Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

 

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

 

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

 

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

 

Objek Pajak Sarang Burung Walet
(Pasal 76 (1) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Kewajiban Penyampaian SPTPD
(Pasal 68 PP Nomor 35 Tahun 2023)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak. SPTPD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. SSPD BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah yang terdiri atas:

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Sedangkan, Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang terdiri atas:

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a.	jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b.	jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Objek PAT
(Pasal 65 (1) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak SKPDKB tersebut diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

1.	hasil Pemeriksaan; atau
2.	penghitungan secara jabatan karena: a. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau b. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh :
Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

SKPDKBT dapat diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

SKPDN diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

SKPDLB diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.

Jika berdasarkan pemeriksaan terdapat kekurangan pajak, maka jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika berdasarkan penghitungan secara jabatan terdapat kekurangan pajak, maka jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a.	kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBBKB dan PBJT; atau
b.	kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB dan SKPDKBT wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

pokok Pajak kurang bayar	=    Rp150.000.000,00.
sanksi bunga          (Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)	=    Rp9.900.000,00
sanksi kenaikan  (Rp150.000.000,00 x 50%)	=    Rp75.000.000,00
jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB	=    Rp234.900.000,00

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. Penelitian atas SPTPD tersebut meliputi:

1.	kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
2.	kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
3.	kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. STPD tersebut mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila hasil Penelitian atas SPTPD terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

1.	Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
2.	terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
3.	Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Sedangkan, untuk Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling sedikit untuk:

1.	pemberian NPWPD secara jabatan;
2.	penghapusan NPWPD;
3.	penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
4.	pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
5.	pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Alokasi Dana Keistimewaan
(Pasal 133 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Keistimewaan dapat diserahkan kepada kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pendanaan atas urusan keistimewaan diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/ kota.

Pengelolaan Dana Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.

 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

 

Pajak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

Berikut adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah:

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak tersebut antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

a.	alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.	alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
c.	kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda.

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. Atas dasar Penagihan Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan. Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

DBH terdiri atas:

a.	DBH pajak, terdiri atas: 1. Pajak Penghasilan; 2. Pajak Bumi dan Bangunan; dan 3. cukai hasil tembakau.
b.	DBH sumber daya alam, yang terdiri atas: 1. kehutanan; 2. mineral dan batubara; 3. minyak bumi dan gas bumi; 4. panas bumi; dan 5. perikanan.

Berdasarkan pagu DBH, alokasi DBH per Daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

a.	90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil, dan
b.	10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.

Persentase pembagian DBH dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain DBH, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya. DBH lainnya bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Daerah dan/atau prioritas nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
(Pasal 50, 51 (1), 52 (1), 53 (1), 54 (1), dan 55 (1) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a.	Makanan dan/atau Minuman; Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: 1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; 2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: • proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; • penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan • penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Contoh Penjualan dan/atau Penyerahan Makanan dan/atau Minuman Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen.  Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
b.	Tenaga Listrik; Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
c.	Jasa Perhotelan; Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 1. hotel; 2. hostel; 3. vila; 4. pondok wisata; 5. motel; 6. losmen; 7. wisma pariwisata; 8. pesanggrahan; 9. rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage; 10. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 11. Glamping. Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
d.	Jasa Parkir; Jasa Parkir meliputi: 1. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 2. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet);
e.	Jasa Kesenian dan Hiburan. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. kontes kecantikan; 4. kontes binaraga; 5. pameran; 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8. permainan ketangkasan; 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11. panti pijat dan pijat refleksi; dan 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

 

a.	pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
b.	pengelolaan TKD;
c.	pengelolaan Belanja Daerah;
d.	pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
e.	pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

a.	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
b.	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Objek OPSEN
(Pasal 81 dan 84 (1) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

a.	PKB;
b.	BBNKB; dan
c.	Pajak MBLB.

