Pengertian
(UU Pajak Penghasilan Pasal 1 (1))

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak.

Subjek pajak meliputi :

a.	Orang pribadi.
b.	Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
c.	Badan.
d.	Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
(Penjelasan - UU Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) huruf (a))

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Badan
(Penjelasan - UU Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) huruf (b), SE-22/PJ/2022)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perluasan definisi Perseroan Terbatas. PT kini bisa didirikan oleh satu orang, dan dikenal dengan nama PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Meskipun dimiliki oleh satu orang, dalam konteks kewajiban pajak, PT Perorangan termasuk subjek pajak badan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2022.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Bentuk Usaha Tetap
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (5))

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a.	tempat kedudukan manajemen;
b.	cabang perusahaan;
c.	kantor perwakilan;
d.	gedung kantor;
e.	pabrik;
f.	bengkel;
g.	gudang;
h.	ruang untuk promosi dan penjualan;
i.	pertambangan dan penggalian sumber alam;
j.	wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k.	perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l.	proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m.	pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n.	orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o.	agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p.	komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Penggolongan Subjek Pajak
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2 dan PER-43/PJ/2011)

Subjek pajak digolongkan menjadi dua yaitu :

1.

Subjek Pajak Dalam Negeri (UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (3)) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah : a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang: • bertempat tinggal di Indonesia; • berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau • dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: • pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; • penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan • pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang pribadi yang:

a.	mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk: 1) berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan, 2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life), 3) tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode), atau
b.	mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

Tempat tinggal orang pribadi adalah:

a.	dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya; dan
b.	berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

Orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam (permanent dwelling place) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan bukan sebagai persinggahan.

Orang pribadi dianggap mempunyai tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.

Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

a.	green card,
b.	identity card,
c.	student card,
d.	pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
e.	surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
f.	tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Subjek Pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal :

a.

Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa: 1) Visa bekerja, atau 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

b.

Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.

2.

Subjek Pajak Luar Negeri (UU Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (4)) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak luar negeri adalah : a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: • tempat tinggal; • pusat kegiatan utama; • tempat menjalankan kebiasan; • status subjek pajak; dan/atau • persyaratan tertentu lainnya d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan.

Tempat tinggal Orang Pribadi, menurut keadaan yang sebenarnya adalah :

a.	tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya;
b.	tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi tersebut: 1. mempunyai tempat tinggal tetap di 2 (dua) tempat atau lebih; atau 2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap; atau
c.	tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak dapat ditentukan.

Tempat tinggal Warisan Belum Terbagi, menurut keadaan yang sebenarnya adalah:

a.	tempat tinggal tetap Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meningggal dunia; atau
b.	tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut: 1. mempunyai tempat tinggal tetap di 2 (dua) tempat atau lebih; atau 2. tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Tempat kedudukan badan, menurut keadaan yang sebenarnya adalah :

a.	tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sebagaimana tercantum dalam: 1. akta atau dokumen pendirian dan perubahannya; 2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan; 4. surat keterangan tempat kegiatan usaha; atau 5. perjanjian kerja sama bagi bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
b.	tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya, dalam hal tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berbeda dengan yang tercantum dalam:  1. akta atau dokumen pendirian dan perubahannya; 2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan; 4. surat keterangan tempat kegiatan usaha; atau 5. perjanjian kerja sama bagi bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
c.	tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha; atau
d.	tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
Tempat kedudukan Instansi Pemerintah, menurut keadaan yang sebenarnya adalah:

a.	tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat berada, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
b.	tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berada, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
c.	tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa berada, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
(UU Pajak Penghasilan Pasal 3, 235/PMK.010/2020, 156/PMK.010/2015)

Tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1.	Badan Perwakilan Negara Asing
2.	Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat : a. Bukan WNI b. Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3.	Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat : a. Indonesia menjadi anggotanya b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4.	Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat : a. Bukan WNI b. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Berdasarkan PMK No. 156/PMK.010/2015, Organisasi-organisasi internasional tersebut adalah :

1.	IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
2.	IMF (International Monetary Fund)
3.	UNDP (United Nations Development Programme), meliputi: a) IAEA (International Atomic Energy Agency) b)  ICAO (International Civil Aviation Organization) c) ITU (International Telecommunication Union) d) UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations) e) UPU (Universal Postal Union) f) WMO (World Meteorological Organization) g) UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) h) UNEP (United Nations Environment Programme) i) UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement) j) ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific) k) UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) l) WFP (World Food Programme) m) IMO (International Maritime Organization) n)  WIPO (World Intellectual Property Organization) o) IFAD (International Fund for Agricultural Development) p) WTO (World Trade Organization) q) WTO (World Tourism Organization)
4.	FAO (Food and Agricultural Organization)
5.	ILO (International Labour Organization)
6.	UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
7.	UNIC (United Nations Information Centre)
8.	UNICEF (United Nations Children's Fund)
9.	UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
10.	WHO (World Health Organization)
11.	World Bank
12.	Asean Secretariat
13.	SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
14.	ACE (The ASEAN Centre for Energy)
15.	NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
16.	Plan International Inc
17.	PCI (Project Concern International)
18.	IDRC (The International Development Research Centre)
19.	NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
20.	The Commission of The European Communities
21.	OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)
22.	World Relief Cooperation
23.	APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
24.	SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)
25.	IPC (The International Pepper Community)
26.	APCC (Asian Pacific Coconut Community)
27.	INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
28.	People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope
29.	CIP (The International Potato Centre)
30.	ICRC (The International Committee of Red Cross)
31.	Terre Des Hommes Netherlands
32.	Wetlands International
33.	HKI (Helen Keller International, Inc.)
34.	Taipei Economic and Trade Office
35.	Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia
36.	KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
37.	Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
38.	Save the Children-US dan Save the Children-UK
39.	CIFOR (The Center for International Forestry Research)
40.	Kyoto University-Jepang
41.	ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)
42.	Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation
43.	Winrock International
44.	Stichting Tropenbos
45.	The Moslem World League (Rabithah)
46.	NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
47.	HSF (Hans Seidel Foundation)
48.	DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)
49.	WCS (The Wildlife Conservation Society)
50.	BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
51.	ASEAN Foundation
52.	SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
53.	IMC (International Medical Corps)
54.	KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)
55.	Asia Foundation
56.	The British Council
57.	CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
58.	CCF (Christian Children's Fund)
59.	CWS (Church World Service)
60.	The Ford Foundation
61.	FES (Friedrich Ebert Stiftung)
62.	FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
63.	IRRI (International Rice Research Institute)
64.	Leprosy Mission
65.	OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
66.	WE (World Education, Incorporated, USA)
67.	KOICA (Korea International Cooperation Agency)
68.	ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
69.	JETRO (Japan External Trade Organization)
70.	IFRC (International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
11. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
12. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
13. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
14. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Oleh Bendahara Umum Negara
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
43. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
44. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 21/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
45. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil Karya Sinematografi
46. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
47. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 30/PJ/2018 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
48. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
49. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 390/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa      
50. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.313/1994 tentang Perlakuan PPh Atas WP Pengusaha Lapangan Golf
51. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15)
52. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.42/1996 tentang Perlakuan PPh Atas Uang Jaminan Keanggotaan Club Membership (Seri PPh Umum Nomor 39)
53. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.43/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Penghasilan Bunga (Bunga Deposito) Terhadap Premi Swap Dan Forward
54. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.42/2000 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Premi Asuransi Yang Berjangka Waktu Lebih Dari 1 (Satu) Tahun
55. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
56. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

Pengertian Objek Pajak
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 (1))

Objek Pajak adalah penghasilan

Penghasilan adalah :

1.	setiap tambahan kemampuan ekonomis
2.	yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
3.	baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
4.	yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
5.	dengan nama dan dalam bentuk apapun

Jenis-jenis Penghasilan
(Penjelasan - UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 (1))

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

-	penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
-	penghasilan dari usaha dan kegiatan;
-	penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
-	penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 tentang Bantuan Dan Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima Atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 Tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang PER-44/PJ./2009 Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
15. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi Yang Menerima Pengalihan Harta Yang Diperoleh Dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan Dan Warisan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan Dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
16. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.4/1995 tentang Badan-Badan Dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (Seri PPh Umum No. 1)
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.4/1995 tentang Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura (Seri PPh Umum No. 14).
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Warga Negara Indonesia Yang Bekerja Sebagai Official Pada Badan-Badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Warisan.

Tidak Termasuk Objek Pajak
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 (3) & Penjelasan)

1.	a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang Pihak pemberi dan Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. (PMK 90/PMK.03/2020)
2.	Warisan
3.	Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
4.	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; d. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
5.	Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
6.	dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: - orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau - badan dalam negeri; b. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:  - dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau - dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut c. dividen yang berasal dari luar negeri merupakan: - dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau - dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham; d. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak berlaku ketentuan: - atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; - atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak Penghasilan; dan - atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan serta atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak Penghasilan, tidak dikenai Pajak Penghasilan; e. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak berlaku ketentuan: - atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan - atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, tidak dikenai Pajak Penghasilan; f. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; g. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: - penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan - bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri; h. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf g, berlaku ketentuan: - tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; - tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau - tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; i. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hururf g, berlaku ketentuan: - penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan - Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak Pasal 24;
7.	Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8.	Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu; (234/PMK.03/2009) - bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia - bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau - dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia
9.	Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut ; - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (48/PMK.010/2018) - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11.	Penerimaan Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang berasal dari anggota kliring sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis oleh PT KPEI (KEP-390/PJ/2002)
12.	Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Beasiswa dikecualikan dari pengenaan objek Pajak Penghasilan, meliputi Beasiswa yang diterima: (68/PMK.03/2020) a. oleh penerima Beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan b. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.   Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ketentuan tidak berlaku apabila Penerima Beasiswa memiliki hubungan istimewa dengan: a. Wajib Pajak badan pemberi Beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan; b. Pemilik, Komisaris, Direksi, atau Pengurus dari Wajib Pajak badan pemberi Beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat; atau c. Wajib Pajak orang pribadi pemberi Beasiswa memiliki hubungan usaha, Komponen Beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
13.	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah     terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. (PMK 68/PMK.03/2020)     Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak meliputi: a. pengadaan sarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk peralatan kelas, barang/peralatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, peralatan olahraga, komputer, kendaraan bus, minibus, atau kendaraan sejenis yang dipergunakan untuk antar jemput mahasiswa, kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan Badan atau Lembaga untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya; dan/atau b. pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan  pengembangan termasuk, gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, termasuk yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi. yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi dengan syarat: a. Badan atau Lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi; b. disetujui oleh: 1) pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi negeri badan hukum; 2) pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi swasta; atau 3) pimpinan badan atau lembaga pendidikan, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota bagi badan atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2); c. disetujui oleh pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian dan pengembangan; dan d. telah terdapat pengaturan terkait Dana Abadi di Badan atau Lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan dilakukan sebagai berikut : a. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; b. pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan  pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang dan akun modal badan atau lembaga nirlaba. Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih tidak boleh dilakukan penyusutan. Apabila pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Biaya bunga atas dana pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba. Dalam hal dana pinjaman diterima atau diperoleh sebelum diperolehnya sisa lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Badan atau lembaga nirlaba wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan wajib membuat : a. pernyataan bahwa: 1. sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan 2. sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. yang merupakan lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih; b. pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan c. laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Apabila setelah lewat jangka badan atau lembaga nirlaba tidak menggunakan atau terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimaksud, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut.       Apabila dalam jangka waktu terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut. Apabila Badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut. Pengenaan Pajak Penghasilan atas sisa lebih ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
14.	Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. (247/PMK.03/2008) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi :   a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau e. badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Wajib Pajak tertentu adalah : a. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu; b. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam; dan/atau c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa masalah. Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak mampu adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik. Wajib Pajak atau masyarakat yang sedang mengalami bencana alam adalah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Wajib Pajak atau masyarakat yang tertimpa musibah Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.
15.	dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
16.	sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak
(Penjelasan - UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (2))

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri
(Penjelasan - UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (2))

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

No	Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)	Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
1.	Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income)	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2.	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN.
3.	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Jenis-jenis BUT
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2 (5))

1.	Tipe Fasilitas Fisik, terdiri dari : Tempat kedudukan manajemen; Cabang perusahaan; Kantor perwakilan; Gedung kantor; Pabrik; Bengkel; Gudang; Ruang untuk promosi dan penjualan; Pertambangan dan penggalian sumber daya alam,  Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Keberadaan BUT tipe fasilitas fisik dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti cabang, bengkel, kantor, dsb di negara sumber.
2.	Tipe Aktivitas, terdiri dari : Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan. Keberadaan BUT tipe aktivitas, baik aktivitas konstruksi maupun pemberian jasa ditentukan dari lamanya (time test) aktivitas tersebut dilakukan di negara sumber. Penentuan time test tidak melihat pada formalitas (kontrak) tetapi pada keadaan yang sebenarnya     Misalnya : Berdasarkan kontrak pemberian jasa, PT XYZ yang berkedudukan di Amerika mengirimkan Mr. Jhon, penduduk Amerika ke Indonesia dari tanggal 10 April 2023 s/d 10 Juni 2023. Namun, pada kenyataannya, Mr. Jhon sudah berada di Indonesia sejak bulan Januari 2023. Dengan demikian, syarat time test yang digunakan dihitung sejak Mr. Jhon berada di Indonesia, yaitu sejak bulan Januari 2023.
3.	Tipe Keagenan, terdiri dari : Orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; Keberadaan BUT tipe keagenan ditentukan oleh ada atau tidaknya dependent agent di negara sumber.
4.	Tipe Asuransi, terdiri dari : Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Keberadaan BUT tipe asuransi difokuskan pada ada atau tidaknya pemungutan  premi dan penanggungan resiko di negara sumber.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan  atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.


Kriteria Lain Terbentuknya BUT
(Pasal 7, 8, 9, 10 35/PMK.03/2019)

1.	Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan adalah proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang merupakan usaha atau kegiatan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing di Indonesia. Proyek konstruksi mencakup: jasa konsultansi konstruksi, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, atau analisis; pekerjaan konstruksi, yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali; dan pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Instalasi atau proyek perakitan mencakup: Instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi; dan Instalasi atau proyek perakitan mesin atau peralatan. Untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan merupakan bentuk usaha tetap sepanjang dikerjakan melebihi periode waktu dalam P3B. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan juga meliputi proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia yang: pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia; dan/atau pengerjaannya diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri.
2.	Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; Dalam penentuan periode waktu berlaku ketentuan sebagai berikut: Periode waktu dihitung sejak saat proyek mulai dikerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing; Periode waktu berakhir saat: Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; atau Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai; Penghentian pengerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu; Bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; Bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan bulan; dan Waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk usaha tetap sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: Pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing atau subkontraktor dari Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut; Pemberian jasa dilakukan di Indonesia; dan Pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia. Untuk penerapan P3B, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing merupakan bentuk usaha tetap sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B di Indonesia. Penghitungan periode waktu berlaku ketentuan sebagai berikut: Periode waktu dimulai saat pemberian jasa mulai dilakukan; Periode waktu berakhir saat pemberian jasa selesai dilakukan; Bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; Bagian dari bulan kalender dihitung penuh 1 (satu) bulan, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari; dan Waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu, dalam hal Orang Pribadi Asing atau Badan Asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor.
3.	Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas merupakan bentuk usaha tetap sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing. Orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing sepanjang orang pribadi atau badan tersebut: Menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya; atau Tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Untuk penerapan P3B, dalam hal agen yang berkedudukan tidak bebas hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) maka agen yang berkedudukan tidak bebas tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap.
4.	Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia merupakan bentuk usaha tetap sepanjang: Menerima premi asuransi di Indonesia; atau Menanggung risiko di Indonesia dimana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau berada di Indonesia. Untuk penerapan P3B, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku untuk reasuransi.

Penghasilan BUT

Penggolongan Penghasilan Bentuk Usaha Tetap
(UU Pajak Penghasilan Pasal 5)

1.	Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (Penghasilan BUT sendiri).
2.	Penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan/dilakukan oleh BUT di Indonesia. Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap. Misalnya ; Sebuah bank di luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap kepada perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, penghasilan sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penghasilan Bentuk Usaha Tetap. Sebuah perusahaan di luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan yang dijual oleh BUT secara langsung tanpa melalui BUT-nya kepada pembeli di Indonesia. Dalam hal ini, penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat tersebut diakui sebagai penjualannya BUT di Indonesia.
3.	Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat (wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Misalnya ; Zenith Inc. yang berkedudukan di Amerika menutup perjanjian lisensi dengan PT Polar untuk mempergunakan merek dagang Zenith Inc. atas hak tersebut, Zenith Inc menerima royalty dari PT Polar. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Zenith Inc memberikan jasa manajemen kepada PT Polar melalui BUT di Indonesia, dan dalam rangka pemasaran produk PT Polar yang menggunakan merek Zenith Inc tersebut. Dalam kasus di atas, penggunaan merek dagang oleh PT Polar memiliki hubungan efektif dengan BUT di Indonesia, sehingga penghasilan Zenith Inc yang berupa royalty tersebut diperlakukan sebagai penghasilan BUT.

Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 9)

a)	Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
b)	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c)	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;  cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri (219/PMK.011/2012)
d)	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (SE-03/PJ.41/2003)
e)	Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
f)	harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
g)	Pajak Penghasilan
h)	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
i)	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
j)	sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
k)	Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena : - Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN; kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. (PP No. 94/2010)
l)	Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.
m)	Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
n)	PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer

Perlakuan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
(KEP-316/PJ./2002)

1.	Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer, dapat berupa : - Program aplikasi umum yaitu program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. - Program aplikasi khusus yaitu program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan.
2.	Pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade software berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran.
3.	Pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade software berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud kelompok 1.

Biaya Bunga

Biaya Bunga sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(SE-20/PJ.42/1994)

• Biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
• Bunga pinjaman selama masa konstruksi suatu aset merupakan komponen biaya langsung atas harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan. Sehingga, biaya bunga dalam masa konstruksi suatu aset tersebut harus dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan sampai dengan konstruksi aset tersebut selesai. Selanjutnya, pembebanan biaya bunga tersebut dilakukan melalui penyusutan/amortisasi atau diakui pada saat penjualan barang (sebagai bagian dari harga pokok penjualan) (SE-20/PJ.42/1994)
• Apabila terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya langsung atau tidak langsung berasal dari dana pinjaman yang dibebani bunga, maka : (SE-46/PJ.4/1995)
  

  Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

  Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah biaya bunga atas selisih antara jumlah rata-rata pinjaman dengan jumlah rata-rata deposito atau tabungan. Misalnya : Jumlah rata-rata pinjaman dalam 1 tahun = Rp 150.000.000,00 Jumlah rata-rata deposito Dalam 1 tahun = Rp 40.000.00000 Bunga pinjaman seluruhnya = Rp 30.000.000,00 Bunga pinjaman yang dapat dikurangkan sebagai biaya = {(150 juta - 40 juta) / 150 juta} x Rp 30 juta = Rp 22 Juta.

• Bukan termasuk dalam pengertian deposito/tabungan seperti tersebut di atas adalah : (SE-46/PJ.4/1995)
  • Dana pinjaman yang ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh Final.
  • Adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito/tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
  • Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito/tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal atau sisa laba setelah pajak.

Perbandingan Antara Utang dan Modal
(PMK No 169/PMK.010/2015 dan PER - 25/PJ/2017)

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, besarnya biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal. Adapun perbandingan Antara Utang dan Modal paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak meliputi:

1. bunga pinjaman;
2. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
3. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
4. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
5. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
6. selisih kurs yang berasal dari penyesuaian terhadap biaya pinjaman dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing.

Biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi:

1. selisih antara biaya pinjaman yang ditangggung oleh Wajib Pajak dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
2. selisih antara biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
3. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan
4. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal biaya pinjaman dikapitalisasi sebagai harga perolehan harta, penyusutan atas bagian harta yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Selisih Kurs Mata Uang Asing
(UU Pajak Penghasilan Pasal 4 dan Pasal 6)

• Kerugian selisih kurs merupakan biaya (deductable expense).
• Selisih kurs karena fluktuasi :
  
  • Apabila wajib pajak membukukan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadi realisasi pembayaran.
  • Apabila wajib pajak membukukan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tengah BI (kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun), maka selisih kurs diakui pada akhir tahun.
  • Wajib Pajak harus menggunakan metode di atas secara taat azas.
• Selisih kurs karena kebijakan Pemerintah di bidang moneter :
• Selisih kurs dibukukan dalam akun sementara di neraca, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi pembayaran valas tersebut.
• Selisih kurs krisis moneter tahun 1997 baik yang sudah direalisir maupun belum, dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi selama 5 tahun.

