Dasar Hukum
(Pasal 1A UU Nomor 11 Tahun 2020 s.t.d.t.d UU 6 Tahun 2023)

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-153/PJ/2002 Tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya Sebagaimana Telah  Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 4/PJ/2008.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ./2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2022 Tentang Faktur Pajak
14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-546/PJ/2000 tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan dan Restrukturisasi Utang Usaha.
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ.3/1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi.
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.54/1999 tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan.
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan.
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.54/2000 tentang Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Interkoneksi  antar Perusahaan Telekomunikasi.
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.32/2000 tentang Penegasan PPN atas Jasa Keagenan (Penjualan Tiket).
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.51/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengusaha Bidang Real Estat dan Industrial Estat.
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer).
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan.
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 tentang Penjelasan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan  Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
24. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-393/PJ.02/2016 tentang Penegasan Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A jo. 40/PMK.03/2010 Pasal 7 jo. 197/PMK.03/2013)

Subjek Pajak PPN
Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Yang Wajib Dikukuhkan Sebagai PKP
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A jo. 40/PMK.03/2010 Pasal 7 jo. 197/PMK.03/2013)

wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
(Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. memungut pajak yang terutang;
3. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP.

Hak yang diperoleh jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP;
2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN.

Pencabutan PKP
(PMK No 197/PMK.03/2013 jo. PER - 04/PJ/2020)

Pasal 54 PER - 04/PJ/2020
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP terhadap Pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PPN, berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan.

Dalam hal PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan pengukuhan PKP diajukan oleh keluarga sedarah atau semenda.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan oleh Kepala KPP berdasarkan:

1. hasil Pemeriksaan; atau
2. hasil penelitian administrasi.

Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan, Kepala KPP juga dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap:

1. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif
2. PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain
3. PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
4. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya
5. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi
6. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ditolak
7. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan
8. PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
9. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
10. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia.

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan, Kepala KPP memberikan Keputusan berupa:

1. menerima permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP; atau
2. menolak permohonan pencabutan pengukuhan PKP dengan menerbitan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha masih memenuhi ketentuan sebagai PKP.

Jangka Waktu Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
(Pasal 57 PER - 04/PJ/2020)

Penerbitan keputusan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal BPE atau tanggal BPS. Apabila Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, permohonan PKP dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir.

Transaksi antar Pengusaha yang Memiliki Hubungan Istimewa
(Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1994 s.t.d.t.d UU 6 Nomor 2023)

Jika terdapat transaksi antar PKP yang memiliki Hubungan Istimewa maka:

Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP itu dilakukan.

Hubungan Istimewa dianggap ada apabila :

Objek PPN
(Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023, Objek PPN terdiri dari :

Penyerahan barang/jasa tersebut akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut :

Barang Kena Pajak
(Pasal 1A UU No. 11 Tahun 2020 s.t.d.t.d UU No. 6 Tahun 2023)

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dll).

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
2. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
3. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
6. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
7. dihapus; dan
8. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

1. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
4. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN.

1. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jasa Kena Pajak
(UU Nomor 42 Tahun 2009)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. (Pasal 1 angka 5 dan 6 UU Nomor 42 Tahun 2009)

Contoh : jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dll.
Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan lain oleh Undang-Undang PPN itu sendiri (negative list).

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN
(Pasal 4A ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2021)

Jenis-jenis Jasa yang Tidak Dikenakan PPN adalah :

1. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :   
• jasa pelayanan rumah ibadah;
• jasa pemberian khotbah atau dakwah;
• jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
• jasa lainnya di bidang keagamaan.
2. Jasa di bidang kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Jasa di bidang perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
5. Jasa Penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Identifikasi Suatu Kegiatan/Transaksi sebagai Objek PPN

Pengujian atau tes berikut ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan atau transaksi merupakan objek PPN atau bukan.

Objek PPnBM
(Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Di samping pengenaan PPN, dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Dengan pertimbangan bahwa :

1. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
2. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;
3. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
4. perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah adalah :

1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Selain itu, pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan:

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPnBM. Oleh karena itu PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang.

Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu :

1. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, atau
2. impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM.

Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM
(33/PMK.010/2017)

Berikut adalah Daftar Kendaraan Bermotor yang atas Penyerahan atau Impornya Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Jenis Barang Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM
(96/PMK.03/2021 s.t.d.t.d 15/PMK.03/2023)

Daftar jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai
(Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenai PPnBM.

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Jenis Barang yang dikenakan PPnBM atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengelompokan barang-barang yang terkena PPnBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang-barang tersebut, di samping didasarkan pula pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Dalam hal terhadap barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan PPnBM, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPnBM dengan tarif 0% (nol persen). PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.011/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak   
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor

Tempat Pengkreditan
(Pasal 22 PP Nomor 44 Tahun 2022 jo. SE-21/PJ.5/2001)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Yang dimaksud dengan “tempat pengkreditan Pajak Masukan” merupakan di tempat Pengusaha diadministrasikan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

PT A yang berkedudukan di Kabupaten Gresik dan telah diadministrasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, melakukan impor Barang Kena Pajak melalui pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya. Atas impor Barang Kena Pajak tersebut, PT A mengkreditkan Pajak Masukan di Kabupaten Gresik dan tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat selain tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A yang kantor pusatnya di Kota Jakarta Pusat dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu memiliki pabrik yang terletak di Kota Surakarta dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pemberitahuan impor barang dalam rangka impor Barang Kena Pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak kantor pusat di Kota Jakarta Pusat. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Kota Surakarta dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam pemberitahuan impor barang tersebut.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat menetapkan tempat lain selain tempat dilakukannya impor Barang Kena Pajak, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak tertentu yang pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya ditetapkan secara terpusat.

Syarat yang harus Dipenuhi untuk Mengajukan Permohonan Tempat Lain sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan
(SE - 21/PJ.5/2001)

Permohonan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selain tempat di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dapat dikabulkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Kepala Kantor Wilayah sebelum memutuskan untuk memberikan ijin tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan, perlu melakukan permintaan konfirmasi ke KPP yang mengadministrasikan/seharusnya mengadministrasikan Faktur Pajak tersebut untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dimintakan dikreditkan di tempat lain belum dikreditkan di KPP lokasi.

Permintaan konfirmasi dapat menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang dimintakan konfirmasi harus memberikan jawaban paling lambat 2 minggu terhitung sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi.

Kepala Kantor Wilayah DJP harus memberikan jawaban atas permohonan ijin tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan paling lambat 1 bulan setelah permohonan diterima.

Izin untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut hanya menyangkut persetujuan untuk tempat pengkreditan Pajak Masukan. Sehingga Pajak Masukan tersebut baru dapat dikreditkan apabila Faktur Pajak-nya telah memenuhi ketentuan antara lain merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan ketentuan lain yang berkenaan dengan pengkreditan Pajak Masukan baik secara formal maupun material. Izin pengkreditan Pajak Masukan tersebut harus menyebutkan secara jelas nilai PPN, nomor, dan tanggal Faktur Pajak yang diijinkan untuk dikreditkan di tempat lain.

Pengusaha Kecil
(UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. 68/PMK.03/2010 jo. 197/PMK.03/2013)

Pengertian Pengusaha Kecil
(Pasal1 197/PMK.03/2013)
Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penyerahan yang Dilakukan oleh Pengusaha Kecil
(Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. Pasal 2 68/PMK.03/2010)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diwajibkan terhadap Pengusaha Kena Pajak pada umumnya. Ketentuan tidak dikenakan PPN tidak berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang Wajib Mendaftarkan Diri untuk Dikukuhkan sebagai PKP
(Pasal 4 197/PMK.03/2013)

Pengusaha kecil yang omzetnya telah melampaui batasan peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh :
Bapak Rizal terdaftar di KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua memiliki toko onderdil mobil di Pusat Onderdil Fatmawati, omzet bulan Januari 2023 s.d. April 2023 mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara omzet bulan Mei 2023 adalah Rp 400 Juta. Dengan demikian, batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Mei 2023, sehingga Bapak Meidi harus segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kepada KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua selambat-lambatnya 30 Juni 2023.

Pengusaha yang Telah Melampaui Batasan Omzet Rp 4,8 miliar Tetapi Tidak Melaporkan Usahanya untuk Dikukuhkan sebagai PKP
(Pasal 5 197/PMK.03/2013 )

Pengusaha Kena Pajak telah melampaui batasan omzet Rp 4,8 miliar dapat dikukuhkan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh:
Jika Bapak Rizal (seperti contoh di atas) tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dan berdasarkan hasil ekstensifikasi pada bulan Desember 2023 diketahui bahwa batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui pada bulan Mei 2023, maka saat pengukuhan sebagai PKP terhitung sejak bulan Mei 2023 dan atas PPN terutang bulan Mei 2023 s.d. November 2023 beserta sanksi bunga 2 % sebulan dari PPN terutang.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pengertian
(Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. PP Nomor 44 Tahun 2022)

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Nilai Lain
(75/PMK.03/2010 jo 102/PMK.011/2011 jo. 121/PMK.03/2015 jo. 62/PMK.03/2022 jo. PMK 63/PMK.03/2022 jo. 66/PMK.03/2022 jo. 71/PMK.03/2022)

Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang dapat berupa:

Nilai Lain ditetapkan sebagai berikut:

Mekanisme Pengkreditan
(Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama (misalnya Faktur Pajak-nya diterima terlambat), Pajak Masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasikan) pada harga perolehan BKP/JKP.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Misalnya, Faktur Pajak Masukan bulan

April 2023 baru diterima oleh PKP pada bulan November 2023, Faktur Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa April 2023.

Pengkreditan Masa Tidak Sama
(Pasal 9 ayat 9 UU Nomor 7 Tahun 2021 jo. SE-02/PJ/2020)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU PPN.

Dalam hal jangka waktu 3 bulan telah terlampaui, pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan. Berlaku juga terhadap Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Contoh :

1. PT A melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Februari 2020 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Pajak Februari 2020.
2. Pajak Masukan atas pembelian mesin sebagaimana dimaksud pada Contoh Kasus 1 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Februari 2020 atau pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Maret 2020, April 2020, atau Mei 2020.
3. PT B melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020, namun Faktur Pajaknya baru diterima oleh PT B pada bulan Juni 2020. PT B telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, April 2020, dan Mei 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, April 2020, atau Mei 2020.
4. PT C melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020, namun Faktur Pajaknya baru diterima oleh PT C pada bulan Juni 2020. PT C telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, dan April 2020, tetapi belum menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, atau April 2020, atau melalui penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2020.
5. Pada tanggal 5 Februari 2020, PT D membayar PPN atas impor mesin. PPN Impor yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran, yaitu Masa Pajak Februari 2020, atau pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Maret 2020, April 2020, atau Mei 2020.
6. Atas Impor mesin sebagaimana dimaksud pada Contoh Kasus 5 di atas, diterbitkan surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dan terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 4 November 2020. Kekurangan PPN Impor tersebut telah dibayar oleh PT D pada tanggal 10 November 2020. PPN Impor yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran, yaitu Masa Pajak November 2020, atau pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Desember 2020, Januari 2021, atau Februari 2021.

Pengkreditan Pajak Masukan Yang Tidak Dilaporkan dan/atau Ditemukan Pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan
(Pasal 9 ayat 9b UU Nomor 7 Tahun 2021 jo 18/PMK.03/2021)

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan yaitu PPN yang tercantum dalam:

1. Faktur Pajak; dan/atau
2. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan dilakukan pada saat pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen yang:

1. diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan; dan/atau
2. ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP.

Contoh 1:

PT L merupakan badan usaha yang bergerak dalam industri manufaktur otomotif. PT L telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2016. Pada bulan Agustus 2020, KPP Madya PQR melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT L atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, PT L memberitahukan Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Februari 2018 kepada pemeriksa pajak dengan menyampaikan dokumen bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak dimaksud.

Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada PT L pada tanggal 20 Oktober 2020 dan ketetapan pajak diterbitkan oleh KPP Madya PQR pada tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Masukan yang diberitahukan oleh PT L tidak dapat dikreditkan karena surat pemberitahuan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PT L sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku (tanggal 2 November 2020).

Contoh 2:

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2017. KPP Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2019 di bulan Oktober 2021. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan Faktur Pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada Masa Pajak Juli 2019, namun belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang ditemukan tersebut sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengertian
(UU Nomor 42 Tahun 2009 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023)

Faktur pajak adalah :

1. Bukti pungutan pajak (PPN/PPn BM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP; atau
2. Bukti pungutan pajak (PPN/PPn BM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan, artinya Faktur Penjualan dapat sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak.