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Istilah Penting dalam UU HKPD
(Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022)

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. 
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
29. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
31. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
32. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
36. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
38. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
39. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
40. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
41. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
44. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
45. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
46. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
47. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
48. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
49. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
50. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
51. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
52. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
53. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
54. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
55. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
56. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
57. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
58. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
59. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
60. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
61. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
62. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
70. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
71. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
72. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
73. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
74. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
75. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
76. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
77. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
78. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
79. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
80. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
81. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
82. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.
83. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Untuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri termasuk yang pemungutannya bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:

a.	provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b.	kabupaten/kota penghasil tempat wajib pajak terdaftar sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen); dan
c.	kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

Pendaftaran Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.



DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah dibagikan kepada:

a.	provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen);
b.	kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan
c.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).

DBH cukai hasil tembakau digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persentase pembagian DBH tersebut dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Objek Pajak Reklame
(Pasal 60 (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

a.	Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b.	Reklame kain;
c.	Reklame melekat/stiker;
d.	Reklame selebaran;
e.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f.	Reklame udara;
g.	Reklame apung;
h.	Reklame film/slide; dan
i.	Reklame peragaan.

Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan Retribusi
(Pasal 98, 99 dan 100 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Sementara itu, evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda kabupaten/ kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Selanjutnya, gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda, baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dapat berupa persetujuan atau penolakan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Jika hasil evaluasi berupa penolakan, maka disertai dengan alasan penolakan. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan. Namun dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk rancangan Perda kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/ bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Dalam hal berdasarkan evaluasi Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi Selanjutnya, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/ bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Dalam hal berdasarkan evaluasi Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan evaluasi rancangan Perda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Pemberian sanksi tersebut oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU HKPD. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU HKPD.

Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

a.	keperluan dasar rumah tangga;
b.	pengairan pertanian rakyat;
c.	perikanan rakyat;
d.	keperluan keagamaan;
e.	kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
f.	kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

1.	Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.
2.	BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
3.	Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor.

Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.	Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
2.	Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
3.	Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

a.	iuran izin usaha pemanfaatan hutan; DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, dibagikan kepada: 1. provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan 2. kabupaten/kota penghasil sebesar 48% (empat puluh delapan persen).
b.	provisi sumber daya hutan; DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada: 1. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen); 2. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); 3. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen); dan 4. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).
c.	dana reboisasi. DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil. DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

a.

iuran tetap; DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: 1. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 2. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen). DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.

b.

iuran produksi. DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: 1. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen); 2. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); 3. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen); 4. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan 5. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen). DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada: a. provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen); b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan c. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah, porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

a.	provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen);
b.	kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
c.	kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
d.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
e.	kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam minyak bumi, yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

a.	Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
b.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
c.	kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam gas bumi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

a.	provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);
b.	kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
c.	kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
d.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan
e.	kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

a.	provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);
b.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan
c.	kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah, porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

a.	iuran tetap; dan
b.	iuran produksi.

DBH sumber daya alam panas bumi, termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:

a.	provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
b.	kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
c.	kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
d.	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
e.	kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

Dalam hal tidak terdapat kabupaten/kota pengolah, porsi kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

Objek BPHTB
(Pasal 44 (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a.	pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah.
b.	pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. di luar pelepasan hak.

 

Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

 

a)	kereta api;
b)	Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
c)	Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
d)	Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
e)	Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

 

 

Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. Bagian PBBKB untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. 

Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagian PAP untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.

Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. Bagian Pajak Rokok untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.


Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaanya
(Pasal 86 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Hasil penerimaan atas PKB dan Opsen PKB, PBJT atas tenaga listrik, Pajak Rokok, dan PAT baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

Besaran persentase tertentu dan kegiatan yang dibiayai diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a.	bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
b.	bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pengecualian Retribusi
(Pasal 26 (3) PP 35 Tahun 2023)

Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

a.	pendaftaran dan pendataan
b.	penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c.	pembayaran dan penyetoran;
d.	pelaporan;
e.	pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f.	pemeriksaan Pajak;
g.	penagihan Pajak dan Retribusi;
h.	keberatan;
i.	gugatan;
j.	penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
k.	pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

-	Seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB.
-	Seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi, untuk PAB.
-	Seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/kota, untuk PBB-P2.

