1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lampiran V.15

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-49/PJ/2003

Tanggal

12 Maret 2003

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

NAMA ELEMEN

SUMBER

KETERANGAN

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

INDUK SPT
FORMULIR 1770 S

TAHUN PAJAK

Pada kotak sudut kanan atas

TTTT

NPWP

Pada kolom bagian atas

999999999-999.999

NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA

Diambil dari data Master File WP

Berdasarkan NPWP

A. PENGHASILAN NETO

KOLOM A.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Kolom A.1.

All values

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kolom A.2.

All values

PENGHASILAN NETO LUAR NEGER

Kolom A.3.

Minimal 0

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom A.4.

All values,

( A.1. + A.2. + A.3. )

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

KOLOM B.

ZAKAT ATAS PENGHASILAN

Kolom B.5.

Minimal 0

STATUS KELUARGA

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom B.6. (TANDA PADA KOTAK)

Diisi:

tidak diberi tanda X = warisan yang belum terbagi

TK	=	tidak kawin,
K	=	kawin,
K / I	=	kawin istri berpenghasilan,
PH	=	kawin pisah harta dan penghasilan,
HB	=	kawin, hidup berpisah

10.

JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom B.6. (......)

Diisi:

0 = tidak ada tanggungan1

1	anak
2	anak
3	anak

11.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kolom B.6.

Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP

12.

JUMLAH

Kolom B.7.

Minimal 0, ( B.5. + B.6. )

13.

PENGHASILAN KENA PAJAK

Kolom B.7.

Minimal 0, ( B.4. - B.7. )

C. PPh TERUTANG

KOLOM C.

14.

PPh TERUTANG

Kolom C.9.

Minimal 0,

( Tarif Ps.17 X B.8.)

15.

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Kolom C.10.

Minimal 0

16.

JUMLAH PPh YANG TERUTANG

Kolom C.11.

Minimal 0,

( C.9. + C.10. )

D. KREDIT PAJAK

KOLOM D.

17.

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom D.12.

Minimal 0

18.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Kolom D.13.

Minimal 0,

( C.11. - D.12. ) atau

( D.12. - C.11. )

19.

KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Kolom D.13. (Kotak)

Diisi:

0,	jika: C.11. = D.12
1,	jika: C.11. > D.12.
2,	jika: C.11. < D.12.

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

Kolom D.14.

20.

PPh PASAL 25 ayat (1)

Kolom D.14.a.

Minimal 0

21.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

Kolom D.14.b.

Minimal 0

22.

FISKAL LUAR NEGERI

Kolom D.14.c.

Minimal 0

23.

JUMLAH KREDIT PAJAK

Jumlah Kolom D.14.

Minimal 0,

( D.17.a. + D.17.b. + D.17.c. )

E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR

KOLOM E.

24.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Kolom E.15.

Minimal 0,

( D.13. - Jumlah Kolom D.14. ) atau

( Jumlah Kolom D.14. - D.13. )

25.

KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Kolom E.15. (KOTAK)

Diisi:

0,	jika: D.13. = Jumlah Kolom D.14.
1,	jika: D.13. > Jumlah Kolom D.14.
	jika jumlah kolom D.13. < Jumlah Kolom D.14.

26.

TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR

Kolom E.15.

(dari SSP PPh PASAL 29)

Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.15 = 1

27.

JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR

Kolom E.15.

(dari SSP PPh PASAL 29)

Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.15 = 1

F. PERMOHONAN

KOLOM F.

28.

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15.b MOHON :

Kolom F.

Diisi:

0 = tidak diisi

1 = direstitusikan

2 = diperhitungkan dengan utang pajak

G. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

KOLOM G.

29.

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Kolom G.

Minimal 0

30.

KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT

Kolom G.

Diisi:

0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a.

1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

H. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

KOLOM H.

31.

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN

Kolom H.a.

Minimal 0

32.

PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN

Kolom H.a.

Minimal 0

33.

DPP BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Kolom H.b.

Minimal 0

34.

PPh TERUTANG BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Kolom H.b.

Minimal 0

35.

DPP NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Kolom H.c.

Minimal 0

36.

PPh TERUTANG NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Kolom H.c.

Minimal 0

37.

DPP HADIAH UNDIAN

Kolom H.d.

Minimal 0

38.

PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN

Kolom H.d.

Minimal 0

39.

DPP PESANGON, TUNJANGAN HARI TUAN DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

Kolom H.e.

Minimal 0

40.

PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUAN DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

Kolom H.e.

Minimal 0

41.

DPP HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Kolom H.f.

Minimal 0

42.

PPh TERUTANG HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Kolom H.f.

Minimal 0

43.

DPP NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom H.g.

Minimal 0

44.

PPh TERUTANG NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom H.g.

Minimal 0

45.

DPP NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Kolom H.h.

Minimal 0

46.

PPh TERUTANG NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Kolom H.h.

Minimal 0

47.

DPP SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom H.i.

Minimal 0

48.

PPh TERUTANG SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Kolom H.i.

Minimal 0

49.

DPP PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Kolom H.j.

Minimal 0

50.

PPh TERUTANG PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Kolom H.j.

Minimal 0

DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

51.

DPP PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

Kolom H.a.

Minimal 0

52.

PPh TERUTANG PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

Kolom H.a.

