pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis barang: Sec-Butyl Acetate, Negara asal: Cina, Pemasok: Qemia PTE Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp5.500.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai berikut:

bahwa nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur:

bahwa selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) Nilai Transaksi Barang Identik sehingga total nilai pabean pada ditetapkan menjadi CIF USD14,442.00;

bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor SR-231/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Surat Uraian Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan

bahwa Terbanding menerbitkan KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan alasan bahwa nilai importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi dikarenakan data yang ada tidak dapat diyakini dan tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;

bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;

Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data pada aplikasi CEISA, Penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa atas penetapan SPTNP tersebut, pemohon mengajukan keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor 412/SL-SP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Nilai Transaksi gugur), nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik s.d. Metode Pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaan;

bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 ditetapkan oleh Terbanding berdasarkan Metode Pengulangan Nilai Transaksi Barang Identik;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang intinya menetapkan untuk PIB nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 dengan total nilai pabeannya ditetapkan sebesar CIF USD14,442.00;

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa

Analisis

bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dokumen pendukung yang dilampirkan, dasar penetapan SPTNP, dan berkas pendukung Iainnya;

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan penelitian pada aplikasi CEISA Impor terhadap barang impor PT. SP yang diberitahukan pada PIB nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan sistem aplikasi CEISA Impor ditetapkan penjaluran Hijau Medium (HM) sehingga terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik;

bahwa alasan dan Metode penetapan nilai pabean oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Penelitian terhadap Nilai Pabean

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung (foto kopi) nilai transaksi yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, disebutkan pada:

Simpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor S-162/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Tanggapan Tertulis atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi PT. SP KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim XVII-B pada Pengadilan Pajak dalam sidang sengketa nilai pabean dengan Pemohon Banding PT.SP, setelah memperhatikan dengan seksama bantahan dan bukti-bukti yang diserahkan, maka perkenankanlah Terbanding untuk menyampaikan tanggapan dan kesimpulan atas bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada persidangan, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Terbanding Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai pasal 28 ayat 5 Permenkeu 160/PMK.04/2010 dalam hal berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding menetapkan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapka secara fleksibel;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 07 Mei 2018, kiranya perlu Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Pemohon Banding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa bukti-bukti atas importasi yang dilakukan tidak dapat diterima sebagai unsur pembentuk nilai pabean dari barang yang diimpor sehingga Terbanding tidak dapat meyakini atas nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB tidak dapat Terbanding terima dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 458/SL-SP/NTL/XI/2017 tanggal 13 November 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa SPTNP tersebut tidak benar karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding tidak sesuai dengan harga transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB;

bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan atas transaksi tersebut telah akurat dan benar sehingga tidak seharusnya menerbitkan SPTNP Nomor SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017;

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 591/SL-SP/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Surat Bantahan atas Surat Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding sesuai dengan Keputusan Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor SR-231/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 18 May 2018 atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 berkenaan dengan SPTNP Masa-Tahun 2017 Nomor: SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 Pokok Sengketa Penetapan Nilai Pabean No. 118144.19/2017/PP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bantahan Atas Surat Penjelasan Tertulis Atas Bukti

bahwa Surat Keputusan Direktur Jendera I Bea dan Cukai Nomor: KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 mengenai Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP No. SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 04 Agustus 2017 oleh Terbanding yang menetapkan perbedaan Nilai Pabean yang dikenakan Pemohon Banding. Sehingga menyebabkan kurang bayar atas Denda Administrasi, Bunga/Pajak dalam rangka impor sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa alasan bantahan Pemohon Banding atas Surat Penjelasan Tertulis sebagai berikut:

Kesimpulan Dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 atas nama PT.SP adalah benar yaitu CFR USD14,143.20/MT;

Usul

bahwa agar Ketua Majelis Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan Pemohon Banding agar penghitungan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 mengenai Penetapan atas Keberatan PT. SP terhadap SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 04 Agustus 2017 oleh Terbanding;

bahwa demikian Surat Bantahan Pemohon Banding, dengan harapan kiranya dapat digunakan sebagai masukan untuk dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Pajak. Terima kasih atas perhatiannya;

