PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3-PENGHITUNGAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

(F.1.2.32.04)

UMUM

Lampiran 3 – Penghitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah wajib diisi oleh PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah. Lampiran ini dibuat untuk setiap Masa Pajak dan dilampirkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan. Jika dalam suatu Masa Pajak tidak ada impor dan atau penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah, formulir ini tetap dibuat dan diisi 0 (Nol).

PETUNJUK PENGISIAN

BAGIAN PERTAMA

Masa Pajak

s.d.

Cukup jelas

Pembetulan Ke - ……………………(…………………………)

Cukup jelas

BAGIAN KEDUA

Nama PKP

Cukup jelas.

NPWP :

Cukup jelas

BAGIAN KETIGA

EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI

Yang diisi pada bagian ini adalah Jumlah Ekspor dan Penyerahan yang Terutang PPnBM berdasarkan ketentuan UU PPN.

I.1.

Ekspor

Cukup jelas

I.2.

Penyerahan Dalam Negeri Kolom (3) DPP

I.2.1.

Penyerahan Kepada Bukan Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP Kendaraan Bermotor dan atau BKP selain Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN. Penyerahan BKP yang tergolong mewah dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004.

Dikenakan tarif ………%

Diisi dengan jumlah DPP dan PPn BM atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing kelompok BKP yang Tergolong Mewah.

Jumlah

Cukup jelas

I.2.2.

Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Diisi dengan jumlah DPP dan PPn BM atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah kepada Pemungut PPN dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004

Jumlah

Cukup jelas

I.2.3.

Penyerahan yang PPn BM-nya Tidak Dipungut/Dibebaskan

Diisi dengan jumlah DPP dan PPn BM atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah di dalam negeri yang PPn BM-nya Tidak Dipungut/Dibebaskan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Termasuk juga untuk penyerahan kepada Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasional lainnya setelah mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan.

Jumlah (I.2.1 + I.2.2 + I.2.3)

Cukup jelas

I.3.

Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (1+2)

Cukup jelas

I.4.

PPn BM Kurang Dibayar (jumlah pada angka 2.1 kolom (4))

Cukup jelas

BAGIAN KEEMPAT

II.

Penghitungan Pembetulan (Hanya Diisi Jika Merupakan SPT Pembetulan)

Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dilunasi dan dilaporkan pada Lampiran 3 – Penghitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“Lampiran Penghitungan PPn BM”) butir III kotak Penghitungan Pembetulan, Masa Pajak yang dibetulkan.

Contoh 1 :

PKP memasukan Lampiran Penghitungan PPn BM Masa Januari 2006 pada bulan Februari 2006 dengan menyatakan Kurang Dibayar sebesar Rp. 1.000.000. Pada bulan Juni 2006 PKP membetulkan Lampiran Penghitungan PPn BM Masa Januari 2006 dengan menyatakan Kurang Dibayar (butir III) sebesar Rp. 1.100.000. Pada bulan Januari 2006 PKP yang bersangkutan melakukan pembetulan ke-2 (dua) atas Lampiran Penghitungan PPn BM Masa Januari 2006 dengan menyatakan Kurang Dibayar (butir III) sebesar Rp. 1.300.000, maka penghitungan pembetulan adalah sebagai berikut :

Pembetulan ke-1 (satu) :

PPn BM yang kurang dibayar

(butir I.4. Lampiran Penghitungan PPn BM Masa Januari 2006)…………………

Rp 1.000.000

PPn BM yang Kurang Dibayar

(butir I.4. Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)……………………………

Rp 1.100.000

Jumlah Pajak terutang yang telah dilunasi

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) ……………………………

Rp 1.000.000

Hasil Pembetulan ke-1 (satu) Kurang Dibayar

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) ……………………………

Rp 100.000

Pembetulan ke-2 (dua)

PPn BM yang Kurang Dibayar

(butir I.4. Lampiran Penghitungan PPn BM Masa Januari 2006) ………………

Rp 1.000.000

PPn BM yang Kurang Dibayar

(butir I.4. Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp 1.300.000

Jumlah Pajak terutang yang telah dilunasi

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) …………………………

Rp 1.100.000

Hasil Pembetulan ke-2 (dua) Kurang Bayar

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) …………………………

Rp 200.000

Contoh 2 :

PPn BM yang Lebih Dibayar (telah dikembalikan) …………………………

(Rp. 500.000)

PPn BM yang Kurang Dibayar

(butir I.4. Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) …………………………

Rp. 2.000.000

Jumlah Pajak terutang yang telah dilunasi

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 0

Hasil Pembetulan ke-1 (satu) Kurang Dibayar

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 2.500.000

Contoh 3 :

PPn BM yang Lebih Dibayarkan (telah dikembalikan)…………………………

Rp. 3.000.000

PPn BM yang Lebih Dibayar

(Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 2.000.000

Jumlah Pajak terutang yang telah dilunasi

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 0

Hasil Pembetulan ke-1 (satu) Kurang Dibayar

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) …………………………

Rp. 1.000.000

Hasil pembetulan (butir III) PPn BM yang Kurang Dibayar sebesar Rp.1000.000 harus disetor karena PPn BM yang harus lebih dibayar sebesar Rp. 3.000.000 telah dikembalikan.

Contoh 4 :

PPn BM yang Lebih Dibayar (belum dikembalikan)…………………………

Rp. 3.000.000

PPn BM yang Lebih Dibayar

(Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 2.000.000

Jumlah Pajak terutang yang telah dilunasi

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan)…………………………

Rp. 0

Hasil Pembetulan ke-1 (satu) Lebih Dibayar

(butir III Lampiran Penghitungan PPn BM Pembetulan) …………………………

Rp. 1.000.000

Hasil pembetulan (butir III) PPn BM yang Kurang Dibayar sebesar Rp. 1.000.000 tidak perlu disetor karena PPn BM yang lebih dibayar sebesar Rp 3.000.000 belum dikembalikan. Dengan demikian PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian sebesar Rp 2.000.000.

CATATAN :

Apabila hasil pembetulan menimbulkan Lebih Dibayar selain yang disebabkan oleh retur penjualan, maka kelebihan pembayaran PPn BM tersebut dapat dikembalikan dengan mengajukan permohonan tertulis secara tersendiri.

Misalnya: pembetulan tersebut diakibatkan oleh salah penerapan tarif atau terjadi kesalahan hitung.

Retur penjualan tidak mengurangi jumlah PPn BM yang telah dipungut oleh PKP Penjual Wajib PPn BM.

Restitusi PPn BM yang diakibatkan karena retur penjualan hanya dapat dilakukan oleh pembeli BKP yang Tergolong Mewah di KPP tempat pembeli terdaftar.