Ortax - Berita

#1.

2088 views

16 years ago | 21 Mei 2007

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menegaskan perusahaan media massa wajib membayar pajak penghasilan (PPh). Pajak tersebut bukan PPh yang harus dibayarkan setiap tahun. "Tapi Pph...

#2.

1752 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan sejumlah pejabat negara tidak membayar pajak. Bahkan para pejabat tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Mereka tidak menyerahkan Surat...

#3.

1963 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan menetapkan lima anggota direksi Asian Agri Group sebagai tersangka penggelapan pajak. Mereka adalah LA, WT, ST, TBK, dan AN. Menurut...

#4.

2084 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Direktorat Jenderal Pajak membuka peluang penurunan pajak penghasilan (PPh) merger dari yang berlaku saat ini sebesar 10 persen. Penurunan tarif pajak itu sebagai insentif kepada...

#5.

2525 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Departemen Keuangan keluarkan peraturan tentang pembukuan reksadana dalam bentuk dolar Amerika Serikat. "Peraturan ini agar memudahkan investor dalam membeli reksadana dolar ," kata Kepala Biro...

#6.

2571 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 8,2 triliun, US$ 1,1 miliar, dan RM 5,3 juta. Total kerugian mencapai Rp...

#7.

2681 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Bank Indonesia mengharapkan pemerintah menyelesaikan masalah perpajakan yang menghambat rencana penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN). Deputi Gubernur Bank Indonesia Aslim Tadjudin mengatakan, jika masalah perpajakan...

#8.

2281 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Pemerintah tahun depan mematok tax ratio (rasio pajak terhadap produk domestik brato/PDB) sebesar 13,5-14% atau Rp 567-588 triliun dengan asumsi PDB Indonesia pada 2008 mencapai...

#9.

3473 views

16 years ago | 19 Mei 2007

Direktorat Jenderal Pajak akan menghapuskan pajak penghasilan (PPh) di kawasan ekonomi khusus (KEK). Kebijakan ini adalah bagian dari insentif pemerintah memajukan daerah tersebut. Direktur Jenderal...