Penggunaan Metode “QQ” pada Faktur Pajak

Impor Inden
(539/KMK.04/1990)

Impor Inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi (handling fee) dari indentor.

Kegiatan Usaha di Bidang Impor atas Dasar Inden ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990.

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah perpajakannya :

1. Importir yang melakukan impor atas dasar inden diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak.
2. Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pos Lalu Bea tempat pemasukan Pemberitahuan Impor Barang wajib membubuhkan cap "Impor atas Dasar Inden" pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang yang bersangkutan.
3. importir yang melakukan impor atas dasar inden wajib melunasi PPN dan/atau PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan pihak importir yang melakukan impor atas dasar inden tidak diperkenankan mengkreditkan PPN yang terutang tersebut.
4. PPN yang telah dilunasi oleh importir yang melakukan impor atas dasar inden dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran yang terutang oleh Indentor yang bersangkutan dengan bukti Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal importir yang melakukan impor atas dasar inden tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud pada angka 1 di atas maka impor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri.
6. Dalam hal importir melakukan impor atas biaya sendiri maka penyerahan barang kena pajak oleh importir terutang pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) dan pajak pertambahan nilai yang telah dibayar oleh importir dalam rangka pemasukan barang (impor) tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang terutang tersebut.

Ekspor yang Menggunakan Nama/Kuota Eksportir Lain
(SE-47/PJ/2008)

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya ekspor dapat dilakukan untuk dan atas nama eksportir itu sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain. Ekspor yang dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain diatur dalam SE-25/PJ.32/1989 dan SE-19/PJ.32/1990, dimana dalam transaksi ini tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/kuota “QQ” eksportir pemilik barang.

Pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2008 peraturan mengenai kegiatan ekspor yang menggunakan nama/kuota ekportir lain tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 
Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
(SE-129/PJ/2010 jo. SE-10/PJ.42/1994)

Sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 17 November 1991 adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Mekanisme pengenaan PPN:

1. Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditanda tangani oleh lessor dan lesse.
2. Perjanjian jual beli barang modal sebagai objek perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditanda tangani oleh supplier dan lessor.
3. Supplier menyerahkan barang modal kepada lessee sesuai dengan permintaan lessor.
4. Supplier menyerahkan barang modal secara yuridis kepada lessor selaku pemegang hak milik atas barang modal yang menjadi objek perjanjian.
5. Supplier membuat dan menyerahkan faktur pajak kepada lessor dengan menuliskan pada faktur pajak nama lessor qq lessee.
6. Lessor membayar PPN kepada supplier, namun PPN ini bukan merupakan pajak masukan bagi lessor.
7. Lessor menyerahkan faktur pajak kepada lessee agar supaya pajak masukan dapat dikreditkan oleh lessee.
8. Lessor melakukan reimbursement atas faktur pajak yang telah dibayarkan kepada lessee.

Lebih lanjut mengenai perlakuan PPh dan PPN terhadap perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang diisyaratkan dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 diatur melalui SE-10/PJ.42/1994.

Pada tanggal 29 November 2010 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-129/PJ/2010 perihal Perlakuan PPh dan PPN terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dinyatakan tidak berlaku

Kontrak kerja yang disubkan kepada pihak ketiga karena pihak utama selaku penandatangan kontrak tidak memiliki kemampuan secara langsung  melaksanakan proyek dalam kontrak kerja
(SE-47/PJ/2008 jo. SE-10/PJ.42/1994)

Pada dasarnya penggunaan metode q.q. pada Faktur Pajak tidak diatur dalam Undang-Undang PPN, namun untuk lebih memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada Pengusaha Kena Pajak maka penggunaan metode q.q. pada Faktur Pajak dapat dimungkinkan sepanjang Pengusaha Kena Pajak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan fiskus tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Sebenarnya penerbitan Faktur Pajak dapat dilakukan dengan mekanisme biasa, namun pada kenyataannya banyak PKP yang mengajukan permohonan agar dapat menggunakan metode q.q. pada Faktur Pajak dengan alasan kepraktisan, dan karena harga yang diajukan kontraktor utama kepada pemilik proyek adalah sama dengan harga yang diajukan oleh Sub Kontraktor kepada Kontraktor

Utama (tidak terdapat perubahan harga, Kontraktor Utama hanya mendapat komisi saja).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka metode “QQ” pada faktur pajak dapat diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Sub Kontraktor, pada kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP" agar dicantumkan "Nama Kontraktor Utama q.q. Nama Pemilik Proyek". Alamat dan NPWP pada Faktur Pajak dicantumkan Nama dan Alamat Pemilik Proyek. Asli lembar kesatu Faktur Pajak tersebut hanya untuk Pemilik Proyek, sehingga dengan demikian yang berhak mengkreditkan Pajak Masukannya adalah Pemilik Proyek.
2. PPN dipungut dan disetor oleh Pemilik Proyek selaku Badan Pemungut untuk dan atas nama Sub Kontraktor. Pada Surat Setoran Pajak (SSP), dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq Nama Sub Kontraktor". Alamat dan NPWP dicantumkan Alamat dan NPWP Sub Kontraktor. Sedangkan NPWP Kontraktor Utama dicantumkan di bawah kotak NPWP. Kolom KPP pada sudut kiri atas SSP dicantumkan KPP tempat Sub Kontraktor terdaftar/dikukuhkan. SSP lembar kesatu hanya untuk Sub  Kontraktor.
3. Kontraktor Utama selaku agen tidak berhak mengkreditkan atau meminta restitusi atas PPN yang dipungut oleh Pemilik Proyek selaku pemungut PPN untuk dan atas nama Sub Kontraktor. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Kontraktor Utama selaku agen hanya yang berhubungan langsung dengan jasa keagenan.
4. Kontraktor Utama selaku agen wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas penyerahan jasa keagenan sebesar 10% dari komisi yang diterima, dan menyetorkan serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mekanisme biasa).

Pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2008 peraturan mengenai “Kontrak kerja yang disubkan kepada pihak ketiga karena pihak utama selaku penandatangan kontrak tidak memiliki kemampuan secara langsung melaksanakan proyek dalam kontrak kerja" tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada SE-47/PJ/2008 mengenai pencabutan peraturan terkait dengan penggunaan metode “QQ” walupun tidak  secara  eksplisit disebutkan mengenai pencabutan SE-10/PJ.42/1994 atas metode qq dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi serta 539/KMK.04/1990 mengenai penggunaan qq pada impor inden.

Namun mungkin pada dasarnya pihak Direktorat Jenderal Pajak  bermaksud untuk mencabut semua peraturan yang mengatur mengenai penggunaan faktur pajak   dengan metode QQ dalam rangka mendukung terciptanya good governance sehingga jika ditemukan transaksi dimana akan diterapkan metode “QQ” pada faktur pajak maka lebih baik jika kita menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing masing.

Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya dikenakan PPN 0%
(32/PMK.010/2019)

Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

Kegiatan pelayanan yaitu:

1. kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
2. kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean; atau
3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara:
1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau
2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean,
3. berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak.

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean meliputi:

1. jasa maklon;
2. jasa perbaikan dan perawatan; dan
3. jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor.

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean yaitu jasa konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean.

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean meliputi:

1. jasa teknologi dan informasi;
2. jasa penelitian dan pengembangan (research and development);
3. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
4. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering Services), jasa konsultansi pemasaran (marketing Services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
5. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan
6. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi syarat sbb :

• spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
• bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;
• kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
• pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang

Jasa teknologi dan informasi meliputi:

1. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
2. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (Hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
3. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
4. layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
5. layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;
6. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data Processing), dan konfigurasi piranti keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer;
7. layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan penyedia layanan cloud computing atau web hosting; dan
8. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis.

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data meliputi:

1. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
2. layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
3. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
4. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Pelaporan Nota Retur dalam SPT Masa PPN

• Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan/atau Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak
• Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh Pembeli atau Penerima Jasa dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak atau Pembatalan Jasa Kena Pajak .
• Nota Retur yang dibuat oleh pembeli dan yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN, agar dapat mengurangi PPN/PPnBM yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebelumnya
• Pengurangan PPN dan PPnBM oleh PKP penjual dilakukan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
• Dalam hal Nota Retur belum dapat diperhitungkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitungkan oleh PKP penjual dalam Masa Pajak diterimanya Nota Retur tersebut.
• Pengurangan PPN dan PPnBM, harta, atau pengurangan biaya oleh pembeli dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.

Retur Mengurangi PPN/Harta/Biaya
(UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. 65/PMK.03/2010)

Pengembalian BKP

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh Pembeli, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi:

1. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
2. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
3. biaya atau harta bagi Pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya.

Pembatalan JKP

Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

1. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
2. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
3. biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Pengembalian Pendahuluan atas Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
(39/PMK.03/2018 s.t.d.t.d. 209/PMK.03/2021)

Restitusi Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional
(162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d 33/PMK.03/2018)

Pengertian

Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.

Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Badan Internasional adalah suatu badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan  Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.

Pejabat Badan Internasional adalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Ketentuan umum

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing hanya dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan berdasarkan asas timbal balik yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, serta mempertimbangkan batas minimum pembelian barang atau jasa di luar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu negara (minimum purchase requirement) dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pembebasan PPN dan/atau PPnBM

*Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor roda empat.

Permohonan dan Pelaksanaan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM

Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya mengajukan permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dan selanjutnya, dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor sesuai dengan ketentuan Kepabeanan yang berlaku.

Tempat Terutang PPN
(Pasal 12 UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d. UU 6 Tahun 2023 jo. PER - 4/PJ/2010)

Terdapat beberapa tempat terutang PPN, yaitu :

• Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Pengusaha Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Pengusaha Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP;
• Atas Impor BKP adalah di tempat dimasukannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;
• Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak;
• Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan;

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat di atas sebagai tempat PPN terutang atas ekspor BKP, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.

Tempat Terutangnya PPN bagi PKP Orang Pribadi
(PER - 4/PJ/2010)

Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain.

Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud di atas yang mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dikukuhkan dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya.

Penghitungan dan Pelaporan
(UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. 40/PMK.03/2010 jo. SE-147/PJ/2010)

PPN terutang :

1. Disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak; dapat dikreditkan pada masa pajak terutang/masa pajak berikutnya sesuai pengkreditan PM
2. Dilaporkan dalam SPT Masa bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan paling lama 3 bulan setelah masa pajak yang yang bersangkutan.

Ketentuan pengisian “SSP” (dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak) :

1. Kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” : diisi nama dan alamat pihak yang menyerahkan PPN JLN
2. Kolom “NPWP” : diisi angka 0 (nol), kecuali kode KPP diisi kode KPP Pihak yang memanfaatkan
3. Kolom “Masa Pajak” : diisikan masa pajak saat  terutang
4. Kolom “Wajib Pajak/Penyetor”: diisi nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan

Pengawasan Pemenuhan Kewajiban PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan wajib melakukan pengawasan kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan.
2. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan upaya untuk mencari data kegiatan membangun sendiri dengan melakukan canvassing (penyisiran).
3. Pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri dilakukan berdasarkan:
1. data penyetoran dan pelaporan;
2. hasil analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan;
3. data hasil canvassing (penyisiran);
4. data hasil pengamatan potensi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
5. data hasil visit (kunjungan lapangan);
6. hasil Sensus Pajak Nasional; dan
7. data dari pihak ketiga.
4. Pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan membangun sendiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan pengawasan berdasarkan data hasil analisis SPT dan laporan keuangan serta hasil visit (kunjungan lapangan)
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan pengawasan berdasarkan data hasil Sensus Pajak Nasional
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengawasan. Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah orang pribadi atau badan:

   1)	tidak melakukan kewajiban penyetoran dan/atau kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri; atau
   2)	telah melakukan kewajiban penyetoran atau kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri namun terdapat indikasi penyetoran atau pelaporan yang tidak wajar.

Sentralisasi Tempat PPN Terutang
(PER-8/PJ./2010 jo. PER-11/PJ/2020)

Pengusaha yang dapat mengajukan sentralisasi tempat PPN terutang:

Tempat yang tidak dapat dipilih sebagai tempat PPN terutang:

Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang :

1. berada di Tempat Penimbunan Berikat termasuk di dalamnya Kawasan Berikat;
2. berada di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. berada di Kawasan Bebas;
4. berada di Kawasan berfasilitas lainnya;
5. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; dan/atau
6. memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan,

tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang atau tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.

Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan/atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan, tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Pemberitahuan Sentralisasi Tempat PPN Terutang
(PER-11/PJ/2020 )

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberitahuan :

Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Sentralisasi Tempat PPN Terutang bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik
(PER-11/PJ/2020 )

Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Sentralisasi Tempat PPN Terutang bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Selain Media Elektronik
(Pasal 11 KEP-128/PJ./2003)

Permohonan sentralisasi diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit memuat :

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepala Kanwil belum memberikan keputusan, maka permohonan PKP dianggap diterima dan surat keputusan persetujuan pemusatan diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dianggap diterima.

Keputusan persetujuan pemusatan tempat PPN terutang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya pemusatan.

PKP tidak dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat PPN terutang untuk tempat kegiatan usaha dimana pabrik terletak. Keputusan pemusatan tempat PPN terutang untuk Pabrikan yang telah diberikan sebelum diterbitkannya KEP-128/PJ/2003 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Fiskus akan melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) untuk meyakinkan bahwa persyaratan di atas telah terpenuhi.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal permintaan pemeriksaan, Kepala Kantor KPP tidak memberikan laporan hasil pemeriksaan, maka keputusan pemusatan dianggap diterima.

Dalam hal KPP memberikan hasil laporan PSL yang berbeda-beda, maka Kepala Kanwil dapat menolak atau mengabulkan sebagian permohonan pemusatan tempat PPN terutang.

Saat Terutangnya PPnBM atas BKP yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Antar Cabang
(PER-8/PJ./2010)

Saat Terutangnya PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Antar Cabang adalah sebagai berikut :

Tata Cara Pembuatan Nota Retur
(UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. 65/PMK.03/2010)

Pengembalian BKP

Pembatalan JKP

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
(PER - 16/PJ/2021)

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
2. bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
3. bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher;
4. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
5. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
6. tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
7. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
8. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;
9. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
10. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);
11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut;
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP;
15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;
18. bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
19. dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:

    1)	pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
    2)	invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
    3)	invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;

22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:

    1)	pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
    2)	invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
    3)	invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;

24.  SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; dan
25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:

    1)	bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik;
    2)	bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau
    3)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf j, huruf 1, huruf m, dan huruf s paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan;
2. nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir, dalam hal ekspor;
3. jenis BKP dan/atau JKP;
4. Dasar Pengenaan Pajak; dan
5. jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan atau nama dan NPWP penjual;
2. jenis BKP dan/atau JKP;
3. Dasar Pengenaan Pajak; dan
4. jumlah PPN yang dipungut.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf t dan huruf u paling sedikit memuat:

1. Nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP; dan
2. jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atau dilunasi.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf v, huruf w, dan huruf x paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan NPWP Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus; dan
2. jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atau dilunasi.

Cara Penghitungan PPN
(Pasal 8A UU Nomor 7 tahun 2021 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.5/2001 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Tempat Lain sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan dan Tempat Lain sebagai Tempat Pajak Terutang atas Ekspor.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.5/2020 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak yang Tidak Sama.

Aktiva yang Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

Dalam Undang-Undang HPP, Pasal 9 ayat (8) huruf c, yang mengatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan tidak diberlakukan bagi perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan, telah dihapus.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan perpajakan terbaru, Pajak Masukan atas perolehan sedan dan station wagon dapat dikreditkan dan atas penjualan atau penyerahan aset yang masih tersisa pada saat likuidasi berupa sedan dan station wagon terutang PPN.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak

PPN atas Penyerahan Film Rekaman Video

Produk Rekaman Gambar adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat di atas media rekaman Video Compact Disc (CVCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) pita kaset (VHS), atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik, tidak termasuk produk rekaman gambar yang berisi:

1. lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
2. tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa dan pelajaran agama;
3. software program komputer.

Untuk keperluan penebusan stiker PPN, produk rekaman gambar dikelompokkan berdasarkan harga jual eceran menjadi sebagai berikut :

Tata Cara Pengajuan Permohonan Stiker Lunas PPN

Permohonan diajukan oleh Produsen Produk Rekaman Suara kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat produsen tersebut terdaftar.

Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :

1. asli untuk Kepala Kantor Wilayah DJP
2. foto copy untuk Produsen Produk Rekaman Suara

Permohonan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. foto copy surat Surat Izin Usaha Industri Rekaman/Surat Izin Usaha Perdagangan.
3. surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain dalam pengurusan permohonan stiker lunas PPN.
4. surat rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Rekaman yang ditunjuk.
5. daftar rekapitulasi Faktur Pajak Masukan yang akan diperhitungkan dalam penebusan Stiker Lunas PPN.
6. asli dan foto copy Faktur Pajak Masukan yang akan diperhitungkan.
7. surat pernyataan keabsahan Faktur Pajak.
8. kode stiker lunas PPN.
9. asli dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP).
10. asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Masa PPN Untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir sebelum pengajuan penebusan stiker.

Asosiasi Pengusaha Rekaman yang Ditunjuk untuk Memberikan Rekomendasi yang Diperlukan dalam Rangka Penebusan Stiker Lunas PPN
(PER - 4/PJ/2008)

Asosiasi pengusaha rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker Lunas PPN, adalah :

1. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2. ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3. PAPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
4. ASA-PRI (Asosiasi Artis-Produser Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
5. GAPERINDO (Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
6. APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
7. Asosiasi lainnya yang ditetapkan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN Oleh PKP Pembeli Sebenarnya
(UU Nomor 42 tahun 2009 s.t.d.t,d UU 7 Tahun 2021 Pasal 16E jo.KEP-546/PJ/2000 jo. SE-12/PJ.54/1999)

PPN Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu

Dasar Pengenaan Pajak
(jo.  PER - 32/PJ/2016 jo. PER-4/PJ/2008)

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara adalah Harga Jual Rata-rata, yaitu :

Saat Terutang PPN

Atas Aktiva/Persediaan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:

1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.

Dasar Hukum

PPN atas Jasa Exchanger Aset Kripto

Contoh Layanan Jasa dan Penghasilan Exchanger

• jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
• jasa penarikan dana (withdrawal);
• penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
• penyerahan jasa deposit;
• penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet);
• jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

PPN atas Jasa Exchanger Aset Kripto

PPN = 1% x 10% x Nilai Transaksi

Contoh Penghitungan

Tuan A memiliki 1 koin Aset Kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 5 Mei 2022, melalui platform yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, Tuan A menjual 0,7 koin Aset Kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin Aset Kripto, pada harga 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bappebti. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. Memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan A sebesar = 0,1% x (0,7 koin x Rp500.000.000,00) = Rp350.000,00;
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar = 1% x 10% x (0,7 koin x Rp500.000.000,00) = Rp350.000,00;
3. Membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. Menyetorkan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022; dan
5. Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 pada SPT Masa Unifikasi Masa Mei dan melaporkan  pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT bagi Pihak Lain Masa Mei, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022.

PPN atas Liquified Petroleum Gas Tertentu

Mendefinisi Mobil Jenis Station Wagon

Perubahan Aturan Pengkreditan Pajak Masukan dalam Undang-Undang HPP

Menghapus ketentuan mengenai larangan pengkreditan PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dengan demikian, per tanggal 1 April 2022, PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon dapat dikreditkan.
Hal ini diatur dalam perubahan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang PPN.

Definsi Station Wagon Menurut Wikipedia

Mengingat bahwa peraturan perpajakan belum ada yang memberikan definisi dan penjelasan spesifikasi station wagon, maka akan diberikan referensi yang memadai agar bisa mendefiniskan kendaraan (mobil) apa saja yang masuk kriteria sebagai station wagon.

Station Wagon Menurut Wikipedia

"A station wagon or estate car is a body style variant of a sedan/saloon with its roof extended rearward[1] over a shared passenger/cargo volume with access at the back via a third or fifth door (the liftgate or tailgate), instead of a trunk lid. The body style transforms a standard three-box design into a two-box design — to include an A, B & C-pillar, as well as a D pillar. Station wagons feature flexibility to allow configurations that either favor passenger or cargo volume, e.g., fold-down rear seats."

Menurut definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebuah mobil station wagon pada dasarnya merupakan variant dari jenis sedan, dengan atap diperpanjang kebelakang melampaui ruang penumpang dan kargo/barang, dengan akses di belakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintu-ekor/tail-gate), bukan dari bagasi.

Ilustrasi gambar di bawah ini mudah-mudahan dapat memperjelas definisi ini. Pada gambar atas adalah jenis sedan dimana badan mobil terdiri atas tiga kotak (pada gambar dibedakan dengan warna) yaitu bagian depan (ruang mesin), bagian tengah (ruang penumpang) dan bagian belakang (bagasi/kargo). Sedang station wagon adalah gambar yang tengah, dimana badannya hanya terdiri dari dua kotak yaitu bagian depan (ruang mesin) dan bagian belakang (ruang penumpang dan kargo/barang).

Definisi Station Wagon Menurut The American Heritage Dictionary

The American Heritage Dictionary defines a station wagon as "an automobile with one or more rows of folding or removable seats behind the driver and no luggage compartment but an area behind the seats into which suitcases, parcels, etc., can be loaded through a tailgate."

Definisi dari The American Heritage Dictionary lebih memperjelas gambaran akan sebuah station wagon, dimana digambarkan bahwa station wagon adalah sebuah mobil dengan satu atau lebih baris kursi yang dapat dilipat atau dilepas di belakang sopir dan tidak ada ruang bagasi [seperti pada sedan] tapi sebuah ruang di belakang kursi di mana koper, paket, dll, dapat dimuat melalui sebuah pintu belakang.

Penggunaan Istilah Station Wagon dan Perkembangannya

“Station wagon" atau "wagon" adalah istilah yang secara umum digunakan dalam bahasa Inggris United States, Australia, Kanada dan New Zealand. Sedang "estate car" atau "estate" adalah umum digunakan pada British English.

Pabrikan-pabrikan mobil dunia telah memasarkan body-style wagon dengan istilah yang bermacam-macam; misalnya Audi dengan "Avant", BMW dengan "Touring", Citroen dengan "Break", Volkswagen dengan "Variant", Opel dengan "Caravan", Wartburg dengan "Tourist", Fiat dengan "Weekend", Mazda dengan "Estate", serta pabrikan lainnya dengan istilah yang berbeda pula.

Persamaan dan Perbedaan Station Wagon dengan Hatchback

Persamaan antara Station wagon dengan hatchback adalah keduanya mempunyai design konfigurasi yang sama yaitu dua kotak, kotak bagian depan adalah ruang mesin dan kotak belakang adalah ruang penumpang dan kargo/barang dalam satu ruang, serta terdapat pintu belakang untuk akses kargo/barang. Disamping mempunyai persamaan, keduanya juga mempunyai sedikit perbedaan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ruang Kargo/barang. Ruang kargo pada station wagon lebih luas dengan jendela pada ruang kargo juga lebih luas, sedang pada hatchback relatif lebih sempit dan jendela yang minim, bahkan mungkin tanpa jendela samping di area kargo.
2. Kursi. Pada station wagon mempunyai dua atau tiga baris kursi penumpang sedang pada hatchback hanya satu atau dua baris kursi saja.
3. Suspensi Belakang. Suspensi belakang pada station wagon pada umumnya didesign dengan suspensi yang lebih memungkinkan untuk mengangkut beban tambahan dibanding dengan hatchback.
4. Pintu Belakang. Pintu belakang pada hatchback biasanya didesign dengan fitur pintu berengsel dibuka keatas (top-hinged liftgate) atau kombinasi dengan pintu dibuka ke bawah untuk akses ke ruang kargo/barang.

Spesifikasi Station Wagon

Dari uraian tentang definisi station wagon di atas maka dapat disimpulkan bahwa station wagon adalah sebuah mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Konfigurasi badan mobil terdiri dua kotak (two-box) yaitu kotak depan (ruang mesin) dan kotak belakang (ruang penumpang dan kargo/barang menyatu dalam satu ruang), bukan tiga kotak (three-box) sebagaimana sedan.
2. Mempunyai akses ke ruang penumpang/kargo melalui pintu belakang (bukan bagasi)
3. Mempunyai dua atau tiga baris kursi penumpang

Hatchback mempunyai spesifikasi mirip dengan station wagon, hanya size dan volume badan (body) relatif lebih kecil, sehingga kita kategori-kan juga sebagai station wagon.

Mengidentifikasi Mobil di Pasar Indonesia

Setelah diketahui spesifikasi khusus dari kendaraan jenis station wagon maka dapat diidentifikasi apakah sebuah mobil termasuk dalam kriteria sebagai station wagon atau bukan.

Berdasarkan spesifikasi yang sudah disebutkan di atas, untuk mobil keluaran Toyota yang dipasarkan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai station wagon antara lain Avanza, Innova, Rush, Fortuner, Previa, Land Cruiser dan Alphard.

Pada mobil keluaran Suzuki yang termasuk kategori station wagon antara lain Aerio, Escudo, Vitara, Karimun dan Katana.

Pada mobil keluaran Honda antara lain CRV, Odyssey dan Freed. Pada mobil keluaran Hyundai antara lain Tucson, H-1, dan Santa Fee.

Adapun untuk Jazz (Honda), Yaris (Toyota), X-Over (Suzuki), Aveo (Hyundai), dan yang sejenisnya mempunyai spesifikasi sebagai

Hatchback, merupakan station wagon dengan ukuran relatif lebih kecil.

Reimbursement vs Penggantian
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 19)

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Reimbursement atau penggantian kembali biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pada hakekatnya hanya merupakan transaksi utang piutang. Pihak Pertama mengeluarkan biaya kepada pihak ketiga dengan syarat biaya tersebut akan di-reimburse kepada pihak kedua. Seolah-olah pihak pertama menalangi pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak kedua. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, substansi reimbursement yang memenuhi syarat adalah :

1. Jumlah yang di-reimburse tidak boleh dimark-up dan bukti asli dari pihak ketiga diserahkan kepada pihak kedua sebagai penanggung beban yang sebenarnya..
2. Bukti dibuat atas nama pihak kedua atau dibuat atas nama pihak pertama q.q. pihak kedua.
3. Kontrak kerja antara pihak pertama dan pihak kedua.

Bila ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka reimbursement tersebut merupakan objek PPN. Syarat-syarat di atas sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perpajakan namun merupakan kebiasaan praktik di lapangan.

Contoh:

Tagihan Listirk PLN kepada PT. B adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. PT. A menggunakan 60% dari tagihan listrik tersebut dan sisanya digunakan oleh PT. B atas dasar tersebut PT. B membuat kuitansi penagihan kepada PT. A sebesar 60% x Rp.5.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

Apakah PT. B berkewajiban memungut PPN atas tagihan listrik tersebut dan apakah PPN yang dibayarkan oleh PT. B kepada PLN bisa dikreditkan secara penuh oleh PT B?

Berdasarkan ketiga syarat tersebut maka tagihan listrik oleh PT. B kepada PT. A dengan menggunakan kuitansi tidak memenuhi syarat pertama (menyerahkan bukti asli dari pihak ketiga) walaupun PT. B tidak melakukan mark-up kepada PT. A sehingga PT. B berkewajiban memungut PPN atas tagihan listrik kepada PT. A. Sedangkan PPN atas tagihan listrik atas nama PT. B yang dibayarkan kepada PLN oleh PT. B dapat dikreditkan sepanjang pemakaian listrik tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. B.

Saat Terutang dan Pembuatan Faktur
(63/PMK.03/2022)

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau dipungut 1 (satu) kali oleh Produsen atau Importir. Atas penyerahan Hasil Tembakau yang telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Produsen dan/atau Importir, dari Pengusaha Penyalur kepada Pengusaha Penyalur lainnya atau kepada konsumen akhir, Pengusaha Penyalur tidak memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau terutang pada saat Produsen dan/atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.

Produsen dan/atau Importir wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Hasil Tembakau yang terutang Pajak Pertambahan Nllai. Faktur Pajak dibuat pada saat Produsen dan/atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.

Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK 39 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas:
1. jenis;
2. rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
3. nilai penyerahan,
2. Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), PMK 39 dan terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 39 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dianggap sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 39 yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan:

1. hasil penelitian indikasi penerbit;
2. hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;
3. hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain;
4. hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain;
5. informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
6. informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Penyidikan.

Atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend, Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi. Klarifikasi yang dimaksud disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak (tidak dapat dikuasakan) ke Kanwil DJP secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Status Suspend dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan syarat belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan.

Dalam rangka penentuan Wajib Pajak Terindikasi Penerbit perlu dilakukan analisis terhadap indikasi awal bahwa Wajib Pajak sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, antara lain berupa:

PT N merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mainan. PT N telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2021. Dalam melakukan usahanya, PT N diwajibkan membayar royalti kepada O Ltd. yang berlokasi di Negara Jepang. Royalti tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha PT N. Berdasarkan kontrak antara PT N dan O Ltd., pembayaran royalti dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima).

Pada tanggal 5 November 2022, PT N melakukan pembayaran royalti namun belum melakukan pemungutan dan penyetoran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2023, KPP Pratama XYZ menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud yang belum dipungut sebesar Rp1.180.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp180.000.000,00. PT N menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan tidak melakukan upaya hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud. PT N melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 7 September 2023 sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 10 November 2020 sebesar Rp680.000.000,00.

Berdasarkan contoh di atas, PT N telah melakukan pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 10 November 2023 sehingga pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak November 2023.

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengkreditkan Pajak Masukan Yang Ditagih Dengan Penerbitan Ketetapan Pajak

Pajak Masukan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B1. Apabila pelaporan dalam Formulir 1111 B1 dimaksud belum dapat dilakukan pada aplikasi yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Masukan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2.
2. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan perolehan BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2.
3. Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

Pengawasan Restitusi PPN
(S - 69/PJ/2016 )

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-41/PJ/2016 tanggal 7 Maret 2016 hal Strategi Pengamanan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2016, khususnya butir 2 huruf b angka 2) yaitu peningkatan pengawasan PKP secara kontinu dengan optimalisasi data yang tersedia, termasuk pengawasan di Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas serta mitigasi risiko terkait dengan restitusi PPN dan untuk melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak nomor INS-01/PJ/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2016, berikut arahan Direktur Jenderal Pajak:

Saat Terutangnya PPN dan Pemberitahuan Ekspor JKP

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.

Saat Ekspor adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan faktur penjualan (invoice) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak.

Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon, selain wajib membuat Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 32/PMK.010/2019.

Atas kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak dilaporkan sebagai Ekspor Jasa Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Atas kegiatan ekspor jasa maklon, selain melaporkan Ekspor Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak melaporkan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. perolehan Barang Kena Pajak;
2. perolehan Jasa Kena Pajak;
3. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
4. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau
5.  impor Barang Kena Pajak,

yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan
(Pasal 9 ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2021 s.t.d.t.d. UU 6 Tahun 2023)

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk :

Tata Cara pembuatan faktur pajak adalah sebagai berikut :

Larangan Membuat Faktur Pajak
(Pasal 14 UU Nomor 11 Tahun 1994 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023)

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

Jika Faktur Pajak sudah terlanjur dibuat, Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan wajib menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Faktur Pajak Pengganti
(Lampiran PER - 03/PJ/2022 s.t.d.t.d PER - 11/PJ/2022)

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Pengganti

1. Atas permintaan PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP yang membuat Faktur Pajak membetulkan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau penulisan dengan cara membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan aplikasi e-Faktur.
2. Pembuatan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau penulisan tidak diperkenankan dilakukan selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pembuatan Faktur Pajak pengganti dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C PER - 03/PJ/2022.
5. Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1, diisi berdasarkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
6. NSFP Faktur Pajak pengganti tetap menggunakan NSFP yang sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti.
7. Tanggal Faktur Pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.
8. Dalam hal PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak keluaran maka PKP dimaksud harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Dalam hal PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak masukan maka PKP dimaksud harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
11. Pelaporan Faktur Pajak pengganti dalam SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus mencantumkan kode dan NSFP Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan dalam formulir SPT Masa PPN.

Pengkreditan Pajak Masukan bagi WP yang Belum Memiliki Pajak Keluaran
(Pasal 9 ayat 2a UU Nomor 7 Tahun 2021 s.t.d.t.d UU 6 Tahun 2023 jo. Pasal 65 PMK 18/PMK.03/2021)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021.

Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan berlaku untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu Masa Pajak sebelum tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan PKP.

Pajak Masukan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP terhitung sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud dikukuhkan sebagai PKP

Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, PKP tidak dapat menggunakan:

1. nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP; dan
2. pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu

Penetapan Saat Terutang
(UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. 40/PMK.03/2010 jo. SE-147/PJ/2010)

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
(61/PMK.03/2022 jo. PER-25/PJ/2012)

PPN KMS = 11% x 20% x Total Biaya (tidak termasuk harga tanah)

• Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN dengan besaran tertentu.
• Besaran tertentu merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
• Dasar pengenaan pajak berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.
• Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut

Syarat Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
(61/PMK.03/2022 jo. PER-25/PJ/2012 jo. SE - 53/PJ/2012)

Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila:

• Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
• Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.
• Batasan bangunan yang dikenai PPN kegiatan membangun sendiri adalah satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

  a)	konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
  b)	diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
  c)	luas keseluruhan paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi).

• Dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu; atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease)
(1169/KMK.01/1991)

Perlakuan  PPN atas Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) adalah sebagai berikut:

• Jasa Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (sewa menyewa biasa) merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga harga sewa yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh lessee harus dipungut PPN oleh lessor, dengan menerbitkan Faktur Pajak
• Lessee berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar atas SGU tanpa hak opsi tersebut, sepanjang aktiva yang disewanya berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

Faktur Pajak
(SE-48/PJ.3/1988 jo. SE-01/PJ.54/2000)

Perlakuan faktur pajak PPN terhadap Jasa Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

• Tanda pembayaran atau kuitansi pembayaran atas penyerahan jasa telepon ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Faktur Pajak
• Atas penyerahan jasa telekomunikasi dalam bentuk kontrak jangka panjang, misalnya persewaan transponder, wajib dibuat Faktur Pajak dalam hal pihak penyewa memiliki identitas lengkap.

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran
(Pasal 25 PER-03/PJ/2022)

Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran.

Karakteristik konsumen akhir meliputi:

1. pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan
2. pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.

PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan PKP pedagang eceran.

PKP pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir.

PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan:

1. keterangan mengenai identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP, dan
2. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir.

Faktur Pajak harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKP yang diserahkan.
3. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut, dapat termasuk dalam harga jual atau penggantian atau dicantumkan secara terpisah dari harga jual atau penggantian.
4. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran.

Faktur Pajak dibuat paling sedikit untuk:

1. Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP; dan
2. arsip PKP pedagang eceran, dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Faktur Pajak tanpa keterangan mengenai identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Faktur Pajak dapat berbentuk elektronik.