Minimal 0

53.

DPP PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN

Kolom H.b.

Minimal 0

54.

PPh TERUTANG PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN

Kolom H.b.

Minimal 0

I. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

KOLOM I.

55.

PENGHASILAN BRUTO BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

Kolom I.a.

Minimal 0

56.

PENGHASILAN BRUTO WARISAN

Kolom I.b.

Minimal 0

57.

PENGHASILAN BRUTO BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom I.c.

Minimal 0

58.

PENGHASILAN BRUTO KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

Kolom I.d.

Minimal 0

59.

PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom I.e.

Minimal 0

60.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

Kolom I.JUMLAH

Minimal 0

J. HARTA DAN KEWAJIBAN

KOLOM J.

61.

JUMLAH HARTA

Kolom J.1.

Minimal 0

62.

JUMLAH KEWAJIBAN

Kolom J.2.

Minimal 0

K. LAMPIRAN

KOLOM K.

63.

LAMPIRAN

Kolom K.

Diisi:

1	=	lengkap
2	=	tidak lengkap

L. PERNYATAAN

KOLOM L.

64.

PERNYATAAN

Kolom L.

Diisi :

1	=	ditandatangani oleh WP
2	=	ditandatangani oleh kuasa WP

RINCIAN PENGHASILAN NETO DAN DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN SERTA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

LAMPIRAN - I

FORMULIR 1770 S

BAGIAN A. PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

BAGIAN A.

65.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom A.(5) JUMLAH

All values

BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

BAGIAN: B

66.

PENGHASILAN BRUTO BUNGA

Kolom B.1.(3).

Minimal 0

67.

BIAYA BUNGA

Kolom B.1.(4).

Minimal 0

68.

PENGHASILAN NETO BUNGA

Kolom B.1.(5).

All values

69.

PENGHASILAN BRUTO DIVIDEN

Kolom B.2.(3).

Minimal 0

70.

BIAYA DIVIDEN

Kolom B.2.(4).

Minimal 0

71.

PENGHASILAN NETO DIVIDEN

Kolom B.2.(5).

All values

72.

PENGHASILAN BRUTO ROYALTI

Kolom B.3.(3).

Minimal 0

73.

BIAYA ROYALTI

Kolom B.3.(4).

Minimal 0

74.

PENGHASILAN NETO ROYALTI

Kolom B.3.(5).

All values

75.

PENGHASILAN BRUTO SEWA

Kolom B.4.(3).

Minimal 0

76.

BIAYA SEWA

Kolom B.4.(4).

Minimal 0

77.

PENGHASILAN NETO SEWA

Kolom B.4.(5).

All values

78.

PENGHASILAN BRUTO PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom B.5.(3).

Minimal 0

79.

BIAYA PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom B.5.(4).

Minimal 0

80.

PENGHASILAN NETO PENGHARGAAN DAN HADIAH

Kolom B.5.(5).

All values

81.

PENGHASILAN BRUTO KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom B.6.(3).

Minimal 0

82.

BIAYA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom B.6.(4).

Minimal 0

83.

PENGHASILAN NETO KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA

Kolom B.6.(5).

All values

84.

PENGHASILAN BRUTO LAIN-LAIN

Kolom B.7.(3).

Minimal 0

85.

BIAYA LAIN-LAIN

Kolom B.7.(4).

Minimal 0

86.

PENGHASILAN NETO LAIN-LAIN

Kolom B.7.(5).

All values

87.

JUMLAH PENGHASILAN NETO

Kolom B.(5). JUMLAH

Minimal 0

BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

BAGIAN: C

88.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom C.(5). JUMLAH

Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

	RINCIAN PENGHASILAN NETO DAN DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN SERTA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 S
	BAGIAN A. PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
89.	NAMA PEMBERI KERJA	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
90.	NPWP PEMBERI KERJA	BAGIAN: A. Kolom (2)	99.999.999.9-999.999
91.	JUMLAH PEREDARAN / PENGHASILAN BRUTO	BAGIAN: A. Kolom (3)	Minimal 0
92.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO	BAGIAN: A. Kolom (4)	Minimal 0
93.	PENGHASILAN NETO	BAGIAN: A. Kolom (5)	All values

	BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN C.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
94.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
95.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT	BAGIAN: A. Kolom (2)	99.999.999.9-999.999
96.	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	Karakter
97.	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	Date
98.	PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 / YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: A. Kolom (4)	Karakter
99.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: A. Kolom (5)	Minimal 0

	DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN	LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 S
	BAGIAN A. DAFTAR HARTA	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
100.	JENIS HARTA	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
101.	TAHUN PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	TTTT
102.	HARGA PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (4)	Minimal 0
103.	KETERANGAN	BAGIAN: A. Kolom (5)	Karakter

	BAGIAN B. DAFTAR KEWAJIBAN	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
93.	NAMA KREDITUR	BAGIAN: B. Kolom (2)	Karakter
94.	ALAMAT KREDITUR	BAGIAN: B. Kolom (2)	Karakter
95.	TAHUN PEMINJAMAN	BAGIAN: B. Kolom (3)	TTTT
96.	JUMAH PINJAMAN	BAGIAN: B. Kolom (4)	Minimal 0
97.	KETERANGAN	BAGIAN: B. Kolom (5)	Karakter