1. dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:
   1. surat perjanjian beserta rangkapnya;
   2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
   3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
2. dokumen selesai dibuat, untuk:
   1. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
   2. dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
3. dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:
   1. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
   2. dokumen lelang;
   3. dokumen yang menyatakan jumlah uang.
4. dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
5. dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri.

Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

Berikut adalah rincian pihak-pihak yang terutang bea meterai :

1. Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.
2. Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
3. Dokumen berupa surat berharga, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
5. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.
6. Ketentuan Pihak Yang Terutang sebagaimana yang disebut pada angka 1-5, tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Teknologi Percetakan
(KEP-122c/PJ./2000; SE - 03/PJ.53/2006)

Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai.

Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai merupakan Wajib Pajak dengan kriteria:

1. memfasilitasi penerbitan Dokumen tertentu; dan/atau
2. menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan Dokumen tertentu dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu) Dokumen dalam 1 (satu) bulan.

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai dengan menerbitkan surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai. Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai mulai berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal surat penetapan.

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tetapi belum ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai. Surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui:

1. alamat posel (email);
2. aplikasi; atau
3. sistem,

   yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai.

Pemungut Bea Meterai wajib :

1. memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang;
2. menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
3. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan yang disebut dalam huruf a dan/atau b, akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak didasarkan pada Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

Pemungut Bea Meterai yang :

1. terlambat menyetorkan Bea Meterai; dan/atau
2. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai,

akan diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan Lain-lain

Daluwarsa (UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 23)

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), maka :

Setiap Orang yang:

1. Meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
2. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat Meterai elektronik dan Meterai dalam bentuk lain, secara melawan hukum,

Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1. Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
2. Barang yang dibubuhi Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum,

Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang:

1. Menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu Meterai tidak dapat dipakai lagi pada Meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai;
2. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghilangkan Tanda Tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya Meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada Meterai tersebut; atau
3. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Meterai yang tandanya, Tanda Tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai,

Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:

1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
2. Melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;
3. Membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
4. Memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan ini, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang :
1. surat penyimpanan barang;
2. konosemen;
3. surat angkutan penumpang dan barang;
4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
6. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 5).
2. segala bentuk Ijazah;
3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya.
6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;

   dokumen yang menyebutkan simpanan uang mencakup dokumen yang berisi pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam simpanan nasabah di rekening di bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang dan/atau berisi pemberitahuan saldo atas simpanan tersebut. Contoh : tabungan dan giro. dokumen yang menyebutkan simpanan surat berharga mencakup pula dokumen yang berisi pembukuan, penyimpanan, kepemilikan, atau pemberitahuan saldo surat berharga nasabah di kustodian. Contoh : statement of account. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pasar modal.

8. surat gadai;
9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
10. dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
    

    dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter antara lain Dokumen penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Diskonto Bank Indonesia (SDBI), repurchase agreement (Repo) dan reverse repurchase agreement surat berharga, Dokumen swap termasuk swap lindung nilai, Dokumen transaksi USD Repo, Dokumen pembelian wesel ekspor berjangka, serta Dokumen penempatan berjangka.

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro
(PER - 01/PJ/2021 stdtd PER - 11/PJ/2021; SE - 01/PJ/2021)

1. Bea Meterai dikenakan atas Dokumen berupa cek atau bilyet giro dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Saat terutang Bea Meterai yaitu pada saat cek atau bilyet giro selesai dibuat. Bea Meterai tersebut terutang oleh Pihak Yang Terutang. Pihak Yang Terutang merupakan pihak yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro.
3. Dalam hal cek atau bilyet giro belum selesai dibuat tetapi telah dibubuhi tanda Bea Meterai lunas dengan menggunakan teknologi percetakan dengan tarif Bea Meterai yang lebih kecil daripada Bea Meterai yang seharusnya terutang, maka Pihak Yang Terutang atau Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet giro harus melunasi selisih kurang Bea Meterai yang terutang.
4. Pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang dilakukan dengan menggunakan:
1. Mesin teraan meterai digital; atau

   Pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital dilakukan dengan membubuhkan teraan Bea Meterai lunas pada cek dan/atau bilyet giro. Pembubuhan teraan Bea Meterai lunas dilakukan oleh:
   (a)	Pihak Yang Terutang;
   (b)	Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet giro; atau
   (c)	Pihak lain yang telah memiliki izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai digital.
   Teraan Bea Meterai lunas paling sedikit memiliki unsur-unsur:
   a)	Tulisan nama pembubuh teraan Bea Meterai lunas;
   b)	Tulisan nominal selisih kurang Bea Meterai; dan
   c)	Tulisan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya pembubuhan teraan Bea Meterai lunas.