Pasal 28

Pasal 29

Pengusaha  Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

1. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
2. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak berupa:

1. bon kontan,
2. faktur penjualan,
3. segi cash register,
4. karcis,
5. kuitansi, atau
6. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

• Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.
• Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.
• Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
•  Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak.
•  Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
• Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.
• Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Dalam rangka menarik Orang Pribadi pemegang paspor Luar Negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada Orang Pribadi tersebut diberikan Insentif Perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian BKP di Indonesia yang kemudian dibawa oleh Orang Pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

PPN yang sudah dibayar atas Barang Bawaan dapat diminta kembali oleh Turis Asing dapat diminta kembali, dengan syarat bukan merupakan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

Persyaratan PPN dan/atau PPnBM
(120/PMK.03/2019)

PPN tersebut dapat diminta kembali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan Dokumen & Mekanisme Restitusi
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16E jo. 120/PMK.03/2019)

Restitusi dilakukan pada saat turis asing tersebut meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bandara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Turis Asing mengajukan permintaan pengembalian PPN kepada Direktur Jenderal Pajak melalui UPRPPN Bandara dengan membawa Barang Bawaan dan menunjukkan dokumen:

1. paspor;
2. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan Turis Asing ke luar Daerah Pabean; dan
3. Faktur Pajak Khusus

Lokasi Restitusi (Bandara yang Ditunjuk)
(141/KMK.03/2010 jo. 427/KMK.03/2010 jo. 287/KMK.03/2011)

Lokasi Pengembalian PPN dan PPnBM Bagi Turis Asing adalah :

1. Bandara Soekarno Hatta, Jakarta;
2. Bandara Ngurah Rai, Denpasar
3. Bandara Adisutjipto, Yogyakarta
4. Bandara Juanda, Surabaya
5. Bandara Kualanamu, Medan

Penyetoran dan Pelaporan
(61/PMK.03/2022 jo. PER-25/PJ/2012)

• PPN yang terutang sebesar 11% x 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, harus disetorkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh PKP, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, karena pembayaran PPN tersebut merupakan pembayaran PPN untuk kegiatan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan

• Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. orang pribadi atau badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai ke kantor pelayanan pajak terdaftar; dan
2. orang pribadi atau badan yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sepanjang telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

   Kewajiban melaporkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dikecualikan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dalam hal tidak terdapat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

• Pajak Masukan yang dibayar atas kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan

Ketentuan Penting Lain Mengenai Faktur Pajak

Restitusi Melalui KPP
(72/PMK.03/2010 jo. 39/PMK.03/2018 s.t.d.t.d. 117/PMK.03/2019 s.t.d.t.d. 209/PMK.03/2021)

Permohonan restitusi kelebihan Pajak Masukan agar disampaikan kepada Kepala KPP dimana PKP yang bersangkutan dikukuhkan dengan cara :

• mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN ; atau
• dengan surat tersendiri.
• permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan :

Dalam hal permohonan dilakukan oleh Pengusaka Kena Pajak Kriteria Tertentu sesuai dengan Pasal 17C UU KUP, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan restitusi seperti yang telah dijelaskan di atas tidak wajib disampaikan. Namun, jika Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu tersebut terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari masa-masa sebelum ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu maka akan dilakukan pemeriksaan dan Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu itu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut di atas disampaikan secara lengkap bersamaan dengan permohonan pengembalian atau disusulkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan. Jika jangka waktu telah melewati 1 (satu) bulan Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan tetap diproses sesuai dengan data atau dokumen yang tersedia dan Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Dalam hal dokumen-dokumen tersebut disusulkan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan setelah permohonan maka dokumen-dokumen tersebut tidak akan diperhitungkan, baik pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan maupun banding.

Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan, dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan maka saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan diterima.

Pengertian
(KEP-546/PJ/2000 jo. SE-12/PJ.54/1999)

Yang dimaksud dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN dalam rangka restrukturisasi perusahaan adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Pasal 16D UU PPN yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
2. Penyerahan sebagian dari aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut.

Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud di atas adalah :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-129/PJ/2010 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewagunausahaan Kembali

Pencabutan Ketentuan Mengenai Penggunaan Metode Q.Q

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Penegasan tentang Penggunaan Metode Q.Q Pada Faktur Pajak, maka seluruh surat-surat penegasan yang diterbitkan yang memberikan ijin kepada Pengusaha Kena Pajak untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak dengan Metode Q.Q. yang didasarkan pada :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 tentang PPN Berkaitan dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Ekspor Lain;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.32/1990 tentang PPN atas Jasa Handling Export;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/2000 tentang Penggunaan Metode Q.Q Pada Faktur Pajak (REV 011/00);

dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sejak Surat Edaran ini berlaku.

Restitusi atau Pembayaran Pendahuluan Melalui Bapeksta

PKP Yang Dapat Mengajukan Restitusi/Pembayaran Pendahuluan Melalui Bapeksta adalah:

• PKP Produsen yang merupakan eksportir BKP
• PKP Produsen yang melakukan penyerahan BKP ke Kawasan Berikat dan/atau EPTE

Ekspor BKP atau Penyerahan BKP ke Kawasan Berikat dan/atau ke EPTE tersebut harus telah dilakukan.

Pajak yang Dapat Diajukan Restitusi Melalui Bapeksta

Pajak yang Dapat Diajukan Restitusi Melalui Bapeksta :

• Pajak Masukan atas pembelian atau impor BKP yang bukan barang modal
• PPn BM, dalam hal yang diekspor adalah BKP Mewah yang mana pada saat perolehannya terutang PPn BM

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Permohonan Restitusi atau Pembayaran Pendahuluan agar Diajukan ke Kepala Bapeksta

Untuk permohonan restitusi/pembayaran pendahuluan agar diajukan ke Kepala Bapeksta :

Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
(SE-48/PJ.3/1988 jo. SE-01/PJ.54/2000)

1. Pengertian
• Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya.
• Jasa Interkoneksi adalah jasa penyediaan interkoneksi oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang mengakibatkan tersedianya sarana untuk berkomunikasi bagi pelanggan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan lainnya.
2. Perlakuan Perpajakan
• Penyerahan jasa interkoneksi merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak, dengan demikian, atas penyerahan jasa interkoneksi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Untuk keseragaman dalam pelaksanaan di lapangan serta agar dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap semua Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, maka penegasan ini diberlakukan sejak 1 Januari 2000.
• Dengan diberlakukannya penegasan ini, maka sejak 1 Januari 2000 agar seluruh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang melakukan penyerahan Jasa Interkoneksi wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Interkoneksi tersebut, serta melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjualan dan Penyewagunausahaan Kembali (Sale and Leaseback)
(SE-129/PJ/2010)

Perlakuan PPN atas sale and leaseback :

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Capital Lease)
(1169/KMK.01/1991 jo. SE-129/PJ/2010)

Kegiatan sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Capital/Finance Lease) terjadi apabila penyewa guna usaha (lessee) memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewanya pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama antara lessee (penyewa) dengan lessor (yang menyewakan).

Perlakuan PPN atas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Capital/Finance Lease) adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (supplier):
• Barang Kena Pajak tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada lessee;
• Lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN.
• Pengusaha Kena Pajak pemasok wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada lessee dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak (tidak menggunakan metode qualitate qua (q.q.)).
• Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebesar Harga Jual dari Pengusaha Kena Pajak pemasok.
2. Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor:
• Lessor pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu:
1. penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN; dan 
2. penyerahan Barang Kena Pajak, yang merupakan objek PPN.
• Lessor harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut kepada lessee. Pengukuhan lessor sebagai Pengusaha Kena Pajak ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan Pengusaha Kecil menurut ketentuan Undang-Undang PPN.
• Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah Harga Jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor karena jasa pembiayaan yang diserahkannya.
• Penggunaan qualitate qua (q.q.) pada bagian nama dan/atau NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini dapat dibenarkan dan tidak menjadikan Faktur Pajak tersebut cacat.

Jenis Produk Rekaman Suara
(KEP-81/PJ./2004 jo. PER - 32/PJ/2016)

Produk Rekaman Suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital Versatile Disc (DVD) dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar.

Pita Rekaman Suara (Kaset)

1. Kaset isi jenis A, yaitu :
• Kaset lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya WNI; atau
• Lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya WNI.
2. Kaset isi jenis B, yaitu :
• Lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
• Lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya WNI; atau
• Lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya WNA.
3. Kaset isi jenis C, yaitu :
• Lagu yang seluruhnya berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya WNA; atau
• Rekaman cerita, lawak, wayang dan rekaman yang sejenis lainnya dalam bahasa Indonesia/Daerah;atau
• Suara burung dan suara hewan lainnya; atau
• Lagu keagamaan.

Rekaman Suara/Lagu di atas Disc (Compact Disc)

1. Compact Disc jenis CD. 1, yaitu :
• Lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya WNI; atau
• Lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya WNA; atau
• Lagu keagamaan.
2. Compact Disc jenis CD. 2, yaitu :
• Lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
• Lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya WNA; atau
• Lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya WNA.
3. Video compact disc jenis Video Cassete Disc Karaoke (VCD.K 1), meliputi :
• Lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berhasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (VCD Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya WNI; atau
• Lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (VCD Karaoke) yang seluruh penciptanya WNI; atau Lagu keagamaan beserta tayangan gambar (VCD Karaoke).
4. Video compact disc jenis Video Cassete Disc Karaoke (VCD.K 2), meliputi :
• Lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/daerah beserta tayangan gambar (VCD Karaoke), selain lagu keagamaan; atau
• Lagu beserta tayangan gambar (VCD Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya WNA; atau
• Lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (VCD Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya WNA.
5. Video compact disc jenis Video Cassete Disc Karaoke ekonomis, yaitu produk rekaman suara di atas VCD dengan harga jual eceran sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang meliputi :
• Lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (VCD Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya WNA; atau
• Lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (VCD Karaoke), yang seluruh penciptanya WNI; atau
• Lagu keagamaan beserta tayangan gambar (VCD Karaoke).

Jasa Warung Telekomunikasi
(SE-48/PJ.3/1988 jo. SE-01/PJ.54/2000)

Warung telekomunikasi (Wartel) adalah agen jasa telekomunikasi.

Jenis jasa yang diserahkan bukan jasa telekomunikasi melainkan jasa keagenan di bidang telekomunikasi. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan jasa keagenan di bidang tekekomunikasi oleh Wartel, adalah sebagai berikut:

• Sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian yang diminta atau seharusnya diminta sehubungan dengan penyerahan jasa keagenan tersebut baik berupa komisi atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun;
• Atas penyerahan jasa keagenan kepada Pengusaha Jasa Telekomunikasi (Misalnya PT Telkom) Wartel menerima sejumlah komisi atau imbalan (fee) dari PT Telkom. Sehubungan dengan hal tersebut, Wartel (selaku Pengusaha Kena Pajak) wajib membuat Faktur Pajak. Dalam hal Pengusaha Jasa Telekomunikasi tersebut adalah PT Telkom (Pemungut PPN), maka pajak yang terutang dipungut oleh PT Telkom.

Saat Terutang PPN
(KEP-546/PJ/2000 jo. SE-12/PJ.54/1999)

Saat terutang PPN atas penyerahan aktiva sebagaimana dimaksud di atas adalah :

Tata Cara Penyetoran PPN
(KEP-546/PJ/2000 jo. SE-12/PJ.54/1999)

Tata cara penyetoran PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau pengalihan aktiva adalah sebagai berikut :

Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar yang Dikenakan PPN dengan Ketentuan Umum

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara, berupa:

1. Produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama;
2. Laser disc karaoke (LD.K);
3. Digital versatile disc karaoke (DVD.K);

Dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan umum PPN.

Dasar Pengenaan Pajak
(UU Nomor 42 Tahun 2009 s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 jo. SE-22/PJ.51/2002)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan tanah dan/atau bangunan adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengenaan PPN atas penyerahan tanah dan/atau bangunan, mulai tanggal 1 Juni 2002 dikembalikan sesuai dengan mekanisme dan Dasar Pengenaan Pajak secara umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu 10% dari harga jual dengan tidak lagi memperhitungkan faktor pengurangan sebesar 20% dari harga jual tanah.

DPP atas PKP Real Estate dan Industrial Estate (SE 22/PJ.51/2002 jo. S-1376/PJ.3/1986)

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021, Dimulai pada tanggal 1 April 2022 besarnya tarif PPN yang terutang adalah sebesar 11% (sebelas persen) dan 12% (duabelas persen) pada 1 Januari 2025.

PPN Atas Jasa Keagenan

1. atas penyerahan jasa keagenan oleh perusahaan jasa keagenan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.
2. atas penyerahan jasa keagenan oleh Pemungut PPN kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. atas penyerahan jasa keagenan kepada perusahaan angkutan yang bukan Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan jasa keagenan.

Dasar Pengenaan Pajak atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa keagenan yang diterima atau seharusnya diterima oleh perusahaan jasa keagenan. Besarnya PPN yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak tersebut.

Penegasan ini berlaku untuk penyerahan jasa keagenan penjualan tiket angkutan darat, angkutan udara dan angkutan laut termasuk angkutan sungai dan danau.

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021, Dimulai pada tanggal 1 April 2022 besarnya tarif PPN yang terutang adalah sebesar 11% (sebelas persen) dan 12% (duabelas persen) pada 1 Januari 2025.

Perlakuan bagi Pengalihan Aktiva yang Dilakukan dalam Masa Peralihan (1 Januari 1998 s/d 27 Mei 1999)
(KEP-546/PJ/2000 jo. SE-12/PJ.54/1999)

Perlakuan bagi pengalihan aktiva yang dilakukan dalam masa peralihan, yaitu masa 1 Januari 1998 sampai dengan 27 Mei 1999, adalah sebagai berikut :

Ulasan Perlakuan PPN atas Restrukturisasi Perusahaan lebih lengkap dapat dilihat di Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisaasi Perusahaan (lampiran SE-23/PJ.42/1999)

1. Biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan.
2. Imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil.
3. Biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh pengguna jasa penyelenggara kegiatan.