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

-	Tidak memiliki tunggakan pajak.
-	Tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).


Pajak terutang ditetapkan berdasarkan:

•	Surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
•	Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
•	Hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

Pajak terutang ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak terutangnya pajak.

Dalam hal pajak terutang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pengenaan sanksi administratif tidak dilakukan, kecuali untuk PKB. PKB dan Opsen PKB terutang ditetapkan untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat dalam jangka waktu tersebut, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut.

PBB-P2 terutang ditetapkan berdasarkan SPOP. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

•	SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
•	Hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Besaran retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Dalam hal tarif retribusi dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

•	Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun.
•	Kerja sama pemanfaatan.
•	Bangun guna serah atau bangun serah guna.
•	Kerja sama penyediaan infrastruktur.

Penetapan Perkada dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

•	Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
•	Tidak menghambat iklim investasi di daerah.
•	Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi berupa:

a.	dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
b.	pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

a.	Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
b.	Pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar, yang meliputi: • bencana alam; • kebakaran; • kerusuhan massal atau huru-hara; • wabah penyakit; dan/atau • keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

1.	Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
2.	Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
3.	Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB, yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

 

1.	Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2.	Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

Kadaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum jangka waktu

a.	terbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.	ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Kepala Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Piutang Pajak yang dihapuskan ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan:

a.	pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
b.	hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Penagihan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Perkada.

 

1.	Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
2.	Termasuk dalam rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.

Objek Pajak MBLB
(Pasal 71 (1) UU Nomor 1 Tahun 2022)

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

a.	asbes;
b.	batu tulis;
c.	batu setengah permata;
d.	batu kapur;
e.	batu apung;
f.	batu permata;
g.	bentonit;
h.	dolomit;
i.	feldspar;
j.	garam batu (halite);
k.	grafit;
l.	granit/andesit;
m.	gips;
n.	kalsit;
o.	kaolin;
p.	leusit;
q.	magnesit;
r.	mika;
s.	marmer;
t.	nitrat;
u.	obsidian;
v.	oker;
w.	pasir dan kerikil;
x.	pasir kuarsa;
y.	perlit;
z.	fosfat;
aa.	talk;
bb.	tanah serap (fullers earth);
cc.	tanah diatom;
dd.	tanah liat;
ee.	tawas (alum);
ff.	tras;
gg.	yarosit;
hh.	zeolit;
ii.	basal;
jj.	trakhit;
kk.	belerang;
ll.	MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm.	MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:

a.	Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b.	Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
c.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:

a.	Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b.	hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
c.	SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
d.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Atas tagihan pajak yang disebabkan karena pajak terutang tidak atau kurang dibayar ataupun berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung, tulis, atau administratif lainnya, maka jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas tagihan pajak yang disebabkan karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; maka jumlah tagihan dalam STPD, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka penelitian, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan berisi keputusan berupa:

a.	mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
b.	membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
c.	menolak permohonan Wajib Pajak.Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak diatur dengan Perkada.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal yang dimaksud berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain. Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor.

Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

a.	kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
b.	kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
c.	untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d.	untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e.	untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan dengan Perkada dan diberitahukan kepada DPRD yang disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.

Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Penyesuaian Pemberian Insentif Pajak
(Pasal 99 (5), (6), (7), dan (8) PP Nomor 35 Tahun 2023)

1.	Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar dan kondisi tertentu objek pajak, dilakukan dengan memperhatikan faktor: a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
2.	Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3.	Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4.	Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi paling sedikit berupa 

a.	kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
b.	lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

a.	Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
b.	Mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
c.	Pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau 2. tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar, yang meliputi: • bencana alam; • kebakaran; • kerusuhan massal atau huru-hara; • wabah penyakit; dan/atau • keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
d.	Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Penganggaran Belanja Daerah
(Pasal 140 - 142 dan 144 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

a.	kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
b.	penganggaran terpadu; dan
c.	penganggaran berbasis kinerja.

 

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program pembangunan Daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
   
Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.