2. SSP

   Pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan membayar selisih kurang Bea Meterai ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode Billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100. Formulir SSP atau Kode Billing harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan/atau bilyet giro. Atas pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP, maka:
   (a)	Pihak Yang Terutang; atau
   (b)	Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet,
   dapat meminta cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP (Contoh Format Formulir Permintaan Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Materai dapat dilihat pada Lampiran SE - 01/PJ/2021).         Permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dilakukan dengan melampirkan:
   a)	Cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
   b)	SSP yang telah mendapatkan NTPN.

Format Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai
(SE - 01/PJ/2021)

Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai paling sedikit memiliki unsur-unsur:

1. tulisan "BEA METERAI LUNAS"; dan
2. tulisan nominal selisih kurang Bea Meterai.

FORMAT CAP
 
Ukuran :
- lebar maksimal 1 cm
- panjang maksimal 3 cm

Tata Cara Pemungutan Bea Meterai

(UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 11 jo, PMK Nomor 151/PMK.03/2021)

1. Dokumen diterima dari Pembuat Meterai, untuk Dokumen tertentu;
2. Dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan Dokumen, untuk Dokumen tertentu; atau
3. Dokumen diserahkan kepada Pihak Yang Terutang, untuk Dokumen tertentu..

Pemungutan Bea Meterai dilakukan dengan membubuhkan:

1. Meterai Percetakan pada Dokumen tertentu melalui Pembuat Meterai; atau
2. Meterai Elektronik pada Dokumen tertentu

Untuk kebutuhan pembubuhan Meterai Elektronik, Pemungut Bea Meterai dapat meminta Meterai Elektronik dari Distributor. Permintaan Meterai Elektronik paling banyak sebesar kebutuhan pemeteraian untuk 1 (satu) Masa Pajak pada 2 (dua) bulan pertama terhitung sejak ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.

Untuk kebutuhan pembubuhan Meterai Elektronik Masa Pajak berikutnya, Pemungut Bea Meterai dapat meminta Meterai Elektronik dari Distributor setelah melakukan penyetoran Bea Meterai yang terutang untuk Masa Pajak sebelumnya yang telah menjadi kewajibannya.

Dalam hal pembubuhan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan yang disebabkan oleh kegagalan Sistem Meterai Elektronik, Pemungut Bea Meterai tetap wajib memungut Bea Meterai dengan membuat daftar Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik yang dilampirkan dalam SPT Masa Bea Meterai.

Dalam hal diminta oleh Pihak Yang Terutang, Pemungut Bea Meterai harus membuat penjelasan tertulis bahwa Bea Meterai yang terutang atas Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik telah disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai.

1. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;
2. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;
3. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
4. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Desain Meterai Tempel
(PMK Nomor 134/PMK.03/2021; SP - 02/2021)

Berdasarkan PMK Nomor 4/PMK.03/2021, beberapa ciri meterai desain baru antara lain :

1. Ciri Umum Meterai Tempel

   Ciri umum pada Meterai Tempel terdiri atas :

1. gambar lambang negara Garuda Pancasila;
2. tulisan “METERAI TEMPEL”;
3. angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif Bea Meterai;
4. teks mikro modulasi “INDONESIA”;
5. blok ornamen khas Indonesia; dan
6. tulisan “TGL. 20”
2. Ciri Khusus Meterai Tempel

   Ciri khusus pada Meterai Tempel terdiri atas :

1. berbentuk segi empat;
2. warna dominan merah muda;
3. perekat pada sisi belakang;
4. serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas;
5. garis hologram pengaman berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara  Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan “djp”;
6. efek raba pada ciri umum;
7. efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia;
8. gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan “djp”;
9. gambar ornamen khas Indonesia;
10. pola motif khusus;
11. 17 (tujuh belas) digit nomor seri;
12. sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet; dan
13. perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya.