Lampiran V.13

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-49/PJ/2003

Tanggal

12 Maret 2003

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor	:	KEP-49/PJ/2003
Tanggal	:	12 Maret 2003

N a m a	:	N.P.W.P.	:
Alamat	:	No. P.K.P.	:

Jenis pajak	:	Ms/Thn pajak	:

TEMPAT PELAYANAN TERPADU
U r a i a n		Prf / Tg
Surat diterima :
1.	langsung	.............
2.	melalui pos	............

U r a i a n		Prf / Tg
Diteruskan ke :
1.	Seksi : .............	..........
2.	Diterima Seksi	..........
3.	Selesai diproses	..........

U r a i a n		Prf / Tg
PENYIDIKAN
1.	Diberitahukan ke penuntut umum	.............
2.	Penyidikan	.............
3.	Selesai disidik	.............
4.	Disampaikan ke penuntut umum	.............
PENETAPAN
1.	S T P	.............
2.	S K P N	.............
3.	S K P K B	.............
4.	S K P K B T	.............
5.	S K P L B	.............
RESTITUSI
1.	S K P K P P	.............
2.	S P M K P	.............
PENGARSIPAN
1.	Dimasukkan ke induk berkas	.............
2.	Diteruskan ke :............	.............
3.	Diterima kembali	.............

SEKSI TERKAIT
U r a i a n		Prf / Tg
Diteruskan ke :
1.	Seksi : ............	........
2.	Diterima Seksi	........
3.	Selesai diproses	........
Diteruskan ke :
1.	Seksi : ............	........
2.	Diterima Seksi	........
3.	Selesai diproses	........
Diteruskan ke :
1.	Seksi : ............	........
2.	Diterima Seksi	........
3.	Selesai diproses	........

PENGELOLAAN

SPT. Tahunan PPh / masa PPN

U r a i a n			Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT
1.	Dicatat pada 1Q - 1		.............
2.	Selesai di-Edit		.............
3.	Selesai direkam		.............
4.	Dicatat pada 1Q - 2		.............
PEMERIKSAAN
6.	Lengkap		.............
7.	Sederhana
	7.1.	Lapangan	.............
	7.2.	Kantor	.............

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

N a m a	:	N.P.W.P.	:
Alamat	:	No. P.K.P.	:

Jenis pajak	:	Ms/Thn pajak	:
		Petugas penerima, ____________________ NIP :

KP.PDIP.3.16-96

Lampiran V.14

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-49/PJ/2003

Tanggal

12 Maret 2003

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN 2002

NAMA ELEMEN

SUMBER

KETERANGAN

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK SPT
FORMULIR

TAHUN PAJAK

Pada kotak sudut kanan atas

TTTT

TAHUN BUKU

Pada kotak sudut kanan atas

BB-TT s.d BB-TT

NPWP

Pada kolom bagian atas

999999999-999.999

NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA

Diambil dari data Master File WP

Berdasarkan NPWP

A. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

KOLOM A.

CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Kolom A (kotak)

Diisi :

0	=	norma
1	=	diaudit
2	=	tidak diaudit

B. PENGHASILAN NETO

KOLOM B.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS

Kolom B.1.

All values

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Kolom B.2.

All values

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kolom B.3.

All values

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Kolom B.4.

Minimal 0

10.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom B.5.

All values,

( B.1. + B.2. + B.3. + B.4. )

C. PENGHASILAN KENA PAJAK

KOLOM C.

11.

ZAKAT ATAS PENGHASILAN

Kolom C.6.

Minimal 0

12.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN

Kolom C.7.

All values,

(C.7. - C.8.)

13.

KOMPENSASI KERUGIAN

Kolom C.8.

Minimal 0,

Tidak boleh lebih besar dari Kolom C.7.

14.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN

Kolom C.9.

All values,

(C.7. - C.8.)

15.

STATUS KELUARGA

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom C.10. (TANDA PADA KOTAK)

Diisi:

0 = tidak diberi tanda X

X = warisan yang belum terbagi

TK	=	tidak kawin,
K	=	kawin
K / I	=	kawin istri berpenghasilan,
PH	=	kawin pisah harta dan penghasilan,
HB	=	kawin, hidup berpisah

16.

JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom C.10. (......)

Diisi:

0 = tidak ada tanggungan

1	anak
2	anak
3	anak

17.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom C.10.

Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP

18.

PENGHASILAN KENA PAJAK

Kolom C.11.

Minimal 0, (C.9 - C.10)

D. PPh TERUTANG

KOLOM D.

19.

PPh TERUTANG

Kolom D.12.

Minimal 0,

(Tarif Ps.17 X C.11.)

20.

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Kolom D.13.

Minimal 0

21.

JUMLAH PPh YANG TERUTANG

Kolom D.14.

Minimal 0,

(D.12. + D.13.)

E. KREDIT PAJAK

KOLOM E.

22.

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

Kolom E.15.

Minimal 0

23.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Kolom E.16.

Minimal 0,

(D.14. - D.15.) atau

(D.15. - D.14.)

24.

KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Kolom E.16.

Diisi:

0, jika: D.14. = D.15.

1, jika: D.14. > D.15.

2, jika: D.14. < D.15.

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

Kolom E.17.

25.

PPh PASAL 25 ayat (1)

Kolom E.17.a.

Minimal 0

26.

PPh PASAL 25 ayat (7)

Kolom E.17.b.

Minimal 0

27.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

Kolom E.17.c.

Minimal 0

28.

FISKAL LUAR NEGERI

Kolom E.17.d.

Minimal 0

29.

JUMLAH (PPh YANG DIBAYAR SENDIRI)

Jumlah Kolom E.17.

Minimal 0,

(E.17.a. + E.17.b. + E.17.c. + E.17.d.)

F. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR

KOLOM F.

30.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Kolom F.18.

Minimal 0,

(E.16. - Jumlah Kolom E.17.) atau

(Jumlah Kolom E.17. - E.16.)

31.

KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Kolom F.18. (KOTAK)

Diisi:

0,	jika: E.16. = Jumlah Kolom E.17
1,	jika: E.16. > Jumlah Kolom E.17
	jika jumlah kolom E.16. < Jumlah Kolom E.17.

32.

TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR

Kolom F.18.

(dari SSP PPh PASAL 29)

Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.18 = 1

33.

JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR

Kolom F.18.

(dari SSP PPh PASAL 29)

Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.18 = 1

G. PERMOHONAN

KOLOM G.

34.

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 18.b MOHON :

Kolom G.

Diisi:

0 = tidak diisi

1 = direstitusikan

2 = diperhitungkan dengan utang pajak

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

KOLOM H.

35.

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Kolom H.

Minimal 0

36.

KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT

Kolom H.

Diisi:

0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a.

1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

I. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU, DAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

KOLOM I.

37.

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

Kolom 1.a.(2).

Minimal 0

38.

DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Kolom 1.b.(1).

Minimal 0

39.

PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Kolom 1.b.(2).

Minimal 0

40.

DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom 1.c.(1).

Minimal 0

J. HARTA DAN KEWAJIBAN

KOLOM J.

41.

JUMLAH HARTA

Kolom J.1.

Minimal 0

42.

JUMLAH KEWAJIBAN

Kolom J.2.

Minimal 0

K. LAMPIRAN

KOLOM K.

43.

LAMPIRAN

Kolom K.

Diisi :

1	=	lengkap
2	=	tidak lengkap

L. PERNYATAAN

KOLOM L.

44.

PERNYATAAN

Kolom L.

Diisi :

1	=	ditandatangani oleh WP
2	=	ditandatangani oleh kuasa WP

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

LAMPIRAN - I

FORMULIR 1770 - I

BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

BAGIAN A.

45.

DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK : ..(KODE)

Diisi :

1	=	diaudit
2	=	tidak diaudit

46.

DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK : ..(NAMA AKUNTAN PUBLIK)

Karakter

47.

OPINI AKUNTAN PUBLIK

Diisi :

1	=	wajar tanpa syarat
2	=	wajar dengan syarat
3	=	tidak wajar
4	=	tidak ada opini

1. PENGHASILAN BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

48.

PEREDARAN USAHA

Kolom 1.a.

Minimal 0

49.

HARGA POKOK PENJUALAN

Kolom 1.b.

Minimal 0

50.

