Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

HIGHLIGHTSDATA CENTERSUBJEK PILIHANFORUM
PeraturanTax TreatyPutusanKurs KMKKurs BITarif Bunga
Fitur
highlightsdata centersubjek pilihanforum
Informasi
About UsKebijakan PrivasiPedoman Media SiberDisclaimerKontak KamiCareer
Navigating the Coretax era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
pajakexpress.com | pajak101.com | taxbase.id | bsadvisory.com

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM )
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Meterai
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Pengadilan Pajak
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP)
Pajak Daerah
Bea Cukai

PENGANTAR

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Legal Character PPN

Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pajak Objektif

Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pajak Pusat Atau Pajak Negara

Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Istilah Penting dalam UU PPN

SUBJEK PPN

Dasar Hukum

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kecil

Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pencabutan PKP

Transaksi Antar Pengusaha Yang Memiliki Hubungan Istimewa

OBJEK PPN

Objek PPN

Barang Kena Pajak

Jasa Kena Pajak

Identifikasi Suatu Kegiatan/Transaksi Sebagai Objek PPN

PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

Dasar Hukum

Objek PPnBM

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM

Jenis Barang Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM

TARIF PAJAK

Dasar Hukum

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

DASAR PENGENAAN
PAJAK

Dasar Hukum

Pengertian

Nilai Lain

PENGHITUNGAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

Dasar Hukum

Cara Penghitungan PPN

PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN

Dasar Hukum

Mekanisme Pengkreditan

Tempat Pengkreditan

Pengkreditan Masa Tidak Sama

Pengkreditan Pajak Masukan Yang Ditagih Dengan Penerbitan Ketetapan Pajak

Pengkreditan Pajak Masukan Yang Tidak Dilaporkan dan/atau Ditemukan Pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan bagi WP yang Belum Memiliki Pajak Keluaran

SAAT DAN
TEMPAT PPN TERUTANG

Dasar Hukum

Saat Terutang PPN

Tempat Terutang PPN

Sentralisasi Tempat PPN Terutang

FAKTUR PAJAK

Dasar Hukum

Pengertian

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran

Faktur Pajak Pengganti

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Penggunanan Metode "QQ" pada Faktur Pajak

Ketentuan Penting Lain Mengenai Faktur Pajak

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Indikasi Wajib Pajak Penerbit dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah

NOTA RETUR
ATAS BKP YANG DIKEMBALIKAN DAN JKP YANG DIBATALKAN

Dasar Hukum

Pengertian

Retur Mengurangi PPN/Harta/Biaya

Saat Retur

Tata Cara Pembuatan Nota Retur

Pelaporan Nota Retur dalam SPT Masa PPN

RESTITUSI

Dasar Hukum

Restitusi Melalui KPP

Restitusi atau Pembayaran Pendahuluan Melalui Bapeksta

Restitusi Dipercepat Bagi PKP Eksportir Tertentu

Restitusi Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional

Restitusi PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Turis Asing)

Pengawasan Restitusi PPN

Pengembalian Pendahuluan atas Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

EKSPOR JASA
KENA PAJAK

Dasar Hukum

Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya dikenakan PPN 0%

Saat Terutangnya PPN dan Pemberitahuan Ekspor JKP

Syarat Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PPN JASA
LUAR NEGERI

Dasar Hukum

Pengertian Jasa Luar Negeri

Penetapan Saat Terutang

Penghitungan dan Pelaporan

Permasalahan PPN JLN

PPN ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Dasar Hukum

Istilah-istilah dalam Kegiatan Membangun Sendiri

Syarat Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Saat dan Tempat pajak Terutang

Penyetoran dan Pelaporan

Pengawasan Pemenuhan Kewajiban PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

PPN ATAS
HANDLING IMPORT

Dasar Hukum

PPN atas Handling Import

Pencabutan Ketentuan Mengenai Penggunaan Metode Q.Q

PPN ATAS
TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Dasar Hukum

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Capital Lease)

Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Penjualan dan Penyewagunausahaan Kembali (Sale and Leaseback)