PPN atas Jasa Perdagangan
(SE-145/PJ/2010)

Penyerahan jasa perdagangan dikenai PPN dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
2. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual dapat berada di dalam atau di luar Daerah Pabean;
3. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;
4. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; atau
5. pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang dan pembeli barang yang salah satunya adalah penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean.

Sedangkan pemanfaatan jasa perdagangan dari luar Daerah Pabean yang dikenai PPN adalah dalam hal kegiatan pemanfaatan jasa perdagangan tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;
2. pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean;
3. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean; atau
4. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.

Jasa perdagangan tidak dikenai PPN dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di luar Daerah Pabean, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean; atau
2. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedangkan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean.

Pengertian
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16B jo. SE-121/PJ/2010)

Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU PPN mengatur bahawa jasa keuangan adalah termasuk dalam jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa jasa keuangan meliputi :

1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :

   1)	sewa guna usaha dengan hak opsi;
   2)	anjak piutang;
   3)	usaha kartu kredit; dan/atau
   4)	pembiayaan konsumen;

4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
5. jasa penjaminan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), mengatur bahwa    :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan utang;
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

   1)	surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   2)	surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   3)	kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   4)	Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   5)	obligasi
   6)	surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   7)	instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

5.  memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan Perpajakan Perbankan

Jenis layanan oleh Bank antara lain:

Pengertian
(SE-145/PJ/2010)

Jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dengan demikian, jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencarikan penjual atau pembeli.

DPP dan Tarif
(63/PMK.03/2022)

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Hasil Tembakau dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
2. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai Lain sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan formula sebesar 100/(100+t) dikali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, untuk penyerahan Hasil Tembakau, dengan ketentuan t merupakan angka pada tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau terutang berdasarkan pembulatan dihitung sebesar:

1. 9,9 % (sembilan koma sembilan persen) dikali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, untuk penyerahan Hasil Tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
2. 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) dikali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, untuk penyerahan Hasil Tembakau yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Reimbursement Perolehan BKP Dan/Atau JKP Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
(158/PMK.02/2016 jo.119/PMK.02/2019)

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

First Tranche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use).

Kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja memiliki hak memperoleh Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Hak memperoleh Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM tersebut dapat diajukan oleh Kontraktor setelah setoran Bagian Negara diterima di rekening kas negara.

Bagian Negara yang dimaksud adalah berupa setoran FTP dan/atau Equity dari Kontraktor sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Jumlah pengajuan permintaan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM tidak melampaui jumlah Bagian Negara yang telah disetorkan oleh Kontraktor

Dalam hal Kontrak Kerja Sama mengatur Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM menggunakan Bagian Negara tidak termasuk FTP, Nilai Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM kepada Kontraktor paling tinggi hanya sebesar Equity.

Kontraktor dapat mengajukan permintaan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM kepada SKK Migas atas jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi, dilengkapi dengan dokumen:

1. asli atau fotokopi Surat Setoran Pajak yang telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP, atau fotokopi Surat Setoran Pajak yang diberi cap dan tandatangan bank persepsi/pos persepsi untuk Surat Setoran Pajak elektronik; dan
2. Surat konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, dalam hal Kontraktor menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM tidak menggunakan billing system; dan
3. asli surat keterangan fiskal.

Jenis SPT Masa PPN

a. SPT Masa PPN 1111

Kriteria PKP yang dapat menggunakan SPT 1111 DM (pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk menghitung PM yang dapat dikreditkan):

• PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran;
• PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 Milyar dapat memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM untuk menghitung PM yang dapat dikreditkan.

Besarnya PM yang dapat dikreditkan yang dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM adalah sebagai berikut:

• Bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebesar 90% dari PK;
• Bagi PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran sebesar 80% dari PK
• Bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 Milyar adalah sebesar:
• 0% dari PK untuk penyerahan JKP;
• 70% dari PK untuk penyerahan BKP

Pada prinsipnya PKP yang menggunakan Deemed PM akan selalu mengalami Kurang Bayar, namun PKP masih dimungkinkan mengalami Lebih Bayar, antara lain apabila:

• PKP melakukan pembetulan SPT yang menyebabkan peredaran usaha menjadi lebih kecil; atau
• Terdapat nota retur atau nota pembatalan yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyerahan dalam masa pajak yang bersangkutan; atau
• Terdapat PM hasil kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, namun hanya untuk LB masa sebelumnya PKP tersebut menggunakan Deemed PM. Dengan demikian, apabila LB tersebut berasal dari Masa Pajak pada saat PKP tersebut menggunakan mekanisme normal, kelebihan tersebut tidak dapat dikompensasikan.

Sesuai mekanisme Deemed PM, PKP tidak diperkenankan untuk mengkreditkan PM atas perolehan barang (termasuk barang modal) atau jasa yang diterima, sehingga PKP tersebut:

• Tidak akan pernah melakukan perhitungan kembali PM yang telah dikreditkan (dalam hal barang modal tersebut digunakan untuk penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN); dan
• Tidak akan pernah mengalami skema gagal berproduksi

SPT Masa 1111 DM:

• Induk SPT Masa PPN 1111 DM – Formulir 1111 DM
• Formulir 1111 A DM – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
• Formulir 1111 R DM – Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (kedua lampiran di atas lebih ditujukan untuk kepentingan konfirmasi)

SPT Masa PPN 1107 PUT ini khusus untuk pemungut PPN. Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
SPT Masa PPN 1107 PUT terdiri dari :

1. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2. Lampiran SPT Masa PPN 1107 PUT
1. Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah – Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
2. Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04)

Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, maka Lampiran SPT tidak perlu disampaikan.

PPN Atas Kendaraan Bermotor Bekas

Pengertian Kendaraan Bermotor Bekas

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa ”Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Adapun Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut:

1. sepeda motor
2. mobil
3. mobil penumpang,
4. mobil bus
5. mobil barang
6. kendaraan khusus

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KEP-238/PJ./2002, bahwa:
“Kendaraan bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih atau yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi.”

Subjek PPN atas Kendaraan Bermotor Bekas
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas yang merupakan pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas

Kewajiban PKP atas Kendaraan Bermotor Bekas

1. Memungut pajak yang terutang
2. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP dan/atau JKP
3. Menyetorkan PPN yang kurang bayar
4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN

Dasar Pengenaan Pajak
DPP atas kendaraan bermotor bekas adalah harga jual.

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.”

Tarif PPN

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu diperoleh dari -->10% x tarif PPN x Harga Jual.

Tarif efektif:

    
Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu Masa Pajak melakukan:

1. penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan; dan
2. penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang PPN.

Pajak Masukan dapat dikreditkan

Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, tidak dapat dikreditkan.

Contoh Penghitungan

Bapak Ali melakukan kegiatan usaha berupa jual beli mobil bekas. Kegiatan usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun, peredaran bruto Bapak Ali selama tahun 2019 dan tahun 2021 masih dibawah Rp4.800.000.000,00. Kemudian, selama tahun 2021 omzet atas penjualan mobil bekas pada bulan Januari 2022 s.d. Mei  2022 mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara omzet bulan Juni 2022 adalah Rp 400 Juta.

Pada tanggal 8 Agustus Bapak Ali melakukan penyerahan mobil bekas yaitu mobil Kijang Innova seharga Rp367.800.000,00 kepada CV Jaya Makmur Abadi. Kemudian, dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, Bapak Ali membuat kebijakan potongan harga atau diskon selama penjualan di bulan Agustus 2022. Diskon tersebut diberikan sebesar 2% dari harga jual.

Maka PPN yang terutang atas penyerahan mobil bekas tersebut adalah

PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

DPP dan Tarif PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Dikenakan pada pembeli/penerima Aset Kripto

DPP = Nilai Transaksi

Tarif PPN:

• 0,11% = Jika Exchanger terdaftar di Bappebti
• 0,22 = Jika Exchanger tidak terdaftar di Bappebti

Contoh Penghitungan
 

• Penjual A menjual satu unit Koin B seharga Rp12.000.000 ke Pembeli-B
• Transaksi dilakukan di exchanger X, sebuah platform pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti

Exchanger X memungut:

• PPN dari Pembeli B: Rp12.000.000 x 0,11% = Rp13.200
• PPh Pasal 22 dari Penjual A: Rp12.000.000 x 0,1% = Rp12.000

Catatan:

• Dalam transaksi swap, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh.
• Jika exchanger bertindak sebagai penjual/pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto. Sederhananya, pihak yang melepas aset kripto adalah penjual (kena PPh) dan pihak yang menerima adalah pembeli (kena PPN).

Pajak Masukan (PM) sehubungan penyerahan Aset Kripto tidak dapat dikreditkan Penjual.

Pajak Masukan
(63/PMK.03/2022)

Pendahuluan

Latar Belakang Diluncurkannya e-Faktur

Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Keuntungan menggunakan e-Faktur

Bagi Penjual:

Dapat menikmati kemudahan antara lain: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi Pembeli:
Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

Aplikasi e-Faktur

Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa:

1. Aplikasi e-Faktur Client Desktop;
2. Aplikasi e-Faktur Web Based; atau
3. Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) dilakukan melalui 2 (dua) cara:

1. dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur; atau
2. dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur melalui Penyelenggara e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) atau Penyelenggara e-Faktur Host-to-Host (H2H) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis dan setelah dilakukan pengujian sistem (User Acceptance Test/UAT) oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Ketentuan Umum
(63/PMK.03/2022)

Atas penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen atau Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal PPN atas Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri telah dilunasi, atas impor Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri dimaksud tidak dikenai PPN Impor.

Atas impor Hasil Tembakau yang memperoleh fasilitas cukai tidak dipungut atau pembebasan cukai, dikenai PPN impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPN atas Jasa Verifikasi Transaksi (Mining) Aset Kripto

Miners melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

• penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
• penghasilan lainnya.

DPP dan Tarif PPN atas Jasa Verifikasi Transaksi (Mining) Aset Kripto

Dikenakan pada pembeli/penerima Aset Kripto

DPP = nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.

Tarif PPN = 1,1%

Ketentuan Umum

Definisi

Keadaan gagal berproduksi adalah apabila dalam jangka waktu tertentu:

1. PKP dengan kegiatan usaha utama pada sektor perdagangan tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP
2. PKP dengan kegiatan usaha utama pada sektor jasa tidak melakukan kegiatan penyerahan JKP dan/atau ekspor JKP; atau
3. PKP dengan kegiatan usaha pada sektor yang menghasilkan BKP, tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP yang dihasilkan sendiri.

Termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan apabila dalam jangka waktur tertentu, PKP semata-mata melakukan kegiatan:

1. Pemakaian sendiri;
2. Pemberian Cuma-Cuma;
3. Penyerahan ke cabang, antarcabang, atau penyerahan ke pusat;
4. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
5. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan utama PKP.

Objek Pajak Kripto

Pasal 2 PMK 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah:

• Penyerahan BKP Tidak Berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto
• Penyerahan JKP berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto, oleh penyelenggara PMSE
• Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto

Pencantuman Identitas Pembeli

e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang salah satunya paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Dikecualikan dari hal tersebut, bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000- 000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak harus menyampaikan keterangan berupa nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual tidak mencantumkan keterangan dan/atau keterangan dalam aplikasi atau sistem elektronik yang telah di tentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak, e-Faktur tidak dapat diterbitkan.

Dalam hal e-Faktur diterbitkan dengan tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya, e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Persiapan Penggunaan Aplikasi eFaktur

Aplikasi e-faktur

Dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan atau dapat mendownload pada laman:

Persiapan Penggunaan Aplikasi e-faktur

Dalam menggunakan aplikasi e-Faktur Pengusaha Kena Pajak harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

• Telah memiliki Sertifikat Elektronik
• Menyiapkan komputer, rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak adalah
1. perangkat keras berupa: Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, Mouse, dan Keyboard dan
2. perangkat lunak berupa Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader
• Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy
• Menyiapkan password permintaan Nomor seri Faktur Pajak (e-NOFA)
• Menyiapkan username penandatangan Faktur Pajak
• Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
• Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi.

DPP Dan Tarif PPN

DPP dan Tarif PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsisi Untuk Sektor Pertanian

Pengenaan PPN atas Penyerahan Pupuk terbagi menjadi:

• PPN dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang bagian harga pupuknya mendapatkan subsidi
• PPN dibayar oleh pembeli atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang bagian harga pupuknya tidak mendapatkan subsidi

Dasar Pengenaan Pajak:

DPP Nilai Lain:

• Bagian harga yang mendapatkan subsidi = 100/(100+t) x Jumlah Pembayaran Subsidi
• Bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi = 100/(100+t) x Harga Eceran Tertinggi

t = merupakan angka pada tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

Tarif PPN

• 11% mulai berlaku 1 April 2022; atau
• 12% mulai berlaku 1 Januari 2025

Contoh Penghitungan

Contoh 1

Pada tanggal 18 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi Pupuk Bersubsidi kepada KPA sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2022. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11%.

Maka PPN yang terutang atas penyerahan Pupuk Bersubsidi adalah

  
Contoh 2

Pada tanggaI 19 April 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi menyerahkan 5.000 ton pupuk Urea (bersubsidi) kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk Urea yang berlaku sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11%.

Maka PPN yang terutang atas penyerahan Pupuk Bersubsidi adalah

Pajak Masukan

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

Sesuai dengan pasal 8 PMK 66/PMK.03/2022 bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Namun Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh distributor dan pengecer tidak dapat dikreditkan.

PPN Atas Jasa Keagamaan

Tanggung Jawab Renteng PPN
(UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16F)

Pengertian

Renteng mengandung arti berendeng atau beruntun-runtun (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian baru sesuai dengan kata yang diikutinya. Tidak ada definisi resmi yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam menjelaskan kata ini. Untuk kepentingan pembahasan ini, tanggung jawab secara renteng diartikan sebagai pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun kepada pihak berikutnya sesuai urut-urutan. Paling tidak diperlukan dua pihak untuk dapat terlaksananya tanggung jawab renteng.

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya ditulis UU PPN 1984 perubahan ketiga), tanggung jawab secara renteng tercantum dalam Pasal 16F. Selengkapnya berbunyi sbb:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Penjelasannya menyatakan demikian:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa. karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli, yang sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi merupakan pemikul beban pajak sesungguhnya, dibebani tanggung jawab secara renteng apabila:

1. pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
2. pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Dengan demikian, tanggung jawab secara renteng pada konteks Pasal 16F adalah pelimpahan beban tanggung jawab pembayaran ke Kas Negara atas pajak terutang, yang timbul akibat penyerahan barang kena pajak (Pasal 4 huruf a) atau penyerahan jasa kena pajak (Pasal 4 huruf c), kepada pembeli yang mestinya menjadi tanggung jawab penjual sebagai akibat pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak.

Ketentuan ini berlaku terhadap objek pajak berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c dimana yang menjadi subjek pajak dalam arti yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara berada pada pihak penjual.

Ilustrasi:

PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan besar komputer, pada tanggal 20 April 2019 menyerahkan 10 unit komputer kepada PT XYZ dengan total Harga Jual Rp70.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 10% x Rp70.000.000 = Rp7.000.000. Mekanisme umum yang diatur dalam UU PPN 1984 atas transaksi tersebut adalah:

1. PT ABC menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar Rp7.000.000.
2. Faktur Pajak terdiri dari dua lembar, yaitu:
• lembar pertama diberikan kepada PT XYZ sebagai bukti beban pajak yang seharusnya dibayar;
• lembar kedua menjadi arsip PT ABC sebagai bukti pemungutan pajak.
3. PT ABC wajib menyetor pajak yang dipungut untuk setiap Masa Pajak ke Kas Negara.
4. PT XYZ wajib membayar pajak terutang tersebut kepada PT ABC.
5. Bagi PT XYZ, Faktur Pajak tersebut merupakan bukti formil bagi pengreditan pajak dalam suatu Masa Pajak.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 16F, apabila PT XYZ tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar maka PT XYZ dibebani tanggung jawab secara renteng atas pajak dimaksud. Sesuai dengan UU KUP perubahan kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000), Pasal 33 yang berbunyi:

Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar

Penjelasannya:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pembeli jasa.

Dalam perubahan ketiga UU KUP yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2008, Pasal 33 ini dihapus. Namun dalam UU PPN 1984 perubahan ketiga yang mulai berlaku 1 April 2010 ketentuan mengenai tanggung renteng ini dihidupkan kembali.

Karakteristik PPN Indonesia

Beberapa karakteristik PPN yang berlaku di Indonesia beserta aplikasinya berkaitan dengan tanggung jawab renteng, yaitu:

•    Pajak objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut taatbestand. Taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambhan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama (Untung Sukardji, 2006).

Yang menjadi subjek pajak dalam pengertian pajak objektif di atas adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut dikenai pajak yang sama. Lain halnya dengan pajak subjektif seperti Pajak Penghasilan yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Sebagai contoh Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi berbeda dengan Pajak Penghasilan bagi badan. Demikian pula Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang menikah berbeda dengan Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bujangan.

•    Pajak atas konsumsi umum dalam negeri

Hakikat PPN di Indonesia adalah pajak atas konsumsi, yaitu pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Hal ini berarti, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi atau dengan kata lain barang-barang atau jasa yang dikonsumsi pada area konsumen akhir. Sepanjang barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dilimpahkan kepada pembeli berikutnya melalui mekanisme pengreditan pajak masukan

Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi tersurat jelas dalam penjelasan atas UU PPN 1984 perubahan terakhir, yaitu pada alenia pertama, yang berbunyi:

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Meskipun merupakan pajak atas konsumsi, tidak seperti Pasal 4 (1) huruf b (impor BKP), huruf d (pemanfaatan BKP tidak berwujud), dan huruf e (pemanfaatan JKP), ketentuan mengenai objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c diuraikan dalam sudut pandang penjual bukan konsumen. Hal ini bisa dimengerti karena yang menjadi subjek pajak dalam arti yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara atas pajak yang terutang untuk Pasal 4 huruf a dan c adalah penjual bukan pembeli. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketentuan ini untuk kepentingan administratif bagi asas yang dianut sebagai Pajak Tidak Langsung dan mestinya tidak menjadikannya bias sebagai pajak atas konsumsi.

Untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam konteks bahasan ini perlu kiranya penulis uraikan pengertian subjek pajak. Subjek pajak memiliki dua arti yaitu:

Pada Pajak Penghasilan dua arti ini melekat pada satu pihak yaitu penerima penghasilan. Penerima penghasilan yang berdasarkan UU PPh adalah Wajib Pajak, selain sebagai pemikul beban pajak juga dibebani tanggung jawab atas pembayarannya ke Kas Negara. Lain halnya dalam PPN, khususnya pada pasal-pasal yang menerapkan karakteristik Pajak Tidak Langsung, antara pemikul beban pajak dan penanggungjawab pembayaran ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda.

Pemikul beban pajak adalah konsumen sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah penjual. Seperti pada ilustrasi di atas, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ABC adalah bukti pungutan atas PPN terutang yang timbul ketika menjual 10 unit komputer. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap pajak yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Kewajiban pembeli adalah membayar pajak terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Dan faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti beban pajak.

Bagaimana Timbulnya Pajak Terutang dari Sisi Penjual dan Pembeli

•    Pajak Terutang dalam Sudut Pandang PKP Penjual

Secara material yang pertama kali menentukan suatu peristiwa hukum (dalam konteks Pasal 4 huruf a dan huruf c) itu terutang PPN adalah penjual. Syarat suatu peristiwa hukum itu terutang PPN secara kumulatif yaitu:

Secara material pembeli tidak ikut dan tidak dapat menentukan suatu penyerahan itu terutang PPN atau tidak, sebab pembeli tidak mengetahui kondisi hukum syarat nomor 3). Jadi sebenarnya tidak ada beban kewajiban material, dalam menentukan suatu peristiwa hukum itu terutang pajak, yang bisa dilekatkan pada pembeli untuk kasus dimaksud. Pembeli lebih bersifat pasif. Penjuallah yang menentukan.

Jika menurut penjual (belum tentu menurut UU) atas penyerahan barang atau jasa itu tidak terutang pajak maka yang demikian ini sah adanya sampai dapat dibuktikan bahwa itu tidak benar. Pembuktian bahwa itu tidak benar berdasarkan UU KUP ada di pihak fiskus (DJP) bukan di pihak pembeli. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang menetapkan penjual sebagai subjek pajak yaitu yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara atas utang pajak yang timbul.

Jadi meskipun PPN adalah pajak atas konsumsi (hal yang menjadi dasar pemikiran tanggung renteng dalam penjelasan UU PPN 1984) tidak serta merta melekat kewajiban material penentuan terutangnya pajak pada konsumen. Kecuali barangkali kalau kita menganut karakteristik PPN sebagai Pajak Langsung. Jika tidak ada kewajiban materil yang melekat dalam penentuan pajak terutang di pihak pembeli maka tidak mungkin diikuti dengan kewajiban formil berkaitan dengan pelunasan pajak terutang oleh pihak pembeli.

Karena kewajiban material dalam menentukan pajak terutang berada di pihak penjual maka sekiranya timbul pajak yang terutang akan selalu diikuti dengan kewajiban formil demi terealisasi menjadi penerimaan Negara. Kewajiban bagi penjual BKP/JKP diatur dalam Pasal 3A UU PPN 1984 yang meliputi:

Sebagai konsekuensi apabila penjual tidak memungut PPN atas penjualan BKP/JKP yang menurut ketentuan terutang PPN, maka yang akan dituntut adalah penjual. Penuntutan dapat dilakukan melalui penerbitan surat ketetapan pajak setelah dilakukan pemeriksaan disertai dengan penerapan sanksi.

Lain halnya dengan Pasal 4 huruf b (impor BKP), huruf d (pemanfaatan BKP tidak berwujud) dan huruf e (pemanfaatan JKP) UU PPN 1984, di mana konsumen ditetapkan sebagai pihak yang memikul beban pajak sekaligus juga penanggung jawab atas pembayaran ke Kas Negara, karena penjual BKP/JKP yang berada di luar negeri tidak mungkin untuk dibebani kewajiban pemungutan pajak terutang. Timbulnya pajak terutang dalam Pasal 4 huruf b, d dan e tidak mewajibkan importir atau konsumen yang memanfaatkan BKP/JKP untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban formil yang melekat berdasarkan Pasal 3A meliputi:
-    Membayar pajak yang terutang; dan
-    Melaporkannya.

•    Pajak Terutang dalam Sudut Pandang PKP Penjual

Bagaimana konsumen mengetahui bahwa atas pembelian barang itu terutang PPN?

Pertanyaan ini perlu dijawab untuk melihat apakah tanggung jawab renteng tepat diterapkan pada konsumen. Seperti telah diuraikan di atas bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban material dalam menentukan suatu peristiwa hukum itu terutang PPN. Bagi konsumen, suatu pembelian barang atau jasa itu terutang PPN hanya apabila atas pembelian itu diterbitkan faktur pajak. Selama tidak diterbitkan faktur pajak maka bagi konsumen, atas pembelian itu dianggap tidak terutang PPN bahkan meskipun dikemudian hari dapat dibuktikan oleh fiskus bahwa secara material ternyata terutang PPN. Kewajiban untuk membayar pajak terutang atas pembelian barang atau jasa itu timbul bersamaan dengan terbitnya faktur pajak.

Pajak terutang yang timbul atau yang tercantum dalam faktur pajak adalah utang yang wajib dibayar oleh konsumen kepada penjual. Dan sifat dari utang ini adalah utang piutang biasa yang menjadi ranah hukum perdata bukan utang pajak dalam ranah hukum publik. Apabila konsumen tidak membayar pajak terutang yang tercantum dalam faktur pajak, tidak dapat kemudian oleh fiskus diterbitkan surat ketetapan pajak untuk memaksanya membayar. Meski faktur pajak sesungguhnya adalah bentuk lain dari suatu penetapan, namun pajak yang terutang di dalamnya adalah utang pajak antara penjual dan Negara.

Utang pajak yang timbul akibat peristiwa hukum yang menurut ketentuan (Pasal 4 huruf a dan c) terutang PPN, baik atasnya diterbitkan faktur pajak maupun tidak, adalah utang pajak antara penjual dengan negara yang merupakan ranah hukum publik. Selanjutnya atas pajak terutang ini proses pelunasan oleh penjual atau penagihannya kepada penjual dilakukan dengan ketentuan formil dalam UU di bidang perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada dasar yang bisa dijadikan acuan bagi pelimpahan tanggung jawab pembayaran pajak terutang kepada konsumen pada ranah hukum publik untuk pajak terutang atas penyerahan BKP atau JKP dari penjual kepada pembeli.

