Lampiran II

Jumlah Kurang Bayar telah dilunasi tanggal

NTPP …………………………………………………

Diisi sesuai dengan tanggal penyetoran pada Bank Persepsi/Kantor Pos, yang tercantum pada SSP yang bersangkutan dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 1211 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 100.

Wajib Pajak/Wajib Setor yang melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem pembayaran pajak secara online wajib mencantumkan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP). NTPP dapat dimintakan kepada Bank persepsi dan atau Kantor Pos tempat pembayaran dilakukan.

Apabila PKP dalam melunasi pajak yang kurang dibayar melakukan pembayaran lebih dari 1 (satu) kali maka jumlah kurang bayar adalah akumulasi dari pembayaran yang dilakukan dan NTPP yang dicantumkan adalah NTPP pembayaran terakhir.

Kode tidak diisi dalam hal PKP menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan, tetapi jumlah kurang atau (lebih) yang seharusnya dibayar diisi di kode .

Penghitungan Pembetulan (Hanya Diisi Jika Merupakan SPT Pembetulan)

Hasil Pembetulan :

Kurang Dibayar

Diisi dengan tanda X pada kotak kurang bayar, jika hasil pembetulan menimbulkan kurang dibayar, atau

Lebih Dibayar

Diisi dengan tanda X pada kotak lebih bayar, jika hasil pembetulan menimbulkan lebih dibayar, atau

Nihil

Diisi dengan tanda X pada kotak kurang bayar, jika hasil pembetulan Nihil.

Jumlah Kurang Bayar telah dilunasi tanggal

NTPP ……………………………………………………………………………

Diisi sesuai dengan tanggal penyetoran pada Bank Persepsi/Kantor Pos, yang tercantum pada SSP yang bersangkutan dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 1211 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 100.

Contoh 1:

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

1.000.000

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

1.100.000

Hasil Pembetulan menjadi Kurang Dibayar

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

100.000

Contoh 2:

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

(100.000)

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

25.000

Hasil Pembetulan menjadi Kurang Dibayar

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

125.000

Contoh 3:

Jika SPT Masa PPN yang salah adalah SPT Lebih Dibayar dan hasil pembetulannya masih menunjukan Lebih Dibayar yang lebih kecil dari SPT Masa PPN yang salah, maka pembetulannya dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

Alternatif I

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

(300.000)

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

(200.000)

Hasil Pembetulan menjadi Kurang Dibayar

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

100.000

Penghitungan tersebut dilakukan :

Dalam hal kelebihan pembayaran yang tercantum dalam SPT semula telah direstitusi tanpa melalui pemeriksaan, maka PKP wajib menyetor PPN yang Kurang Dibayar

Dalam hal kelebihan pembayaran yang tercantum dalam SPT yang salah telah dikompensasikan tetapi PKP memilih untuk menyetor PPN yang Kurang Dibayar karena pembetulan, diisi dengan angka PPN yang Kurang Dibayar tersebut, dan SPT Masa PPN berikutnya sudah dianggap benar serta tidak perlu dibetulkan.

Alternatif II

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

(300.000)

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

(200.000)

Selisih Pembetulan menjadi …………………………………………

100.000

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

Dalam hal selisih pembetulan di atas, PKP memilih tidak menyetor PPN sebesar selisih tersebut, maka diisi angka 0 (Nol) namun SPT Masa PPN berikutnya harus diperbaiki sesuai hasil pembetulan SPT Masa PPN.

Contoh 4:

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

14.000.000

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

13.500.000

Hasil Pembetulan menjadi Lebih Dibayar

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

(500.000)

Contoh 5:

PPN yang Kurang Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

1.000.000

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

(500.000)

Hasil Pembetulan menjadi Lebih Bayar

( SPT Masa PPN Masa Pembetulan)……………

(1.500.000)

Contoh 6:

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN yang salah

( SPT Masa PPN yang salah)………………

(17.000.000)

PPN yang Lebih Dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan

( SPT Masa PPN Pembetulan)…………

(20.000.000)

Hasil Pembetulan menjadi Lebih Dibayar

( SPT Masa PPN Pembetulan)……………

(3.000.000)

Khusus untuk contoh No. 4, 5, dan 6, atas kelebihan pembayaran pajak karena pembetulan tersebut, PKP dapat memilih :

Pengembalian (restitusi) atas hasil pembetulan tersebut pada ,

Kompensasi

Kompensasi ini dapat menjadi pajak yang dapat diperhitungkan pada pada SPT Masa PPN masa pajak berikutnya.

Contoh :

Dalam bulan Mei 2006 dilakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Januari 2006 yang hasil pembetulan menunjukan kelebihan bayar sebesar Rp. 3.000.000. Kelebihan ini dapat dikompensasi ke pada SPT Masa PPN bulan Mei 2006. Apabila SPT Masa PPN bulan Mei 2006 sudah disampaikan, maka dikompensasi pada SPT Masa PPN bulan Juni 2006.

Pada (kompensasi kelebihan PPN bulan lalu) SPT Masa PPN bulan Mei atau Juni 2006 ditambahkan keterangan “ Termasuk perbaikan Masa Pajak Januari 2006 sebesar Rp. 3.000.000,-“.

SPT Masa PPN bulan Februari s.d. April atau Mei tidak perlu dibetulkan.

Catatan :

Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN, maka SPT Masa Pembetulan dilampiri dengan seluruh lampiran-lampiran SPT Masa PPN.

Jumlah Lebih Bayar agar :

Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya

Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar diminta untuk dikompensasikan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam Masa Pajak berikutnya.

Dikembalikan/Restitusi

Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar diminta untuk dikembalikan (restitusi).

Dokumen Terlampir

Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonan pengembalian (restitusi) dilampirkan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dokumen diusulkan

Diisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonan pengembalian (restitusi) disusulkan atau diserahkan kemudian.

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu :

Prosedur Biasa

Diisi dengan tanda X pada kotak jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu menginginkan prosedur pengembaliannya (restitusi) diproses dengan prosedur biasa.

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C UU KUP)

Diisi dengan tanda X pada kotak jika Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu menginginkan prosedur pengembaliannya (restitusi) diproses dengan pengembalian pendahuluan.

Perhatian :

Dalam hal jumlah lebih dibayar diminta untuk dikembalikan, maka SPT Masa PPN ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian (restitusi) sepanjang telah dilengkapi dengan dokumen dan kelengkapan permohonan pengembalian (restitusi).

Tanggal diterimanya dokumen/bukti-bukti secara lengkap oleh KPP dianggap sebagai tanggal diterimanya permohonan pengembalian (restitusi).

Dokumen kelengkapan permohonan pengembalian yang harus dilampirkan adalah bukti-bukti berupa :

c.1.

Faktur Pajak Masukan (asli/bukan fotokopi) dan Faktur Pajak Keluaran (asli/bukan fotokopi) yang berkaitan dengan Masa Pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c.2.

Dalam hal impor Barang Kena Pajak :

Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT), Customs Declaration, Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP), atau Pemberitahuan Lintas Batas.

SSP/SSPCP atau Bukti Pungutan Pajak/BPPCP oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Lembar Pemeriksaan Surveyor (LPS) atau Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC), kecuali yang tidak wajib LPS/LPBC.

c.3.

Dalam hal Ekspor Barang Kena Pajak :

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai,

Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill untuk BKP yang diekspor dengan pesawat udara,

Wesel Ekspor atau Bukti Transfer.

c.4.

Dalam hal penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN :

Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja (SPK),

SSP.

Dokumen kelengkapan permohonan pengembalian yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berubah sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku.

Dalam hal permohonan pengembalian (restitusi) yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak bersangkutan, kecuali dokumen yang pernah dilampirkan berkaitan dengan SKPLB yang sudah diterbitkan.

Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak wajib menyampaikan lampiran sebagaimana dimaksud pada butir c diatas kecuali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum PKP tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.