Pasal 12

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel menjadi sebesar CIF USD78,809.21, dengan menggunakan PIB Pembanding Nomor 456498 tanggal 9 Oktober 2017;

3. Pemeriksaan Bukti Transaksi Pemohon Banding

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: ”Alat bukti dapat berupa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi impor antara lain:

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa Mejelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Sales Contract, Commercial Invoice, dan Bill of Lading, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan supplier Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., dengan total harga sebesar CIF USD58,180.00 atas barang impor Hidraulic Jack with Handle 2 Ton - - Kd. Baik & Baru…dst. (11 item sesuai PIB), Jumlah barang: 1950 CT, 40.740 KGS, Negara asal: Cina, dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 dengan nilai yang sama sebesar CIF USD58,180.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Transfer Payment BCA Nomor BK531 tanggal 14 Desember 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar USD58,180.00 kepada supplier Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., pada tanggal 14 Desember 2017, dikenakan biaya bank sebesar Rp50.000,00, keterangan: Pembayaran Invoice No. 17K1106;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Rekening Koran BCA an Pemohon Banding, Nomor Account: 1982422323, currency: USD, periode bulan Desember 2017 diketahui bahwa pihak bank telah mencatat mutasi debit pada rekening Pemohon Banding pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar USD58,180.00 Keterangan: Tarikan 0416034-4;

bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan bahwa “Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan”;

bahwa Pemohon Banding telah mencatat transaksi pembelian barang impor tersebut dalam Buku Besar, Kartu Hutang, dan Buku Bank;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai transaksi barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 sebesar CIF USD58,180.00 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-028369/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017 sebesar CIF USD78,809.21 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor Hidraulic Jack with Handle 2 Ton - - Kd. Baik & Baru…dst. (11 item sesuai PIB), Jumlah barang: 1950 CT, 40.740 KGS, Negara asal: Cina, Supplier: Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 sebesar CIF USD58,180.00;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2071/KPU.01/2018 tanggal 8 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-028369/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor Hidraulic Jack with Handle 2 Ton - - Kd. Baik & Baru…dst. (11 item sesuai PIB), Jumlah barang: 1950 CT, 40.740 KGS, Negara asal: Cina, Supplier: Jiaxing Jinpai Machinery, Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 539249 tanggal 22 November 2017 sebesar CIF USD58,180.00, sehingga kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-003270.19/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.