Kewajiban Pajak Subjektif

Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif
(UU Pajak Penghasilan Pasal 2A)

No	Subjek Pajak	Mulainya kewajiban subyektif	Berakhirnya kewajiban subyektif
A.	Subjek Pajak Dalam Negeri
	1. Orang Pribadi	Saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia.	Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
	2. Warisan yang belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi (pewaris meninggal).	Saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.
	3. Badan	Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
B.	Subjek Pajak Luar Negeri
	1. Orang Pribadi	Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
	2. Badan	Saat Badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
C.	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia	Saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

Dasar Hukum

1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) masing-masing negara.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
3. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan Di Bursa
12. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
21. Peraturan Menteri Keuangan 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
22. Peraturan Menteri Keuangan 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“Built, Operate, and Transfer”)
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
37. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
38. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2014 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
39. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan Atau Telah Mendapatkan Izin Dari Otoritas Jasa Keuangan
40. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya Dan Pembebasan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian Yang Tergolong Sangat Mewah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
41. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 38/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Sehubungan Dengan Perjanjian Bangun Guna Serah (Seri PPh Umum Nomor 17)
42. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Bagi Wajib Pajak Badan, Termasuk Koperasi, Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
43. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 30/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
44. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 30/PJ/2014 tentang Pengawasan Atas Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Melalui Jual Beli
45. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 46/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

1. Tidak perlu  digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.
3. PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
(PP No. 51 Tahun 2008, PP No. 40 tahun 2009, dan PP No. 9 Tahun 2022)

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

 

 

 

 

Layanan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi :

•	Konsultansi Konstruksi Pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
•	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,  dan pembangunan kembali suatu bangunan.
•	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Tarif Pajak Penghasilan

Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha/kualifikasi	Sertifikat kompetensi kerja (perseorangan)	Tarif PPh Final
Pekerjaan Konstruksi	Memiliki/Kecil	Memiliki	1,75%
	Memiliki/Menengah & besar	-	2,65%
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	4,00%
Pekerjaan Konstruksi Integrasi	Memiliki	-	2,65%
	Tidak Memiliki	-	4,00%
Konsultasi Konstruksi	Memiliki	Memiliki	3,50%
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki	6,00%

Terhadap kontrak usaha jasa konstruksi yang ditandatangani sebelum PP No. 9 Tahun 2022 belaku ketentuan sebagai berikut :

1. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan sebelum PP No. 9 Tahun 2022 berlaku maka DPP Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
2. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 dan setelahnya maka DPP Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022
3. Terhadap tagihan yang sudah masuk dan sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 belum ada realisasi pembayaran, harus dilakukan penyesuaian tarif PPh sesuai dengan PP No. 9 tahun 2022

Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(PP No. 19 Tahun 2009)

Tarif 10% (sepuluh persen) dan bersifat final
 
Definisi Dividen adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pemotongan pajak atas dividen dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3))

Dalam hal atas dividen yang diterima oleh Orang Pribadi Dalan Negeri tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu maka Dividen yang diterima bukan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
(PP 91 Tahun 2021)

Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah, termasuk surat utang yang terbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk).

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga, ujrah/fee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya, dan/atau diskonto.

Atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.Tarif pajak penghasilan adalah 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Dasar pengenaan pajak penghasilan yang dimaksud adalah untuk:

1. bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas Bunga Obligasi berjalan.

Pengecualian Pengenaap Pajak Penghasilan yang bersifat final
Penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan tarif umum sesuai UU Pajak Penghasilan dalam penerima penghasilan merupakan :

a.	wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
b.	wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
(PP No. 132 Tahun 2000)

Tarif 25 % dari jumlah bruto hadiah undian

Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil

Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
(Pasal 5 & Pasal 7 PMK No. 212/PMK.03/2018)

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut :

a.	Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut: Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
b.	Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut : Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan Tarif  0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
c.	Atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI, serta bunga dari deposito dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:: Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Deposito yang bunganya dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan  huruf b bersumber dari dana DHE yang diperoleh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang ditempatkan pada:

1. bank yang sama dengan bank tempat diterimanya DHE, dengan ketentuan:
   
   1. berasal dari pemindahbukuan dana DHE yang ditempatkan pada rekening milik Eksportir pada bank tempat diterimanya DHE dari luar negeri dan rekening milik  Eksportir dimaksud hanya digunakan untuk menampung dana DHE; dan
   2. dibuktikan dengan dokumen laporan penerimaan DHE melalui bank devisa sesuai  ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penerimaan DHE; atau
2. bank yang tidak sama dengan bank tempat diterimanya DHE, dengan melampirkan surat pernyataan Eksportir bahwa dana tersebut berasal dari DHE yang dilegalisasi oleh bank tempat  diterimanya DHE dari luar negeri atau dilegalisasi oleh bank terakhir yang menjadi tempat disimpannya DHE.

Pemotongan pajak tidak dilakukan terhadap :

1. bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, untuk jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI yang tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. bunga dan Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
3. bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
(PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997)

Tarif 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat pada saat penawaran umum perdana.

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) menjadi efektif.

Termasuk dalam pengertian "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena :

• warisan;
• hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
• cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri" sebagaimana dimaksud di atas.
           
Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah:

1. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (initial public offering);
2. saham yang yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah :

1. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
2. saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (initial public offering) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya;
3. saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
PP No. 34 Tahun 2017 dan KMK No. 120/KMK.03/2002

Tarif 10% dari jumlah bruto.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(PP Nomor 34 Tahun 2016 jo. PMK No 261/PMK.03/2016)
   
Tarif :

• 2,5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
• 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
• 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah

1. nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
2. nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
3. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
4. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;atau
5. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun pajak sebelumnya.

Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.

Rumah Sederhana terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Susun Sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
(PMK No. 79/PMK.03/2008)

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Biaya Entertainment
(SE - 27/PJ.22/1986)

Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:

1. Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak
2. Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.
   
   

 
TAHUN PAJAK  :

Nomor	Pemberian entertaiment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha

Zakat

Perlakuan Zakat dan sumbangan keagamaan atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
(PER - 6/PJ/2011 dan PER - 03/PJ/2023)

1.	Zakat atas Penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, sepanjang: - Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah - sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
2.	Wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
3.	Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib: Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Paling sedikit memuat : Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; Jumlah pembayaran; Tanggal pembayaran; Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.
4.	Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila: a) tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau b)  bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut. Pelaporan Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib untuk menentukan penghasilan neto.

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

A.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
1.	Badan Amil Zakat Nasional	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011
2.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi	Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016
3.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016

B.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	Yayasan Rumah Zakat Indonesia	Nomor 344 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021
2.	Yayasan Nurul Hayat	Nomor 903 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
3.	Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia	Nomor 950 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
4.	Yayasan Baitul Maal Hidayatullah	Nomor 179 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021
5.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah	Nomor 672 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021
6.	Yayasan Yatim Mandiri	Nomor 509 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021
7.	Yayasan Dompet Dhuafa Republika	Nomor 527 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
8.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar	Nomor 526 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
9.	Yayasan Baitul Maal Muamalat	Nomor 625 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
10.	Yayasan Daarut Tauhid Peduli	Nomor 1200 Tahun 2022 tanggal 3 November 2022
11.	Perkumpulan Persatuan Islam	Nomor 425 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022
12.	Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia	Nomor 1257 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022
13.	Yayasan Kesejahteraan Madani	Nomor 951 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017
14.	Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa	Nomor 287 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
15.	Yayasan Daarul Qur’an Nusantara	Nomor 367 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018
16.	Yayasan Mizan Amanah	Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018
17.	Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr	Nomor 120 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019
18.	Yayasan Wahdah Islamiyah	Nomor 511 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019
19.	Yayasan Hadji Kalla	Nomor 1197 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019
20.	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane	Nomor 500 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020
21.	Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	Nomor 912 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
22.	Al Irsyad Al Islamiyyah	Nomor 949 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
23.	Yayasan LAGZIS Peduli	Nomor 178 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021
24.	Yayasan Telaga Bijak El Zawa	Nomor 794 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021
25.	Yayasan Membangun Keluarga Utama	Nomor 947 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021
26.	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat	Nomor 1010 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021
27.	Yayasan Mandiri Amal Insani	Nomor 1346 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021
28.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022
29.	Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia	Nomor 775 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022
30.	Yayasan Waqaf Infaq Zakat dan Sodaqoh Pesantren	Nomor 572 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022
31.	Yayasan Assalam Fil Alamin	Nomor 774 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022
32.	Yayasan CT Arsa	Nomor 811 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022
33.	Perkumpulan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia	Nomor 1199 Tahun 2022 tanggal 3 November 2022
34.	Yayasan Bakrie Amanah	Nomor 1258 Tahun 2022 Tanggal 15 November 2022
35.	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Dewan Masjid Indonesia	Nomor 240 Tahun 2023 Tanggal 7 Maret 2023

C.	Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama	Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022
2.	Lembaga    Amil Muhammadiyah    Zakat    Infaq    Shadaqah	Nomor 90 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022

 

D.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
1.	Yayasan Solo Peduli Ummat	Nomor 544 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021
2.	Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat	Nomor 819 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021
3.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur	Nomor 933 Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021
4.	Yayasan Dompet Sosial Madani Bali	Nomor 818 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021
5.	Yayasan Harapan Dhuafa Banten	Nomor 789 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021
6.	Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah	Nomor 558 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017
7.	Yayasan Gema Indonesia Sejahtera	Nomor 938 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017
8.	Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya	Nomor 941 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017
9.	Yayasan Insan Madani Jambi	Nomor 205 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018
10.	Yayasan Nurul Falah Surabaya	Nomor 407 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
11.	Yayasan Assalaam Jayapura	Nomor 459 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018
12.	Yayasan Al-Hilal	Nomor 220 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019
13.	Yayasan Al Haromain	Nomor 704 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019
14.	Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa	Nomor 884 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019
15.	Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera	Nomor 1199 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019
16.	Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri	Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020
17.	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia	Nomor 347 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
18.	Yayasan Lembaga Amil Zakat LAZ Mukmin Mandiri	Nomor 900 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020
19.	Dompet Al-Qur’an Indonesia	Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021
20.	Persada Jatim Indonesia	Nomor 79 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021
21.	Yayasan Taman Zakat Indonesia	Nomor 245 Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021
22.	Yayasan Ikhlas Peduli Umat	Nomor 659 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021
23.	Yayasan Kreasi Bangun Semesta	Nomor 671 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021
24.	Yayasan Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan	Nomor 788 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021
25.	Yayasan Ummul Quro’ Jombang	Nomor 932 Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021
26.	Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)	Nomor 564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016
27.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Al Bunyan	Nomor 493 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022
28.	Yayasan Sahabat Muadz Indonesia	Nomor 752 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022
29.	Yayasan Wakaf As’adiyah Wonomulyo	Nomor 753 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022
30.	Yayasan Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo	Nomor 754 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022
31.	Yayasan Fithrah Insani Care (LAZ Fi Care)	Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022
32.	Yayasan Optimalisasi Sedekah Zakat dan Infaq (OPSEZI)	Nomor 969 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022
33.	Yayasan Zakat Sukses	Nomor 312 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023

E.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

 

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Sumatera Utara
1.	LAZ Ulil Albab Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara Nomor 714 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022
2.	Perwakilan Rumah Yatim Arrohman Indonesia (RY)	Provinsi Sumatera Utara Nomor 1058 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018
3.	Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara Nomor 462 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020
4.	Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara Nomor 1950 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021
5.	Perwakilan LAZIS Muhammadiyah	Provinsi Sumatera Utara Nomor 308 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021
6.	Rumah Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2021
7.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2021
8.	Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Waspada Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2021
9.	Perwakilan PPPA Daarul Qur'an (DaQu)	Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2021
10.	Perwakilan Pusat Zakat Umat (PZU) Sumut	Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2021
11.	Yayasan           Nurul     Hayat    Perwakilan Provinsi     Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 September 2017
12.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2019
13.	Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (Washal) Skala Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 November 2020
14.	Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2021
15.	Lembaga Amil Zakat Sahabat Yatim Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Desember 2022

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Sumatera Barat
1.	LAZ Ar Risalah Charity	Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 September 2019 Nomor 389 Tahun 2019
Bengkulu
1.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 127 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018
2.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 191 Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018
3.	Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 468 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020
4.	Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021
5.	LAZIS Nahdlatul Ulama Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022
6.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu Nomor 161 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016
Riau
1.	Yayasan Ibadurrahman Duri	Provinsi Riau Nomor 281 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021
2.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 456 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021
3.	Yayasan Bina Insan Madani Dumai	Provinsi Riau Nomor 317 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021
4.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 467 Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021
5.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 440 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021
6.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 249 Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017
7.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Indonesia Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 118 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018
8.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019
9.	Perwakilan    Lembaga    Amil    Zakat    Yayasan Kesejahteraan Madani Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau Nomor 455 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021
10.	LAZ Yayasan Swadaya Ummah	Provinsi Riau Nomor 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
11.	LAZ Yayasan Dana Sosial Nurul Insan Amanah Batam	Provinsi Riau Nomor 304 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kepulauan Riau
1.	Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 September 2021 Nomor 418 Tahun 2021
2.	Perwakilan LAZ Rumah Zakat Indonesia	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 November 2021 Nomor 489 Tahun 2021
3.	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 Desember 2017 Nomor 546 Tahun 2017
4.	Yayasan Kesejahteraan Madani sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 344 Tahun 2018
5.	LAZ Batam	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 22 Mei 2019 Nomor 324 Tahun 2019
6.	Yayasan Dompet Dhuafa Republika sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional	Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 Desember 2020 Nomor 677 Tahun 2020
Lampung
1.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dewan Da'wah Provinsi Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-386/Kw.08.6/4/BA.00/03/2017 tanggal 20 Maret 2017
2.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-1706/KW.08.6/4/BA.00/12/2017 tanggal 5 Desember 2017
3.	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-90/Kw.08.6/4/BA.00/01/2017 tanggal 20 Januari 2017
4.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZDAI Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-583/Kw.08.6/4/BA.00/04/2017 tanggal 28 April 2017
5.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-1567/Kw.08.6/4/BA.00/11/2016 tanggal 7 November 2016
6.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Lampung	Provinsi Lampung Nomor B-110/Kw.08.6/4/BA.00/01/2017 tanggal 25 Januari 2017
7.	Perwakilan    Lembaga    Amil    Zakat    Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Lampung	Provinsi Lampung Nomor Kw.08.6/4/BA.00/467/2016 tanggal 18 Maret 2016
Kepulauan Bangka Belitung
1.	Yayasan Kesejahteraan Madani	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 365 Tahun 2019 tanggal 24 Maret 2019
2.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 212 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021
Kalimantan Barat
1.	LAZIS    Muhammadiyah     Perwakilan    Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5133/Kw.14/BA.01.1/9/2019 Tahun 2019 tanggal 3 September 2019
2.	LAZNAS Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5132/Kw.14/BA.01.1/9/2019 Tahun 2019 tanggal 3 September 2019
3.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10002/Kw.14/BA.01.1/12/2020 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
4.	Yayasan Rumah Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8246/Kw.14/BA.01.1/11/2021 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021
5.	BMH Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8247/Kw.14/BA.01.1/11 /2021 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021
Kalimantan Timur
1.	Yayasan Baitul Mal Barakatul Ummah Kota Bontang	Provinsi Kalimantan Timur Nomor 302 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017
2.	Lembaga Amil Zakat Sinergi Membangun Umat Kabupaten Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur Nomor 215 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Banten
1.	Perwakilan LAZ Dompet Dhuafa Republika	Provinsi Banten Nomor 1390 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021
2.	Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah	Provinsi Banten Nomor 833 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017
3.	Perwakilan    LAZ    Dewan    Dakwah    Islamiyah Indonesia	Provinsi Banten Nomor 1177 Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017
4.	Perwakilan LAZ Yatim Mandiri Surabaya	Provinsi Banten Nomor 163 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018
5.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama Provinsi Banten	Provinsi Banten Nomor 628 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018
6.	Perwakilan     LAZ     Yayasan    Inisiatif     Zakat Indonesia	Provinsi Banten Nomor 1391 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021
7.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Yayasan Wahdah Islamiyah Provinsi Banten	Provinsi Banten Nomor 824 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020
8.	Perwakilan LAZ PZU Perkumpulan Persatuan Islam	Provinsi Banten Nomor 1266 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020
9.	Perwakilan    LAZ    Yayasan    Sahabat     Yatim Indonesia	Provinsi Banten Nomor  889 Tahun 2021 tanggal  31 Agustus 2021
10.	Yayasan    Masjid    Raya    Bintaro    Jaya    Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor 1055 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019
11.	LAZ RYDHA	Provinsi Banten Nomor 1163 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019
12.	Yayasan Al Aqsha De Latinos Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor 1243 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020
13.	Yayasan   Warga   Muslim    Graha   Raya Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor  348 Tahun 2021 tanggal  20 April 2021
14.	Yayasan Uswah Hasanah Perwira Kabupaten Lebak	Provinsi Banten Nomor  349 Tahun 2021 tanggal  20 April 2021
15.	Perwakilan     LAZ     Yayasan     Rumah     Zakat Indonesia	Provinsi Banten Nomor  627 Tahun 2021 tanggal  29 Juni 2021
16.	Perwakilan LAZIS Muhammadiyah	Provinsi Banten Nomor 1389 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021
17.	Yayasan Al Amanah Nusantara Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor 023/F Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022
18.	Yayasan   Dompet    Yatim    dan    Mesjid    Kota Tangerang Selatan (LAZ YDYM)	Provinsi Banten Nomor 027/F Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022
DKI Jakarta
1.	Yayasan Ar-Raudhah Ihsan Fondation	Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020
2.	Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI)	Provinsi DKI Jakarta Nomor 553 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020
3.	Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta Nomor 924 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021
4.	LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman	Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017
5.	LAZ Yayasan Mata Air (LAZISMA)	Provinsi DKI Jakarta Nomor 2427 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016
Jawa Barat
1.	Perwakilan    LAZ   Nasional    Yayasan   Dompet Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 304 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017
2.	Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 305 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017
3.	Perwakilan    LAZ    Rumah    Yatim     Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018
4.	Perwakilan    LAZ    Dewan    Dakwah    Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 122 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018
5.	Perwakilan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 148 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
6.	LAZ Yashiruna Peduli	Provinsi Jawa Barat Nomor 1275 Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
7.	LAZ Ummul Quro	Provinsi Jawa Barat Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020
8.	Lembaga Amil Zakat Sakinah Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 1389 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021
9.	LAZ     Yayasan     Insan     Masyarakat     Madani Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 594 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
10.	LAZ Yayasan Nahwa Nur Kabupaten Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 1240-1 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017
11.	LAZ Yayasan Muslim Al Kahfi Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 620 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018
12.	LAZ Yayasan Rumah Amal	Provinsi Jawa Barat Nomor 624 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018
13.	Yayasan Ukhuwah Care Indonesia	Provinsi Jawa Barat Nomor 1312 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018
14.	LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 596 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
15.	LAZ Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 597 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
16.	LAZ Amal Madani Indonesia Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat Nomor 599 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
17.	Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Pecinta Al Qur’an Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 303 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019
18.	Lembaga Amil Zakat BaltulMaalku Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat Nomor 1676 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019
19.	Perwakilan Yayasan Kesejahteraan Madani	Provinsi Jawa Barat Nomor 1543 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020
20.	LAZ Rabbani Kab. Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 1526 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020
21.	Perwakilan Baitulmaal Muammalat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1274 Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020
22.	Perwakilan Nahdlatul Ulama	Provinsi Jawa Barat Nomor 906 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020
23.	Perwakilan Inisiasi Zakat Indonesia	Provinsi Jawa Barat Nomor 1149 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021
24.	Lembaga Amil Zakat Achmad Zaky Foundation Kota Depok Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1549 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021
25.	Lembaga    Amil    Zakat    Infak   dan    Sedekah Muhammadiyah Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1150 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021
26.	Lembaga Amil Zakat Sahabat Kebaikan Umat Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1554 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021
27.	Lembaga Amil Zakat Al Kasyaf Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1564 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021
28.	LAZ Bina Muda Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016
29.	LAZ Rumah Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1993 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022
30.	LAZ Gelora Insan Mandiri Kota Depok	Provinsi Jawa Barat Nomor 484 Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022
31.	LAZ Zakatel Citra Caraka Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 485 Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022
32.	LAZ Graha Dhuafa Indonesia Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 1913 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022
33.	LAZ Lidzikri Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 1914 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022
34.	LAZ Baitulmal Tazkia Kabupaten Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023
35.	LAZ Muslim Peduli Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 171 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta
1.	Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022
2.	Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 598 Tahun 2022 tanggal 3 November 2022

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
3.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 818 Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021
4.	Lembaga    Amil    Zakat    Yayasan    Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 381 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020
5.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Baitulmaal Muamalat Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 888 Tahun 2019 tanggal 13 September 2019
6.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Daarut Tauhid Peduli Berskala Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 725 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019
7.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 898 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019
8.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 923 Tahun 2019 tanggal 24 September 2019
9.	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022
10.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Lazisqu Lazis Qur'an	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 476 Tahun 2020 tanggal 1 April 2021
11.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 380 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019
12.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Balqis Karya Indonesia	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 513 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
13.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 512 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
14.	Yayasan    Lembaga    Amil    Zakat    Infak    dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Nomor 194 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018
15.	Yayasan Lembaga Zakat  Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Bantul	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020
16.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Daarul Quran Nusantara Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021
17.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri Surabaya Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 515 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020
18.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Mizan Amanah Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1192 Tahun 2020 tanggal 4 November 2020
19.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Berskala Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1193 Tahun 2020 tanggal 4 November 2020
20.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Nomor 205 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019
21.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020
22.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Nomor 41A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020
23.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019
24.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Yogyakarta	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor 388 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019
25.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kulon Progo	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019
26.	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah Kabupaten Sleman	Keputusan Kepala Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
27.	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor 267 Tahun 2019 tanggal 2  September 2019
28.	Yayasan Lumbung Zakat	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor 45 Tahun 2021 tanggal 24  Januari 2021
29.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Hidayatullah Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022
30.	Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1198 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021
31.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Agen Sedekah Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022
32.	Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Timoho Sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 161 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022
33.	Lembaga Amil Zakat Sahabat Yatim Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209 Tahun 2022 tanggal 1 April 2022
Jawa Tengah
1.	LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto	Provinsi Jawa Tengah Nomor 4132/Kw.11.7/4/BA.03.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017
2.	LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang	Provinsi Jawa Tengah Nomor 551 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018
3.	Yayasan Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman	Provinsi Jawa Tengah Nomor 810 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021
Jawa Timur
1.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak di Kabupaten Jember	Provinsi Jawa Timur Nomor 3436 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018
2.	Lembaga Amil Zakat Lembaga Pengembangan Infaq di Kota Mojokerto	Provinsi Jawa Timur Nomor 6114 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017
3.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang	Provinsi Jawa Timur Nomor 6127 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017
4.	Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Yayasan Majlis Amal Sholeh di Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur Nomor 4681 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018
5.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Rahmatul Anwar di Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur Nomor 190 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020
6.	Yayasan Lembaga Amil Zakat Keluarga Sakinah Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur Nomor 971 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020
7.	Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 703 Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021
8.	Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 702 Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021
9.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 1979 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017
10.	Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 2022 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017
11.	Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 8715 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017
12.	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 4540 Tahun 2018 tanggal 1 November 2018
13.	Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 832 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021
14.	Lembaga Amil Zakat Al Azhar sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 1232 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021
15.	Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur Nomor 678 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Bali
1.	Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Provinsi Bali	Provinsi Bali Nomor 518 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021
2.	Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Perwakilan Provinsi Bali	Provinsi Bali Nomor 463 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017
3.	Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Arrohman Perwakilan Provinsi Bali	Provinsi Bali Nomor 478 Tahun 2018 tanggal 2 September 2018
4.	Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Mandiri (Yakesma) Perwakilan Provinsi Bali	Provinsi Bali Nomor 473 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020
Nusa Tenggara Barat
1.	Perwakilan LAZ BMH	Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 633 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021
2.	Perwakilan LAZ Rumah Yatim	Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017
3.	Perwakilan LAZNAS Dewan Dakwah NTB	Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016
4.	Perwakilan LAZIS MU Kab. Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 016/KepIII.0/K/2021-2022 tanggal 13 Februari 2021
5.	Perwakilan LAZIS Muhammadiyah Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205/Kep/III.0/K/2020 tanggal 12 September 2021
Sulawesi Barat
1.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani di Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat Nomor 483 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019
2.	Perwakilan    Yayasan    Lembaga    Amil    Zakat Muhammadiyah di Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat Nomor 313 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020
3.	Perwakilan    Yayasan    Lembaga    Amil    Zakat Nahdhatul Ulama di Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat Nomor 152 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021
4.	Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	Provinsi Sulawesi Barat Nomor 491 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021
5.	Perwakilan    Yayasan    Lembaga    Amil    Zakat Wahdah Islamiyah di Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat Nomor 235 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020
Sulawesi Selatan
1.	Perwakilan LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 746 Tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021
2.	Lembaga    Amil    Zakat    (LAZ)    Baitul    Maal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 952 Tahun 2021 tanggal 28 September 2021
3.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhid Peduli Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1030 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021
4.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1036 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021
5.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1077 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021
6.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1090 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021
7.	Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 437 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021
8.	Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 438 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021
9.	Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 818 Tahun 2021 tanggal 7 September 2021
10.	Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah Perwakilan Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8218 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020

F.	Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Kegamaan Kristen sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama
1.	Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)	Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018
2.	Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa	Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019
3.	Yayasan Kasih Philadelphia Indonesia	Nomor 372 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021

G.	Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
1.	Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)	Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

H.	Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama
1.	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
2.	Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
3.	Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
4.	Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
5.	Yayasan Karuna Mitta Wijaya	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
6.	Yayasan Patra Marga Paramita	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
7.	Yayasan Dana Paramita Guang Ji Indonesia	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022
8.	Yayasan Dhammaduta Cagga Sasana	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022

 

I.	Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
1.	Yayasan Dana Paramita Majapahit	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober

J.	Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
1.	Yayasan Badan Dharma Dana Nasional	Nomor 113 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023

Badan Atau Lembaga Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dicabut Perizinannya Oleh Pemerintah

A.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

 

 

B.	Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:

 

 

C.	Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

 

   

Dividen Terselubung & Saham Bonus

Perlakuan PPh terhadap Dividen Terselubung
(Penjelasan UU Pajak Penghasilan Pasal 4 (1))

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran.

Apabila terjadi hal demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Perlakuan PPh terhadap saham bonus
(Penjelasan UU Pajak Penghasilan Pasal 4 (1), PP Nomor 94 Tahun 2010)

Pemberian saham bonus kepada pemegang saham yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen. Demikian pula dengan pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Agio saham berasal dari setoran modal pemegang saham yang menjadikan jumlah nilai nominal seluruh saham termasuk saham bonus yang diperolehnya lebih besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen.

Namun demikian apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada pemegang saham sehingga pemberian tersebut tidak menjadikan jumlah nilai seluruh saham (termasuk saham bonus) yang diperoleh/dimilikinya lebih besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut tidak termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen.

Penghasilan Wanita Kawin

Perlakuan Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin
(UU Pajak Penghasilan Pasal 8)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa :

1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja.
2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp 250.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 + Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Perlakuan pajak bagi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah dari suami
(UU Pajak Penghasilan Pasal 8 (2) & (3))

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :

1. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
3. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:
Bang Pepeh dan istrinya diketahui memiliki 3 orang anak (K/3) serta masing-masing suami-istri memiliki NPWP yang berbeda. Selama tahun 2023, Bang Pepeh hanya menerima penghasilan dari PT A, begitu juga dengan Istri Bang Pepah hanya menerima penghasilan dari PT B dengan rincian sebagai berikut :

• Penghasilan Neto Suami dari PT A sebesar Rp 1.200.000.000 (telah dipotong PPh 21 sebesar Rp 282.400.000)
• Penghasilan Neto Istri dari PT B sebesar Rp 840.000.000 (telah dipotong PPh 21 sebesar Rp 174.400.000)

Dengan adanya perbedaan NPWP baik bagi suami maupun istri (Status MT), maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 36/PJ/2015 atas penghasilan suami maupun istri tersebut harus dilakukan penghitungan kembali. Berikut ini contoh penghitungan kembali secara proporsional :

Penghasilan Neto Suami	= Rp  1.200.000.000
Penghasilan Neto Istri	= Rp     840.000.000 +
Total Penghasilan Neto	=  Rp 2.040.000.000
PTKP (K/I/3)	=  Rp    126.000.000

Penghasilan Kena Pajak     =  Rp 1.914.000.000

PPh Terutang Gabungan (Suami & Istri) :

5%      X          60.000.000	=  Rp     3.000.000
15%    X        190.000.000	=  Rp   28.500.000
25%    X        250.000.000	=  Rp   62.500.000
30%    X     1.414.000.000	=  Rp  424.200.000 +

Jumlah PPh Terutang Gabungan (Suami & Istri)        Rp 519.200.000

Setelah dilakukan penghitungan kembali secara proporsional, berikut ini jumlah PPh terhutang bagi masing-masing suami-istri yang harus dilaporkan di dalam SPT Induk :

Penghasilan Neto Suami/Istri      X     PPh Terutang Gabungan (Suami & Istri) :        
    Total Penghasilan Neto                

-	Suami  :	Rp1.200.000.000	x Rp 518.200.000	= Rp304.823.529
		Rp2.040.000.000
-	Isteri     :	Rp   840.000.000	x Rp518.200.000	= Rp213.376.471
		Rp2.040.000.000

 
Selanjutnya untuk menghitung jumlah PPh Kurang Bayar/(Lebih Bayar) bagi masing-masing suami-istri, maka jumlah PPh terhutang diatas terlebih dahulu mengkredtikan jumlah PPh 21 yang telah dipotong oleh masing-masing tempat suami-istri bekerja :

-	SPT Induk Suami :
	PPh Terutang	Rp 304.823.529
	Kredit Pajak (PPh 21)	Rp 282.400.000 -
	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp   22.423.529
-	SPT Induk Istri :
	PPh Terutang	Rp213.376.471
	Kredit Pajak (PPh 21)	Rp174.400.000 -
	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp  38.976.471

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto   
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2010 Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 238/PJ./2001 Tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 6/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2014 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2017 Tentang  Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri
22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2018 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan
25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
28. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
29. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 46/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya (Seri PPh Umum No. 20)
30. 30.    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 33/PJ.421/1996 tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Bea Siswa Dalam Rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh  (GN - Ota) (Seri PPh Umum No. 38)
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 13/PJ.43/1999 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Stock Option
32. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 16/PJ.43/1999 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Barang Atau Pemberian Kredit Dengan  Fasilitas Khusus Yang Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Karyawannya
33. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ.42/1999 tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Bunga Dan Biaya Overhead Dalam Masa Konstruksi
34. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.42/2000 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Hutang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT
35. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto
37. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
38. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 07/PJ.42/2002 tentang Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner Dan Sejenisnya   
39. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non – Performing
40. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
41. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan
42. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 97/PJ/2011 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Premi Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha  Asuransi Jiwa Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
43. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 75/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Atas Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Penyusutan atas Perbaikan Aset
(UU Pajak Penghasilan Pasal 11 (1), PP Nomor 55 Tahun 2022, PMK 72 Tahun 2023)

Perbaikan atas harta berwujud dapat berupa perbaikan yang menambah masa manfaat maupun perbaikan yang tidak menambah masa manfaat. Sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) PMK 72/2023, dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan atas dasar nilai sisa buku fiskal ditambah biaya yang dikapitalisasi, sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut. PMK 72/2023 mengatur bahwa jika perbaikan menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal ditambah tambahan masa manfaat karena perbaikan. Namun, jumlah masa manfaat tersebut paling lama adalah sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud terkait.