LABA / RUGI BRUTO USAHA

Kolom 1.c.

All values, (1.a. - 1.b.)

51.

BIAYA-BIAYA

Kolom 1.d.

Minimal 0

52.

PENGHASILAN NETO DARI USAHA (c-d)

Kolom 1.e.

All values, (1.c. - 1.d.)

2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

53.

BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

Kolom 2.a.

Minimal 0

54.

PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK

Kolom 2.b.

Minimal 0

55.

PENGGANTI ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

Kolom 2.c.

Minimal 0

56.

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

Kolom 2.d.

Minimal 0

57.

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

Kolom 2.e.

Minimal 0

58.

PAJAK PENGHASILAN

Kolom 2.f.

Minimal 0

59.

GAJI YANG DIBAYAR KEPADA PEMILIK

Kolom 2.g.

Minimal 0

60.

SANKSI ADMINISTRASI

Kolom 2.h.

Minimal 0

61.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL

Kolom 2.i.

Minimal 0

62.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL

Kolom 2.j.

Minimal 0

63.

PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA

Kolom 2.k.

Minimal 0

64.

JUMLAH a. s.d. k

Kolom 2 Jumlah a s.d. k.

Minimal 0

3. PENYESUAI FISKAL NEGATIF

65.

PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN

Kolom 3.a.

Minimal 0

66.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL

Kolom 3.b.

Minimal 0

67.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL

Kolom 3.c.

Minimal 0

68.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PENGHASILAN KOMERSIAL

Kolom 3.d.

69.

PENYESUAI FISKAL NEGATIF LAINNYA

Kolom 3.e.

Minimal 0

70.

JUMLAH a. s.d. e.

Kolom 3 Jumlah a s.d. e.

Minimal 0

71.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SETELAH PENYESUAIAN FISKAL (1+2-3)

Kolom 4

All values, 1.E + 2 - 3)

BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

BAGIAN: B

72.

PEREDARAN USAHA DAGANG

Kolom B.1.(3).

Minimal 0

73.

% NORMA USAHA DAGANG

Kolom B.1.(4).

Minimal 0,00

74.

PENGHASILAN NETO USAHA DAGANG

Kolom B.1.(5).

Minimal 0

75.

PEREDARAN USAHA INDUSTRI

Kolom B.2.(3).

Minimal 0

76.

% NORMA USAHA INDUSTRI

Kolom B.2.(4).

Minimal 0,00

77.

PENGHASILAN NETO USAHA INDUSTRI

Kolom B.2.(5).

Minimal 0

78.

PEREDARAN USAHA JASA

Kolom B.3.(3).

Minimal 0

79.

% NORMA USAHA JASA

Kolom B.3.(4).

Minimal 0,00

80.

PENGHASILAN NETO USAHA JASA

Kolom B.3.(5).

Minimal 0

81.

PEREDARAN USAHA PEKERJAAN BEBAS

Kolom B.4.(3).

Minimal 0

82.

% NORMA USAHA PEKERJAAN BEBAS

Kolom B.4.(4).

Minimal 0,00

83.

PENGHASILAN NETO USAHA PEKERJAAN BEBAS

Kolom B.4.(5).

Minimal 0

84.

PEREDARAN USAHA LAIN-LAIN

Kolom B.5.(3).

Minimal 0

85.

% NORMA USAHA LAIN-LAIN

Kolom B.5.(4).

Minimal 0,00

86.

PENGHASILAN NETO USAHA LAIN-LAIN

Kolom B.5.(5).

Minimal 0

87.

JUMLAH PEREDARAN USAHA

Kolom B.(3). JUMLAH

Minimal 0, (B.1.(3) + B.2.(3) + B.3.(3) + B.4.(3) + B.5.(3)

88.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom B.(5). JUMLAH

Minimal 0, (B.1.(5) + B.2.(5) + B.3.(5) + B.4.(5) + B.5.(5)

BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

BAGIAN: C

89.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Kolom C.(3). JUMLAH

Minimal 0

90.

JUMLAH PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Kolom C.(4). JUMLAH

Minimal 0

91.

PENGHASILAN NETO

Kolom C.(5). JUMLAH

All values

BAGIAN D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

BAGIAN: D

92.

PENGHASILAN BRUTO BUNGA

Kolom D.1.(3).

Minimal 0

93.

BIAYA BUNGA

Kolom D.1.(4).

Minimal 0

94.

PENGHASILAN NETO BUNGA

Kolom D.1.(5).

All values

95.

PENGHASILAN BRUTO DIVIDEN

Kolom D.2.(3).

Minimal 0

96.

BIAYA DIVIDEN

Kolom D.2.(4).

Minimal 0

97.

PENGHASILAN NETO DIVIDEN

Kolom D.2.(5).

All values

98.

PENGHASILAN BRUTO ROYALTI

Kolom D.3.(3).

Minimal 0

99.

BIAYA ROYALTI

Kolom D.3.(4).

Minimal 0

100.

PENGHASILAN NETO ROYALTI

Kolom D.3.(5).

All values

101.

PENGHASILAN BRUTO SEWA

Kolom D.4.(3).

Minimal 0

102.

BIAYA SEWA

Kolom D.4.(4).

Minimal 0

103.

PENGHASILAN NETO SEWA

Kolom D.4.(5).

All values

104.

PENGHASILAN BRUTO PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom D.5.(3).

Minimal 0

105.

BIAYA PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom D.5.(4).

Minimal 0

106.

PENGHASILAN NETO PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom D.5.(5).

All values

107.

PENGHASILAN BRUTO KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom D.6.(3).

Minimal 0

108.

BIAYA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom D.6.(4).

Minimal 0

109.

PENGHASILAN NETO KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom D.6.(5).

All values

110.

PENGHASILAN BRUTO LAIN-LAIN

Kolom D.7.(3).

Minimal 0

111.

BIAYA LAIN-LAIN

Kolom D.7.(4).

Minimal 0

112.

PENGHASILAN NETO LAIN-LAIN

Kolom D.7.(5).

All values

113.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Kolom D.(3). JUMLAH

Minimal 0

114.

JUMLAH BIAYA

Kolom D.(4). JUMLAH

Minimal 0

115.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom D.(5). JUMLAH

All values

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

LAMPIRAN - II

FORMULIR 1770 - II

BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

BAGIAN A.

116.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom A: Kolom (5). JUMLAH

Minimal 0

BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

BAGIAN B.

117.

JUMLAH PEGHASILAN NETO

Kolom B: Kolom (4). JUMLAH

Minimal 0

118.

JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

Kolom B: Kolom (5). JUMLAH

Minimal 0

119.

JUMLAH PPh PASAL 24

Kolom B: Kolom (6). JUMLAH

Minimal 0

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK YANG BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI, PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU SERTA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

LAMPIRAN - III

FORMULIR 1770 - III

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK YANG BERSIFAT FINAL, DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

BAGIAN A.

I. DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

BAGIAN A.I.

120.

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) / PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN

Kolom A.I.1.a.(3).

Minimal 0

121.

PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN

Kolom A.I.1.a.(4).

Minimal 0

122.

DPP / PENGHASILAN BRUTO BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI

Kolom A.I.1.b.(3).

Minimal 0

123.

PPh TERUTANG BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI

Kolom A.I.1.b.(4).

Minimal 0

124.

DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Kolom A.I.2.(3).

Minimal 0

124.

PPh TERUTANG NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Kolom A.I.2.(4).

Minimal 0

125.

DPP / PENGHASILAN BRUTO HADIAH UNDIAN

Kolom A.I.3.a.(3).

Minimal 0

126.

PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN

Kolom A.I.3.a.(4).

Minimal 0

127.

DPP / PENGHASILAN BRUTO PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

Kolom A.I.3.b.(3).

Minimal 0

128.

PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

Kolom A.I.3.b.(4).

Minimal 0

129.

DPP / PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Kolom A.I.3.c.(3).

Minimal 0

130.

PPh TERUTANG HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Kolom A.I.3.c.(4).

Minimal 0

131.

DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom A.I.4.a.(3).

Minimal 0

132.

PPh TERUTANG NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom A.I.4.a.(4).

Minimal 0

133.

DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Kolom A.I.4.b.(3).

Minimal 0

134.

PPh TERUTANG NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Kolom A.I.4.b.(4).