Paradoks Tanggung Jawab secara Renteng (UU Nomor 42 tahun 2009 Pasal 16F)
(UU Nomor 42 tahun 2009 Pasal 16F)

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
Pasal ini memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi menimbulkan praktik hukum yang tidak adil khususnya bagi konsumen. Secara normatif, kondisi hukum yang menimbulkan tanggung jawab renteng terhadap pembeli adalah apabila:

1. pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
2. pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Syarat pertama mengandung pengertian bahwa telah dilakukan tindakan penagihan kepada penjual atau pemberi jasa ybs.
Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar dapat disebabkan hal-hal sbb:

1. Tidak diterbitkan faktur pajak oleh penjual;
2. Diterbitkan faktur pajak oleh penjual tetapi tidak atau belum dibayar oleh pembeli.

Akan diuraikan di bawah ini implikasi dari masing-masing kondisi berkaitan dengan tanggung jawab renteng.

Bisakah Tanggung Jawab Renteng Diterapkan dalam PPN dengan Karakteristik Pajak Tidak Langsung?

Bisa saja, tetapi tidak dengan syarat sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 16F. Syarat yang ditetapkan harus betul-betul tepat bahwa konsumen berada dalam kapasitas yang memang layak untuk dibebani tanggung jawab renteng.

Misalkan terdapat bukti persekongkolan antara penjual dan pembeli dimana penjual selanjutnya tidak diketahui rimbanya dan pajak masukan yang menjadi beban pembeli dan tidak pernah dibayar dikreditkan oleh pembeli. Tetapi ini tentunya masuk ke area pidana. Dan harus bisa dibuktikan adanya persekongkolan antara penjual dan pembeli. Untuk menghindari ini DJP perlu melakukan pembinaan yang intensif terhadap PKP di wilayah kerjanya masing-masing.

Pengertian Dan Jenis Aset Kripto

Pengertian

Jenis Aset Kripto

• Bitcoin (BTC),
• Ethereum (ETH),
• Theter (USTD),
• Binance Coin (BNB),
• USD Coin (USDC), dan lainnya. 

Bitcoin dan crypto currency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI.

Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pemungut PPN
(PMK 60/PMK.03/2022 jo.PER-12/PJ/2020)

Pemungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE adalah :

Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri adalah yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu, yaitu:

1. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
2. jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000(seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Pelaku Usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

PPN Atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana

Rantai distribusi penjualan pulsa dan kartu perdana, mulai dari:

Operator telekomunikasi => distributor utama atau tingkat 1 => server atau tingkat 2 => distributor besar atau tingkat 3 => distributor seterusnya => sampai dengan pedagang eceran.

Berdasarkan PMK 6/2021, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat 2 atau server. Sehingga distributor kecil dan pengecer tidak dipungut PPN dari pulsa dan kartu perdana.

Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak, sehingga tidak perlu membuat e-Faktur lagi.

Tarif PPN:

• 11% mulai berlaku 1 April 2022; atau
• 12% mulai berlaku 1 Januari 2025

Contoh Perhitungan PPN Terutang atas Penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana.

Pada tanggal 2 Januari 2023 PT A menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana sebesar Rp10.000.000,00 dari PT B. Pada tanggal 3 Januari 2023 PT A menjual Kartu

Perdana dan Pulsa di gerai resmi PT A kepada Tuan X seharga Rp15.000,00.

Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana oleh PT A sebagai berikut:

1. PT A sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana kepada PT B pada tanggal 2 Januari 2023, sebesar 11% x Rp10.000.000,00 = Rp1.100.000,00.
2. Pada tanggal 3 Januari 2023 PT A wajib memungut PPN atas penyerahan Kartu Perdana dan Pulsa kepada Tuan X sebesar 11% x Rp15.000,00 = Rp1.650,00.

PPN atas Token Listrik

Token adalah listrik yang termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan pada bidang perpajakan.

Listrik dikenakan PPN jika pemakaian dayanya di atas 6600 watt. Kurang dari itu tidak kena PPN.

Berdasarkan PMK6/2021. PPN token listrik dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diterima penjual, bukan nilai atas token listriknya.

Tarif PPN:

• 11% mulai berlaku 1 April 2022; atau
• 12% mulai berlaku 1 Januari 2025

Contoh Kasus

Saat seseorang membayar tagihan listrik melalui bank atau marketplace, dia akan dipungut biaya administrasi (Fee). Biayanya mulai dari Rp2.000 hingga Rp2.500 atau lebih dan tidak ada PPN listrik yang dipungut di sana.

Adapun fee yang diterima oleh bank ataupun marketplace itulah yang merupakan objek PPN. PPN dikenakan atas biaya administrasi tersebut. Bank ataupun marketplace selanjutnya harus membayar PPN atas jasa tersebut kepada negara.

Hal yang sama saat kita membeli token listrik dari distributor token. Tidak ada PPN yang dipungut di sana. Distributor token cuma memungut fee atau biaya administrasi dari masyarakat, yang membeli token.

Untuk biaya administrasi atau fee atau nilai lebih yang dipungut dari konsumen oleh distributor token merupakan objek PPN dan harus dipungut PPN. Distributor token selanjutnya harus membayar

PPN kepada negara sebanyak 11%. Sedangkan masyarakat tidak membayar PPN sama sekali atas token yang dibelinya.

PPN atas Voucher

PPN dikenakan atas imbalan atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucher dari penyelenggara voucher.

Tarif PPN:

• 11% mulai berlaku 1 April 2022; atau
• 12% mulai berlaku 1 Januari 2025

Contoh Kasus

Pak Bayu membeli voucher permainan (game) di sebuah toko. Toko itu tidak memungut PPN kepada Pak Bayu atas pembelian voucher permainan itu.

Sebaliknya yang terjadi, toko tersebut mendapatkan imbalan dari penerbit voucher.

Imbalan itulah yang akan dipungut PPN sehingga Pak Bayu sebagai pembeli voucher di toko tersebut tidak dipungut PPN.

Pak Bayu baru dikenakan PPN ketika hendak menggunakan vouchernya. Misalnya, menukarkan voucher itu di Google, yang menjual permainan itu melalui aplikasi Google Playstore.

Dengan aturan terbaru ini, memangkas pajak berganda. Dengan begitu, Pak Bayu tidak bayar PPN dua kali.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
(PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d PER-11/PJ/2022 jo. SE-26/PJ/2015, SE-08/PJ/2020)

A.	Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu: 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi; 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak. Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:   Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Direktorat Jenderal Pajak memberikan NSFP kepada PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Misalnya, untuk tahun 2022 akan dimulai dari NSFP 000-22.00000001, dan seterusnya. Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut: 010.0-22.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, status Faktur Pajak normal (bukan Faktur Pajak pengganti), dengan NSFP 000-22.00000001 sesuai dengan NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tahun pembuatan Faktur Pajak 2022. 011.0-22.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, status Faktur Pajak pengganti, dengan NSFP 000-22.00000001 sesuai dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti, tahun pembuatan Faktur Pajak yang diganti 2022.
B.	Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. a. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak 1. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: - 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02 sampai dengan kode transaksi 09. - 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN instansi pemerintah. - 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah). Pemungut PPN Lainnya selain instansi pemerintah, yaitu pemungut PPN yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penunjukan pemungut PPN yang bersangkutan. Termasuk pemungut PPN lainnya yaitu Perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai pemungut PPN.  - 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP . - 05 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang: mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu; melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu. - 06 Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01 sampai dengan kode transaksi 05, dan kode transaksi 07 sampai dengan kode transaksi 09, antara lain sebagai berikut. Penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN. - 07 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain sebagai berikut. : Ketentuan yang mengatur mengenai bea masuk, bea masuk tambahan, PPN dan PPnBM, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat. Ketentuan yang mengatur mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan angkutan udara luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split. Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan dan pemanfaatan JKP terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penjualan dan perlakuan PPN dan/atau PPnBM bagi kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi I. Ketentuan yang mengatur mengenai PPN ditanggung pemerintah. - 08 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM. . Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain sebagai berikut : Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya - 09 Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. 2 )  Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, tetap menggunakan kode transaksi 07 atau 08, meskipun jenis penyerahannya juga termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 01 sampai dengan 06 dan kode transaksi 09. 3)   Dalam hal jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 07 dan 08, penyerahan kepada pemungut PPN yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN yang bersangkutan tetap menggunakan kode transaksi 02 atau 03, meskipun jenis penyerahannya juga termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 04, 05, 06, dan 09. 4) Dalam hal jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 07 dan 08 serta 02 dan 03, penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN tetap menggunakan kode transaksi 06, meskipun jenis penyerahannya juga termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 04, 05, dan 09. 5) Dalam hal jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02 sampai dengan 09 maka kode transaksi yang digunakan yaitu kode transaksi 01. 6) Dalam hal penyerahannya kepada pemungut PPN, tetapi PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh pemungut PPN yang bersangkutan maka kode transaksi yang digunakan yaitu kode transaksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5). b. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak 1) Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 0 (nol) untuk status normal; atau 2)   1 (satu) untuk status pengganti. 2)   Dalam hal dibuat Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode status yang digunakan tetap kode status 1 (satu). c. Tata Cara Penggunaan NSFP 1) NSFP terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun pembuatan pada digit keempat dan digit kelima. 2)   NSFP diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. Contoh: PKP meminta dan dapat diberikan 100 NSFP maka NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa: - 900.22.00000001 s.d. 900.22.00000100; - 900.22.99999901 s.d. 901.22.00000000; - 900.22.99999999 s.d. 901.22.00000098, dan sebagainya. 3) NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun pembuatan yang tertera dalam NSFP sebagaimana dimaksud pada angka 1) mulai tanggal surat pemberian NSFP. Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka NSFP hanya dapat digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak dalam tahun 2022.
C.	Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak 1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2022 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-19.00000001. - Dengan demikian, PKP A hanya dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak tanggal 10 November 2022 atau tanggal setelahnya dalam tahun 2022. - PKP A dilarang menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak sebelum tanggal 10 November 2022. 3.  Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2022 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-19.00000001. - PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2022.      Ketentuan terkait contoh di atas adalah: a. Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya : Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya : Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanqgal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2019. Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2019 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. 4. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan  bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 5. Terbatas hanya untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 3, PKP diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak; b. Dibuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut; c. Tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum)  tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang bersangkutan.    Contoh: - PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2019 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-19.00000001. - PKP A membuat Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.004-19.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak 1 November 2019. - Hal-hal yang dapat dilakukan oleh PKP A adalah: Faktur Pajak tanggal 1 November 2019 dengan Nomor Seri 010.004-19.00000001 dibatalkan. PKP A membuat Faktur Pajak yang baru dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.004-19.00000001 dengan tanggal Faktur Pajak tanggal 10 November 2019 atau tanggal setelahnya dalam tahun 2019. 6. Dalam hal Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 ternyata diketahui bahwa saat seharusnya Faktur Pajak tersebut dibuat adalah pada tanggal 1 November 2022, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu oleh Pengusaha Kena Pajak. 7 Dalam hal Faktur Pajak yang tidak tepat waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. 8. Pembatalan dan pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dapat dilakukan sepanjang Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi. 9. Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya namun dibuat tidak tepat waktu oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat memberikan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan sesuai dengan tahun diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.
D.	Tata Cara Penyelesaian Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak NSFP adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permintaan NSFP diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara: Daring (online) melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik.; ata langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP. PKP dapat mengajukan permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kepala KP2KP dengan cara menyampaikan Surat Permintaan NSFP dengan Jumlah Tertentu yang disebabkan: Baru dikukuhkan sebagai PKP, diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Masa Pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP; PKP yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Masa Pajak sejak berlakunya pemusatan tempat PPN terutang.; dan/atau PKP mengalami peningkatan usaha, yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan Jumlah Tertentu. NSFP dengan Jumlah Tertentu hanya diberikan kepada PKP yang memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki Kode Aktivasi dan Password; telah mengaktivasi Akun PKP; dan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan NSFP.

Format Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi

surat permintaan NSFP (selain dengan jumlah tertentu).

 

Petunjuk Pengisian
Surat Permintaan NSFP (Selain dengan Jumlah Tertentu)

Surat permintaan NSFP dengan jumlah tertentu.

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERIAN NSFP DALAM BENTUK ELEKTRONIK