Biaya Perbaikan yang Dikapitalisasi
Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar, atau yang dapat memperpanjang masa manfaat. Sebagai contoh, perusahaan produsen pakan ternak memiliki mesin boiler dengan bahan bakar kayu. Perusahaan ingin mengubah mesin tersebut dengan bahan bakar batu bara untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran untuk melakukan peningkatan kapasitas ini dapat dikapitalisasi dalam nilai mesin boiler. Tidak semua biaya perbaikan dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi jika termasuk biaya perawatan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun. Sebagai contoh, sebuah mobil harus dilakukan service rutin setiap tahun. Dalam service tersebut terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti setiap tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk service tersebut termasuk biaya perawatan rutin, sehingga tidak dikapitalisasi pada nilai mobil.

Ketentuan Penyusutan Fiskal Aset yang Dilakukan Perbaikan
Perbaikan atas harta berwujud dapat berupa perbaikan yang menambah masa manfaat maupun perbaikan yang tidak menambah masa manfaat. Sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) PMK 72/2023, dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan atas dasar nilai sisa buku fiskal ditambah biaya yang dikapitalisasi, sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut. Ketentuan PMK 72/2023 mengatur bahwa jika perbaikan menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal ditambah tambahan masa manfaat karena perbaikan. Namun, jumlah masa manfaat tersebut paling lama adalah sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud terkait.


Contoh Penyusutan Aset yang Diperbaiki

1.

Perbaikan yang Tidak Menambah Masa Manfaat PT A membeli sebuah perahu dengan nilai Rp500.000.000 pada bulan Januari 2023. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat fiskal 8 tahun. Untuk menambah kecepatan perahu, pada bulan Januari 2024 dilakukan penambahan mesin inboard dan mesin outboard dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp100.000.000. Penambahan mesin tersebut tidak mengakibatkan penambahan masa manfaat perahu. Penghitungan penyusutan yang dilakukan oleh PT A adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			600.000.000
2023	12,5%	75.000.000	525.000.000
Biaya Perbaikan			100.000.000
			625.000.000
2024	12,5%	78.125.000	546.875.000
2025	12,5%	78.125.000	468.750.000
2026	12,5%	78.125.000	390.625.000
2027	12,5%	78.125.000	312.500.000
2028	12,5%	78.125.000	234.375.000
2029	12,5%	78.125.000	156.250.000
2030	12,5%	78.125.000	78.125.000
2031	12,5%	78.125.000	0

2.

Perbaikan yang Menambah Masa Manfaat Pengeluaran untuk pembelian sebuah kapal sebesar Rp1.000.000.000 pada bulan Oktober 2022. Masa manfaat fiskal kapal tersebut adalah 8 tahun. Setelah digunakan 5 tahun, pada bulan Oktober 2027 dilakukan penggantian mesin dan perbaikan badan kapal sebesar Rp400.000.000. Perbaikan tersebut menyebabkan kapal dapat digunakan 6 tahun lebih lama dari sisa masa manfaat awal, sehingga sisa manfaat menjadi 9 tahun. Namun, untuk tujuan perpajakan masa manfaat penyusutan kapal bukan 9 tahun, tetapi menjadi 8 tahun sesuai masa manfaat awal kelompok 2. Biaya penggantian mesin dan perbaikan badan kapal tersebut dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal kapal dan disusutkan sesuai masa manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 8 tahun. Berikut adalah penghitungan penyusutannya:

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				1.000.000.000
2022	3/12	12,5%	31.250.000	968.750.000
2023		12,5%	125.000.000	843.750.000
2024		12,5%	125.000.000	718.750.000
2025		12,5%	125.000.000	593.750.000
2026		12,5%	125.000.000	468.750.000
2027	9/12	12,5%	93.750.000	375.000.000
Biaya Perbaikan				400.000.000
				750.000.000
2027	3/12	12,5%	24.218.750	750.781.250
2028		12,5%	96.875.000	653.906.250
2029		12,5%	96.875.000	557.031.250
2030		12,5%	96.875.000	460.156.250
2031		12,5%	96.875.000	363.281.250
2032		12,5%	96.875.000	266.406.250
2033		12,5%	96.875.000	169.531.250
2034		12,5%	96.875.000	72.656.250
2035	9/12	12,5%	72.656.250	-

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.43/2001 tentang Penerusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 100/PJ/2009 tentang Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Amortisasi

Amortisasi harta tak berwujud
(UU Pajak Penghasilan Pasal 11A)

-	Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (goodwill) yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
-	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line methode) atau metode saldo menurun (decline balance methode) secara taat azas.
-	Tabel Masa Manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud : Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda I. Kelompok I 4 Tahun 25% 50%   Kelompok II 8 Tahun 12,5% 25%   Kelompok III 16 Tahun 6,25% 12,5%   Kelompok IV 20 Tahun 5% 10% Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi.
-	Pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi (sebagai biaya pra operasi) kemudian dimortisasi dengan metode di atas.
-	Yang termasuk pengeluaran pra operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi komersial, misalnya biaya study kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Pengeluaran yang rutin tersebut harus dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya.
-	Amortisasi atas Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode satuan produksi, yaitu : = {Produksi tahun ini / Taksiran deposit minyak mentah (gas bumi) yang bisa ditambang} x 100 %
-	Amortisasi atas Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam/hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun. Yaitu : Hak Pengusahaan Hutan (HPH) : = {Produksi tahun ini / Taksiran produksi dalam konsesi HPH} x 100%, maksimum 20%. Hak Penambangan selain minyak dan gas bumi : = {Produksi tahun ini / Taksiran deposit mineral yang bisa ditambang} x 100%, maksimum 20%. Catatan : Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari jumlah taksiran produksi, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain (yang belum diamortisasi), maka sisa pengeluaran yang belum diamortisasi tersebut dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
-	Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak tersebut di atas, maka nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai biaya, sedangkan jumlah yang diterima atau diperoleh sebagai penggantiannya merupakan penghasilan. Contoh: PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut : Harga perolehan  Rp500.000.000,00 Amortisasi yang telah dilakukan   100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp250.000.000,00 Nilai buku harta Rp250.000.000,00 Harga jual harta Rp300.000.000,00     Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.
-	Apabila pengalihan tersebut dalam rangka sumbangan, hibah, bantuan, dan warisan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU Nomor 36 Tahun 2008, maka nilai sisa buku fiskalnya tidak dapat diakui sebagai biaya.

Amortisasi Lebih dari 20 Tahun
(PMK 72 Tahun 2023)

Wajib pajak yang memiliki harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, bisa memilih untuk melakukan amortisasi lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat aset tak berwujud. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak yang ingin melakukan penyusutan/amortisasi lebih dari 20 tahun harus melakukan pemberitahuan kepada DJP. Pemberitahuan dilakukan untuk harta yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022. Pemberitahuan dapat dilakukan sampai akhir tahun pajak 2022, yakni 31 Desember 2022. Namun, PMK 72/2023 memberikan perpanjangan waktu pemberitahuan sampai dengan 30 April 2024.

Tata Cara Pemberitahuan :
Berdasarkan Pasal 30 PMK 72/2023, pemberitahuan dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik, langsung, maupun melalui pos/jasa ekspedisi. Pemberitahuan dilakukan dengan memuat: identitas wajib pajak; nama harta berwujud/harta tak berwujud; tanggal perolehan atau selesainya pengerjaan; nilai perolehan; masa manfaat menurut wajib pajak; dan lokasi bangunan/asal perolehan harta tak berwujud. Contoh surat pemberitahuan dapat dilihat pada Lampiran PMK 72/2023. Wajib pajak juga dapat melakukan pemberitahuan secara online lewat akun DJP Online

Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
(PMK 72 Tahun 2023)

Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. Pasal 10 dan 11 PMK 72/2023 mengatur mengenai amortisasi untuk pengeluaran perangkat lunak atau software. Aturan ini mengelompokkan perangkat lunak menjadi dua, yakni program aplikasi khusus dan program aplikasi umum.

Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer.

Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan.

Perangkat lunak komputer kecuali Perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum, merupakan harta tak berwujud  (intangible asset) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin yang dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan.

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran.

Dalam hal program aplikasi umum diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut (Kelompok-1);

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud (Kelompok-1).

Dalam hal pengeluaran/biaya upgrade program aplikasi khusus, pengeluaran/biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru/penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade.

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, sepanjang belum dibebankan atau baru dibebankan sebagian melalui amortisasi, dapat diamortisasi mulai tahun pajak 2002 berdasarkan sisa masa manfaat untuk Kelompok-1.

PTKP Atas Warisan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 7 (1) jo SE - 10/PJ.41/1996)

-	Penghasilan dari Warisan yang belum terbagi pada prinsipnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli Waris yang berhak, dan penghasilan tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh masing-masing ahli Waris.
-	Oleh karena dalam menghitung penghasilan Kena Pajak masing-masing ahli Waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, maka dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak atas penghasilan yang berasal dari Warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Perlakuan Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
(520/KMK.04/2000 jo 138/KMK.03/2002, KEP-220/PJ/2002 jo SE-09/PJ.42/2002)

-	Biaya perolehan atau pembelian ponsel yang di miliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva kelompok I.
-	Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).
-	Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
-	Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).
-	Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
-	Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.
-	Atas penghasilan wajib pajak yang telah dikenakan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam penghitungan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.
-	Biaya-biaya tersebut bukan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya

Namun setelah terbitnya PMK 66/2023, pengaturan terkait dengan fasilitas telepon seluler dan kendaraan menjadi dapat dibebankan sebagai biaya secara penuh per fiscal sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Penyusutan di Bidang Usaha Tertentu
(UU Pajak Penghasilan Pasal 11, PP Nomor 55 Tahun 2022, PMK 72 Tahun 2023)

Ruang Lingkup Bidang Usaha Tertentu

Dalam ketentuan PMK 72/2023, jenis usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha tertentu adalah sebagai berikut:

1.	bidang usaha kehutanan, meliputi usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
2.	bidang usaha perkebunan tanaman keras, yakni usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun; dan
3.	bidang usaha peternakan, yang meliputi: usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun; atau usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 tahun.