Minimal 0

135.

DPP / PENGHASILAN BRUTO SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom A.I.4.c.(3).

Minimal 0

136.

PPh TERUTANG SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom A.I.4.c.(4).

Minimal 0

137.

DPP / PENGHASILAN BRUTO USAHA JASA KONSTRUKSI

Kolom A.I.5.(3).

Minimal 0

138.

PPh TERUTANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Kolom A.I.5.(4).

Minimal 0

139.

DPP / PENGHASILAN BRUTO PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PERTAMINA

Kolom A.I.6.a.(3).

Minimal 0

140.

PPh TERUTANG PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PERTAMINA

Kolom A.I.6.a.(4).

Minimal 0

141.

DPP / PENGHASILAN BRUTO PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK

Kolom A.I.6.b.(3).

Minimal 0

142.

PPh TERUTANG PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK

Kolom A.I.6.b.(4).

Minimal 0

143.

DPP / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Kolom A.I.7.(3).

Minimal 0

144.

PPh TERUTANG PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Kolom A.I.7.(4).

Minimal 0

II. DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

BAGIAN A.II.

145.

DPP) / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

Kolom A.II.1.(3).

Minimal 0

146.

PPh TERUTANG PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

Kolom A.II.1.(4).

Minimal 0

147.

DPP / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN

Kolom A.II.2.(3).

Minimal 0

148.

PPh TERUTANG PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN

Kolom A.II.2.(4).

Minimal 0

149.

JUMLAH PPh TERUTANG

Kolom A.II.(4). JUMLAH

Minimal 0

III. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

BAGIAN A.III.

150.

DPP) / PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Kolom A.III.(3).

Minimal 0

151.

PPh TERUTANG PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU

Kolom A.III.(4).

Minimal 0

BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BAGIAN B.

152.

PENGHASILAN BRUTO BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

Kolom B.1.(3).

Minimal 0

153.

PENGHASILAN BRUTO WARISAN

Kolom B.2.(3).

Minimal 0

154.

PENGHASILAN BRUTO BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom B.3.(3).

Minimal 0

155.

PENGHASILAN BRUTO KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEA SISWA

Kolom B.4.(3).

Minimal 0

156.

PENGHASILAN BRUTO PEGHASILAN YANG YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom B.5.(3).

Minimal 0

157.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom B.(3). JUMLAH

Minimal 0

DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN

LAMPIRAN - IV

FORMULIR 1770 - IV

158.

JUMLAH HARGA PEROLEHAN HARTA

JUMLAH kolom BAGIAN A.(4)

Minimal 0

159.

JUMLAH KEWAJIBAN

JUMLAH kolom BAGIAN B.(4)

Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

	DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI	LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 - II
	BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
160.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
161.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN: A. Kolom (2)	99.999.999.9-999.999
162.	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	Karakter
163.	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	Date
164.	PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 / YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: A. Kolom (4)	Karakter
165.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: A. Kolom (5)	Minimal 0

	BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
166.	NAMA SUMBER / PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	Kolom B.(2)	Karakter
167.	ALAMAT SUMBER / PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	Kolom B.(2)	Karakter
168.	JENIS PENGHASILAN	Kolom B.(3)	Karakter
169.	PENGHASILAN NETO	Kolom B.(4)	Minimal 0
170.	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp.)	Kolom B.(5)	Minimal 0
171.	PPh PASAL 24 (Rp.)	Kolom B.(6)	Minimal 0

	DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN	LAMPIRAN - IV FORMULIR 1770 - IV
	BAGIAN A. DAFTAR HARTA	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
172.	JENIS HARTA	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
173.	TAHUN PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	TTTT
174.	HARGA PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (4)	Minimal 0
175.	KETERANGAN	BAGIAN: A. Kolom (5)	Karakter

	BAGIAN B. DAFTAR KEWAJIBAN	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
176.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	Kolom B.(2)	Karakter
177.	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	Kolom B.(2)	Karakter
178.	TAHUN PEMINJAMAN	Kolom B.(3)	TTTT
179.	JUMAH PINJAMAN	Kolom B.(4)	Minimal 0
180.	KETERANGAN	Kolom B.(5)	Karakter