Lampiran V.18

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-49/PJ/2003

Tanggal

12 Maret 2003

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 TAHUN 2002

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN

	SPT TAHUNAN PPh PASAL 21	INDUK SPT FORMULIR 1721
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (TAHUN)
2.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999.999.99.9-999.999
3.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
4.	NAMA PIMPINAN	Pada kolom bagian atas	Karakter
	A. PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 DALAM TAHUN BERJALAN	KOLOM A.
	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)	Kolom A.1.
5.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom A.1.(2).	Minimal 0
6.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom A.1.(3).	Minimal 0
7.	PPh PASAL 21/26 TERUTANG	Kolom A.1.(4).	Minimal 0
	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	Kolom A.2.
8.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom A.2.(2).	Minimal 0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom A.2.(3).	Minimal 0
10.	PPh PASAL 21/26 TERUTANG	Kolom A.2.(4).	Minimal 0
11.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom A.3.(2).	Minimal 0, ( A.1.(2) + A.2.(2) )
12.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom A.3.(3).	Minimal 0, ( A.1.(3) + A.2.(3) )
13.	JUMLAH PPh PASAL 21/26 TERUTANG	Kolom A.3.(4).	Minimal 0, ( A.1.(4) + A.2.(4) )
14.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom A.4.(4).	Minimal 0
15.	PPh PASAL 21 HARUS DISETOR	Kolom A.5.(4).	Minimal 0, ( A.3.(4) + A.4.(4) )
16.	PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG TELAH DISETOR	Kolom A.6.(4).	Minimal 0
17.	STP PPh PASAL 21 / PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom A.7.(4).	Minimal 0
18.	JUMLAH	Kolom A.8.(4).	Minimal 0, ( A.6.(4) + A.7.(4) )
19.	PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG KURANG DISETOR atau PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR	Kolom A.9.(4).	Minimal 0, = ( A.6.(4) - A.8.(4) ) atau = ( A.7.(4) - A.6.(4) )
20.	KODE PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG KURANG DISETOR atau PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR	Kolom A.9.(Kotak).	Minimal 0 0, jika: A.6.(4). = A.8.(4). 1, jika: A.6.(4). > A.8.(4). 2, jika: A.6.(4). < A.8.(4).
21.	TANGGAL PELUNASAN PPh PASAL 21 / 26 KURANG BAYAR	Kolom A.9.	Date
22.	JUMLAH PELUNASAN PPh PASAL 21 / 26 KURANG BAYAR	SSP ATAS PPh 21/26 KURANG BAYAR	Minimal 0, diisi > 0 jika KODE A.9. = 1
	B. PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR	KOLOM B.
23.	PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9.b. MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .... TAHUN ....	Kolom B.	BB - TTTT (BULAN - TAHUN)
	C. LAMPIRAN	KOLOM C.
24.	LAMPIRAN	Kolom C.	Diisi : 1 = lengkap 2 = tidak lengkap
	D. PERNYATAAN	KOLOM D.
25.	PERNYATAAN	Kolom D.	Diisi : 0 = ditandatangani oleh WP 1 = ditandatangani oleh kuasa WP

	DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)	LAMPIRAN - I FORMULIR 1721 - A
	A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP	KOLOM A.
26.	JUMLAH PEGAWAI YANG MEMPUNYAI NPWP	Kolom A.(3).	Minimal 0
27.	JUMLAH PEGAWAI YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP	Kolom A.(3).	Minimal 0
27.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom A.(4).	Minimal 0
28.	JUMLAH PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom A.(5).	Minimal 0
29.	JUMLAH PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom A.(6).	Minimal 0
	B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP	KOLOM B.
30.	JUMLAH PEGAWAI	Kolom B.(3).	Minimal 0
31.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom B.(4).	Minimal 0
	C. JUMLAH ( A + B )	KOLOM C.
32.	JUMLAH PEGAWAI	Kolom C.(3).	Minimal 0
33.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom C.(4).	Minimal 0
34.	JUMLAH PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom C.(5).	Minimal 0
35.	JUMLAH PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom C.(6).	Minimal 0

	DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR BIASA	LAMPIRAN - II FORMULIR 1771 - B
	PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL	ANGKA 1. S.D. 8.
	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI	ANGKA 1.
36.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 1.(2).	Minimal 0
37.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 1.(3).	Minimal 0
38.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 1.(4).	Minimal 0
39.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 1.(5).	Minimal 0
40.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom 1.(6).	Minimal 0
	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI	ANGKA 2.
41.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 2.(2).	Minimal 0
42.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 2.(3).	Minimal 0
43.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 2.(4).	Minimal 0
44.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 2.(5).	Minimal 0
45.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom 2.(6).	Minimal 0
	PENERIMAAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN TETAP MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN	ANGKA 3.
46.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 3.(2).	Minimal 0
47.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 3.(3).	Minimal 0
48.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 3.(4).	Minimal 0
49.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 3.(5).	Minimal 0
	KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	ANGKA 4.
50.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 4.(2).	Minimal 0
51.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 4.(3).	Minimal 0
52.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 4.(4).	Minimal 0
53.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 4.(5).	Minimal 0
	DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA	ANGKA 5.
54.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 5.(2).	Minimal 0
55.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 5.(3).	Minimal 0
56.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 5.(4).	Minimal 0
57.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 5.(5).	Minimal 0
	MANTAN PEGAWAI	ANGKA 6.
58.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 6.(2).	Minimal 0
59.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 6.(3).	Minimal 0
60.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 6.(4).	Minimal 0
61.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 6.(5).	Minimal 0
	PESERTA PROGRAM PENSIUN	ANGKA 7.
62.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 7.(2).	Minimal 0
63.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 7.(3).	Minimal 0
64.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 7.(4).	Minimal 0
65.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 7.(5).	Minimal 0
	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS)	ANGKA 8.
66.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 8.(2).	Minimal 0
67.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 8.(3).	Minimal 0
68.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 8.(4).	Minimal 0
69.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 8.(5).	Minimal 0
	PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL	ANGKA 9. DAN 10.
	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN	ANGKA 9.a.
70.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 9.a.(2).	Minimal 0
71.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 9.a.(3).	Minimal 0
72.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 9.a.(4).	Minimal 0
73.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 9.a.(5).	Minimal 0
	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A	ANGKA 9.b.
74.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 9.b.(2).	Minimal 0
75.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 9.b.(3).	Minimal 0
76.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 9.b.(4).	Minimal 0
77.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 9.b.(5).	Minimal 0
	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI DAN PENSIUNAN	ANGKA 10.
78.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 10.(2).	Minimal 0
79.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 10.(3).	Minimal 0
80.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 10.(4).	Minimal 0
81.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 10.(5).	Minimal 0
	PPh PASAL 26	ANGKA 11.
	PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26	ANGKA 11.
81.	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	Kolom 11.(2).	Minimal 0
82.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom 11.(3).	Minimal 0
83.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF	Kolom 11.(4).	Minimal 0
84.	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG	Kolom 11.(5).	Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

	PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)	LAMPIRAN I-A FORMULIR 1721 - A1	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
85.	NAMA	Bagian atas	Karakter
86.	NPWP	Bagian atas	99.999.999.9-999.999
87.	ALAMAT	Bagian atas	Karakter
88.	JABATAN	Bagian atas	Karakter
89.	STATUS KELUARGA	Bagian atas (Kotak)	Berisi: 0 = Kawin, 1 = Tidak Kawin,
90.	JENIS KELAMIN	Bagian atas (Kotak)	Berisi: 0 = Laki-laki, 1 = Perempuan,
91.	KARYAWAN ASING	Bagian atas (Kotak)	Berisi: 0 = Bukan Karyawan Asing, 1 = Karyawan Asing,
92.	JUMLAH TANGGUNGAN	Bagian atas K/... atau TK/.....	Diisi: 0 = tidak ada tanggungan 1 = 1 anak, 2 = 2 anak, 3 = 3 anak
93.	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	Bagian atas	BB-TTTT S.D. BB-TTTT (BULAN-TAHUN)
	A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	Kolom A.
	PENGHASILAN BRUTO
94.	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	Kolom A.1.	Minimal 0
95.	TUNJANGAN PPh	Kolom A.2.	Minimal 0
96.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB.	Kolom A.3.	Minimal 0
97.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENIS	Kolom A.4.	Minimal 0
98.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	Kolom A.5.	Minimal 0
99.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	Kolom A.6.	Minimal 0
100.	JUMLAH	Kolom A.7.	Minimal 0, (A.1. + A.2. + A.3. + A.4. + A.5. + A.6.)
101.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	Kolom A.8.	Minimal 0
102.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Kolom A.9.	Minimal 0, (A.7. + A.8.)
	PENGURANGAN
103.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	Kolom A.10.	Minimal 0
104.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	Kolom A.11.	Minimal 0
105.	IURAN PENSIUN ATAU THT / JHT	Kolom A.12.	Minimal 0
106.	JUMLAH PENGURANGAN	Kolom A.13.	Minimal 0, (A.10. + A.11. + A.12.)
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
107.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.14.	Minimal 0
108.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	Kolom A.16.	Minimal 0
110.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Kolom A.17.	Minimal 0, sesuai dengan status keluarga dan jumlah tanggungan
111.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	Kolom A.18.	Minimal 0, (A.16. - A.17.)
112.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SETAHUN / DISETAHUNKAN	Kolom A.19.	Minimal 0, sesuai tarif
113.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom A.21.	Minimal 0
114.	PPh 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom A.22.	Minimal 0
115.	PPh 21 YANG MASIH HARUS DIPOTONG	Kolom A.23.	Minimal 0, (A.21. + A.22.)
116.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	Kolom A.24.	Minimal 0
117.	PPh PASAL 21 YANG KURANG DIPOTONG atau PPh PASAL 21 YANG LEBIH DIPOTONG	Kolom A.25.	Minimal 0, = ( A.23. - A.24. ) atau = ( A.24. - A.23. )
118.	KODE PPh PASAL 21 YANG KURANG DIPOTONG atau PPh PASAL 21 YANG LEBIH DIPOTONG	Kolom A.25. (Kotak)	Diisi: 0, jika: A.23. = A.24. 1, jika: A.23. > A.24. 2, jika: A.23. < A.24.
	B. TENAGA AHLI	Kolom B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
119.	NAMA	Kolom (2).	Karakter
120.	ALAMAT	Kolom (2).	Karakter
121.	NPWP	Kolom (3).	99.999.999.9-999.999
122.	JENIS KEAHLIAN	Kolom (4).	Karakter
123.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom (5).	Minimal 0
124.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN TARIF	Kolom (6).	Minimal 0
125.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom (7).	Minimal 0

	DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI	LAMPIRAN - III FORMULIR 1721 - C
	BAGIAN A. PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
126.	NAMA	Kolom (2).	Karakter
127.	ALAMAT	Kolom (2).	Karakter
128.	NPWP	Kolom (3).	99.999.999.9-999.999
129.	JABATAN	Kolom (4).	Karakter
130.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom (5).	Minimal 0
131.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom (6).	Minimal 0
	BAGIAN B. TENAGA AHLI	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
86.	NAMA	Kolom (2).	Karakter
87.	ALAMAT	Kolom (2).	Karakter
88.	NPWP	Kolom (3).	99.999.999.9-999.999
89.	JENIS KEAHLIAN	Kolom (4).	Karakter
90.	PENGHASILAN BRUTO	Kolom (5).	Minimal 0
91.	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN TARIF	Kolom (6).	Minimal 0
91.	PPh PASAL 21 TERUTANG	Kolom (7).	Minimal 0