Penyusutan Tanaman/Ternak yang Menghasilkan Setelah 1 Tahun

Sesuai ketentuan Pasal 13 PMK 72/2023, harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan di bidang usaha tertentu disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Harta berwujud yang dimaksud adalah komoditas pokok yaitu:

1. tanaman kehutanan (kelompok 4, masa manfaat 20 tahun);
2. tanaman keras, termasuk tanaman rempah dan penyegar (kelompok 4, masa manfaat 20 tahun); atau
3. ternak, termasuk ternak pejantan (kelompok 2, masa manfaat 8 tahun).

Masa manfaat yang digunakan adalah sesuai dengan pengelompokan aset tetap bukan bangunan. Wajib pajak dapat menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, dengan syarat mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengeluaran untuk perolehan aset yang menjadi dasar penyusutan adalah nilai perolehan termasuk biaya pembelian bibit serta biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit. Perlu dicatat, pada Pasal 14 PMK 72/2023, pengeluaran tersebut tidak termasuk biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyusutan mulai dilakukan pada bulan produksi komersial, yakni bulan mulai dilakukan penjualan, dan menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan Ternak yang Menghasilkan dalam Kurun Waktu 1 Tahun

Ketentuan mengenai harta berwujud yang dapat menghasilkan setelah dipelihara dalam jangka waktu 1 tahun merupakan pengaturan baru dari PMK sebelumnya. Ketentuan ini berlaku untuk harta berwujud berupa ternak, dapat berupa ayam petelur dan bebek petelur.

Atas jenis ternak tersebut, wajib pajak melakukan:

1. pembebanan sekaligus jika masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 1 tahun.
2. penyusutan untuk harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun (dengan metode garis lurus).

Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Pengeluaran yang diperhitungkan termasuk biaya pembelian bibit serta biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit.

Amortisasi Harta Tak Berwujud

Pada Pasal 18 PMK 72/2023, tidak diatur secara khusus mengenai jenis harta tak berwujud dalam bidang usaha tertentu. Pasal tersebut mengatur bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Bulan produksi komersial yang dimaksud adalah bulan mulai dilakukan penjualan.

Amortisasi Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun
PT Ayam Sehat merupakan pengusaha ternak ayam petelur. Ayam petelur yang dipelihara PT Ayam Sehat mulai bertelur pada bulan keempat. Setelah kapasitas bertelur berkurang, ayam dipotong untuk dijual daginya pada bulan ke 11. Pada bulan Februari 2023, PT Ayam Sehat harga perolehan petelur termasuk biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit sebesar Rp200.000.000. Sesuai ketentuan PMK 72/2023, karena masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, pengeluaran ini dibebankan sekaligus pada tahun perolehan yakni tahun pajak 2023.

Masa Manfaat Lebih Dari 1 Tahun
PT Sumber Sehat merupakan pengusaha ternak bebek petelur. Pada tahun pajak 2023, PT Sumber Sehat memperoleh sejumlah bebek petelur dengan nilai perolehan sebesar Rp600.000.000. Pada tahun ketiga yaitu tahun pajak 2025 bebek petelur akan dipotong. Sesuai PMK 72/2023, atas pengeluaran tersebut dilakukan penyusutan dengan penghitungan sebagai berikut:

Tahun	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan		600.0000.000
2023	200.000.000,00	400.000.000
2024	200.000.000,00	200.000.000
2025	200.000.000,00	0

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri

Syarat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 
Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
(UU Pajak Penghasilan Pasal 14 (3) & (4) beserta penjelasan, PER - 17/2015)

1.	Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.     Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.     Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
2.	wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.     Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak yang wajib pembukuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik
(UU Pajak Penghasilan Pasal 14 (5) beserta penjelasan)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :

1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
2. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sanksi bagi wajib pajak yang wajib pembukuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik
(PER - 17/PJ//2015)

Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penghasilan Anak Belum Dewasa

Perlakuan Penghasilan atau kerugian bagi Anak Belum Dewasa
(UU Pajak Penghasilan Pasal 8 (4))

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa.

Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Penghasilan anak yang belum dewasa yang tidak digabung dengan penghasilan orang tuanya hanya penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang memiliki hubungan istimewa dengan anak tersebut.  

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak
(UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7)

Dasar Hukum	Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Tambahan untuk WP kawin	Tambahan untuk seorang isteri *)	Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda **)	Mulai Berlaku
UU No.8 Tahun 1983	Rp      960.000	Rp     480.000	Rp      960.000	Rp     480.000	1 Januari 1984
UU No.10 Tahun 1994	Rp   1.728.000	Rp     864.000	Rp   1.728.000	Rp     864.000	1 Januari 1995
UU No.17 Tahun 2000	Rp   2.880.000	Rp  1.440.000	Rp   2.880.000	Rp  1.440.000	1 Januari 2001
564/KMK.03/2004	Rp 12.000.000	Rp  1.200.000	Rp 12.000.000	Rp  1.200.000	1 Januari 2005
137/PMK.05/2005	Rp 13.200.000	Rp   1.200.000	Rp 13.200.000	Rp  1.200.000	1 Januari 2006
UU No.36 Tahun 2008	Rp 15.840.000	Rp   1.320.000	Rp 15.840.000	Rp  1.320.000	1 Januari 2009
162/PMK.011/2012	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	1 Januari 2013
122/PMK.010/2015	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000	1 Januari 2015
101/PMK.010/2016	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	1 Januari 2016

Ket :

*)	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
**)	Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang

Besarnya PTKP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Status Wajib Pajak terdiri dari :

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
HB/...	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.

Batasan Peredaran Bruto atas Penghasilan Tertentu yang tidak dikenai Pajak Penghasilan
(UU Pajak Penghasilan Pasal 7, PP Nomor 55 Tahun 2022)

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai Pajak merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Pengertian
(UU Pajak Penghasilan, Pasal 2 (5))

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

BUT dapat berupa :

1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel;
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Dalam Undang-undang ini bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Kriteria Terbentuknya BUT
(Pasal 4 35/PMK.03/2019)

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia;
2. tempat usaha bersifat permanen; dan
3. tempat usaha digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
2. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
3. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
4. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Pengertian usaha atau kegiatan mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Penjelasan Detail Mengenai Kriteria Terbentuknya BUT
(Pasal 5 35/PMK.03/2019)

 

 

Usaha Dagang Asing

Norma penghitungan yang ditetapkan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
(634/KMK.04/1994 jo KEP-667/PJ./2001)

Penghasilan neto bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.

Pengertian nilai ekspor bruto
(634/KMK.04/1994 jo KEP-667/PJ./2001)

Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.

Perlakuan pajak penghasilan terhadap kantor perwakilan dagang di Indonesia
(634/KMK.04/1994 jo KEP-667/PJ./2001 jo SE-2/PJ.03/2008)

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final, dengan rincian sebgai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	:     30% x 1%	=           0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi	:     20% x (1-0,3)%	=           0,14%
pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%)
Total		=           0,44%

Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

Pengadministrasian wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia di Kantor Pelayanan Pajak
(KEP-667/PJ./2001)

Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dan pengadministrasiannya di Kantor Pelayanan Pajak dilakukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) Final;
2. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan bentuk yang telah ditentukan dan dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final.
3. Lembar ke-3 SSP yang telah dilaporkan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak diadministrasikan pada seksi PPh Badan.

Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

Perlakuan Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
(PMK 66 Tahun 2023)

-	Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil.
-	Prasarana ekonomi meliputi 8 (delapan) jenis sebagai berikut a. listrik; b. air bersih; c. perumahan yang dapat disewa Pegawai; d. rumah sakit dan/atau poliklinik; e. sekolah; f. tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen; g. tempat peribadatan; dan h. pasar.
-	Prasarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) jenis sebagai berikut: a. jalan dan/atau jembatan; b. pelabuhan atau dermaga laut, pelabuhan atau dermaga sungai, atau pelabuhan udara; dan c transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.
-	Lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu ditentukan oleh ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 (enam) dari 11 (sebelas) jenis prasarana ekonomi. Ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 (enam) harus terdapat minimal 1 (satu) jenis prasarana yang tidak tersedia atau tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum. Dalam hal prasarana ekonomi dan transportasi umum telah dibangun secara mandiri oleh pemberi kerja maka prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia dalam penentuan ketidaktersediaan atau ketidaklayakan.
-	Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa: a. tempat tinggal, termasuk perumahan; b. pelayanan kesehatan; c. pendidikan; d. peribadatan; e. pengangkutan; dan/atau f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.
-	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas untuk Pegawai dan keluarganya berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diselenggarakan oleh: a. pemberi kerja secara mandiri; dan/atau b. pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud
-	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan untuk Pegawai dan keluarganya yang diselenggarakan pihak lain termasuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja.
-	Sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.
-	Pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja pada tahun pajak biaya tersebut dibayarkan atau terutang.
-	Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pembentukan Cadangan
(PMK 81/PMK.03/2009 jo 219/PMK.011/2012)

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu:

a.	cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi:
	1.	cadangan piutang tak tertagih untuk: a) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; b) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan d) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
	2.	cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi: a) koperasi simpan pinjam; b) PT Permodalan Nasional Madani (Persero); c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; d) perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur; dan e) PT Perusahaan Pengelola Aset.
	3.	cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease);
	4.	cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
	5.	cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
b.	cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi:
	1.	cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian;
	2.	cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa;
c.	cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
d.	cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
e.	cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu; dan
f.	cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri.

Bank Umum
Bank Umum baik konvensional dan syariah dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih

1	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih sbb :
	a.	1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara/Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah;
	b.	5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
	c.	15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
	d.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
	e.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah.
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Bank Perkreditan Rakyat/BPR :

1.	Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional maupun syariah dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
2.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih tersebut diatur sebagai berikut :
	a.	0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
	b.	10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
	c.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
	d.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
3.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
4.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah.
5.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
7.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Koperasi Simpan Pinjam

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih tersebut diatur sebagai berikut :
	a.	0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar
	b.	10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
	c.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
	d.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah.
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Penyisihan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

1.	Besarnya cadangan khusus penyisihan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ditetapkan sebagai berikut :
	a.	2,5% (dua setengah persen) dari baki debet yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
	b.	5% (lima persen) dari baki debet yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
	c.	50% (lima puluh persen) dari baki debet yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
	d.	100% (seratus persen) dari baki debet yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia:

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih tersebut diatur sebagai berikut :
	a.	1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
	b.	5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
	c.	15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
	d.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
	e.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur:

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih tersebut diatur sebagai berikut :
	a.	1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
	b.	5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
	c.	15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
	d.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
	e.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan pembiayaan infrastruktur.
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

PT Perusahaan Pengelola Aset:

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih tersebut diatur sebagai berikut :
	a.	15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
	b.	50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
	c.	100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
2.	Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah :
	a.	100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
3.	Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset.
4.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
5.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
6.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

SGU dengan Hak Opsi

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimum sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang (Maksimum = 2,5% x (Saldo Awal Piutang SGU + Saldo Akhir Piutang SGU)/2 ).
2.	Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
3.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
4.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian, namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimum sebesar 5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.
2.	Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
3.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
4.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian, namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Perusahaan Anjak Piutang

1.	Besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimum sebesar 5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.
2.	Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
3.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
4.	Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian, namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian

Asuransi Kerugian

1.	Cadangan Premi yang diperbolehkan maksimum sebesar 40% dari premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan Misalnya, perusahaan asuransi X menerima dan memperoleh premi atas tanggungannya sendiri dalam tahun 2010 sebesar Rp 60 Juta. Besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam tahun 2010 adalah 40% x Rp 60 Juta = Rp 24 Juta. Sedangkan jumlah premi yang diterima atau diperoleh tersebut merupakan penghasilan.
2.	Cadangan premi tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.
3.	Cadangan premi tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.
4.	Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri untuk adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.
5.	Cadangan klaim tanggungan sendiri dibentuk pada akhir tahun pajak.
6.	Jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tanggungan sendiri.
7.	Dalam hal jumlah cadangan klaim tanggungan sendiri seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
8.	Dalam hal jumlah klaim tanggungan sendiri dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya.

Asuransi Jiwa

1.	Besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuaria yang telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2.	Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.
3.	Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Lembaga Penjamin Simpanan
Besarnya cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan adalah 80% (delapan puluh persen) dari surplus yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun yang diakumulasikan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Cadangan Reklamasi Pertambangan

1.	Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan adalah yang sebenamya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi.
2.	Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral.
3.	Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Cadangan biaya penanaman kembali perusahaan usaha kehutanan

1.	Besarnya cadangan biaya penanaman kembali untuk perusahaan yang melakukan usaha kehutanan adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya penanaman kembali.
2.	Cadangan biaya penanaman kembali untuk perusahaan yang melakukan usaha kehutanan dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3.	Apabila setelah berakhirnya masa kontrak terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya penanaman kembali dengan jumlah biaya penanaman kembali yang sebenamya dikeluarkan, selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Usaha pengolahan limbah industri

1.	Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri adalah yang sebenamya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah.
2.	Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3.	Apabila setelah berakhirnya masa kontrak terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah dengan jumlah biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah yang sebenarnya dikeluarkan, selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Imbalan Bunga yang diterima Wajib Pajak

Perlakuan PPh atas Imbalan Bunga yang diterima WP
(SE-04/PJ.42/2002 jo. SE-01/PJ.33/2005)

Imbalan bunga yang diterima oleh Wajib Pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, adalah merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pemberian imbalan bunga yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dengan demikian, imbalan bunga tersebut merupakan penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Pengembalian sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta sanksi pidana berupa denda, adalah bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan karena atas pembayaran sanksi tersebut sebelumnya tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)

Pengertian Bangun Guna Serah
(248/KMK.04/1995 jo SE -3 8/PJ.4/1995)

Bangun Guna Serah ("Built Operate and Transfer") adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir.

Bangunan yang didirikan investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, dan/atau bangunan lainnya

Pengertian Penghasilan Investor
(248/KMK.04/1995 jo SE -38/PJ.4/1995)

Penghasilan Investor adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh investor dari pengusahaan bangunan yang didirikannya, antara lain :

1. Sewa / Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
2. Penghasilan sehubungan dengan pengusahaan bangunan, seperti ; pengusahaan hotel, sport center, tempat hiburan, dsb.
3. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah, dalam hal masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan.

Apabila dalam pelaksanaan bangun guna serah diberikan penggantian atau imbalan kepada investor, maka penggantian atau imbalan tersebut adalah penghasilan bagi investor dalam tahun diterimanya hak penggantian atau imbalan tersebut (KMK 248/KMK.04/1995)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor
(SE -38/PJ.4/1995)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor adalah biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berkenaan dengan pengusahaan bangunan yang didirikan berdasarkan perjanjian bangun guna serah tersebut.

Ketentuan Amortisasi Biaya Pendirian Bangunan oleh Investor
(SE - 38/PJ.4/1995)

Amortisasi Biaya Pendirian Bangunan oleh Investor :

-	Amortisasi biaya pendirian bangunan dengan menggunakan metode garis lurus (diamortisasi dalam jumlah sama besar ) selama masa perjanjian bangun guna serah. Contoh : Investor PT ABC mendirikan bangunan gedung perkantoran 12 lantai atas tanah milik PT PG berdasarkan perjanjian bangun guna serah dengan biaya Rp 30.000.000.000,00 untuk masa selama 15 tahun. Amortisasi yang dilakukan oleh PT ABC setiap tahun adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Rp.30.000.000.000,00 : 15)
-	Apabila masa perjanjian bangun guna serah diakhiri lebih pendek dari masa yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi dibebankan sekaligus pada tahun diakhirinya perjanjian bangun guna serah tersebut. Contoh  : Berdasarkan contoh 1,PT ABC pada akhir tahun ke dua belas menyerahkan bangunan kepada PT PG .dengan diperpendeknya masa perjanjian tersebut kepada PT ABC diberikan imbalan oleh PT PG sebesar Rp 5.000.000.000,00 pada akhir tahun ke dua belas (tahun berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah) PT ABC memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Rp 30.000.000.000,00 - (12x Rp 2.000.000.000,00).
-	Apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpanjang dari masa perjanjian yang telah ditentukan karena adanya penambahan bangunan, maka biaya tambahan tersebut ditambahkan pada sisa biaya yang belum diamortisasi, dan selanjutnya diamortisasi hingga berakhirnya masa perjanjian yang diperpanjang tersebut. Contoh : Berdasarkan Contoh 1, PT ABC pada tahun ke sebelas menambah bangunan dengan biaya Rp 20.000.000.000,00 dan masa bangun guna serah diperpanjang 5 tahun sehingga menjadi 20 tahun. Penghitungan amortisasi PT ABC mulai tahun ke sebelas sebagai berikut : - sisa yang belum diamortisasi pada awal tahun ke sebelas Rp.10.000.000.000,00 - Nilai perolehan hak atas penambahan bangunan pada tahun ke sebelas Rp.20.000.000.000.00 - dasar amortisasi yang baru Rp.30.000.000.000,00 - masa amortisasi adalah 10 tahun (20 tahun - 10 tahun)   - Amortisasi setiap tahun mulai tahun ke sebelas (Rp.30.000.000.000,00 : 10) Rp.  3.000.000.000,00
-	Amortisasi biaya pendirian bangunan dimulai pada tahun mulai digunakannya atau diusahakannya bangunan tersebut. Biaya pendirian bangunan dikapitalisir terlebih dahulu sampai bangunan dapat digunakan atau diusahakan.

Penghasilan Bagi Pemegang Hak atas Tanah
(SE - 38/PJ.4/1995)

-	Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna serah berakhir
-	Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah, seperti :
	*	Pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah selama masa perjanjian.
	*	Bagian dari uang sewa bangunan
	*	Bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan yang diberikan oleh invistor
	*	Penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah
-	penyerahan sebagian bangunan dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah

Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan Pemegang Hak atas Tanah
(248/KMK.04/1995 jo SE - 38/PJ.4/1995)

PPh yang terutang sebesar = 5% x Nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bagian bangunan yang diserahkan tersebut. PPh tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa bangun guna serah berakhir

Nilai tertinggi antara nilai pasar dan NJOP bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah tersebut merupakan nilai perolehan bangunan bagi pemegang hak atas tanah.

Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah maka PPh yang terutang harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan.

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) tersebut di atas apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah

Sifat pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan Pemegang Hak atas Tanah
(248/KMK.04/1995 jo SE - 38/PJ.4/1995)

Dalam hal pemegang hak atas tanah merupakan wajib pajak orang pribadi atau yayasan atau organisasi yang sejenis, pembayaran PPh 5% tersebut di atas bersifat final.

Dalam hal pemegang hak atas tanah merupakan wajib pajak badan atau BUT, pembayaran PPh 5% tersebut merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) yang dapat dikreditkan.

Tarif Pajak

Tarif PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) huruf a & Penjelasan)

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Contoh :
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp60.000.000,00	=    Rp      3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	=    Rp    28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=    Rp    62.500.000,00
30% x Rp4.500.000.000,00	=    Rp    1.350.000.000,00
35% x Rp1.000.000.000,00	=    Rp    350.000.000,00
	--------------------------- (+)
	Rp 1.794.000.000,00

Tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) huruf b & penjelasan)

Tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada tahun pajak 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2022:
22% x Rp1.500.000.000,00 = Rp330.000.000,00.

Tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 (2), dan PMK Nomor 40 Tahun 2023)

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif normal, dengan syarat sebagai berikut:

a.	berbentuk perseroan terbuka;
b.	dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
c.	memenuhi persyaratan tertentu, meliputi: - saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak; - masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; - harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan - pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

   
Tarif PPh Dividen Wajib Pajak Orang Pribadi
(UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 (2c) dan PP No. 19 tahun 2009)

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (tidak diinvestasikan dalam bentuk instrument yang diatur oleh peraturan perpajakan) adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final

Tarif PPh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
(PP No. 55 Tahun 2022 dan 99/PMK.03/2018 )

Tarif PPh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam jangka waktu tertentu yang dikenakan atas:

-	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan jangka waktu tertentu yaitu paling lama:
	1.	7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
	2.	4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
	3.	3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
-	Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:
	a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
	b.	penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
	c.	penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
	d.	penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.