PPN ATAS
JASA TELEKOMUNIKASI

Dasar Hukum

Jenis Jasa Telekomunikasi

Faktur Pajak

Jasa Warung Telekomunikasi

Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi

PPN ATAS
PRODUK REKAMAN SUARA DAN/ATAU GAMBAR

Dasar Hukum

Jenis Produk Rekaman Suara

Dasar Pengenaan Pajak

Mekanisme Pengenaan PPN atas Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar

PPN atas Penyerahan Film Rekaman Video

Tata Cara Pengajuan Permohonan Stiker Lunas PPN

Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar yang dikenakan PPN dengan Ketentuan Umum

Asosiasi Pengusaha rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan Dalam Rangka Penebusan Stiker Lunas PPN

PPN ATAS
PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Dasar Hukum

Aktiva yang Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan

Saat Terutang PPN

Dasar Pengenaan Pajak

PPN ATAS
PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Dasar Hukum

Pengertian

Saat Terutang PPN

Tata Cara Penyetoran PPN

Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN Oleh PKP Pembeli Sebenarnya

Perlakuan bagi Pengalihan Aktiva yang Dilakukan dalam Masa Peralihan ( 1 Januari 1998 s/d 27 Mei 1999)

PPN ATAS
JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)

Dasar Hukum

Pengertian & Istilah

Dasar Pengenaan Pajak

PPN ATAS
JASA KEAGENAN

Dasar Hukum

PPN Atas Jasa Keagenan

PPN ATAS
REAL ESTATE

Dasar Hukum

Dasar Pengenaan Pajak

PPN ATAS
KEGIATAN USAHA PERBANKAN

Dasar Hukum

Pengertian

Perlakuan Perpajakan Perbankan

PERLAKUAN PPN
ATAS JASA PERDAGANGAN

Dasar Hukum

Pengertian

PPN atas Jasa Perdagangan

PPN ATAS
HASIL TEMBAKAU

Dasar Hukum

Definisi

Ketentuan Umum

DPP dan Tarif

Saat Terutang dan Pembuatan Faktur

Pajak Masukan

PERLAKUAN PPN
ATAS REIMBURSEMENT

Dasar Hukum

Reimbursement vs Penggantian

Reimbursement Perolehan BKP Dan/Atau JKP Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

SPT MASA
PPN

Dasar Hukum

Jenis SPT Masa PPN

Ketentuan Bentuk dan Pengisian SPT

Penyetoran dan Pelaporan

Petunjuk Pengisian SPT

GAGAL PRODUKSI

Dasar Hukum

Definisi

Ketentuan Umum

SERBA -
SERBI

Mendefinisi Mobil Jenis Station Wagon

Tanggung Jawab Renteng PPN

e-FAKTUR

Dasar Hukum

Pendahuluan

Approval & Validasi e-Faktur

Persiapan Penggunaan Aplikasi eFaktur

Sertifikat Elektronik

Pencantuman Identitas Pembeli

PPN ATAS
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

Dasar Hukum

PPN Atas Kendaraan Bermotor Bekas

PPN ATAS
PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Dasar Hukum

Pengertian Dan Istilah

DPP Dan Tarif PPN

Pajak Masukan

PPN ATAS
TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Dasar Hukum

Pengertian Dan Jenis Aset Kripto

Objek Pajak Kripto

PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

PPN atas Jasa Exchanger Aset Kripto

PPN atas Jasa Verifikasi Transaksi (Mining) Aset Kripto

PPN ATAS
PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCER

Dasar Hukum

PPN Atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

PERLAKUAN PPN
ATAS JASA KEAGAMAAN

Dasar Hukum

PPN Atas Jasa Keagamaan

PPN ATAS
PEMANFAATAN BKPTB DAN/ATAU JKP MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Dasar Hukum

Pengertian Dan Istilah

Pemungut PPN

Pemungutan PPN

Penyetoran PPN

Pelaporan PPN

PPN ATAS
LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

Dasar Hukum

PPN atas Liquified Petroleum Gas Tertentu

PPN ATAS
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Dasar Hukum

PPN Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu

ReadView