Standar Penyusunan Belanja Daerah
(Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Standar harga tersebut mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Alokasi Belanja Daerah
(Pasal 145 - 148 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan alokasi dana desa. Belanja Daerah yang  berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan. Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Adapun Belanja pegawai Daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, Kepala Daerah, dan anggota DPRD Belanja pegawai Daerah yang dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
 

Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah
(Pasal 149 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pengembangan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Pasal 150 - 151 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Adapun yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Aparatur pengelola Keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola Keuangan Daerah dan standardisasinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.


Pengawasan APBD
(Pasal 152 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap rancangan APBD ataupun pelaksanaan APBD dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden. Adapun yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam rangka menjalankan arahan Presiden untuk kepentingan strategis nasional dan untuk memberikan masukan yang bersifat lintas sektor.

Dalam melakukan pengawasan, lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melakukan penguatan terhadap kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Belanja Daerah dan pengawasan APBD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.	pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
b.	keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c.	keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,; dan
d.	penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik adalah:

a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
d.	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	menghentikan penyidikan; dan/atau
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik akan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

TKD terdiri atas:

a.	DBH;
b.	DAU;
c.	DAK;
d.	Dana Otonomi Khusus;
e.	Dana Keistimewaan; dan
f.	Dana Desa.

Pemerintah menetapkan kebijakan TKD. Kebijakan TKD tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya. Kebijakan TKD dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.


Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Kebijakan TKD dan besaran anggaran TKD dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.


Menteri mengalokasikan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan. Bagian dana TKD untuk Daerah persiapan dihitung secara proporsional dari alokasi dana TKD yang diterima Daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi. Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai dengan alokasi sebagai anggaran Belanja Daerah persiapan dalam APBD Daerah induk.

Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki keistimewaan, pengalokasian termasuk bagian dana TKD. Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dana TKD untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan. Ketentuan tersebut berlaku untuk Daerah baru yang undang-undang pembentukannya diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan.

Yang dimaksud dengan "dialokasikan secara mandiri" adalah alokasi TKD dalam statusnya sebagai daerah otonom baru yang perhitungannya sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai TKD.

Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, dana TKD untuk Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD yang dialokasikan untuk Daerah induk.

Proporsi dana TKD, antara lain dihitung berdasarkan:

•	jumlah penduduk,
•	luas wilayah,
•	target layanan,
•	lokasi, dan/atau
•	status Daerah penghasil DBH.

Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.


Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas Daerah. Penyaluran TKD dapat dilakukan secara langsung ke rekening penerima manfaat, seperti desa dan/atau sekolah. Dalam hal penyaluran TKD dilaksanakan dengan mekanisme tersebut, transaksi dimaksud tetap tercatat dalam APBD.

Penyaluran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:

a.	kemampuan Keuangan Negara;
b.	kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD; dan/atau
c.	kebijakan pengendalian Belanja Daerah dan kas Daerah,dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

Dalam rangka pengelolaan kas pemerintahan yang efektif dan efisien, penyaluran dilaksanakan dalam skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan akun tertentu yang dikelola oleh Pemerintah yang merepresentasikan rekening kas tiap-tiap Daerah.

Penetapan Pagu Nasional & Alokasi DAU
(Pasal 124 sampai 130 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a.	kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.	kemampuan Keuangan Negara;
c.	pagu TKD secara keseluruhan; dan
d.	target pembangunan nasional.

 

Penghitungan kebutuhan pelayanan publik juga mempertimbangkan kesinergisan pendanaan pelaksanaan urusan antara Pemerintah dan Daerah.

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya yang didalamnya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi Daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian Daerah.

DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi DAK
(Pasal 131 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

 

Adapun Kebijakan Pemerintah tersebut didasarkan pada:

 

DAK terdiri atas:

 

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya dan ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD. DAK juga dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

a.	Banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
b.	Pengajuan banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Alokasi Dana Desa
(Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa tidak mengisi dokumen surat pemberitahuan pajak benar dan lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja
(Pasal 135 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Ketentuan Pembentukan Dana Abadi
(Pasal 164 - 165 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan antara kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk: 

a.	Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya.
b.	Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah.
c.	Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Dana Abadi Daerah dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah. Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai yaitu penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal, fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah menjadi pendapatan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sinergi Pendanaan
(Pasal 167 dan 168 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/ atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan. Sinergi Pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau Pembiayaan Utang Daerah. Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/ atau tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
(Pasal 169 - 175 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pemerintah Pusat menyinergikan kebijakan fiskal nasional. Sinergi dimaksud dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan Daerah yang terintegrasi antara lain adalah refocusing, penyesuaian Belanja Daerah dan belanja pusat, mendukung kebijakan anti-cyclical, serta penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui:

Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat Dan Daerah.
Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sinergi kebijakan fiskal nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah mempertimbangkan berbagai usulan program strategis Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundangundangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah tersebut dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional.

Penetapan Batas Maksimal Defisit APBD Dan Pembiayaan Utang Daerah
Penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

a.	Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan perekonomian nasional;
b.	jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan; dan
c.	jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.

Pengendalian Dalam Kondisi Darurat
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah memburuknya kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi dan peran APBN dan APBD tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain:

a.	proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan;
b.	proyeksi penurunan pendapatan negara/Daerah dan/atau meningkatnya belanja negara/Daerah secara signifikan; dan/atau
c.	adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pengendalian dalam kondisi darurat dilakukan dengan ketentuan:

a.	Pemerintah Pusat dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD;
b.	Pemerintah Pusat dapat melakukan penyesuaian besaran batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah; dan
c.	ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD dan penyesuaian batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana disebutkan pada poin a dan b, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sinergi Bagan Akun Standar
Sinergi bagan akun standar merupakan upaya sinergi dan pengintegrasian antara bagan akun standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Sinergi kebijakan fiskal nasional juga didukung dengan:

1.	Penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah. Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah meliputi informasi keuangan, informasi kinerja, informasi publik, informasi eksekutif, dan informasi terkait lainnya termasuk data transaksi Pemerintah Daerah, selaras dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan bagan akun standar untuk Pemerintah Pusat, dengan tujuan menciptakan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan. Pemerintah Pusat membangun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional. Informasi lainnya antara lain adalah informasi kepegawaian dan layanan pengadaan barang dan jasa.
2.	Penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional Dalam rangka penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional, Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.
3.	Pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada - Pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; - Likuiditas Keuangan Daerah; - SiLPA; serta - Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan Daerah.   Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.   Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pembiayaaan Utang Daerah
(Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi Pinjaman Derah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan ketentuan: 

a.	Pemerintah Pusat tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah
b.	Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
c.	Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD.
d.	Dalam hal kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, Kepala Daerah dapat melakukan Pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.


Pinjaman Daerah
(Pasal 155 - 156  UU Nomor 1 Tahun 2022)

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional dan syariah yang bersumber dari:

a.	Pemerintah, melalui Menteri Keuangan yang dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dianggap mampu oleh Menteri Keuangan, setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
b.	Pemerintah daerah lain.
c.	Lembaga Keuangan Bank.
d.	Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:

a.	Pengelolaan kas, dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
b.	Pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
c.	Pengelolaan portofolio utang daerah.
d.	Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
(Pasal 157 - 158 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1.	Diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
2.	Dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.	Khusus untuk penerbitan Sukuk Daerah, dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
4.	Barang milik daerah dan/atau objek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan ataupun selain tanah dan/atau bangunan (barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas), dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah namun tidak dimaksudkan sebagai jaminan penerbitan Sukuk Daerah. Aset daerah tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk daerah.

 
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:

a.	Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
b.	Pengelolaan portofolio utang Daerah.
c.	Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
(Pasal 159 - 163 UU Nomor 1 Tahun 2022)

Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan utang daerah dengan ketentuan antara lain:

a.	Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain termasuk diantaranya barang milik daerah.
b.	Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo yang dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban Pembiayaan Utang Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
c.	Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat yang telah jatuh tempo, Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan dana DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah, diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.