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor 625/SL-SP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Surat Bantahan atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi sesuai dengan Keputusan Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor: S-162/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 20 Juli 2018 atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 berkenaan dengan SPTNP Masa-Tahun 2017 Nomor: SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 Pokok Sengketa: Penetapan Nilai Pabean No. 118144.19/2017/PP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bantahan Atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi

bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 mengenai Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 04 Agustus 2017 oleh Terbanding yang menetapkan perbedaan Nilai Pabean yang dikenakan Pemohon. Sehingga menyebabkan kurang bayar atas Denda Administrasi, Bunga/Pajak dalam rangka impor sejumlah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa alasan bantahan Pemohon Banding atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi sudah Pemohon Banding jelaskan pada Surat Bantahan atas Penjelasan Tertulis nomor 591/KPU.01/BD.10/2018 Tanggal 02 Juli 2018;

bahwa berikut perinciannya:

Kesimpulan Dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 atas nama PT.SP adalah benar yaitu CFR USD14,143.20/MT;

Usul

bahwa Agar Ketua Majelis Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan Pemohon Banding agar penghitungan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 mengenai Penetapan atas Keberatan PT. SP terhadap SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 04 Agustus 2017 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa demikian Surat Bantahan Pemohon Banding, dengan harapan kiranya dapat digunakan sebagai masukan untuk dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Pajak. Terima kasih atas perhatiannya;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas importasi Sec-Butyl Acetate, Negara asal: Cina, Pemasok: Qemia PTE Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 menjadi sebesar CIF USD14,442.00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.500.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan Terbanding menetapkan nilai pabean karena nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur antara lain:

bahwa selanjutnya Terbanding menetapkan Nilai Pabean untuk PIB nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 ditetapkan sebesar CIF USD725/TNE, sehingga total nilai pabeannya ditetapkan sebesar CIF USD14,442.00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya mengemukakan bahwa:

bahwa SPTNP tersebut tidak benar karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding tidak sesuai dengan harga transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB;

bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan atas transaksi tersebut telah akurat dan benar sehingga tidak seharusnya menerbitkan SPTNP Nomor SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017;

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan:
“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan:

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa ketentuan mengenai Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 yang berbunyi:

Metode Pengulangan (Fallback)

Pasal 18

Pasal 19
Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

Pasal 20

Pasal 21

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: ”Alat bukti dapat berupa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi impor antara lain:

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Purchase Order, Sales Contract, Invoice, Packing List dan Bill of Lading diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan Qemia Pte., Ltd., barang impor berupa Sec-Butyl Acetate, Negara asal: Cina, dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD14,143.20;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Telegrafic Transfer Bank UOB Nomor 17082556670024 tanggal 25 Agustus 2017 diketahui bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon Banding telah mentransfer uang kepada Supplier: Qemia Pte., Ltd., sejumlah USD53,007.20 untuk pembayaran 3 (tiga) buah nomor invoice sebagai berikut:

Bahwa dalam aplikasi TT tersebut diketahui bahwa pemohon melakukan pembayaran sejumlah USD 53,007.20 untuk 3 (tiga) invoice dan di dalam persidangan Pemohon Banding dapat menunjukkan kepada Majelis 2 (dua) invoice yang lain yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Rekening Koran Bank UOB, Account Nomor 388-900-600-3, atas nama Pemohon Banding, periode bulan April 2017, currency USD diketahui bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 pihak bank telah mencatat mutasi debit pada rekening Pemohon Banding sebesar USD53,007.20, keterangan: Nota Debit, Misc debit, Outgoing TT, Br 688 Ref: 17082556670024;

bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan bahwa “Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencatat transaksi barang impor yang diberitahuan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 dalam pembukuan Pemohon Banding antara lain Pembukuan Pemohon Banding berupa General Ledger, Buku Kas, Bank Payment Voucher, Buku Pembelian, Buku Hutang, dan Kartu Stock;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 306087 tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai pabean yang diberitahukan sebesar CIF USD14,143.20 sama dan sesuai dengan bukti dokumen pendukung transaksinya;

bahwa dengan demikian nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 306087 tanggal 14 Juli 2017 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar CIF USD14,442.00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas importasi Sec-Butyl Acetate, Negara asal: Cina, Pemasok: Qemia PTE Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 sebesar CIF USD14,143.20;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7707/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-016074/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 Agustus 2017, atas nama PT SP, dan menetapkan nilai pabean barang impor Sec-Butyl Acetate, Negara asal: Cina, Pemasok: Qemia PTE Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 306087 tanggal 14 Juli 2017 sebesar CIF USD14,143.20 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi menjadi nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan Nomor PUT-118144.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.